DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemberian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai program kerja dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk: a. mengoptimalkan potensi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa; b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; dan d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Hasil pendapatan tersebut dikecualikan untuk Retribusi Daerah yang diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah. Pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa. Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan realisasi pendapatan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sebagai pendapatan Desa dalam APB Desa. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dialokasikan untuk: a. honorarium petugas yang membantu kegiatan pendataan, pendistribusian dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. belanja makanan/minuman rapat dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. belanja peijalanan dinas dalam rangka pendataan, pendistribusian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan d. belanja peijalanan dinas dalam rangka penyetoran, konsultasi dan koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kecamatan dan Kabupaten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
7.Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
8.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah keija ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
32.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
33.Musyawarah Desa adalah mu syawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

(1)Pemberian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai program keija dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan potensi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa;
2. b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa;
3. c.meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; dan
4. d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa; dan
c.penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.

BAB III

PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
(2)Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Retribusi Daerah yang diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa.
(4)Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan realisasi pendapatan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

(1)Besaran pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung dengan mekanisme:
1. a.60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dialokasikan berdasarkan potensi dan/atau keterlibatan Desa.
(2)Realisasi pendapatan yang menjadi dasar perhitungan potensi dan/atau keterlibatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Pajak Daerah, terdiri atas: 1) PBB-P2; 2) BPHTB; 3) PBJT, terdiri atas: a) makanan dan/atau minuman; b) jasa perhotelan; c) jasa parkir; dan d) jasa kesenian dan hiburan. 4) pajak reklame; 5) PAT; 6) opsen PKB; dan 7) opsen BBNKB.
2. b.Retribusi Daerah, terdiri atas: 1) retribusi pelayanan kebersihan (TPS/TPA); 2) retribusi pelayanan pasar (Pasar Daerah); 3) retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan (TPI); dan 4) retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; (objek wisata Pemerintah Daerah). 5) Besaran pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA

Pasal 6

(1)Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sebagai pendapatan Desa dalam APB Desa.
(2)Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib diprioritaskan untuk optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.
(3)Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dialokasikan untuk:
1. a.honorarium petugas yang membantu kegiatan pendataan, pendistribusian dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. b.belanja makanan/minuman rapat dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. c.belanja peijalanan dinas dalam rangka pendataan, pendistribusian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
4. d.belanja peijalanan dinas dalam rangka penyetoran, konsultasi dan koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kecamatan dan Kabupaten.
(4)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya di Desa.
(5)Perencanaan dan penetapan penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan APB Desa.
(6)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam APB Desa dan disahkan melalui Peraturan Desa.
(7)Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa wajib berpedoman pada Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.
(8)Pemerintah Desa wajib menyampaikan rencana kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Dinas dan BKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya APB Desa.
(9)Format rencana kegiatan yang bersumber dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan belanja dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh BKD melalui mekanisme pemindahbukuan.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau secara triwulanan.
(4)Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi penerimaan Triwulan IV disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Persyaratan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa meliputi:
1. a.realisasi penyetoran PBB-P2 tahun sebelumnya mencapai minimal 95% (sembilan puluh persen); dan
2. b.Pemerintah Desa telah melunasi Pajak Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah yang dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Desa.
(2)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mensyaratkan capaian realisasi PBB-P2 ke RKUD sebagai berikut:
1. a.minimal 40% (empat puluh persen) pada Triwulan II; dan
2. b.minimal 90% (sembilan puluh persen) pada Triwulan III.

Pasal 9

(1)Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas dan BKD paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Laporan Realisasi Kegiatan yang bersumber dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. b.bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APB Desa.
(5)Format Laporan Realisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

a.Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 3); dan
b.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…