DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pedoman pengelolaan pegawai BLUD pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Ketentuan Umum, Klasifikasi, Kedudukan dan Tugas, Hak dan Kewajiban, Formasi, Pengadaan, Pengangkatan, Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja, Penggajian Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan; Mengingatkan : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWA1 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5.Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10.Unit Keija adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi,unit dan lain-lain.
11.Pegawai BLUD Puskesmas adalah pegawai kontrak pada Blud Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas dan dibebankan pada biaya operasional BLUD Puskesmas.
12.Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, ujian seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
13.Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Dinas.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai BLUD Puskesmas.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.mendorong pengelolaan pegawai BLUD dalam rangka meningkatkan manajemen Puskesmas; dan
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Pegawai BLUD Puskesmas.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 3

(1)Klasifikasi Pegawai BLUD Puskesmas, antara lain meliputi:
1. a.tenaga umum;
2. b.tenaga medis; dan
3. c.tenaga kesehatan.
(2)Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
1. a.tenaga ketatausahaan;
2. b.tenaga keuangan; dan
3. c.tenaga umum pendukung pelayanan lainnya.
(3)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi; dan
3. c.dokter spesialis.
(4)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
1. a.tenaga keperawatan;
2. b.tenaga kebidanan;
3. c.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
4. d.tenaga sanitasi lingkungan;
5. e.tenaga nutrisionis;
6. f.tenaga apoteker;
7. g.tenaga ahli teknologi laboratorium medik; dan
8. h.tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Pegawai BLUD Puskesmas berkedudukan di Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pegawai BLUD Puskesmas melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan Puskesmas sesuai dengan peijanjian keija.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai BLUD Puskesmas wajib melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian keija dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Pegawai BLUD Puskesmas diberikan hak atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB V

FORMASI

Pasal 7

(1)Formasi kebutuhan pegawai BLUD Puskesmas disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analisis kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.beban pekeijaan;
2. b.jenis pekerjaan;
3. c.sifat pekeijaan;
4. d.sumber dana;
5. e.sarana dan prasarana yang tersedia; dan/atau
6. f.faktor-faktor lainnya.
(3)Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan Aparatur Sipil Negara yang bersifat memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 8

(1)Mekanisme pengadaan meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman pengadaan;
3. c.ujian seleksi; dan
4. d.pengumuman hasil seleksi.
(2)Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas.
(3)Pengumuman pengadaan, ujian seleksi dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD Puskesmas pada papan pengumuman resmi milik Dinas.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan pada media lain sesuai kebutuhan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.jenis formasi yang dibutuhkan;
2. b.jumlah pegawai yang dibutuhkan;
3. c.syarat yang hams dipenuhi oleh setiap pelamar;
4. d.alamat lamaran ditujukan; dan
5. e.batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 10

(1)Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan dengan ujian seleksi.
(2)Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.seleksi syarat administrasi;
2. b.ujian tertulis dan/atau ujian teknis; dan
3. c.wawancara.
(3)Ujian seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas.
(4)Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas dan diumumkan secara terbuka.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…