DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi; Daerah kepada Desa Tahun 2025, meliputi: Ketentuan Umum; Sumber Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pembagian dan Penghitungan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penyaluran dan Pencariaran Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Sanksi; Kerugian Keuangan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan :::>eraturan Bupa_ti tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daer3.h Kepada Desa Tahun 2025; · 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega,ra Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor . 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun •2022. tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang i (Lembaran • ·Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 37 T~hun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatar.t dari Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran • Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4.Undang-Undang J':lomor 23 '.fahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb11han Lerilbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebernpa kali diubah, tl.rakhir dengan Undang-~.mda.ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ·
5.Undang-Undang Nomor l TallUn 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcmb~ran Negara Republik lndoner,ia Talmo 2022 Nomor 4, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diuhah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 ~ Tllhun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,.m 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 6623);
7.Pcraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jruninan Kecelakaan Kerja dan Jwninan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa. kali dengan Perattjran Pemerintah Nornor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan K~dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 te·ntang Penyelenggaraan Program Jamfnan Kecelakaan Kerja qan ,Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan· Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peran.gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P~merintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Peraturan ~emerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.mor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Noinor 12 Tahun 2019 ten~g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran N~gW'a Republik Indonesia Nomor 6322); I
11.Peran.,ran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pf!raturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Rtpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentnng Perubahan atas Peraturart Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); I
13.Pcraturan Menteri Dalam ·Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (~erita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); ,
14.Peraturan Menteri Dalam ' Nege,i Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); '
15.Peraturan Menteri Dalam ;Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Juran Jaminan Kesehatar. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Serita Negara Republik lnd(?nesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16.Peraturan Menteri Dalam :Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17.Pe;-aturan Menteri Dalam -~egeri Nomor 77 Tahun 2020 tenta.ng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Dalam :Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (B~rita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553); '
19.Peraturan Daerah Nomor 4· Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D~erah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2025 lLembaran Daerah Kabupater. Ogan Komering ~lu Timur Tahun 2024 Nomor 4);
20.Peraturan Bupati Nomor 1 i Tahun 2011 tenta.ng Pedoman Pembentukan Majelio Pertimbangan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
21.Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Supati Nomor 4 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Per~turan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 ten tang P~doman Pe.ngelolaan Keuangan Dcsa (B~rita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 'rahun 2022 Nomor 47); I •
22.Peraturan Supati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Supati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Oesa tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Oaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85); . 4.
23.Pcreturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Vlu Timur Tahun 2020 Nomor 74);
24.Peraturan Bupati Nomor 24 ~ahun 2022 tentang Optimalisasi Pelnksanaan Progn1m Ja~inan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Oaerah Kabupaten Ogan Komering ~lu Timur Tahun 2022 Nomor 24);
25.Peraturan Bupati Nomor 4 l'ahun 2023 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Ka·oupaten Ogan Komeririg Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering ~lu Timur 1'ahun 2023 Nomor 4); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .KEPADA DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adala~ Ka.bupaten Ogan Komel'ing Ulu Timur. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. :
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. ·
6.Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala :Dinas PMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. :
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daeraH Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh qamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. I
9.Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupatl di wilayah Kecamatan. . s.
10.Desn ndnlnh Desn dnn De~a edat atau yang disebut dengan name lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwena·ng untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mas.yurakat, hak asal usul, dan/atau hak ~radisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesa~an Republik Indonesia.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi ato.u badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan olch Pemerintah iDaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daer?h adalah bagia_n dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang cliberikan kepada Pemerintah _Desa termasuk tambahan bagi basil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
14.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibcntuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecclakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. ,
15.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masy~akat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dfl.lam ' perencanaan, pelaksanaan da."'l. pengawasan pembanguna~ serta meningkatkan pelayanan deRa. ' ·
16.Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistcm pcmcrintahan Negara Kcsatuan Republik Indonesia.
17.Pemerintah Desa ad&lah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantti perangkat Desa ~ebagai unsur penyelenggara Pemerintahafl Desa.
18.Sadan Permusyawaratan (>csa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari I penduduk Desa berdasarkan keterwakllon wilayah dan ditetapkan secara demokratls.
19.M-1,lelis Pcrtimbangan Desa' yang selanjutnya disingkat MPD atau yang disebut dengan name. lain adalah salah satu tembaga Desa yang berkedudukan s~bagai mitra pemerintah Desa, melaksanakan fungsi mcmberikan masukan kepada Kepala Deso daJam penyele'~aian masalah-masalah yang ada di Desa. · ..
20.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Ruk_un Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemusynrakntnn yang ditetQplmn oleh Kepnla Desa.
21.Keuangan Dcsa adalah sem'ua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta scgala sesuatu bcrupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak da;i kewajiban Desa.
22.Peugclolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelnporan dan Pertanggungjawabati Keua.ngan Desa..
23.Anggaran Pcndapatan dan 1;3elanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pcmerintahan Desa. ,
24.Penerimaan Desa adalah u~ng yang masuk ke Rekening Kas Desa. i
25.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa. '.
26.Pendapatan adalah semua ;penerimaan Desa dalam 1 {satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
27.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
28.Pemegang Kekuasaan Pedgelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PK~KD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang · karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29.Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang sclanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan pr--ngelolaan keuangan Dest.. berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
30.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan se.kretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator P~KD.
31.Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. I
32.Kepala seksi, yang sele:njutnya discbut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
33.Anggaro.n Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah •dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34.Rekening Kas Umum Daerah, yang sela.njutnya disingka.t RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima.an daerah dan μiembayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. ._
35.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uarig Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerima11n Desa dan digunakan untuk membayar ee\uruh penge1uaran Desa datam 1 (i.atu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen tanda tan.gan Kepala Desa dan Kaur Kcuangan.
36.Sisn Lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disebut SlLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengcluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
37.Dokumen Pclaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang discdiakan~ dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang al:cnn dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
38.Dokumen Pelaksanaan Perub11han Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggararl yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan AP.BDes dan/ atau Perubahan Penjabaran APBDes.
39.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
40.Pcngadaan Barang/Jasa ~esa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa \ cleh Pemerintah Desa, baik dilakulr.an melalui swakelola ~an/ atau penyedia barang/jasa.
41.Rencana Anggaran Kas De~a yang selanjutnya disebut RAK OeRa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran ber'dasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
42.Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPO adalah Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per sumber dana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa.
43.Surat Permintaan Pembayar~ yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pcngadaan barang dan jasa.
44.Aparat Pengawas Internal 1 Pemerintahan yang selanjutnya disir1gkdt APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

