DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, Sistem kerja, Mekanisme kerja, Proses bisnis, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistern Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Mengingat 1. 2. 3. NegaraPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nom or 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741); Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5679); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggand Undang- Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nor for 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6856); Undang-Undang Nom or 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 6864); Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipi] Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6897); Peraturan Pemerintah Nom or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom or 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom or 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nom or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 187, Tambahan Lernbaran Negara Republjk Indonesia Nom or 6402); Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6037) sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nom or 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ates Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6477); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 7 Tahun 2022 tentang Sister Kerja pads Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nom or 181); Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or O5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nom or 05), sebagaimana telah diubah beberapa Kali teraLk}1i1' dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nom or 7). MEMUTUSKAN. Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN BIROKRASI SISTEM KERJA UNTUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati iiyang dirnaksud dengan: 1. 6. 7. 8. 9. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewvakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan togas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sister dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupad sebagaj unsur penyelenggara Pernerintahan Dearah yang meInimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5.Dewar Perwaddlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat daerah yang berkedudukan sebagaj unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Asisten adalah Asisten di lingkungan Selaetariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pads instansi pemerintah.
10.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan togas berkaitan dengan pelayanan publik Serta administrasi pemerintahan dan pembangunan .
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi togas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi togas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
13.Sister Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas Pelaksanaan togas dan fungsi organisasi.
14.Penyesuaian Sister Kellia adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kexja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sister pemerintahan berbasis elektronik.
15.Mekanisme Kerr adalah proses dan Cara kerja organisasi yang menggambarkan alum Pelaksanaan togas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sister dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
16.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kellia yang efektif dan efisien enter Unit Organisasi untuk rnenghasilkan ldnerja dan keluaran yang bernilai tamarah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan togas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pads keahlian dan keterampilan tertentu .
18.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduld JabataLN Fungsional pads Instansi Pemerintah.
19.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dap at dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk rnernimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pinnpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk mernirnpin suatu Unit Organisasi tertentu.
21.Pejabat Penjlai Kinelja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
22.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakam togas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan /atau keterarnpilan .
23.Sister Pernerintahan Berbasis Elektronik yang selanj utnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layman kepada pengguna SPBE.
24.Kompensasi adala.h penghasilan tambahan bag Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang diberikan togas oleh pimpinan Unit Organisasi sebagai ketua tim kerja.

Pasal 2

Penyederhanaan Birokrasi merupakan began dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pernerintahan yang efektif dan e5sien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sister Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .

BAB II

SISTEM KERJA

Pasal 3

(1)Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui talhapan:
1. a.Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. b.Penyetaraan Jabatan; dan
3. c.Penyesuaian Sistem Kerja.
(2)Penyesuaian Sister Kellia sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Mekanisrne Kerjja; dan
2. b.Proses Bisnis.

Pasal 4

Sister Kellia digunakan sebagai instrument bag Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rnelaksanakan togas dan fungsi unit organisasi pads Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 5

Penyesuaian Sister Ketja sebagaimana dinnaksud pads pasal 3 ayat (2) yaitu:

(1)Menjadi acumen dalam pelaksanaan penyesuaian sister kerja setelah penyederhanaan strukmr organisasi dan penyetaraan jabatan guns rnewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah.
(2)maksud dan tujuan penyesuaian Sister Kellia sebagairnana dimaksud pads ayat (1) yaitu:
1. a.rnewujudkan proses kerja yang efektif dan eisien;
2. b.mernastikan pencapaian tujuan, strategi, dan ldnerja organisasi,
3. c.mengoptirnalkan pemanfaatan sumberdaya manusia, dan
4. d.mengoptimalkan pemanfaatan teknolog dan informasi.

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 6

Mekanisme Keda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a di1aksanaLkan dengan prinsip:

a.orientasi pads basil,
b.kornpetensi, C. profesionalisrne;
d.kolaboratif,
e.transparansi, dan
f.akuntabel.

Pasal 7

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri ates:
1. a.kedudukaln,
2. b.penugasan,
3. c.Pelaksanaan togas;
4. d.pertanggun awaban Pelaksanaan togas,
5. e.pengelolaan kinerja; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme Kerja digunalkan sebagai acumen dalam pengaturan alum pelaksanaan togas Pegawaj Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Pasal 8

