DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi: a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dimaksud dijabarkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diberikan landasan hukum agar dapat dilaksanakan dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
5.Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
7.Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:
1. a.Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.jadwal . . .
4. c.jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
(3)Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
(4)Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
1. a.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan/atau prioritas Daerah;
2. b.pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Pusat Pemantauan Pencegahan (Monitoring Centre of Prevention);
3. c.pembinaan dan pengawasan rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan peningkatan kapabilitas APIP.
(2)Uraian . . .
(2)Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.
(2)Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bersumber pada APBD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Mei 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI ttd. JUMANI BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 16 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan/prioritas Daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

a.pengendalian inflasi daerah;
b.Peningkatan Investasi;
c.Pelayanan Publik;
d.penanganan stunting;
e.Swasembada Pangan. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:
a.pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
b.pemeriksaan kinerja.
1. 2.Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP), meliputi: 1) Area Intervensi Perencanaan
a.Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran dengan sasaran kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD, dan fokus pada kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran, kesesuaian RKPD dan pokok pikiran dengan RPJMD, penyajian substansi rancangan RKPD dan pokok pikiran, kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima, manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah;
b.Pencegahan korupsi pada penyaluran bantuan keuangan dengan sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran bantuan keuangan, fokus pada penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup, kelengkapan surat permohonan dan proposal, proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan, adanya Pakta Integritas, tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah, tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif;
c.Pencegahan korupsi pada penyaluran hibah dengan sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran hibah, fokus pada penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kelengkapan dokumen pengajuan hibah antara lain mencakup, dilengkapi proposal. Surat permohonan dan diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah, Pakta Integritas, Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif;
d.Pencegahan korupsi pada penyaluran bantuan sosial dengan sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran bantuan sosial, fokus pada Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup dilengkapi surat permohonan dan proposal, diberikan kepada organisasi diakui, pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama, pakta Integritas, tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah, tidak menerima bantuan lain, bukan pendamping sosial PKH, Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif. 2) Area Intervensi Penganggaran
a.Reviu standar harga satuan dengan sasaran penyusunan standar harga satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga, fokus pada adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan, adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst), penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini, kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah, ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan, Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan, Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah;
b.Reviu analisis standar biaya dengan sasaran penyusunan analisis standar biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah, fokus pada adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya, kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis, ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan, analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan, implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
c.Reviu rencana kerja dan anggaran dengan sasaran reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, fokus pada kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja, kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi, kesesuaian rincian sumber dana RKA, kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja, kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan, kepatuhan penerapan standar biaya, kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi, alokasi anggaran honorarium tim, alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman;
d.Audit penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas, dengan sasaran pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara, honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemerintah Daerah. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar. Fokus pada adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas, penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku, ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas, kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya Pemerintah Daerah. 3) Area Intervensi Pengadaan Barang Pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa strategis dengan sasaran pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi, nilai proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah. Fokus pada Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan:
a.Perencanaan

(1)Identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana);
(2)Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait);
(3)Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender);
(4)Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna);
(5)Anggaran (RAB mengacu pada Engineer Estimate (EE), hasil ocus harga, penghitungan sendiri, Standar Biaya Umum (SBU); penghitungan biaya/penganggaran; perkiraan harga wajar).
1. b.Persiapan
(1)Kelengkapan spesifikasi kesesuaian dengan ketentuan teknis dan;
(2)Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan);
(3)Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan);
(4)Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding);
(5)Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga.
1. c.Pemilihan Penyedia
(1)Pelaksanaan e-audit;
(2)Pengumuman dan penjelasan secara terbuka;
(3)Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang;
(4)Kendala dan addendum pemilihan (jika ada).
1. d.Penyusunan Kontrak
(1)Penetapan SPPBJ;
(2)Reviu Rancangan Kontrak;
(3)Substansi kontrak;
(4)Penandatanganan kontrak;
(5)Jaminan;
1. e.Pelaksanaan Pekerjaan
(1)Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak;
(2)Pemeriksaan lapangan;
(3)Penerbitan SPMK;
(4)Kesesuaian progress dan pembayaran;
(5)Keadaan kahar.
1. f.Serah Terima
(1)PHO dan FHO;
(2)Pengembalian Retensi atau Pemeliharaan Jaminan;
(3)Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
(4)Pencatatan ke dalam ocus tetap. 4) Area Intervensi Pelayanan Publik
1. a.Pencegahan Korupsi Pelayanan Sektor Perizinan Publik dengan sasaran Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis), fokus pada kelengkapan regulasi dan kebijakan (Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan, adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA, adanya kanal pengaduan. Untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan, adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);
2. b.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan dengan sasaran Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru, fokus pada kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan, inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;
3. c.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan sasaran Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan, fokus pada kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan, inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;
4. d.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan, fokus pada kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan, adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan, inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan. 5) Area Intervensi Pengawasan APIP Pengawasan Dugaan Penyimpangan dengan sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dugaan kerugian kerugian keuangan daerah, fokus pada tindak lanjut terhadap hasil reviu/audit jika terindikasi:
5. a.merugikan keuangan daerah;
6. b.penyalahgunaan kewenangan;
7. c.adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan. 6) Area Intervensi Manajemen ASN Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN dengan sasaran Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN, fokus pada Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan, pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai, pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi), pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan, pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya. 7) Area Intervensi Pengelolaan BMD Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD dengan sasaran Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah, Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK) atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa ocus ative antara lain:
8. a.Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) jika Pemerintah Daerah ada pengadaan tanah;
9. b.Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan pemanfaatan tersebut) tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemerintah Daerah. 8) Area Intervensi Optimalisasi Penerimaan Daerah Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan sasaran Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, ocus pada Kebijakan/regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penguatan database pajak dan retribusi daerah, inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah, upaya penagihan pajak dan retribusi daerah, pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.
  1. 3.Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:
10. a.Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
11. b.Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. c.Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
13. d.Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. e.Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
15. f.Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
16. a.Sasaran Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3, dengan fokus Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
(1)peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
(2)pengelolaan sumber daya manusia;
(3)praktik profesional;
(4)akuntabilitas dan manajemen kinerja;
(5)budaya dan hubungan organisasi; dan
(6)struktur tata kelola.
1. b.Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dengan fokus Quality assurance keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
(1)lingkungan pengendalian;
(2)penilaian risiko;
(3)kegiatan pengendalian;
(4)informasi dan komunikasi; dan
(5)pemantauan pengendalian intern.
1. c.Meningkatnya penerapan manajemen risiko, dengan fokus Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:
(1)Infrastruktur a) kepemimpinan; b) strategi dan kebijakan manajemen; c) sumber daya manusia; d) kemitraan; dan e) proses manajemen risiko.
(2)Hasil a) aktivitas penanganan risiko; dan b) outcomes.
1. d.Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun, dengan fokus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:
(1)Pengawasan pelayanan publik;
(2)Pengawasan badan usaha milik daerah;
(3)Pengawasan pengadaan barang dan jasa;
(4)Pengawasan manajemen rumah sakit;
(5)Pengawasan keuangan daerah/APBD;
(6)Audit kinerja;
(7)Perencanaan dan Pengawasan berbasis risiko;
(8)Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
(9)Audit investigasi;
(10)Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
(11)Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan
(12)Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. BUPATI PATI, ttd. SUDEWO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…