DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, Maksud, tujuan dan sasaran, Asas, prinsip dan pilar percepatan penurunan Stunting, Strategi percepatan penurt*unan stunting di tingkat desa, Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa, Kewenangan desa dalam percepatan penurunan stunting, Percepatan Penurunan stunting di desa, Tahapan pencegahan dan pananganan stunting di desa, Rumah desa sehat (RDS), Kader pembangunan manusia (KPM), Tim pendamping keluarga (TPK), Laporan percepatan penurunan stunting, Pembiayaan, Pendampingan pembinaan dan pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Tedntegasi. Mengingat 1. Undang-Undang Nor for 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5063); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5495); Undang-Undang Nor for 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nom or 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nor for 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4754); Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6573); Peraturan Pemerintah Nom or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5539) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nor for 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 6623); Peraturan Pemerintah Nom or 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 168, tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom or 5558) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nom or 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua ates Peraturan Pemerintah Nor for 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom or 57); Peraturan Presider Nom or 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nom or 100); Peraturan Presider Nom or 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 188); Peraturan Presider Nom or 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 172); II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. '2.'2.. 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nom or 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nom or 825); Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nor for 1037); Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nor for 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lernbaga Adat Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 569); Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 61 1); Peraturan Menteri Kesehatan Nor for 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nom or 272); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terdnggal Dan Transmigrasi Nom or 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 1203); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nom or 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Unum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 1261); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nor for 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Urn un Pendampingan Masyarakat Desa (Benita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 1262); Peraturan Menteri Kesehatan Nom or 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyaldt (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nom or 914); Peraturan Menteri Keuangan Nom or 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi PERCEPATAN PENURUNAN STUNTINGTerintegrasi (Benita NegaJ'a Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 530) ; Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nor for 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 1035); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nom or 7 Tahun 2021 tentang Priority Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nom or 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024; 24. 25. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nom or 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Masyarakat Desa; Peraturan Bupati Padang Lawas Nor for 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan bokal Berskala Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 9. 6. 7. jawab kepada Bupad melalui Sekretaris Daerah . 8. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerad dan dewar perwaldlan rakyat daerah menurut asas otonomi dan togas pernbantan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalamsistem Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Padang Lawas. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Carat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Carat adalah pemirnpin Kecamatan yang berada di bawd dan bertanggung Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang mernilild betas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa] usul, dan/atau hak tradisiona] yang diakui dan dihormati dalam Sister pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyaraLkat setempat dalam sister pemerintahan Negara Kesatuan

10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 1 1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, togas dan kewajiban untuk rnenyelenggarakan rum ah tangga Desanya dan melaksanakan togas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wald dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pernerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategs. selanjutnya disebut14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegatan, dan kebutuhan Pernbangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul. kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. atau Pemerintah Daerah Kabupaten Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pernerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjumya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waLktu 6 (enam) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pads anak balita aldbat kekurangan gizi kronis terutama pads 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
20.Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung rnengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
21.Intervensi gizi sensitive adalah kegiatan tidak langsung untuk mengatasi stunting yang mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarans sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komiunen dan prakdk pengasuhan gizi ibu dan anak Serta peningkatari akses pangan bergizi .
22.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk papaya kesehatan bersumber day masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersarna masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guns memberdayakan rnasyarakat dan mernberikan kernudahan kepada masyarakat dalam mernperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bay.
23.Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memilild waktu untuk menyelenggarakan kegatan posyandu secara sukarela.
24.Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah verge Desa yang dipilih untuk bekeija membantu Pemerintah Desa dalam mernfasilitasi masyarakat Desa dalam inerencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
25.Rum ah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah Selaetariat Bersama bag para pegiat pernberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pus at forum advokasi kebijakan di bidangpenyebaran informasi kesehatan dan kesehatan.
26.Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyaralkat Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk rnembahas pencegahan dan penanganan rnasalah kesehatan di Desa, khususnya stunting dengan rnendayagunakan somber days pembangunan yang ada di Desa. 27 . Percepatan Penurunan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersarna-sama kepada target sasaran wilayah geograiis dan rum ah tangga priority untuk rnencegah stunting.
28.Laporan Konvergensi Desa(scoreeard) adalah laporan Percepatan Penurunan Stunting terhadap sasaran rum ah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
29.1000 Hart Pertama Kehidupan adalah Usia Janin di kandungan mulai dari 0 (Not) sampai dengan usia 2 Tahun. BAB It MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

C. d. e. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. b. Sebagai dasar pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting; sebagai pedoman fasilitasi Percepatan Penumnan Stunting di Desa yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pads pemanfaatan somber days lokal; memberikan acumen bag pemangku kepentingan di Desa untuk efekdvitas fasilitasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa; memberikan acumen bag seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa yang transparan dan akuntabel; dan memberikan pedoman bag Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran bag APBDesa yang diantaranya bersumber dari dana Desa untuk rnelaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di dngkat Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupad in adalah untuk:

a.menurunkan pravelensi stunting,
b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
d.memperbaiki pole asuh, e. f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minumdan sanitasi.

