DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Mekanisme Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya penataan kembali komponen pengelolaan dan penyelenggaraan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dapat dilakukan melalui penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
c.bahwa agar pelaksanaan Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengaturan mengenai Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
7.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Tim Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penggabungan adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12.Penggabungan . . .
12.Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri menjadi 1 (satu) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
13.Sekolah Dasar Induk Penggabungan adalah UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan dari UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri lain.
14.Sekolah Dasar Anggota Penggabungan adalah UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang digabung dengan Sekolah Dasar Induk Penggabungan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk efektivitas, efisiensi dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

BAB II

PERSYARATAN PENGGABUNGAN UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 3

(1)Untuk dapat dilaksanakan penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.jumlah peserta didik kurang dari 120 (seratus dua puluh) orang dalam 1 (satu) Sekolah Dasar;
2. b.jarak antar UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
3. c.sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
(2)Persyaratan . . .
(2)Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Sekolah Dasar yang berada dalam satu kompleks.
(3)Jarak antar UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.terdapat dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama;
2. b.terdapat di desa/kelurahan berbatasan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama; atau
3. c.terdapat di desa/kelurahan berbatasan antar wilayah kecamatan.
(4)Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diukur berdasarkan tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENGGABUNGAN UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 4

(1)Kepala Dinas melaksanakan identifikasi terhadap UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Untuk melaksanakan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Penggabungan yang bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan;
2. b.melaksanakan pengkajian terhadap potensi pelaksanaan Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
3. c.menyusun . . .
4. c.menyusun rekomendasi Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas.
(3)Tim Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Dinas;
2. b.Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Sekolah Dasar;
3. c.Ketua Dewan Pendidikan;
4. d.Camat;
5. e.koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
6. f.Pengawas Sekolah;
7. g.Komite Sekolah;
8. h.Kepala Desa/ Lurah; dan
9. i.Unsur Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Terkait.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
1. a.dapat dilaksanakan penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang memuat data UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang diusulkan sebagai Sekolah Dasar Induk Penggabungan dan Sekolah Dasar Anggota Penggabungan; atau
2. b.tidak dapat dilaksanakan penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan disertai pertimbangan/alasan.
(5)Penentuan sebagai Sekolah Dasar Induk Penggabungan dan Sekolah Dasar Anggota Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah Peserta Didik;
2. b.skor akreditasi; dan
3. c.keadaan teknis bangunan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis bangunan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, Kepala Dinas mengajukan usulan ke Bupati.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.rekomendasi Tim Penggabungan;
2. b.rencana mutasi guru;
3. c.rencana alih sarana dan prasarana Sekolah Dasar Anggota Penggabungan; dan
4. d.rencana penggunaan lahan dan gedung Sekolah Dasar Anggota Penggabungan.
(3)Dalam hal usulan Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri disetujui, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
(4)Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penggabungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas:
1. a.melaksanakan pengalihan barang milik daerah selain tanah/bangunan Sekolah Dasar Anggota Penggabungan kepada Sekolah Dasar Induk Penggabungan;
2. b.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah/bangunan Sekolah Dasar Anggota Penggabungan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset; dan
3. c.menyampaikan usulan mutasi terhadap Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, guru, dan/atau pegawai lain pada Sekolah Dasar Anggota Penggabungan ke UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 Mei 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. JUMANI BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 19

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…