DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.940.121.733.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp182.288.805.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.122.410.538.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN . . . SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10.Defisit . . .
10.Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.940.121.733.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp182.288.805.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.122.410.538.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp 2.870.121.733.000,00
2. 2.Berkurang (Rp 9.903.312.000,00) Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.860.218.421.000,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp 2.940.121.733.000,00
2. 2.Bertambah Rp 182.288.805.000,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3.122.410.538.000,00 Defisit setelah Perubahan (Rp 192.192.117.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah a) Semula Rp 70.000.000.000,00 b) Bertambah Rp 192.192.117.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp262.192.117.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah a) Semula Rp 0,00 b) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00 Jumlah Pembiayan Netto setelah Perubahan Rp 262.192.117.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00 Pasal . . .

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.Lampiran II perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c.Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan bupati perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 1) Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 2) Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; 3) Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan 4) Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 30 Juli 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 30 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. RIYOSO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…