(1)Keuangan Desa dikelola [berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. l I . 8. :
(2)APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggarap mulai tanggal 1 Januari sampai denga11 tanggal 31 Desember,
(3)Belortjn Operasional Deoa makAimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran belanj~ Desa yang tercantum dalam APBDes untuk Desa Definitif. Bagi;n Ketiga Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah member(kan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. .
(2)Tuju_an diberikannyn Peneririlaan Bagi Hacil Pajak Daerah dan Retribusi Daero.h adalah: ,
1. a.meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Deso. sesuai kewenangannya;
2. b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan meningkatkan pemerataan pembangu11an, pengendalian pembangunan sccara partisipasi sesuai dengan potensi Desa;
3. c.kesejahteraan, kesempatan berpru-tisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
4. d.mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
5. e.meningkatkan kemandirjan Desa.
(3)Prinsip Pengelolaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rl!tribusi Daerah meliputi : ·
1. a.pr.ngelolaan keuangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengclolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
2. b.penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksat;1akan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatah;
3. c.seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un'.dangan; dan
4. d.penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah digunakan secafa hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

SOMBER DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIJ;3USI DAERAH

Pasal 4

i Penerlmaan Bagi Hasil Paja~ Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari APBD dengan 'Perhitungan paling sedikit 10% (aepuluh persen) dari re-alisasf penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi peiayanan kesehatan. , BABlII PEMBAOIAN DAN PENOHITUNOAN PENERI~1AAN BAGI HASIL PA,JAK DAERAH DAt:J RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

( l) Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 9.898.218.000,- (sembilan miliar delapan ratus sem bilan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp. 9.452.850.000,- (sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 445.368.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk Desa Definitif.

