DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun 2025, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Sumber Dana Alokasi Dana Desa; Pembagian dan Penghitungan Alokasi Dana Desa; Penyaluran Alokasi Dana Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa; Penghasilan tetap dan Tunjangan Serta Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Kerugian Keuangan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan tentan* pelaksanaan APBDesa;

b.menetapkan kelJijakan tentan~ pengelolaan barang milik Desa;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; d . menetapkan PPKD;
e.menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL;
f.menyetujui RAK Oesa; dan
g.menyetujui SPP.

(3)Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepa)a Desa men.guasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
(4)Pelin1pahan sebagian kekuasaan~PKPKD kepada PPKD ditetapkan . dengan Keputusan Kepala Desa. 1

Pasal 23

! PPKD sebagaimana dimaksud dalam l?asal 22 ayat (3) terdiri atas :

a.Sekretaris Desa; r
b.kaur dan Kasi; dan , !
c.kaur Keuangan. i i I

Pasal 24

(1)Sekretaris Desa sebagaimana cllinakst~d dalam Pasal 23 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. (2} Sekretaris Desa sebagaimana ciithaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ! APBDesa;
2. b.mengoordinasikan penyusurian rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
3. c.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, pprubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 24 ' !
4. d.mengoordinasikan penyusunim rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabru-an APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
5. e.mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang rncnjalankan tugas PPKD; dan
6. f.mengoordinasikan pcnyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
(3)Selain tugas sebagaimana dimak~ud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : '
1. a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL;
2. b.melakukan verifikasi terhadap1RAK Desa; dan I
3. c.melakukan verifikasi terhildap bukti penerimaan dan per.geluaran APBDesa.

Pasal 25

(1)Kaur dan Kasi sebagaimana ditjlaksud dalam Pasal 23 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatb anggaran. .
(2)Kaur sebngaimana dimaksud padJ ayat (1) terdiri atas:
1. a.kaur tata usaha dan umum; d~
2. b.kaur perencanaan. i
(3)Kasi sebagaimana dimaksud padajayat (1) terdiri atas:
1. a.kasi pemerintahan;
2. b.kasi kesejahteraan; dan
3. c.kasi pelayanan. !
(4)Kaur dan Kasi sebagaimana din1aksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a melakukan tindaka.J, yang ihengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesu8t bidang tugasnya;
1. b.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. c.mengendalikan kegiatan sesual bidang tugasnya;
3. d.menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; I
4. e.mi:nandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa un~k kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
5. f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban peiaksanaan APB Desa; dan
6. g.menyerahkan bukti dukung aqministrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran fonnatl dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan \ I
7. h.setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan kegiatan kepad~ Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan. '
(5)Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan lx.~dasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDes. 25 I I

Pasal 26

(1)Kaur dan Kasi dalarn melaksanakar, tugas sebagaimana d.imaksud dalrun Pasal 25 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karenn sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(2)Tim sebagaimanu dimaksud Perangkat Desa, lembaga Masynrakat, yang terdiri atas : pa~a ayat (1) berasal dari unsur kemasyarakatan Desa dan/ atau
1. a.kctua;
2. b.selaetaris; dan
3. c.anggota. I I
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
(4)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDes. '
(5)Tim sebagaimana dimaksud p~da ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

(1)Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. I
(2)Kaur :i<:euangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyusun RAK Desa; dan .
2. b.melakukan penatausahaan yahg meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan p~nerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. I
(3)Kaur Keuangan dalam melaksanakan fun5.1i kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Paj~ Pemerintah Desa. I
(4)Kaur Keuangan wajib' menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank. BABIX PENGELOLMN KEUANGAN DESA

Pasal 28

(1)Keuangan Desa dikelola berdas~kan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengar,. tertib clan disiplin anggaran.
(2)APBDesa nierupalcan dasar pengefola_an keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Dcsember. ' I 26 l · I I
(3)Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. I
(1)Semua penerimaan dan pen~eluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kcwenangan Deoa difoksanakan melalui RKD.
(2)RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Oesa dengan Spcsimen tanda tangan Kepala Desa clan Kaur Keuangan.
(3)Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(4)Pengeluaran Desa yang mengakibp.tkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan P.eraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(5)Kas Tunai di Kaur Keuangan ~aling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mbmcnuhi kebutuhan Operasional Pemerintahan Desa. !
(6)Dalam hal ~erdapat sisa d~a pada kegiatan yang sudah dilaksanakan, berkewajiban mcngembalikan sisa dana tersebut kepada kaur keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan mengembalikan dana tersebut kc RKD paling lama 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

Pasal 30

(1)Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dcngan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
(2)Pengajuan SPP wajib menyeftakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 31

(1)Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola p~g lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Dalam hal pembayaran pengad~· barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari lkerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengemballkan dana yang sudah diterima l:epada Kaur Keuangan untuk disibpan dalam kas Desa. I
(3)Kaur Keuangan mencatat pen~eluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum. ! 27
(4)Kaur dan Kasi pelaksnna kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepnda Sekretnris D~sn.
(5)Sekretaris Desa memeriksa kescsuaian bukti trnnsaksi pembayaran dengan pert11nggungjawa1Jru1 penJairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
(6)Dalam hal jumlal1 realieaei pen~eluaran pembLyaran barang/jasa lebih kecil darijumlah uang yang 'diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikail sisa uang ke kas Desa.

