DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Program, Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan, Mekanisme Verifikasi dan Validasi, Iuran dan Tata Cara Pembayaran, Pemberhentian dan Perubahan Kepesertaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati perlu adanya bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati . . .
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
9.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
10.Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk pembayaran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
11.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar kegiatan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT diberikan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dapat diberikan bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT meliputi:

a.Jaminan Kecelakan Kerja; dan
b.Jaminan Kematian.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

(1)Sasaran penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.Buruh Tani Tembakau;
2. b.petani cengkeh;
3. c.buruh tani cengkeh; dan
4. d.Pekerja Rentan.
(2)Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
2. b.memiliki surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari desa/kelurahan;
3. c.berusia . . .
4. c.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. d.belum terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan;
6. e.masyarakat yang bukan dalam kondisi tidak bekerja termasuk dalam keadaan kritis/koma/dirawat di Unit/Instalasi Gawat Darurat; dan
7. f.khusus bagi Pekerja Rentan merupakan pekerja informal/mandiri yang termasuk dalam kategori miskin yang didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.

BAB IV

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

(1)Usulan calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh berasal dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
(2)Usulan calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan berasal dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
(5)Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengusulkan calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas.
(6)Penerima . . .
(6)Penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Contoh format mengenai:
1. a.usulan calon penerima bantuan;
2. b.berita acara verifikasi dan validasi;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
4. d.pakta integritas, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengajukan permohonan pendaftaran penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan Pekerja Rentan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan/atau ahli waris mendapat manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran kepesertaan sesuai dengan daftar penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(2)Pembayaran . . .
(2)Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara dengan metode pembayaran ke nomor kode iuran yang terlampir pada surat tagihan iuran yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…