DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kriteria, Besaran dan Perubahan Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Cara Menghitung Nilai, Hari Kerja dan Jam Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas d a n fungsinya serta meningkatkan k e m a m p u a n d a l a m melaksanalcan tangsrung jawab atas pekerjaan yang berikan;
c.b a h w a berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan B u p a t i t e n t a n g Pemberian Ta m b a h a n Pengahasilan Bagi Pegawai Negeri Mengringat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 1 0 T a h u n 2 0 0 2 t e n t a n g Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong d i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 2 Nomor 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h (Lembaran N e g a r a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 2 3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 2 2 C i p t a K e r j a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); [ A U T E N T I K A S I 1AS1STE4( S ) MEMUTUSKAN: KE'ALAPERANGKAT DAERAli Menetapkari P E R A T U R A N BUPATI TENTANG PENGHASILAN BAG! PEGAWAI NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Ta m b a h a n Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang memenuhi 'criteria dalam jangka waktu penilaian d a l a m u p a y a meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan p e l a y a n a n p u b l i k d a n p e l a y a n a n a p a r a t u r, s e r t a meningkatkan kesejahteraan.
2.Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran d a n / atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3.Ta m b a h a n Penghasilan Pegawai Negeri S i p i l Produktivitas K e r j a y a n g selanjutnya disebut TPP Produktivitas Kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam p u l u h perseratus) dan besaran TPP.
4.Ta m b a h a n Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Disiplin Kerja yang selanjutnya disebut TPP Disiplin Kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yalcni 40% (empat puluh perseratus) dani besaran TPP.
5.Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6.J a b a t a n Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7.J a b a t a n Fungsional yang selanjutnya disingkat J F adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.J a b a t a n Pelaksana a d a l a h sekelompok P N S y a n g bertanggungjawab melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan p u b l i k s e r t a administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.D i s i p l i n adalah perilalcu PNS u n t u k bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemndang-undangan.
10.Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11.Hari Kerja adalah hari yang digrunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari sabtu yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong u n t u k waktu 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam perminggru.
12.Indikator K i n e r j a a d a l a h u k u r a n keberhasilan y a n g menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.
14.Indikator K i n e r j a I n d i v i d u a d a l a h u k u r a n k e h e r h a s i l a n ,,yan menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas f u n i s i 'Aitat.ITEttIMASI jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan. , f 3 )
15.Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai ditetaplcan dalam Indikator Kinerja.
16.Cuti Di luar Tanggungan Negara adalah Hak PNS untatAkittlifalluk ken yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. ASISTEN(S ) 1..it. KEPALAPERANGUTDAERAH• I .
17.Cuti Karena Alasan Penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu salcit keras atau meninggal dunia atau PNS yang bersanglcutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya u n t u k jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Pemndang-undangan.
18.Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
19.Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan yang ketiga sejak diangkat sebagai CaIon Pegawai Negeri Sipil.
20.Cuti Bersama adalah hari yang dinyatalcan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang ditindalclanjuti dengan penetapan atau Surat Edaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
21.Apel Pagi adalah Apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentu kan pada hari kerja senin sampai hari kamis.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelalcsanaan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
25.Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwalcilan Ralcyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27.Bagian a d a l a h B a g i a n l i n g k u p Selcretariat D a e r a h Kabupaten P a r i g i Moutong.
28.Unit Pelaksana Telcnis Dinas adalah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Telcnis di Linglcungan Dinas Kabupaten.
29.Unit Pelaksana Telcnis Badan adalah selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Telcnis di Lingkungan Badan Kabupaten.
30.Rumah Sakit adalah Rumah Salcit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
31.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyaralcat di linglcungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan Icriteria:

a.b e b a n kerja;
b.k o n d i s i kerja;
c.kelangkaan profesi;
d.prestasi kerja;
e.t e m p a t bertugas; dan
f.pertimbangan obyektif lainnya. PAW AUTENTIKAS1 Pasal 3 K A B A G HUKUM

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melalcsanalcan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan i besaran basic TPP.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u m f b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas clan tanggung jawab memililci resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yalcni selumh PNS yang melaksanakan tugas pada Icriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan y a n g b e r k a i t a n l a n g s u n g d e n g a n b a h a n k i m i a berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya fidak ada pejabatnya; dan/ atau
6. f.p e k e r j a a n i n i satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidal( ada Jabatan Struktural di bawahnya.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan i besaran basic TPP.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam P a s a l 2 h u m f c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.keterampilan yang dibutuhkan u n t u k pekerjaan i n i bersifat Ichusus; dan/ atau
2. b.kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
(2)TPP berdasarkan kelangkaan p r o f e s i d i b e r i k a n k e p a d a P N S y a n g melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(3)Penetapan Icriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati.
(4)Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan i besaran basic TPP.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u m f d diberikan kepada PNS y a n g memililci prestasi k e r j a sesuai b i d a n g keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2)Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai kemampuan keuangan Daerah dan i besaran basic TPP.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memilild tingkat kesulitan tinggi clan Daerah perpencil.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis K a n t o r Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
(3)Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma 1iria puhtill 4C- M A S I

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sepalga.MIMAKKAT dalam Pasal 2 humf f diberikan kepada PNS sepanj*4416941 peraturan pemndang-undangan.
(2)Alokasi T P P berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 1 ) s e s u a i kemampuan keuangan D a e r a h d a n karakteristik Daerah.
(3)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u m f f terdiri atas:
1. a.belanja insentif ASN atas pemungrutan pajak Daerah;
2. b.belanja bagi ASN atas insentif pemungutan restribusi Daerah;
3. c.tunjangan profesi Guru;
4. d.tunjangan khusus Guru;
5. e.tambahan penghasilan Guru non sertifikasi; dan
6. f.J a s a Pelayanan Kesehatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 9

TPP dapat diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pengawasan, kepegawaian, kelembagaan dan hukum lebih besar dan i Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebijakan Bupati dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

TPP dapat diberikan kepada PNS dengan jabatan fungsional dokter yang ditugaskan pada RSUD dan/atau Puskesmas yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)PNS yang memperoieh TPP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 d a p a t diberikan penghasilan lainnya d a l a m rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tambahan penghasilan l a i n n y a d a l a m r a n g k a pelaksanaan t u g a s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila tersedia anggaran pada Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan tugas dan besamya pemberian tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila tersedia anggaran pada Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…