Pasal 32

(1)Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa ' dilakukan setelah barang/jasa diterima.
(2)Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dilampiri dengan: , '
1. a.pemyataan tanggungjawab belanja; dan
2. b.bukti penerimaan harang/jasa di tempat.
(3)Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksuri pada aya.t (1), • Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
1. a.mcneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
2. b.menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam pennintaan pembayaran;
3. c.menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan I
4. d.menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggai-an apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. i
(4)Kepala Desa menyetujui penllll1ttaan pembayaran sesuai dengan basil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
(5)Kaur Keuangan melakukan peJcairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam $PP 'setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 33

(1)Proses pelaksanaan Keuangan De~a dimulai dengan urutan sebagai berikut: '
1. a.pek.ksana Kegiatan mepgajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Belanja yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan !oleh Kepala Desa (khusus rencana anggaran beJanja Fisik dilampirkan juga Perhitungan rencana m~ggaran belanja fisik bes~rta rencana anggaran belanja gambar, dan lain-lain). 28
2. b.pelaksana Kcgiatnn bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaron yang menyebobkan beban anggaran belanja kegiatan dengon menggunokan buku pembantu kas kegiatan sebagni pertnnggungjawaban pcloksanoan kegjatan di Desa.
3. c.berdnsurkan Renconn Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan mengajuknn Surat Permlntaan Pembayaran kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dalam 1 kegiatan.
4. d.pengajuan SPP terdiri dari : 1
  1. 1.surat Pennintaan Pembayaran; ?.. pernyataan tanggung jawab be,anja; dan
  2. 3.lampiran bukti Transaksi : a) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia/lelang; b) surat Pesanan/PenniAtaan Barang/jasa Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa/Lelang tercantum dalam Lampiran IV J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peranftan Bupati ini; I c) d) e) nota Toko; f nota Desa tercantum diμam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; berita acara serah terima barang tercantum dalam Lampiran IV yang me111pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 1) kuitansi Pengeluaran J?esa yang di ketahui Kepala Desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; I g) daftar Tanda Terima Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa per· bulan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan , bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.; dan ·h) dokumentasi Foto Kegia:can.
5. e.dalam pengajuan pelaksana~ pembayaran, Sekretaris Desa berkewa.jiban untuk : I
  1. 1.meneliti kelengkapan pennintaan pembayaran diajuan oleh pelaksana kegiatan;
  2. 2.menguji kebenaran pefhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum ralam pennintaan pembayaran;
  3. 3.menguji ketersediaan dan I untuk kegiat~n dimaksud; dan
  4. 4.mcnolek pcngajuan permintaan pcmbayaran oleh Pelaksana Kcgiatan apabila tidak' memcnuhi persyaratan yang ditctapkan. 1
6. f.bcrdasarkan SPP yang telah divcrifikasi S~kretaris Dcsa, Kcpala Dcsa mcnyetujui permintaan Pembayaran dnn Kaur Kcuangan mclakukan pembayaran kcpada Pclaksana Kcgiatan bcrdaoarkan Pcncairan SPP. 29
7. g.atas pembayaran yang tclah dilnkukan selanjutnya Kaur Keuangan melnkuknn pencntntnn P~ngeluaran kc dalam Buku Pembantu I<as Tunni dan Buku Kos Umum. h . tata cara Pengajuan SPP tcri::antum daJam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpi~ahkan dnri Pcraturan Bupati ini. I r Pasa1~4 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatati anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaarl kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) h~ sejak seluruh kegiatan selesai. Pasa1 '35
(1)Setiap pengeluaran Kas Desa !yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenak~ pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang berlaku. I
(2)Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat'(l) .
(3)Pemo~ongan pajak sebagaimana ~dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal . .
(4)Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentu~ Peraturan Perundang-Undangan yang dibuktikan dengan Nomor Tiansaksi Penerimaan Negara.
(5)Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak ke dalam buku kas pembantu pajak. l I I Pasal G6 RAK Desa memuat arus kas masuk dkt arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

(1)Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk: a . menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanJa; dan
1. b.mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(2)SILPA yang <ligunakan untuk menutupi defisit anggaran • sebagaimana dimaksud pada layat (1) huruf a merupakan perhinmgan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalarn APBDesa tahun anggaran berkenaan. 30
(3)SILPA yang dlgunakan untuk mcf}danai kcgiatan yang bclum selcsai atau lanjutan sebngalmann dlrrnksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan rill darl nnggarnn dnn kcgiatan yang harus diselcsaiknn pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Kaur dan/atau Kasi pelaksana: kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi OPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb. (S) Kaur · dan/ atau Kasi pelaks6ia kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tcrlebih dahulu menynmpaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepaqa Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tah~n angga.ran berjalan.
(6)Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalki OPAL. !
(7)OPAL yang telah disetujui. menja~ rlasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. f i

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…