DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pacitan, diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Keija dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); 15 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 16 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerj aan; 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); 18 Peraturan Menteri Ketenagakerj aan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451); 19 Peraturan Gubemur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakeijaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Keija Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6); 20 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 135 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PACITAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan Di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 diubah dan Pasal 1 angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah an yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Daerah.
7.Jaminan Sosial ketenagakeijaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan keija, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
9.Jaminan Kecelakaan Keija yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan keija atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
11.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan secara lumpsum/setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
12.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keija.
13.Jaminan Kehilangan Pekeijaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan keija berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar keija dan pelatihan keija.
14.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekeijakan tenaga kerja, atau Penyelenggara Negara yang mempekeijakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
16.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeija paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17.Pekeija Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
18.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 20.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha Iain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
2. 22.Gaji, upah, uang jasa, atau imbalan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekeija yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu peijanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekeijaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3. 23.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekeijaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekeijaan konstruksi.
4. 24.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. 25.Pekeija Rentan adalah pekeija yang memiliki risiko tinggi dalam bekeija, upah yang sangat minimyang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, kehidupan serba terbatas, jauh dari standar layak hidup masyarakat.
6. 26.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. 27.Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. 28.Siswa Kerja Praktek adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi, SMA/SMK/MA, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia keija dalam jangka waktu tertentu dengan kurikulum dan kebutuhan dunia keija.
9. 2.Ketentuan dalam Pasal 8 huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pekeija Non ASN yang bekeija pada pemberi keija Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
b.Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Sekolah Negeri; dan
c.Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
1. 3.Ketentuan dalam Paragraf 3 dan Pasal 15 diubah, sehingga Paragraf 3 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakeijaan.
(2)Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa
(3)Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal didaftarkan pada program jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4.Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pemberi keija selain Penyelenggaraan Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/atau
2. b.tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan.
(3)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
(4)Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Dinas yang membidangi perizinan berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakeijaan dan pengawas ketenagakeijaan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 8 - 1 - 2025 BUPATI PACITAN ttd INDRATA NUR BAYUAJI Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 8 - 1 - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN, ttd HERU WIWOHO SP BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ISRANTO, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…