DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 8 dan angka 13 Pasal 1, perubahan Pasal 3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan transfer keuangan daerah, terdapat perubahan jangka waktu penyaluran dalam pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
c.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perubahan kebijakan, Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 8 dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
6.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
7.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
8.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya termasuk Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati.
9.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi.
10.Buruh . . .
10.Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebut.
11.Petani Cengkeh adalah pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen.
12.Buruh Tani Cengkeh adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan cengkeh dan akan mendapatkan upah dari pemilik/penyewa lahan tersebut.
13.Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat tidak mampu di Daerah yang tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dan terdaftar dalam Data yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh, Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di Daerah, dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya.
(2)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 2 (dua) bulan yang disalurkan dalam 1 (satu) tahap. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Mei 2026 Plt. BUPATI PATI, ttd. RISMA ARDHI CHANDRA Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Mei 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. TEGUH WIDYATMOKO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2026 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…