(1 ) Mekanisme kexja pasca Penyederhanaan Birokrasi terbagi menjadi 3 (tiger) tahapan, yaitu :

a.Tahapan Perencanaan, rnelipud:
1. 1.Kepala Perangkat Daerah, • . . . menyusun dan menetapkan perjanjian ldnerja; merumuskan strategy pencapaian target kinerja; dan menugaskan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Administrator dan/atau atasan langsung yang berperan selaku Pejabat Penilai Kineda.
2. 2.Pejabat Administrator; merumuskan strategy pelaksanaan pencapaian target kinerja; • penentuan pelaksanaan togas dalam bentuk tim kerja atau individu, dan • penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana lintas unit setter kebutuhan ates Ketua Tim.
3. 3.Pejabat Fungsional dan Pelaksana menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
b.Tahapan Pelaksanaan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegatan dan anggaran untuk pencapaian target ldnelja, dengan rincian: rincian pelaksanaan1. Pejabat fungsional dan Pelaksana menyusun kegiatan dan membagi peran anggota Tim; kegiatan sesuai2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana melaksanakan dengan perencanaan;
1. 3.Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim melakukan monitoring perkernbangan dan pemberian ump an balk ates pelaksnaan kegiatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
2. 4.Pejabat fungsional dan Pelaksana dan/atau Ketua Tim menyampaikan basil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Administrator dan/atau atasan langsung yang berperan selanku pejabat penilai ldnerja.
c.Tahapan Evaluasi, yaitu memastikan basil pelaksanaan kegatan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan rincian:
1. 1.Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Perlilai Kinerja melakukan review terhadap basil pelaksanaan kegiatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk kemudian disampalikaln kepada Kepala Perangkat Daerah.
2. 2.Pelaksanaan kegiatan dinyatakam selesai setelah Kepala Perangkat Daerah menerima basil pelaksanaan kegatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkannya.
3. 3.Apabila pelaksanaan kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, maker Kepala Perangkat Daerah rnelakukan perbaikan pencapaian target kinerja.

(2)Mekanisme kerja didukung oleh penyesuaian yang terdiri ates:
1. a.Penentuan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
2. b.Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
3. c.Penyesuaian dan pertanggun awaban pelaksanaan togas.
(3)Rincian Mekanisrne Kexja Pasca Penyederhanaan Birokrasi tercantum dalam Lampiran Bab 1 angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati in. Bagan Kedua Kedudukan Pasa] 9
(1)Kedudukan rnerupakan penempatan posisi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian togas dan tanggung jawab jabatan.
(2)Jabatan fungsional didudukkan dalam unit organisasi yang bersesuaian dengan lingkup togas fungsionalnya untuk rneningkatkan ldnerja organisasi melalui pembagan togas berdasarkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinexja unit organisasi.
(3)Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Struktural diatasnya yang sesuai dengan togas dan fungsinya dan berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
(4)Dal am hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kellia mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dap at rnembawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
(5)Rincian kedudukan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Larnpiran Bab I angka I yang merupakan bagian ddak terpisahkan dalam Peraturan Bupad in.

Pasal 10

(1)Tahapan Penugasan salah satunya adalah dialog ldnexja antara Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan Pejabat Penilai Kinerja untuk menetapkan Perjanjian Kineda dari Ekspektasi Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pemilik Kinerja setelah mengetahui kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Serta Pejabat Penilai Kinerjanya.
(2)Penugasan dilaksanakan berdasarkan Peljanjian Kinerja dan dilakukan sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan Serta dengan memperhatikan kedudukan dan struktur organisasi pads masing-masing Perangkat Daerah .
(3)Dal am Pelaksanaan togas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dap at bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankam profesionalisrne, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
(4)Penugasan secara individu dan/atau dalam Tim Kerja sebagairnana dimaksud pads ayat (3) dap at melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan jin tas Perangkat Daerah.
(5)Dal am tim kellia yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik ldneda.

Pasal 11

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilakukan melalui:
1. a.Penunjukan, dan
2. b.Pengajuan sukarela.
(2)Penugasan melalui penunjukan sebagimana dimaksud pads ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsiona] atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kineda dan/atau Pirnpinan Unit Organisasi untuk rnelaksanakan togas tertentu.
(3)Pengajuan Sukarela sebagairnana dimaksud pads ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana ates dasar permohonan aLktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(4)Tim Kerja ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana melalui Penunjukan sebagaimana dimaksud pads Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan secara:
1. a.lndividu; dan
2. b.Tim Kexja.
(2)Penugasan secara individu bag Pejabat Fungsional dan sebagaimana dimaksud pads Ayat (1) huruf a, dilakukan mekanisrne penetapan Surat togas.
(3)Penugasan Pejabat Fungsiona] dan Pelaksana dalam Tim Kerja, sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf b, dap at rnelibatkan 1 (satu) atau lebih Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Pelaksana melalui

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…