DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa . . . bahwa berdasarkan hasil Pemetaan Menu Kegiatan dari kementerian teknis atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor: 1801/UDN/1089/IV-2025, perihal Pemberitahuan Hasil Inspeksi ASEAN U 16 Girl Championship 2025, Pemerintah Kabupaten Pati direkomendasikan untuk segera melakukan perbaikan Stadion Joyokusumo sesuai standar yang ditentukan dengan melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga pada Perangkat Daerah yang membidangi sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mensikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan

Mengingat

Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat . . . Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 171); Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN . . . Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.812.360.097.000,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.263.852.147.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan . . .
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.130.743.836.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(8)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.108.311.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.108.311.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
(8)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp887.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.019.021.895.000,00 (tiga triliun sembilan belas miliar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; belanja transfer.
1. 5.Ketentuan . . .
2. 5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam @ © 4 ® 6 (7 ) ) Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.258.820.680,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.281.492.874,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.191.093.606,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.064.334.200,00 (lima puluh tujuh miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.721.900.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh sau juta sembilan ratus ribu rupiah).
  1. 6.Ketentuan . . .
  2. 6.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) @) ®3) ) ()

Pasal 18

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl1.334.281.492.874,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas: belanja gaji dan tunjangan ASN;a

b.belanja tambahan penghasilan ASN; o belanja gaji dan tunjangan DPRD; e belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
f.Belanja pegawai BLUD. Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.810.589.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.139.765.100,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.155.553.525,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(6)Belanja . . . (©) 7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.193.120.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.802.690.249,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) @) ®3)

Pasal 19

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.191.093.606,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja barang;
b.belanja jasa;
c.belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas;
e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP;
g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h.belanja barang dan jasa BLUD. Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.048.698.355,00 (enam puluh empat miliar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.532.630.800,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp24.270.673.300,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga raus rupiah). (5 Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp17.380.030.500,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.321.648.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). (7 Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.936.876.100,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah). ] Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.107.735.000.00 (tujuh belas miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 9 Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp127.592.801.551,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp424.746.332.320,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja . . . belanja modal tanah; o o® belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.belanja modal gedung dan bangunan;
3. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.436.540.800,00 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.511.070.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp345.937.554.220,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.793.767.300,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.436.540.800,00 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja . . . (2 ®3) ) () (©) 7) 11 - belanja modal alat besar; o o® belanja modal alat angkutan;
2. c.belanja modal alat bengkel dan ukur;
3. d.belanja modal alat pertanian;
4. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
5. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
6. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
7. h.belanja modal alat laboratorium;
8. i.belanja modal komputer;
9. j.belanja modal alat peraga;
10. k.belanja modal rambu-rambu;
  1. 1.belanja modal peralatan olah raga;
11. m.belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
12. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD. Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.687.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.329.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Belanja modal alat bengkel dan ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.294.805.200,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah). Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp783.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(8)Belanja . . . 10. 12 -
(8)Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.409.500.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
(9)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp302.792.000,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.068.745.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(11)Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
(12)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp63.052.000,00 (enam puluh enam tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
(13)Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(14)Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp15.306.262.400,00 (lima belas miliar tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empar ratus rupiah).
(15)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp17.006.583.200,00 (tujuh belas miliar enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…