DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, meliputi dasar, bentuk, besaran, dan syarat pemberian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9;
12.Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 137); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN KER1NGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan Keija Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pacitan.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tertentu.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8.Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
9.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
16.Keringanan atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasinya untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
17.Pengurangan atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
18.Pembebasan atas pokok Retribusi tern tang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah insentif berupa pembebasan atas pokok Retribusi terutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan memaksa/kahar.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrate berupa bunga dan/atau denda.
23.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.mendukung kebijakan kemudahan investasi berupa pemberian insentif flskal kepada Wajib Retribusi;
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
3. c.meningkatkan pelayanan kepada Wajib Retribusi;
4. d.meningkatkan kesadaran dalam pembayaran retribusi; dan
5. e.meningkatkan realisasi pendapatan retribusi. Umum Pasal 3
(1)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(3)Jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. d.penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
5. e.pelayanan rum ah pemotongan hewan ternak;
6. f.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
7. g.penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
8. h.pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
2. b.Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

BAB III

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksinya.
(2)Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan.
(3)Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRDLB, dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

Pasal 5

(1)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang nilai retribusi terutangnya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi Daerah.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang nilai retribusi terutangnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pembebasan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang nilai terutangnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

(1)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
(2)Pertimbangan atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kemampuan membayar Wajib Retribusi;
2. b.kondisi tertentu Objek Retribusi, seperti mengalami keadaan kahar dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retrbusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran;
3. c.program Pemerintah Daerah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. d.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, yaitu: 1) Wajib Retribusi merupakan orang/badan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat dan/atau bersifat nirlaba; 2) Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat; 3) kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan; 4) kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal terhadap Wajib Retribusi; 5) Objek Retribusi merupakan program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan; 6) Wajib Retribusi berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan 7) Wajib Retribusi termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. e.untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
(3)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi atau secara jabatan, dalam hal Objek Retribusi mengalami keadaan kahar yang ditetapkan statusnya dengan Keputusan Bupati.
(4)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5)Objek Retribusi mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.dampak bencana berat apabila bencana mengakibatkan Objek Retribusi tidak berfungsi dan berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
2. b.dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Retribusi tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
3. c.dampak bencana ringan apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi Objek Retribusi tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
(6)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi yang diberikan atas permohonan Wajib Retribusi yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
1. a.kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun;
2. b.kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
3. c.kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan
4. d.faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Pemberian keringanan retribusi diberikan berupa:
1. a.angsuran pembayaran atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal 4 (empat) kali angsuran; atau
2. b.penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
(2)Pemberian pengurangan retribusi diberikan berupa pengurangan terhadap ketetapan pokok retribusi dan/atau sanksi administrasinya.
(3)Pemberian pembebasan retribusi diberikan berupa pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasinya.

Pasal 8

(1)Besaran pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi Daerah dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan keringanan maksimal berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD, SKRDLB, dokumen lain yang dipersamakan dan/atau STRD.
(2)Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dengan mencantumkan besamya keringanan, pengurangan atau pembebasan yang dimohon.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
2. b.fotokopi KTP Wajib Retribusi atau kartu identitas lainnya;
3. c.dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh Penanggung Retribusi, maka wajib melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
4. d.SKRD, SKRDLB, dokumen lain yang dipersamakan dan/atau STRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan atau pembebasannya;
5. e.bukti pelunasan pembayaran retribusi masa retribusi/tahun retribusi sebelumnya;
6. f.Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
7. g.bukti slip gaji/upah/penghasilan bagi kaiyawan Pemerintah/Swasta atau Surat Pemyataan Wajib Retribusi yang menunjukkan bahwa Wajib Retribusi termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
8. h.laporan keuangan atau bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan.
(4)Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi berlaku untuk 1 (satu) jenis retribusi dalam masa retribusi dan tahun retribusi yang bersangkutan.
(5)Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
(6)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka permohonan ditolak.

Pasal 10

(1)Bupati atau Kepala PD Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima surat permohonan kepada Wajib Retribusi.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.mengabulkan seluruhnya;
2. b.mengabulkan sebagian; atau
3. c.menolak.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala PD Pemungut Retribusi Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
(4)Dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, Bupati atau Kepala PD Pemungut Retribusi dapat membentuk Tim yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan PD Pemungut Retribusi Daerah.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan pemeriksaan retribusi yang bertujuan:
1. a.memastikan terpenuhinya syarat-syarat pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
2. b.memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan berhak menerima keringanan, pengurangan dan pembebasan sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6).
(6)Tim dalam melaksanakan pemeriksaan retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi Wajib Retribusi/Objek Retribusi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(7)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 11

(1)Dalam hal Bupati harus mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati harus mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
(2)DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan Bupati.
(3)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…