DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024-2029, meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian dan Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, perlu diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang baik, diperlukan kepastian dan kejelasan peraturan mengenai alokasi pemberian bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu Tahun 2019-2024;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PoIitik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024-2029; BUPATIOGANKOMERINGULU SELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIOGANKOMERINGULU SELATAN NOMOR 3 TAHUN2025 TENTANG BANTUANKEUANGANKEPADAPARTAIPOLITIKTAHUN2024-2029 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5189);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringUlu Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan.
5.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADAPARTAIPOLITIKTAHUN2024-2029.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); Menetapkan Pasa16 Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai Bantuan Keuangan per suara dan perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahunjbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa15 Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14

(1)Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRDKabupaten Tahun 2024.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU. PasaI3 Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBDKabupaten.

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.
(2)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun. BABII PEMBERIANDANPENETAPANJUMLAHBANTUAN KEUANGAN

10.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan Kesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan.
12.Ketua Komisi Pemilihan Umum yang selanjutmya disebut Ketua KPUadalah Ketua KPUKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pasa18 Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politikdilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politikdi tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politikyang sah

Pasal 7

(1)Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesbangpol atau sebutan lainnya.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga setiap Partai Politik;
2. b.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris KPU;
4. d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politikdiprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;dan
7. g.surat pernyataan ketua Partai Politikyang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik. BABIII PENGAJUANBANTUANKEUANGAN

Pasal 14

(1)Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 13

Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi. BABV PENYALURANBANTUANKEUANGAN

Pasal 12

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pasal 11

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dituangkan dalam berita acara. se bagaimana tim verifikasi permohonan Pasall0

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol atau sebutan lainnya.
(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, DinasjBagian Keuangan Kabupaten, dan KPU.
(4)Keanggotan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten. BABIV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Pasa19 Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 17

(1)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
2. b.meningkatkan partispasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pasal 16
(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota partai dan masyarakat.
(2)Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada partai politik juga digunakan un tuk operasional sekretariat Partai Politik.
(3)Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), an tara lain berupa:
1. a.semmar;
2. b.lokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan;
5. e.workshop; dan
6. f.kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik. BABVI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 15 Penyaluran Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama. kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
(2)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

Pasal 18

(1)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)berkaitan dengan :
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a antara lain:
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
4. d.transpot untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopi;
6. f.sewa kantor; dan
7. g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompetendi bidang pengelolaankeuangan.
(3)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b yaitu :
1. a.telepon, internet dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yaitu :
1. a.penyimpanan data elektronik;dan/ atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d yaitu :
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dari/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
3. c.pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politiksesuai dengan Pancasila.
(4)Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pembayaran honorarium;
2. b.pembayaran transport kegiatan;
3. c.akomodasidan konsumsi; dan
4. d.pengadaan perlengkapan peserta kegiatan. Pasa124
(1)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 23

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBDKabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…