DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan lanjutan dari RKPD Tahun 2025 akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 dan PPAS Perubahan Tahun 2025; b. penyusunan rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan c. penyusunan bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian perubahan Renja-PD Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam perkembangannya tidak sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berfokus pada penekanan efisiensi belanja tidak penting dan seremonial serta tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan pembangunan daerah yang didasari atas kemampuan keuangan daerah sehingga untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah meliputi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta rencana kerja perangkat daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan lanjutan dari RKPD Tahun 2025 akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2025, meliputi:
1. a.langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah dalam rangka penyehatan fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. b.adanya penyesuaian visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan indikator kinerja seiring dengan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
3. c.adanya perbaikan rincian dana alokasi khusus, rincian belanja kegiatan yang didanai bantuan keuangan khusus provinsi jawa barat, dan rincian belanja yang bersumber dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya;
4. d.terdapat target kinerja daerah maupun perangkat daerah yang capaiannya masih rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik anggaran maupun target kinerja;
5. e.perubahan target kinerja program kegiatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini serta kemampuan keuangan daerah; dan
6. f.realokasi anggaran program kegiatan untuk mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan memuat rincian sebagai berikut:
1. a.rancangan kerangka ekonomi Daerah;
2. b.prioritas pembangunan Daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 dan PPAS Perubahan Tahun 2025;
2. b.penyusunan rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. c.penyusunan bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian perubahan Renja-PD Tahun 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.evaluasi hasil triwulan I (satu) tahun 2025;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunann Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. g.penutup.
(2)Ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 30 Juni 2025 BUPATI PANGANDARAN, ttd. CITRA PITRIYAMI Diundangkan di Parigi pada tanggal 30 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ttd. KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2025