DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuaan Umum, Maksud dan Tujuan, Renstra Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang . . . SALINAN
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5.Perangkat . . .
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD.
(2)Tujuannya ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
4. d.bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana;
8. h.Dinas Tenaga Kerja;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. m.Dinas Perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. r.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. t.Dinas Pertanian;
21. u.Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
22. v.Sekretariat Daerah;
23. w.Sekretariat . . .
24. w.Sekretariat DPRD;
25. x.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
26. y.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
27. z.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; aa. Inspektorat Daerah; bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; cc. Kecamatan Sukolilo; dd. Kecamatan Kayen; ee. Kecamatan Tambakromo; ff. Kecamatan Winong; gg. Kecamatan Pucakwangi; hh. Kecamatan Jaken; ii. Kecamatan Batangan; jj. Kecamatan Juwana; kk. Kecamatan Jakenan; ll. Kecamatan Pati; mm. Kecamatan Gabus; nn. Kecamatan Margorejo; oo. Kecamatan Gembong; pp. Kecamatan Tlogowungu; qq. Kecamatan Wedarijaksa; rr. Kecamatan Trangkil; ss. Kecamatan Margoyoso; tt. Kecamatan Gunungwungkal; uu. Kecamatan Cluwak; vv. Kecamatan Tayu; dan ww. Kecamatan Dukuhseti.
(3)Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.perumusan kebijakan;
2. b.pelaksanaan . . .
3. b.pelaksanaan; dan
4. c.evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
(2)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2025- 2029.
(2)Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 19 September 2025 BUPATI PATI, ttd. . SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 19 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. RIYOSO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 43

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…