DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, Maksud, tujuan dan ruang lingkup, Penerapan sertifikat elektronik, Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik, Penyelenggaraan sertifikat elektronik, Pembinanaan dan pengawasan teknis, Pembiayaan, dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sertifikat Elektronik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nom or 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741); Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nor for 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nor for 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5952); Undang-Undang Nom or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nor for 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4846); 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nor for 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nor for 112 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5038); Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nor for 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nor for 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nor for 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Ixrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nom or 5679); Undang-Undang Nom or 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom or 6864); Peraturan Pemerintah Nom or 71 Tahun 2019 tentang ElektronikPenyelenggaraan Sister dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6400); Peraturan Presider Nom or 95 Tahun 2018 tentang Sister Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 182);

10.Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nom or 4 Tahun 2016 tentang Sistern Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 216 Nom or 551); 11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nom or 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertiiikasi Elektronik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor1238) ;
12.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nom or 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 907);
13.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nom or 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pernerintah Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 1054);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or O5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas; (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nom or 05); sebagairnana telah diubah beberapa Kali teraLkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Paraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nom or 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;(Lembar Daerah Kabupaten Padang Lewes Tahun 2024 Nom or 7);
15.Peramran Bupati Kabupaten Padang Lewes Nom or 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Benita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nom or 14); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ELEKTRONIK. PENERAPAN SERTIFIKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonorni dan togas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sister dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud pads Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Kornunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskorninfo adalah Dinas Komunikasi dan Inforrnatika Kabupaten Padang Lawas.
7.Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri ates Inforrnasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai slat verifikasi dan autentikasi.
8.Otoritas Sertifikat Digital Lernsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
9.Tanda Tongan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertiiikat Elektronik yang dibuat oleh asa penyelenggara Sertifikat Elektronik.
10.Balai Sertiiikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. 1 1. Venjikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan perneriksaan, penyetujuan, dan penolakan ates pengajuan berkas yang diajukan oleh pemilik atau colon pemilik Sertifikat Elektronik.
12.Pemilik Sertitikat Elektronik adalah individu atau baden hokum yang telah menyetujui pexjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
13.Passphrase atau Password adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagaj slat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privet dan sertifikat elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati in adalah sebagaj pedoman dalam Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintadu Daerah.
(2)'Pujuan ditetapkannya Peraturan Bupati in adalah untuk rnenciptakan tata kelola Penerapan Sertiiikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan stander dan prosedur yang berlaku.
(3)Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ii adalah:
1. a.pernanfaatarx Sertifikat Elektronik;
2. b.pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
3. c.penyelenggaraan Sertiflkat Elektronik.

BAB III

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a dilaksanakan rnelalui Tanda Tanoan Elektronik.

Pasal 4

(1)Tanda Tongan Elektronik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 merupakan Tanda Tanoan Elektronik Tersertilikasi yang dihasilkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
(2)Tanda Tongan Elektronik pads dokumen elektronik sebagaimanadirnaksud pads ayat (1) memiliki kekuatan hokum dan akibat hokum yang sah.
(3)Tanda Tanoan Elektronik sebagaimana dimaksud pads ayat (2) digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik yang menjamin Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait.
(4)Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait ates dokumen elektronik sebagaimana dirnaksud pads ayat (3) bisa dibuktikan melalui proses verifikasi oleh penyelenggara Sertiflkat Elektronik.
(5)Proses veriiikasi sebagaimana dimaksud pads ayat (4) dilakukan melalui mekanisrne pemeriksaan data pembuatan Sertifikat Elektronik.
(6)Untuk memenuhi berkepentingan dalam kebutuhan pihak membuktikan yang Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait, maker penyelenggara Sertifikat Elektronik menyediakan aplikasi tertentu unmk melakukan proses verifikasi.
(7)Tanda Tangan Elektronik sebagairnana dimaksud pads ayat (1) diimplernentasikan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BSrE.
(8)Dal am hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dap at rnenerapkan tanda tangan elektronik pads aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintaih Daerah dan/atau aplikasi yang dikernbangkan oleh pihak lain.
(9)Implementasi dan penerapan tanda tangan elektronik sebagairnana dimaksud pads ayat (7) dan (8) dilakukan dengan mengikuti mekanisrne yang ditentukan oleh BSrE.

BAB IV

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri ates:

a.penyelenggara Sertiiikat Elektronik,
b.venfkator; dan
c.pemilik Sertiiikat Elektronik.

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud huruf a adalah BSrE. dalam Pasal 5

Pasal 7

(1)
(2)Venjikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah fungsiona] sandman dan /atau Aparatur Sipil Negara di Dines Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lewes. Venjikator sebagaimana dimaksud pads ayat (1) bertugas :
1. a.menyusun juknis dan stander operasional prosedur pengelolaan Sertiiikat Electronik untuk Tanda Tongan Elektronik;
2. b.melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pernbaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
3. c.meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan dan/atau pencabutan Sertiiikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

(1)Dal am hal terdapat pergandan venjikator, Dines rnenyampaikan pergandan personil uenfkator kepada BSrE dengan mengirimkan Formulir Permohonan Pergantian Verzjikator Sertifikat Elektronik
(2)Formulir Permohonan Pergantian Venjikator Sertifikat Elektronik sebagairnana dimaksud pads ayat (1) harus ditandatangani secara Elektronik

Pasal 9

(1)Pemilik Sertiflkat Elektronik sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari :
1. a.Bupati,
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pejabat Echelon II, Echelon III, dan Eselon IV;
4. d.ASN di lingkungan di Iingkungan Pernerintah Daerah; atau
5. e.Pejabat Daerah lainnya yang diberi kewenangan atau pejabat pemohon di lingkungan Pernerintahan Daerah yang telah memenuhi ketentuan dan lqiteria kepemilikan Sertifikat Elektronik.
(2)Pemilik Sertiiikat Elektronik sebagimana dimaksud pads ayat (1) wajib menyetujui ketentuan penggunaan Serdfikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektroni.k diterbitkan.
(3)Pemilik Sertifikat Elekuonik sebagimana dimaksud pads ayat (1) memilild kewajiban:
1. a.memberikan informasi yang benar kepada BSrE,
2. b.tidak menyerahkan passphnase/password Sertiflkat Elektronik kepada prang lain;
3. c.tidak menggunakan SertifikaLt Elektronik untuk tujuan melanggar hokum; dan
4. d.bertanggung jawab ates penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertiiikat Elektronik.

BAB V

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Permohonan Sertiflkat Elektronik; Penerbitan Sertifikat Elektronik; Penggunaan Sertilikat Elektronik; Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan Pencabutan Sertiiikat Elektronik. Penyelenggaraan Sertiiikat Elektronik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri ates: a. b. C. d. e. Pasal II

(1)Permohonan Serdfikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Dines Komunikasi dan Informatika (tercantum dalam lampiran) yang disertai dengan lampiran persyaratan untuk penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
(2)Persyaratan penerbitan, pembaruan, atau perxcabutan Sertifllkat Elektronik sebagairnana dimaksud pads ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan dari OSD Iemsaneg.
(3)Permohonan Sertiiikat Elektronik dan persyaratan penerbitan, pernbaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Venfikator kemudian diteruskan kepada BSrE.

Pasal 12

(1)Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertitikat Elektronik oleh BSrE.
(2)Persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertiflkat Elektronik sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan secara online antara colon Pennilik Sertiflkat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan lnformadka.
(3)Mekanisme penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dirnaksud pads ayat (2) mengikuti kebijalkan yang ditetapkan oleh BSrE.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…