(2)Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimstksud pada ayat (1l dikccualikan bagi Desa persiapan. ·
(3)Ketentuan mengenai Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN Rp-RIBUSI DAERAH Bagiari Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 6

(1)Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daera.h dilakuk~ meialui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran Penerimaan 1;3agi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaii;nana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
1. a.tahap I dan tahar II paling lambat bulan Juni;
2. b.t&.hap III paling Iambat bulan September; dan
3. c.tahap IV paling lambat bulan Desember.
(3)Penyaluran Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dilaksan.akan setelah Bupati melalui Camat m~nerima Dokumen Peratu-::an Desa mengenai APBDes dari Kcpala Desa sccara lengkap, benar, dan sah.
(4)Camat menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPKAD melalui Kepalfl Dinas dalam bentuk :.dokumen digital (PDF).
(5)Penyaluran Penerirnaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah dari RKUD ke RKD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima l ~aporan rcalisasi Penggunaan Dana Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Dae:i·ah d.an Retribusi Daerah tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. I
(6)Camat menyampaikan ars~p dokumen Laporan realisasi Penggnnaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)kcpada BPI<AD melalui Dinas PMD dnn Desa dalam. bentuk dokumen digital (PDF).
(7)Pcnyaluran Penerlmaan Bag: Basil Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah dari RI<UD ke RI<D tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Bupati mclalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah sampai dcngan tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. I
(8)Camat mcnyampaikan ars~p dokumen Laporan realisasi Pcnggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah sampai 1 .dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) keP.ada BPKAD melalui Dinas PMD dan Dcsa dalam bentuk dokμmen digital (PDF).
(9)Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat ('2) huruf c dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima , laporan realisasi penggunaan Dana Penerimaan Bagi Ha~il Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dar: Kepala Desa. (l0)Camat menyampaikan ar~ip dokumen laporan realisasi penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah Tahap II~ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada BPKAD melalui Dinas PMD dan Desa dalam bentuk dokumen digital (PDf'). . .

