DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Perencanaan Evaluasi; Tahapan Pelaksanaan Evaluasi; Metode dan Teknik Evaluasi; Penugasan; Komponen Penilaian; Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati

Menetapkan

menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran ----"'------~-----·- --- -----. Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
6. 7.Peraturan Menteri Dalan Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(Berita Acara Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
9. 10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4.Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.
5.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,alat,dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7.Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan instansi pemerintah akuntabilitas kinerja.
8.Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
9.Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir yaitu perangkat daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir dan/ atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
10.Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanak:an kegiatan evaluasi AKIP Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.
11.Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
12.Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalab dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian basil permasalaban atau temuan basil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikan atas penerapan AKIP pada evaluatan.
13.Teknik Evaluasi AKIP adalab suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi AKIP ini dimaksudkan untuk: (a) memberi panduan bagi Tim Evaluator yang berkaitan dengan: 1) ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Kabupaten; 2) penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;dan 3) penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya. (b) menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen AKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi AKIP ini adalah sebagai berikut:

a.memperoleh informasi tentang penerapan AKIP pada perangkat daerah dan unit kerja organ1sas1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b.menilai tingkat implementasi AKIP dan memberi peringkat hasil evaluasi AKIP pada perangkat daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c.memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada perangkat daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
d.memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi AKIP periode sebelumnya.
a.perencanaan evaluasi;
b.tahapan pelaksanaan evaluasi;
c.metode dan teknik evaluasi;
d.penugasan;
e.komponen penilaian; dan
f.pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi.

BAB II

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yangdigunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP di antaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

Pasal 5

Sasaran Evaluasi AKIP mencakup:

a.penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
b.penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
c.evaluasi terhadap program dan kegiatan;
d.evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan
e.penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi AKIP terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 7

Perencanaan Evaluasi AKIP rneliputi:

a.pelaksanaan Evaluasi AKIP Kabupaten perlu rnernperhatikan beberapa kendala (constraint) yang secara urnum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/ personil yang kompeten dalam rnelakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi;
b.fokus pelaksanaan Evaluasi AKIP adalah untuk rneningkatkan rnutu penerapan manaJemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja perangkat daerah dan unit kerja organ1sas1 di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil;
c.pelaksanaan Evaluasi AKIP Kabupaten menggunakan prinsip partisipasi dan co-evaluation dengan pihak evaluatan;
d.keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal; dan
e.proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen AKIP; dan
f.untuk Perangkat Daerah Kabupaten dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tahapan Evaluasi AKIP meliputi:
1. a.penugasan tim evaluator;
2. b.review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi atas penerapan AKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
4. d.pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (output dan outcome);
5. e.penyusunan saran perbaikan;
6. f.penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
7. g.pelaporan hasil evaluasi; dan
8. h.pengkomunikasian hasil evaluasi.
(2)Ketentuan teknis pelaksanaan Tahapan Evaluasi AKIP Kabupaten ini diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabu paten. BABY METODE DAN TEKNIK EVALUASI

Pasal 9

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP Kabupaten meliputi metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "criteria referrenced survey", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan 'criteria' evaluasi dari masing-masing komponen dan sub- komponen yang telah ditetapkan dalarn suatu LKE.

Pasal 10

Penilaian AKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan ''professional judgement" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

a.pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b.peraturan dan ketentuan lain mengenai AKIP;
c.penerapan "best practice" dan "common sense" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan a tau secara nasional/ intemasional; dan
d.penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Pasal 11

Penyusunan AKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021