DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Hal yang diatur: 1. Renja PD Tahun 2026 2. Sistematik 3. Pengendalian dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab perlu

Menetapkan

menetapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. 15.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah unutk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

BAB II

RENJA PD TAHUN 2026

Pasal 2

(1)Renja PD Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan RKPD Tahun 2026.
(2)Selain mengacu pada RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada rencana strategis PD.
(3)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran PD.
(4)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala PD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
3. c.tujuan dan sasaran PD;
4. d.rencana kerja dan pendanaan PD; dan
5. e.penutup
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.landasan hukum;
3. c.maksud dan tujuan; dan
4. d.sistematika penulisan.
(3)Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
1. a.evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan capaian rencana strategis PD;
2. b.analisa kinerja pelayanan PD;
3. c.isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
4. d.review terhadap rancangan awal RKPD; dan
5. e.penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.
(4)Tujuan dan Sasaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, memuat:
1. a.telaahan terhadap kebijakan nasional;
2. b.Tujuan dan Sasaran Renja PD; dan
3. c.Program dan Kegiatan.
(5)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD Tahun 2026.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan:
1. a.prioritas dan sasaran;
2. b.rencana program;
3. c.lokasi; dan
4. d.kegiatan prioritas Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.program dan kegiatan;
2. b.lokasi;
3. c.pagu indikatif;
4. d.indikator kinerja; dan
5. e.kelompok sasaran.
(4)Evaluasi terhadap hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.program dan kegiatan;
2. b.indikator kinerja;
3. c.kelompok sasaran;
4. d.lokasi; dan
5. e.dana indikatif.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)dilaksanakan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 18 Juli 2025 BUPATI PANGANDARAN, ttd. CITRA PITRIYAMI Diundangkan di Parigi pada tanggal 18 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ttd. KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…