DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pengangkatan, Kedudukan Pegawai Non ASN, Status Pegawai Non ASN, Pengadaan Pegawai Non ASN, Pengangkatan dan Penempatan, Batas Usia Pegawai Non ASN, Masa Kerja Pegawai Non ASN, Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai Non ASN, Evaluasi Kinerja, Pemberhentian Pegawai Non ASN, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan Pegawai kesehatan dan Pegawai lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah perlu mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan penetapan Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Badan . . .
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6.Direktur RSUD adalah Direktur rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Non ASN adalah pegawai BLUD RSUD.
9.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11.Tenaga . . .
11.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
12.Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13.Gaji adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pegawai BLUD RSUD terdiri atas:
1. a.Pegawai ASN; dan
2. b.Pegawai Non ASN.
(2)Ketentuan mengenai Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 3

(1)Direktur RSUD dapat mengangkat Pegawai Non ASN.
(2)Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a.Tenaga Medis;
b.Tenaga Kesehatan; dan
c.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.dokter; dan
2. b.dokter gigi.
(2)Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis.
(3)Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi sub spesialis.

Pasal 6

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.tenaga psikologi klinis;
b.tenaga keperawatan;
c.tenaga kebidanan;
d.tenaga kefarmasian;
e.tenaga kesehatan masyarakat;
f.tenaga kesehatan lingkungan;
g.tenaga gizi;
h.tenaga keterapian fisik;
i.tenaga keteknisian medis;
j.tenaga teknik biomedika;
k.tenaga kesehatan tradisional; dan
l.tenaga kesehatan lain.

Pasal 7

(1)Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.tenaga pendukung atau penunjang upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan;
2. b.tenaga pendukung atau penunjang administrasi manajemen dan teknologi informasi kesehatan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Tenaga . . .
(2)Tenaga pendukung atau penunjang upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.tenaga biologi;
2. b.tenaga administrasi;
3. c.pramusaji;
4. d.tenaga keuangan;
5. e.petugas pemulasaran jenazah; dan
6. f.petugas ambulans.
(3)Tenaga pendukung atau penunjang administrasi manajemen dan teknologi informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.pendaftaran pasien;
2. b.tenaga hubungan masyarakat;
3. c.tenaga administratif; dan
4. d.tenaga keuangan.
(4)Tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
1. a.petugas instalasi listrik;
2. b.pemeliharaan bangunan; dan
3. c.petugas kebersihan.
(5)Pengangkatan pramusaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 8

Pegawai Non ASN merupakan pegawai BLUD.

BAB IV

STATUS PEGAWAI NON ASN

Pasal 9

(1)Status Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.pegawai . . .
2. a.pegawai dalam masa percobaan; dan
3. b.pegawai tetap.
(2)Pegawai dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Non ASN dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…