(1)Proses pelaksanaan Keuangan De~a dimulai dengan urutan sebagai berikut:
'
a.pek.ksana Kegiatan mepgajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Belanja yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan !oleh Kepala Desa (khusus rencana anggaran beJanja Fisik dilampirkan juga Perhitungan rencana m~ggaran belanja fisik bes~rta rencana anggaran belanja gambar, dan lain-lain).
28
b.pelaksana Kcgiatnn bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaron yang menyebobkan beban anggaran belanja kegiatan dengon menggunokan buku pembantu kas kegiatan sebagni pertnnggungjawaban pcloksanoan kegjatan di Desa.
c.berdnsurkan Renconn Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan mengajuknn Surat Permlntaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dalam 1 kegiatan.
d.pengajuan SPP terdiri dari :
1
1.surat Pennintaan Pembayaran;
?.. pernyataan tanggung jawab be,anja; dan
3.lampiran bukti Transaksi :
a) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia/lelang; b) surat Pesanan/PenniAtaan Barang/jasa Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa/Lelang tercantum dalam Lampiran IV J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peranftan Bupati ini; I c) d) e) nota Toko; f nota Desa tercantum diμam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; berita acara serah terima barang tercantum dalam Lampiran IV yang me111pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 1) kuitansi Pengeluaran J?esa yang di ketahui Kepala Desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; I g) daftar Tanda Terima Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa per· bulan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan , bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.; dan ·h) dokumentasi Foto Kegia:can.
e.dalam pengajuan pelaksana~ pembayaran, Sekretaris Desa berkewa.jiban untuk :
I
1.meneliti kelengkapan pennintaan pembayaran diajuan oleh pelaksana kegiatan;
2.menguji kebenaran pefhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum ralam pennintaan pembayaran;
3.menguji ketersediaan dan I untuk kegiat~n dimaksud; dan
4.mcnolek pcngajuan permintaan pcmbayaran oleh Pelaksana Kcgiatan apabila tidak' memcnuhi persyaratan yang ditctapkan.
1
f.bcrdasarkan SPP yang telah divcrifikasi S~kretaris Dcsa, Kcpala Dcsa mcnyetujui permintaan Pembayaran dnn Kaur Kcuangan mclakukan pembayaran kcpada Pclaksana Kcgiatan bcrdaoarkan Pcncairan SPP.
29
g.atas pembayaran yang tclah dilnkukan selanjutnya Kaur Keuangan melnkuknn pencntntnn P~ngeluaran kc dalam Buku Pembantu I<as Tunni dan Buku Kos Umum.
h . tata cara Pengajuan SPP tcri::antum daJam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpi~ahkan dnri Pcraturan Bupati ini. I r Pasa1~4 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatati anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaarl kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) h~ sejak seluruh kegiatan selesai. Pasa1 '35
(1)Setiap pengeluaran Kas Desa !yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenak~ pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
I
(2)Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat'(l) .
(3)Pemo~ongan pajak sebagaimana ~dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal . .
(4)Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentu~ Peraturan Perundang-Undangan yang dibuktikan dengan Nomor Tiansaksi Penerimaan Negara.
(5)Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak ke dalam buku kas pembantu pajak. l I I Pasal G6 RAK Desa memuat arus kas masuk dkt arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.