DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang ketentuan Umum, Jenis ASB, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan … SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7.Kegiatan ...
7.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan/sub kegiatan; dan
2. b.mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar kegiatan/sub kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama.

BAB II

JENIS ASB

Pasal 3

(1)ASB digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
1. a.ASB Non Fisik; dan
2. b.ASB Fisik.
(2)Komponen dalam ASB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.nama ASB;
2. b.deskripsi;
3. c.pengendali belanja;
4. d.satuan pengendali belanja tetap;
5. e.satuan pengendali belanja variabel;
6. f.rumus ASB; dan
7. g.alokasi sub rincian objek belanja.

Pasal 5

(1)Nama ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a, merupakan kode urutan dan nama ASB yang digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan yang akan dihitung anggarannya.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(3)Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan/sub kegiatan.
(4)Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan belanja yang nilainya tetap, walaupun target kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan berubah-ubah.
(5)Satuan …
(5)Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan/sub kegiatan.
(6)Rumus ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf f, merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung total belanja dari sub kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan/sub kegiatan yang mempunyai karakterisitik yang sama.
(7)Alokasi sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, merupakan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk digunakan dalam ASB yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Kegiatan non fisik yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik.
(2)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ASB-01 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
2. b.ASB-02 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
3. c.ASB-03 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. d.ASB-04 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5. e.ASB-05 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
6. f.ASB-06 : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
7. g.ASB-07 : Sosialisasi Tatap Muka di Dalam Kantor – Peserta ASN;
8. h.ASB-08 : Sosialisasi Tatap Muka di Dalam Kantor - Peserta ASN dan Masyarakat;
9. i.ASB-09 …
10. i.ASB-09 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Dalam Kantor – Peserta ASN;
11. j.ASB-10 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Dalam Kantor - Peserta ASN dan Masyarakat;
12. k.ASB-11 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kantor Dalam Kota Tanpa Menginap - Peserta ASN;
13. l.ASB-12 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kantor Dalam Kota Tanpa Menginap – Peserta ASN dan Masyarakat;
14. m.ASB-13 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kantor Dalam Kota - Menginap – Peserta ASN dan/atau Masyarakat;
15. n.ASB-14 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kota - Menginap - Jawa Tengah;
16. o.ASB-15 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kota - Menginap - D.I Yogyakarta; dan
17. p.ASB-16 : Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tatap Muka di Luar Kota - Menginap - Jawa Timur.

Pasal 7

(1)Kegiatan fisik yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Fisik.
(2)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ASB-17 : Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;
2. b.ASB-18 : Pembangunan Jembatan;
3. c.ASB-19 : Pemeliharaan Rumah Dinas/Gedung Kantor;
4. d.ASB-20 : Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat; dan
5. e.ASB-21 : Pemeliharaan Jembatan.

Pasal 8

…

Pasal 8

Perhitungan belanja total setiap ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…