DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut: a. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah; b. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah; c. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13a; d. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah; e. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah; dan f. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan, dinamika pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah menuntut adanya penyesuaian terhadap pedoman pengelolaan Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat;
c.dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan; Mengingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9.Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5.Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit keija pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10.Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi,unit dan lain-lain.
11.Pegawai BLUD Puskesmas adalah Pegawai Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas dan dibiayai oleh anggaran BLUD Puskesmas.
2.Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Jangka waktu peijanjian keija bagi Pegawai BLUD Puskesmas berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.
(2)Perjanjian kerja dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan mempunyai kineija yang layak.
(3)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan penandatanganan perjanjian kerja barn tanpa melalui mekanisme seleksi.

3.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Ketentuan mengenai Pegawai BLUD Puskesmas yang mempunyai kinerja yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dinilai berdasarkan komponen sebagai berikut:

a.berorientasi pelayanan meliputi:
1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
2. 2.ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.
b.akuntabel meliputi:
1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
3. 3.tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas.
c.kompeten meliputi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
d.harmonis meliputi:
1. 1.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. 2.suka menolong orang lain; dan
3. 3.membangun lingkungan keija yang kondusif.
e.loyal meliputi:
1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. 2.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
f.adaptif meliputi:
1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. 2.mengembangkan kreativitas; dan
3. 3.bertindak proaktif.
g.kolaboratif meliputi mampu bekeijasama dengan tim.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
1. a.jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir;
2. b.Pihak Kedua meninggal dunia;
3. c.Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai BLUD Puskesmas dengan Peijanjian Keija; dan/atau
4. d.terjadi perampingan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai.
(2)Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
1. a.Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana telah diatur dalam Peijanjian Kerja ini; dan/atau
2. b.Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Keija.
(3)Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
1. a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
3. c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(4)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka tenaga kontrak/tenaga teknis/tenaga administrasi/Dokter PTT yang telah diangkat oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Puskesmas pada periode sebelum tanggal 1 Januari 2025 akan tetap berlaku sampai dengan selesai masa perjanjian kerjanya dan dapat diperpanjang sebagai Pegawai BLUD.

6.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 5 - 2 - 2026 BUPATI PACITAN ttd INDRATA NUR BAYUAJI Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 5 - 2 - 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN ttd HERU WIWOHO SP BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Hukum, . S.H.. M.M. gkat I NIP/1^&3©1^7 201001 1 017 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN I. Format LOGO PUSKESMAS KOP PUSKESMAS PERJANJIAN KERJA NOMOR:.......................................... Pada hari ini ............ Tanggal ........... bulan ...... tahun ..... yang bertandatangan dibawah ini: Nama : KEPALA PUSKESMAS NIP : Jabatan : Alamat : ................................................... Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Mengadakan perjanjian Pegawai BLUD Puskesmas dengan : Nama : Pegawai BLUD Puskesmas Tempat, Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : NRPTT : - Pendidikan : Alamat : Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja Pihak Kesatu menerima dan mempekeijakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan dengan kententuan sebagai berikut:

a.Masa Perjanjian Kerja :................................s.d..................................
b.Jabatan :................................
c.Masa Unit Sebelumnya :.......Tahun........... Bulan
d.Unit Kerja : Puskesmas...........................
e.Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Pasal 2

Tugas

(1)Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
(2)Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3

Target Kineija

(1)Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kineija bagi Pihak Kedua selama masa perjanjian keija;
(2)Pihak Kedua Wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu;
(3)Pihak Kesatu dan Pihak Kedua manandatangani target perjanjian keneija sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hari Kerja dan Jam Kerja Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari keija yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5

Disiplin

(1)Kewajiban bagi Pihak Kedua
1. a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
2. b.menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang dirumuskan penjabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perlaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. h.berkerja jujur, tertib dan cermat;
9. i.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintahan terutama di bidang keamanan, keuangan dan material;
10. j.masuk kerja dan menaati ketentuan jam keija yang berlaku;
11. k.mencapai sasaran keija pegawai yang telah ditetapkan;
12. l.menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
13. m.memberian pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
14. n.menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh penjabat yang berwenang;
15. o.menjaga citra pegawai, keharmonisan keluarga, berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
16. p.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; dan
17. q.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
(2)Larangan bagi Pihak Kedua
1. a.menyalahgunakan wewenang;
2. b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. c.tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau berkeija untuk orang lain dan/atau lembaga atau organisasi;
4. d.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
5. e.melakukan kegiatan bersama di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
6. f.memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
7. g.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
8. h.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
9. i.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. j.membuat atau mengajak orang lain untuk mendirikan suatu organisasi yang terlarang.
(3)Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja ini akan diberikan sanksi berupa:
1. a.sanksi ringan, berupa: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. b.sanksi sedang berupa penundaan penerimaan gaji dan jasa pelayanan; dan
3. c.saksi berat, berupa: 1) pemutusan hubungan peijanjian keija dengan hormat; 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau 3) pemutusan hubungan peijanjian kerja tidak dengan hormat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…