DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga belanja daerah tahun 2026 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang Standar Harga Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai entitas dalam pengelolaan keuangan Daerah setiap tahun menyusun APBD berdasarkan RKPD dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD dengan mempertimbangkan standar harga yang berlaku pada saat proses penyusunan APBD;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2026; BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA BELANJA DAERAH TAHUN 2026 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5);
12.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7.Standar Harga Belanja Daerah adalah harga satuan anggaran belanja Daerah yang terdiri atas Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja.
8.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
9.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman/acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dan berfungsi sebagai batas tertinggi/estimasi dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara/APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.
11.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
12.Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

Standar Harga Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Belanja Daerah untuk Tahun 2026.
(2)Standar Harga Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Standar Harga Satuan (SHS);
2. b.Standar Biaya Umum (SBU);
3. c.Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
4. d.Analisis Standar Belanja (ASB).
(3)Standar Harga Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Standar Harga Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam penganggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Standar Harga Belanja Daerah berfungsi sebagai:
1. a.estimasi yang merupakan prakiraan besaran satuan harga belanja barang/jasa/pegawai, harga komponen kegiatan fisik/non fisik danperhitungan kebutuhan biaya kegiatan dalam penyusunan RKA- SKPD; dan
2. b.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Standar Harga Belanja Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat kenaikan harga pasar setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan anggaran belanja dapat menyesuaikan dengan harga pasar.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur komponen belanja, satuan dan/atau nilai harga satuan dengan SIPD, maka yang menjadi acuan yaitu nomenklatur komponen belanja, satuan dan/atau nilai harga satuan yang tercantum dalam SIPD.
(3)Dalam hal terdapat jenis dan satuan harga belanja honorarium yang belum terakomodasi dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Dalam hal terdapat jenis belanja yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 10 April 2025 BUPATI PANGANDARAN, ttd. CITRA PITRIYAMI Diundangkan di Parigi pada tanggal 10 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd. KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 NOMOR 15

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…