DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang BLUD RSUD diberikan fleksibitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Fleksibilitas dimaksud diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari: a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk Jenjang Nilai Pengadaan barang/jasa. Jenjang Nilai Pengadaan barang/jasa dimaksud diatur sebagai berikut: a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung; b. pengadaan barang/jasa di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; 2. pemilihan langsung untuk pekerjaan pengadaan konstruksi; dan 3. seleksi sederhana untuk pekerjaan jasa konsultasi; c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum atau seleksi umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD RAA Soewondo Pati, maka dalam proses pengadaan barang/jasa diperlukan fleksibilitas terkait jenjang nilai pengadaan barang/jasa;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati, diperlukan penetapan dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
6.Jenjang Nilai Pengadaan adalah batasan nominal pengadaan untuk menentukan sistem pengadaan melalui belanja langsung, pelelangan sederhana atau pelelangan umum.
7.Badan . . .
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

Pengadaan barang pada BLUD RSUD meliputi:

a.barang;
b.pekerjaan konstruksi;
c.jasa konstruksi; dan
d.jasa lainnya.

Pasal 3

(1)BLUD RSUD diberikan fkeksibitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

(1)Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk Jenjang Nilai Pengadaan barang/jasa.
(2)Pengadaan . . .
(2)Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat yang ditetapkan oleh Direktur.
(3)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau kelompok kerja pada unit layanan pengadaan.

Pasal 6

Jenjang Nilai Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut:

a.pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
b.pengadaan barang/jasa di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
1. 1.pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
2. 2.pemilihan langsung untuk pekerjaan pengadaan konstruksi; dan
3. 3.seleksi sederhana untuk pekerjaan jasa konsultasi;
c.pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum atau seleksi umum.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 30 Juni 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 30 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. JUMANI BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 29

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…