DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Organisasi Pendukung, Dewan Pengawas, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
c.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.Unit . . .
5.Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah rumah sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
6.Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut RSUD RAA Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Kabupaten Pati kelas B, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.
7.Direktur adalah Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)RSUD RAA Soewondo merupakan Rumah Sakit Pendidikan Kelas B pada Dinas Kesehatan.
(2)RSUD . . .
(2)RSUD RAA Soewondo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang dikelola berdasarkan pola pengelolaan BLUD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)RSUD RAA Soewondo sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian.
(5)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

RSUD RAA Soewondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD RAA Soewondo melaksanakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
b.penyusunan . . .
b.penyusunan program kerja dan anggaran;
c.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
d.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
e.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
g.penyelenggaraan organisasi dan sumber daya manusia ;
h.pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian;
i.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
j.pengelolaan sistem informasi;
k.pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi RSUD RAA Soewondo terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri atas:
  1. 1.Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a) Subbagian Umum; b) Subbagian . . . b) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan c) Subbagian Kepegawaian;
  2. 2.Bagian Sistem Informasi, Mutu, Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas: a) Subbagian Sistem Informasi dan Rekam Medis; b) Subbagian Mutu Rumah Sakit; dan c) Subbagian Pendidikan dan Penelitian;
  3. 3.Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas: a) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; b) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
  1. 1.Bidang Pelayanan, terdiri atas: a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan b) Seksi Pelayanan Rawat Inap;
  2. 2.Bidang Keperawatan, terdiri atas: a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan b) Seksi Keperawatan Rawat Inap;
  3. 3.Bidang Penunjang, terdiri atas: a) Seksi Penunjang Medik; dan b) Seksi Penunjang Non Medik;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi RSUD RAA Soewondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Selain . . .
(2)Selain memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
2. b.menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. c.menandatangani Surat Perintah Membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 7

(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, sistem informasi, mutu, pendidikan dan penelitian, program dan keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi, mutu, pendidikan dan penelitian;
c.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…