Pasal 4

Sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa adalah:

a.remaja,
b.colon pengantin; C. ibu hanni,
d.ibu menyusui,dan
e.anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan. b. C. d. e.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Asas Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

a.ten aga gizi berindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan bode etik profesi; komunikasi, keljasama dan koordinasi lintas sektor dalam papaya penguatan kelembagaan Percepatan Penurunan Stunting, transparansi, artinya dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan secara terbuka; peke budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang hams memperhatikan sosial budaya gizi Desa setempat; dan akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan secara jujur, adi dan bertanggun swab.

Pasal 6

Prinsip Percepatan Penurunan Stunting, meliputi: a. b. Intervensi spesifk yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyalldt menular dan kesehatan lingkungan; lntervesi sensitive yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung mencakup;

1.peningkatan akses pangan bergizi;
2.peningkatan kesadaran, komitmen dan pralkdk pengasuhan ibu dan anak,
3.peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
4.peningkatan penyediaan air bersih dan serener sanitasi.

Pasal 7

Pilaf Percepatan Penurunan Stunting meliputi: a. b. e. d. e. visidan kepemirnpinan pemerintah daerah danpeningkatan komitmen pemerintah Desa, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di Desa; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pads tingkat individu, keluarga dan masyarakat, dan penguatan dan pengembangan sister, data, informasi, riser dan inovasi.

BAB IV

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI TINGKAT DESA

Pasal 8

(1)Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pernbangunan berkelanjutan pads tahun 2030.
(2)Pencapaian target tujuan pernbangunan berkelanjutan sebagaiman dimaksud pads ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalent stunting yang diulcur pads anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
(3)Dal am pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting.
(4)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaskud pads ayat (3) terdiri ates kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga beresiko stunting,
2. b.pendampingan keluarga beresiko stunting;
3. c.pendampingan semua colon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
4. d.surveilans keluarga beresiko stunting, dan
5. e.audit kasus stunting.
(5)Rencana Aksi Daerah sebagairnana dimaksud pads ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

BAB V

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING D1 TINGKAT DESA

Pasal 9

Dal am rangka pelaksanaan program dan kegiatanPercepatan Penurunan Stunting Pernerintah Desa melakukanz

a.penguatan perencanaan dan penganggaran;
b.peningkatankualitaspelaksanaan;
c.peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi,dan pelaporan; dan
d.peningkatan kapasitas somber days manusia.

BAB VI

KEWENANGAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

(1)Desa memiliki kewenangan dalam papaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat Desa.
(2)Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sebagairnana dimaksud pads ayat (1) dilakukan melalui Percepatan Penurunan Stunting, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBDesa.
(3)Pernerintah Desa dalam papaya pencegahan dan penurunan stunting di Desa mempunyai kewajiban:
1. a.Memprioritaskan Penggunaan Dana Desa penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
2. b.melakukan sinkronisasi dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk rnendukung Percepatan Penurunan Stunting;
3. c.memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan mernanfaatkan paket layanan intervensi gizi priority;
4. d.memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas Serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rut if. Dal am mendukung

BAB VII

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

Pasal 11

(1)Upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui due intervensi, yaitu intervene gizi spesiiik dan intervensi gi2i sensitive.
(2)Upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui intewensi gizi spesifik sebagajmana dimaksud pads ayat (1) adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung terjadinya stunting yang rneliputi:
1. a.kecukupan asupan makanan dan gizi;
2. b.pembedan makan, perawatan dan pole asuh, dan
3. c.pengobatan infeksi/penyakit.
(3)Upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui intervene gizi sensitive sebagaimana dimaksud pads ayat (1) antara lain:
1. a.peningkatan akses pangan bergizi,
2. b.peningkatan kesadaran, kornitrnen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
3. c.peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
4. d.peningkatan penyediaan air bersih dan sarans sanitasi.
(4)Papaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui penyedia layanan Percepatan Penurunan Stunting dibagi dalam 2 (due) kategori yakni teknis sektoral dan berbasis masyarakat.
(5)Kategori tel nis sektoral sebagaimana dimaksud pads ayat (4) adalah penyedia layanan yang bertumpu pads dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungawab pen uh terhadap penyediaan layanan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu .
(6)Kategori berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pads avert (4) adalah penyedia layanan yang rnengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan seperti Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dint (PAUD) dan Kelompok Keluarga.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…