DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

petunjuk teknis pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah terdampak bencana yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Pacitan yang memuat tanggungjawab dan kewenangan, pemberian bantuan stimulan bahan bangunan akibat bencana, kriteria penerima, tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah terdampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1440);
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
5.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
6.Bantuan Stimulan adalah pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk memperbaiki rumah yang memenuhi kaidah pengurangan risiko bencana yang disebabkan bencana alam dan/atau non alam.
7.Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan dan tanah longsor.
10.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11.Masyarakat yang terdampak bencana adalah masyarakat yang rumahnya rusak yang diakibatkan oleh bencana.
12.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau beijalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14.Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BPBD dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Bahan Bangunan agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan untuk Perbaikan Rumah bagi korban bencana di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan rekonstruksi bencana yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi dan sosial budaya di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi bencana di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA

Pasal 5

(1)Bantuan Stimulan diberikan untuk perseorangan yang rumahnya terkena langsung akibat bencana dengan kategori rumah rusak sesuai dengan kriteria.
(2)Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemberian Bantuan Stimulan diwujudkan berupa bahan bangunan dan pemberian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
(4)Bantuan Stimulan berupa bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Diberikan sesuai dengan kebutuhan penanganan;
2. b.Berdasarkan kemampuan anggaran kegiatan.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Stimulan diberikan kepada korban terdampak bencana dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk Kabupaten Pacitan yang dibuktikan denga fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila penerima tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bisa dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
2. b.memiliki bukti kepemilikan rumah dan/atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana;
3. c.dalam hal korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) rumah, hanya dapat diberikan Bantuan Stimulan untuk 1 (satu) rumah yang nilainya paling besar sesuai dengan tingkat kerusakan;
4. d.apabila korban terkena dampak bencana lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang mengakibatkan rusaknya rumah, Bantuan Stimulan hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
5. e.apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya dapat diberikan Bantuan Stimulan untuk 1 (satu) rumah yang nilainya paling besar sesuai dengan tingkat kerusakan, walaupun ahli waris lebih dari 1 (satu) orang;
6. f.bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ahli waris yang akan menerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada surat keterangan Kepala Desa/Lurah berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Tata cara pemberian bantuan diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat menyampaikan laporan adanya bencana serta dilampirkan jumlah kebutuhan barang/bahan material untuk penanganan bencana kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
2. b.Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah terkait melalui Tim Teknis melakukan identifikasi, verifikasi dan klasifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan yang harus diberikan;
3. c.Tim Teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi kondisi awal, verifikasi dan klasifikasi lapangan berdasarkan dokumentasi awal kerusakan rumah atau bukti pendukung lainnya apabila diperlukan, dan klasifikasi apabila tidak ada dokumentasi awal kerusakan rumah berdasarkan surat pemyataan penerima Bantuan Stimulan yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan;
4. d.Data hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD yang sekurang-kurangnya memuat antara lain nama penerima, alamat penerima, klasifikasi rumah terdampak berat, sedang dan ringan dan/atau keterangan meninggal dunia akibat bencana, dan besaran jumlah kebutuhan barang/bahan material untuk penanganan bencana;
5. e.Bantuan Stimulan diserahkan secara langsung kepada korban dalam bentuk material bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampirkan tanda terima penerima bantuan, dengan disaksikan oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat atau yang mewakilinya.
(2)Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan wajib membuat laporan secara tertulis terkait pertanggungiawaban kepada Kepala Pelaksana BPBD meliputi:
1. a.berita acara serah terima barang;
2. b.surat pemyataan;
3. c.tanda terima barang;
4. d.dokumentasi.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan mendesak/ memaksa/ darurat setelah menerima laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk yang terdampak bencana.
(2)Terhadap pemberian Bantuan Stimulan berupa material/barang/bahan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)BPBD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah terdampak bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…