Pasal 7

(1)Ke!pala Desa mengajukan perinohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Oaerah d9:11 Retribusi Daerah untuk OPAL at.au Tahap I kepada Bupati lCq. Camat secara lengkap, benar dan sah berdasarkan Cek list Kelengkapan Dokumen dalam bentuk Dokumen Hard Copy:dan/atau Dokumen Digital (PDF) yang ditindaklanjuti dengan; Cek list Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, rneliputi:
1. a.surat pengantar dari Kepala Desa;
2. b.permohonan pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah den Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
4. d.keputusan Kepala Dcsa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Oaerah ~an Retribusi Daerah yang sudah disClhkan untuk tahun berjalan, dengan melampirkan:
  1. 1.ringkasan APBDes Pet?,erimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah1 Tahun berjalan melalui Aplikad Sistem Keuangan Desa; dan • 11 • '
  2. 2.rencana anggaran bia~a kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah clan Retribusi Daerah tahun berjalan melalui Aplikaei Sistem . Kcuangan Desa dengan melampirkan Perhitungan rencane. anggaran biaya fisik besertn rencana nn~gnrnn binyn Onmbar (rencana anggaran biaya 2-Kegiatan per sumbcr dana).
5. e.surat Keputusnn Camat t~ntnng Hasll Evaluasi Rancanga n peraturan desa tentang APBDes tahun anggaran 2025 dengan melnmpirknn: 1
  1. 1.lembar evnluasi APBpes yang sudah disetujui Bupati melalui camat guna pengajue.n Rancangan Perdes tentang APBDes a~au Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes s~belum APBDes dipisahkan; dan
  2. 2.lembar Evaluasi komposisi belanja APBDes yang telah ditandatangani oleh tim evatuasi APBDes.
6. f.RPD sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Sistem Keuangan Desa untuk anggaran lanjutan atau tahap ~- ~ I
7. g.surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa tentang Pcnggunaan Penerimaan · Bagi Hasil Pajak Oaerah dan Rctribusi Daerah tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu 1~piah);
8. h.surat pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan penerimaan '. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di,terima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); l
9. i.foto copy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas. transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor Transaksi Pos tahap akhir tahun sebelumnya;
10. j.foto copy bukti setor balik sisa dana tahap akhir tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh bank (jika ada);
11. k.foto copy Dokumen pertanggungjawaban Desa tahap akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan;
  1. 1.surat kuasa pemindahbu~an rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
12. m.daftar Insentif MPD per bulan yang ditandatangani Oleh Kcpela Desa beserta Soft copy dalam bentuk excel;
13. n.foto copy surat keputusan pengangkatan MPD;
14. o.lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan;
15. p.surat pengantar dari Camat;
16. q.surat permohonan pencairan Desa dari Camat; dan
17. r.Lcmbar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohpnan Pencairan yang di verifikasi Tim verifikasi Kecamatan. 1
(2)Camat menyampaikan arsipidokumen pennohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklist Kecamatan sebagaimana dimaksud pad~ ayat (1) kepada BPKAD melalui Kepala Dinas PMD. I Pasal 8
(1)Kepnln Desa mcngajuknn peft11ohonnn pcncairnn Penerirnaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dnerah Tahap I atau Tahap 11 kepada Bupati Cq. Camat aecara lengkap, benar clan ssh bcrda8arkon cekli8l Kelengkapan Dokumen dalam bentuk Dokumcn Hard Copy dan/a.tau Dokumen Digital (PDF) yang ditindaklanjuti dengan ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kccamatan, mcliputi: 1
1. a.surat pengantar dari Kepala Desa:
2. b.pcrmohonan pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retiibusi Daerah dari Kepala Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil · Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya mclalui Aplikasi Sistem ,Keuangan Desa;
4. d.RPb sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Sistem Kcuangan Desa untuk tahap I/tahap II;
5. e.surat pernyataan tanggung jawab kepala Desa tentang penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
6. f.~urat pemyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
7. g.fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor . Transaksi Bank atau Nomo:- Transaksi Pos tahap sebelumnya;
8. h.foto copy bukti setor balil.: sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. Gika ada). L foto copy dokumen pertanggungjawaban Desa tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan; ·
9. j.surat kuasa pemindahbukuan rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
10. k.daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta So.ft copy;
  1. 1.foto copy Surat keputusan Pengangkatan MPD;
11. m.lembar verifikasi dan : Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Peqcairan;
12. n.sura.t pengantar dari Camat;
13. o.surat permohonan pencairan Desa dari Camat; dan
14. p.lembar Verifikasi dan: Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk P~nnohonan Pencairan yang di verifikasi tim verifikasi ~ecamatan.
(2)Camat menyampaikan arsip dokumen pennohonan pencairan dari Kepala Dcaa acbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD mclalui Kcpala PMD. P,asal 9
(1)Kepala Dcsa mcngajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi He.ail Pajak Daerah clan Retribusi Daerah Tahap II atau Tahap Ill kcpada Bupati Cq. Camat sccara lengkap, benar dan seh berdaAarken Cek List Kelengkapan Dokumen dalam bentuk Dokumen Hard Copy dan/ atau Dokumen Digital (PDF) dan dltindaklanjuti dengan C~klist Kelengka.pan Dokumcn dari Kecamatan, meliputi:
1. a.surat Pengantar dari Kepala Desa;
2. b.pt::rmohonan pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi D~erah dari Kepala Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daetah tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
4. d.RPO sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap 11/t.:.thap III;
5. c.surat pemyataan tanggung jawab kepala Desa tentang Penggunaun Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya, bennaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
6. f.surat pemyataan fakta ~ntegritas tanggung jawab mutlak penggunaan penerimaa* Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dite_rima, bennaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); i
7. g.fotocopy bukti pemba.yaran pajak kegiatan yanc diterbitkan oleh Ban~/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengar, teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor Transaksi Pos tahap sebelumnya;
8. h.fotocopy bukti pembayar~n BPJS Ketenagakerjaan yang di anggarkan dan dibayark~ di tahap I;
9. i.fotocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank Ui~a ada).
10. j.rotocopy Dokumen pertanggungjawaban Desa Tahap sebelumnye. yang dis94tpaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan; ,
11. k.surat kuasa pemindahbukuan rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  1. 1.. daftar insentif MPD per'· bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
12. m.foto copy Sure.t keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
13. n.lembar verifikasi dan kel~ngkapan berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan; · 0 , surat pengantar dari Carriat;
14. p.,,urat pennohonan pencairan Desa dari Camat; dan
15. q.lembar verifikasi dan 1 kelengkapan berkas Desa dari Kccama.tan untuk Pcrmohonan Pencairan yang di vcrifikasi Tim Vcrifikasi Kecamatrul.
(2)Camat menyampaikan arsip·dokumen pennohonan pencairan dari Kcpala Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kcpala BPKAD Melalui Kepala Dinas PMD.

