DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 29, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembayaran kurang salur Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Tahun 2025 yang bersumber dari SiLPA terikat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;
c.bahwa untuk melaksanakan kegiatan mendesak untuk pembayaran kekurangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;
d.bahwa . . . SALINAN
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e.bahwa mensikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 174);
5.Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2026 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2026 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.939.821.562.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.870.076.450,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja Hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja . . .
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.268.570.027.438,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 724.216.931.012,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 65.223.338.000,00 (enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar ditetapkan sebesar Rp3.739.780.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.268.570.027.438,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.tambahan . . .
4. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
5. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
6. e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. f.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
8. g.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.181.100.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.699.300.838,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.296.731.600,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.213.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Ketentuan . . .

4.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp724.216.931.012,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
8. h.belanja barang jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.147.006.500,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.710.518.862,00 (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.634.022.350,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.784.963.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Belanja . . .
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp11.561.373.000,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.148.730.500,00 (sembilan puluh miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.319.998.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(9)Belanja barang jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp272.910.318.800,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.223.338.000,00 (enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada BUMN;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
4. d.belanja hibah dana BOSP.
(2)Hibah . . .
(2)Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.863.337.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.724.001.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seribu rupiah).
(5)Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.686.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp298.699.337.950,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal tanah;
2. b.belanja Modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja Modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja Modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja Modal aset lainnya.
(2)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja . . .
(3)Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.379.689.700,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
(4)Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.751.080.950,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.297.483.500,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
(6)Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.258.183.800,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.379.689.700,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal alat besar;
2. b.Belanja Modal alat angkutan;
3. c.Belanja . . .
4. c.Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
5. d.Belanja Modal alat pertanian;
6. e.Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
7. f.Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
8. g.Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
9. h.Belanja Modal alat laboratorium;
10. i.Belanja Modal komputer;
11. j.Belanja Modal alat peraga;
12. k.Belanja Modal rambu-rambu;
13. l.Belanja Modal peralatan olahraga;
14. m.Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP; dan
15. n.Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
(2)Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.893.285.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.821.193.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(4)Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.327.875.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(5)Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp683.467.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(6)Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.532.863.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(7)Belanja . . .
(7)Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.521.351.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(8)Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(9)Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp661.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(10)Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.897.790.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(11)Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(12)Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.758.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(13)Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
(14)Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.549.141.700,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
(15)Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.328.712.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

8.Ketentuan . . .
8.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.258.183.800,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal bahan perpustakaan;
2. b.belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga; dan
3. c.belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
(2)Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
(3)Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
(4)Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.471.183.800,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

9.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp7.292.941.600,00 (tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

10.Ketentuan . . .
10.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp196.483.692.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.483.692.000,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11.Ketentuan . . .
11.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…