DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan . . .
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
7.Bencana . . .
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan Bencana;
d.penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan Bencana;
e.pelaporan penyelenggaraan penanganan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan;
g.pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja; dan
h.pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB . . .

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

a.Kepala Badan;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan Bencana.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.pemantauan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dalam penanganan penanggulangan Bencana.

Pasal 8

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
(2)Anggota . . .
(2)Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.5 (lima) pejabat Pemerintah Daerah; dan
2. b.4 (empat) anggota masyarakat profesional dan ahli.
(3)Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Masa jabatan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun.
(5)Ketentuan mengenai pembentukan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.UPTD.
(2)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana penanggulangan Bencana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(5)Bidang . . .
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(6)Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
(2)Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian;
2. b.pengomandoan; dan
3. c.pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…