Pasal 10

(1)Kt>pala Desa mengejukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan R~tribusi Daerah Tahap III atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat secara lengkap, benar dan sah berdasarkan CekHst Kelengkapan Dokumen dalam bentuk Dokumen Hard Copy dan/ atau Dokumen Digital (PDF) dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, meliputi:
1. a.surat pcngantar dari Kepala Desa;
2. b.pcrmohonan pencairan, pencrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
4. d.RPO sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Sistem Keuangan Desa untuk tahap 111/tahap IV;
5. c.surat pemyataan tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tah~p sebelurnnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
6. f.surat pemyataa~ fakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima, bennaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); g, fotocopy bukti bayar paJak kcgiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi pene-rimaan negara dengan teraan Nomor TI:ansaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor Transaksi Pos tahap sebelumnya; ·
7. h.fotocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank; ·.
8. i.foto copy Dokumen pertanggungjawa ban Desa Tahap sebelumnya yang disainpaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan; ·
9. j.surat kuasa pemindahbukuan rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
10. k.daftar insentif MPD per1bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy;
  1. 1.daftar insentif l{l' per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy;
11. m.foto copy surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
12. n.lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan;
13. o.surat pengantar dari Camat;
14. p.surat permohonan pencairan Desa dari Camat; dan
15. q.lembar verifikasi clan ·kclengkapan berkas Desa dari Kecarnatan untuk permohonan pencairan yang di verifikasi tim verifikasi Kecamatan. .
(5)Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan dari Kepala Desa pencairan sebaga;mana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD melalui Kcpala Dinas PMD. Pa~al 11 Ketentunn mcngenai format 1 pcrmohonan pencairan dan kelengkapan dokumen sebagaimane. dimaksud dalam Pasal 7 sarnpei dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. I Bagiah Ket.iga Pencairan Pen::rimaan:Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 12

(1)Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah den Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai: a.- Bidang Penyelenggaraan~Pemerintahan Desa;
1. b.Bidang Pclaksanaan Pe~bangunan Desa;
2. c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
4. e.Bidang Penanggulangan: Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
(2)Pembiayaan pada bidru1g s~bagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan h-.iruf d diba¢ dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Des~.
(3)Pembiayaan pada bidang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

