DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Inventarisasi BMD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pati berdasarkan data yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
c.bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
6.Pejabat . . .
6.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah.
7.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
10.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengelola Barang.
11.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
12.Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
13.Inventarisasi BMD adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
14.Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
15.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMD.
16.Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah Daftar Barang yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang ada di ruangan.
17.Nomor . . .
17.Nomor Induk Barang yang selanjutnya disingkat NIBAR adalah kode register barang pada saat perolehan/ penerimaan awal barang pada saat perolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui sebagai BMD.
18.Kartu Identitas Barang yang selanjutnya disingkat KIBAR adalah pembukuan yang menggambarkan seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada setiap BMD pada Aset Tetap dan Aset Lainnya.
19.Label adalah tanda berupa stiker yang berisi kodefikasi barang meliputi kode lokasi, kode barang, dan nama barang yang berada di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mendapatkan data BMD yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

INVENTARISASI BMD

Pasal 3

Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh:

a.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
b.Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang.

Pasal 4

Objek Inventarisasi BMD meliputi:

a.tanah;
b.peralatan dan mesin;
c.gedung dan bangunan;
d.jalan, jaringan dan irigasi;
e.aset tetap lainnya; dan
f.aset . . .
f.aset tidak berwujud.

Pasal 5

(1)Tahapan Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan hasil Inventarisasi BMD; dan
4. d.tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD.
(3)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pembentukan tim Inventarisasi BMD; dan
b.penyiapan data awal.

Pasal 7

(1)Pembentukan tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
(2)Tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi BMD;
2. b.menyiapkan data Daftar BMD;
3. c.menyiapkan dokumen sumber;
4. d.melaksanakan Inventarisasi BMD;
5. e.melakukan identifikasi hasil Inventarisasi BMD;
6. f.meneliti . . .
7. f.meneliti dokumen kepemilikan;
8. g.menyusun laporan hasil Inventarisasi BMD; dan
9. h.menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Keanggotaan Tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.Tingkat Kuasa Pengguna Barang terdiri atas:
  1. 1.Kuasa Pengguna Barang;
  2. 2.Pengurus Barang Pembantu; dan/atau
  3. 3.Tenaga operator Inventarisasi BMD Tingkat sekolah;
2. b.Tingkat Pengguna Barang paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.Pengguna Barang;
  2. 2.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  3. 3.Pengurus Barang Pengguna;
  4. 4.Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
  5. 5.Tenaga Admin Inventarisasi BMD Tingkat Dinas Pendidikan;
3. c.Tingkat Pengelola Barang paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.Pengelola Barang;
  2. 2.Pejabat Penatausahaan Barang;
  3. 3.Pengurus Barang Pengelola;
  4. 4.Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
  5. 5.Pihak terkait.

Pasal 8

(1)Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penyiapan data sebelum pelaksanaan Inventarisasi BMD.
(2)Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyiapan dokumen sumber, paling sedikit:
  1. 1.Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang;
  2. 2.Daftar BMD pada Pengguna Barang;
  3. 3.Daftar BMD pada Pengelola Barang;
  4. 4.Dokumen kepemilikan;
  5. 5.Laporan BMD Tahun terakhir;
  6. 6.KIBAR;
  7. 7.KIR . . .
  8. 7.KIR; dan
  9. 8.Dokumen lain yang diperlukan;
2. b.Penyiapan dokumen pelaksanaan Inventarisasi BMD, meliputi:
  1. 1.Label terhadap BMD yang telah dilakukan Inventarisasi BMD;
  2. 2.lembar kerja Inventarisasi BMD; dan
  3. 3.dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 9

(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi.
(2)Tahap pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir lembar kerja Inventarisasi BMD dengan:
1. a.menghitung jumlah barang;
2. b.meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
3. c.mencocokkan jumlah barang di KIR dengan jumlah barang yang ada di ruangan;
4. d.menempelkan Label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung; dan
5. e.mencatat hasil Inventarisasi BMD tersebut pada lembar kerja Inventarisasi BMD.
(3)Format lembar kerja Inventarisasi BMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4)Tahap Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelompokan sesuai permasalahan BMD berdasarkan lembar kerja Inventarisasi BMD.
(5)Pengelompokan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
1. a.mengelompokan barang yang belum tercatat;
2. b.memisahkan barang berdasarkan kategori kondisi:
  1. 1.barang baik dan rusak ringan; atau
  2. 2.barang rusak berat atau usang;
3. c.meneliti . . .
4. c.meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi BMD dan data barang tercatat/dokumen sumber, berupa:
  1. 1.Barang ada dan tercatat;
  2. 2.Barang ada tercatat ganda (dobel catat);
  3. 3.Barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap (Barang Persediaan);
  4. 4.Barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;
  5. 5.Barang ada tetapi masih dalam sengketa dan/atau dikuasai pihak ketiga;
  6. 6.Barang ada belum dikapitalisasi ke aset induk;
  7. 7.Barang ada tercatat gelondongan;
  8. 8.Barang ada tetapi Kode Barang tidak sesuai (Koreksi Kode Barang);
  9. 9.Barang tidak ditemukan disebabkan Bencana Alam, Mutasi Keluar ke Pengguna Barang lain, sudah diusulkan penghapusan, dihibahkan dan sebab lainnya;
  10. 10.Barang hilang karena kecurian; dan/atau
  11. 11.Barang belum tercatat (barang baru, rincian gelondongan, koreksi masuk).

Pasal 10

(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi BMD.
(2)Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi BMD.
(3)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang.
(4)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…