DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Anggaran, Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Belanja BLUD, Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA, serta Penyusunan dan Pengesahan DPA, Integrasi/Konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA SKPD, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Piutang, Utang/Pinjaman BLUD, Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran, Kerja Sama, Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Barang, Tarif Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD RAA Soewondo Pati diperlukan tata kelola keuangan yang transparan khususnya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan akuntabiltas pengelolaan keuangan rumah sakit;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam mengatur pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati . . .
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
5.Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di RSUD.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
11.Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13.Piutang . . .
13.Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
14.Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
15.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16.Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
17.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana Belanja program, dan kegiatan.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengesahan Pendapatan dan biaya, serta pembiayaan BLUD.
21.Rencana . . .
21.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
22.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
24.Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
28.Tim . . .
28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
29.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

a.Pendapatan BLUD;
b.Belanja BLUD; dan
c.Pembiayaan BLUD.

Pasal 3

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan . . .
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan sesuai dengan peruntukkannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD yaitu parkir, laundry, kantin, perbankan dan kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.Pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
5. e.Investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Pasal 5

(1)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 6

(1)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2)Pendapatan . . .
(2)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 7

(1)Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja operasi; dan
2. b.Belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga; dan
4. d.Belanja lain.
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(5)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan. dan Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

(1)Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan.
(2)Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sisa . . .
2. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
3. b.divestasi; dan
4. c.penerimaan Utang/pinjaman.
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Investasi; dan
2. b.pembayaran pokok Utang/pinjaman.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra Bisnis.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar satuan harga; dan
3. c.kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.
(3)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(4)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(5)Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…