(1)Pembiayaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
1. a.penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
2. b.sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
3. c.administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d . tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
4. e.pertanahan.
(2)l'embiayaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang: · e.. pcndidikan; 1
1. b.kesehatan; I
2. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. d.kawasan permukiman; I
4. e.kehutanan dan lingkungan hic4.up;
5. f.perhubungan, komunikasi dan infonnatika; g, encrgi dan sumber daya mineral; dan
6. h.pariwisata. · - t 6 -
(3)Pembiayaan pnda bidnng Bl~ang Pembinnan I<r.masyarakatan Desa sebagnimana dimaksud dalnm Pasa t 12 oya.t (l) huruf c dibagi dalam sub bidang: a . ketenteraman, ketcrtiban, clan pcrlimlungan ma syara ka t;
1. b.kebudayaan dan keagamaan;
2. c.kcpemuda.an dan olahraga; dan
3. d.kelembagaan masyarakat;,
(4)Pcmbiayaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaitnana dimaksud dalE.m Pasal 12 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
1. a.kclautan den perikanan; !
2. b.pertanian clan pcternakan·;
3. c.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4. d.pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluo.rga;
5. e.koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. f.dukungan penanaman modal; dan
7. g.perdagangan dan perindustrian.
(5)Pembiayaan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dihagi dalam sub bidang:
1. a.penanggulangan bencana;
2. t.kcaclaan darurat; dan
3. c.keadaan rnendesak.

Pasal 14

(1)Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a digunakan untuk Bidang .Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pernerintahan Desa yang diprioritaskan untuk penyediaan insentif ~PD dan atau insentif RT dengan rincian: •.
1. a.penyediaan insentif MPD sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puuh ribu rupiah) per bulan.
2. b.insentif RT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan. 1
(2)Penerimaan Bagi Hasil Pajak Da~rah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dal~m Pasal 12 ayat (1) huruf b digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan ' yang diprioritaskan untuk pembayaran iuran BPJS ~etenagakerjaan bagi Perangkat Desa dan Lcmbaga Desa sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari siltap/insentif yang diterima sebulan dengnn rincinn :
1. a.0,30% (nol koma tiga puluh persen) diperuntukkan program jaminan keme,tian; dan
2. b.0,24% (nol koma dua puluh empat persen) . dipcruntukkan prograf!l jaminan kccelakaan kerja.
(3)Pencrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat. (1) huruf c digunakan untuk Bid&.ng Pembinaan Kemasyarakatan Desa $ub Bidang kelembagaan masyarakat yang diprioritaskan untuk kegiatan Posyandu Desa.
(4)Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah den Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tcrmasuk dalam penggunaan Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah sebegaimann dimaksud dalam pnsnl 12 aynt (1) aetelah mendnpat pernetujuan Bupati melalui Carnal.
(5)Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah den Retribusi Daerah yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)harus berrlasarkan Musyawarah Rcncana Pembangunan Dcsa.
(6)Persetujuan Bupati melalui Carnet sebagaimana dimaksud padE\ ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan, peraturan Desa mengenai APBDesa.
(7)Pembiayaan pada Bidang Jan kegiatan sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 menggunakan daftar parameter rekening APBOes sebagni acuan untuk meregistrasi nomor rekening dan nama bank dimana uang kas Desa ditempatkan. · {8) Ke.tentuan mengenai Pembiayaan dan Parameter pada Bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam , Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. l

Pasal 15

(1)Pcmcrintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pcncrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Pemerintah Desa dapat mer~ncanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari:
1. a.warga masyara.lm~ Desa; ·.
2. b.organisasi perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastrukfur; dan/ atau
3. c.tenaga pendamping profesional
(3)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Haeil Pajak Daerah d1:1n Retribusi Daerah diutamakan di~akukan secara swakelol~ dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, clan diupayakan de.ngan lebih banyak mcnyerap tenaga kerja dari inasyarakat Desa setempat.
(4)Pengadaan Barang dan jas~ melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ·. dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakat.an D~sa.
(5)Tim Pengelola Kegiatan seb~gaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusiu: Kepala Desa.
(6)Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
1. a.ditunjuk 1 (eatu) or~g penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan 'dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kcgiatan/ pckerjaan;
2. b.dapat dibantu oleh pcrsonil yang ditunjuk dari dinas teknis tcrkait dan/ atau pekcrja (tenaga tukang dan/ atau mandor); dan
3. c.Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan Proyek. • 18 •

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…