DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Bentuk dan Tata Cara Rekognisi Pesantren, Tim Fasilitasi, Pemantauan dan EValuasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 158); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Kerja adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
6.Pondok . . .
6.Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9.Rencana Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RKPP adalah Dokumen Perencanaan Fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perencanaan . . .
a.perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
d.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
e.Rekognisi Pesantren;
f.tim fasilitasi; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 3

(1)Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
1. a.RPP untuk perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;dan
2. b.RKPP untuk Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana kerja Pemerintah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah; dan
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah.
(4)Selain . . .
(4)Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilakukan dengan memperhatikan masukan dari:
1. a.kantor kementerian agama di Daerah;
2. b.organisasi kemasyarakatan Islam;
3. c.asosiasi Pesantren;
4. d.perguruan tinggi; dan/atau
5. e.pengasuh Pesantren atau tokoh masyarakat.
(5)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(6)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(7)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum pondok pesantren di Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis pengembangan Pesantren;
4. d.tujuan dan sasaran pengembangan Pesantren;
5. e.strategi, arah kebijakan dan program pengembangan Pesantren, yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren;
6. f.kerangka pendanaan pengembangan Pesantren; dan
7. g.penutup.
(2)RKPP . . .
(2)RKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum pondok Pesantren di Daerah;
3. c.evaluasi kinerja pengembangan Pesantren;
4. d.sasaran dan prioritas pengembangan Pesantren;
5. e.rencana kerja dan pendanaan pengembangan Pesantren yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren; dan
6. f.penutup.

Pasal 5

(1)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat materi mengenai upaya:
1. a.fasilitasi dalam fungsi pendidikan;
2. b.fasilitasi dalam fungsi dakwah; dan
3. c.fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar pada kementerian agama;
2. b.menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
3. c.menyelenggarakan kegiatan dakwah; dan
4. d.menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(3)Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
1. a.piagam statistik Pesantren; dan/atau
2. b.termasuk dalam data education management information system.
(4)Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
1. a.Izin pendirian pendidikan formal; atau
2. b.Daftar nama santri mukim minimal 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan non formal.
(5)Pesantren . . .
(5)Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh perseorangan atau unit lembaga di lingkungan Pesantren.
(6)Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memiliki kegiatan usaha Pesantren.
(7)Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
3. c.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan/atau
4. d.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
(3)Selain bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk fasilitasi kerja sama Pesantren.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
2. b.insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pesantren;
4. d.pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan/atau
5. e.pengembangan manajemen Pesantren.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.Pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
2. b.Pemberian beasiswa bagi Santri dari keluarga miskin;
3. c.Pemberian beasiswa bagi Santri yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya dan teknologi; dan/atau
4. d.pemberian bantuan pendidikan lainnya bagi Santri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.sosialisasi wawasan kebangsaan; dan/atau
2. b.sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diutamakan untuk memfasilitasi:
1. a.lingkungan . . .
2. a.lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan/atau
3. b.pemenuhan kebutuhan layanan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
(5)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan melalui fasilitasi dalam:
1. a.pertukaran peserta didik;
2. b.olimpiade;
3. c.sistem pendidikan;
4. d.kurikulum;
5. e.bantuan pendanaan;
6. f.pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
7. g.bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) difokuskan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana berupa:
1. a.pondok atau asrama; dan
2. b.ruang belajar atau kelas.
(2)Pembangunan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi aspek:
1. a.daya tampung;
2. b.kenyamanan;
3. c.kebersihan;
4. d.kesehatan; dan
5. e.keamanan.
(3)Pondok atau asrama, dan ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang, gedung atau bangunan.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
(2)Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
(3)Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…