DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pengangkatan, Kedudukan dan Tugas, Formasi, Pengadaan, Pengangkatan, Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja, Penggajian, Penilaian Kinerja, Pemberhentian, Pengawasan dan Pengendalian, Hak, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu dilakukan pengelolaan terhadap pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan pengaturan Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Badan . . .
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8.Kepala Puskesmas adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas selaku pemimpin BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pada BLUD Puskesmas.
11.Pengadaan . . .
11.Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, ujian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
12.Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13.Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 2

(1)Pegawai BLUD Puskesmas terdiri atas:
1. a.Pegawai ASN; dan
2. b.Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
(2)Ketentuan mengenai Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 3

(1)Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
(2)Pengangkatan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a.tenaga medis;
b.tenaga . . .
b.tenaga kesehatan; dan
c.tenaga umum.

Pasal 5

(1)Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi; dan
3. c.dokter spesialis.
(2)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.tenaga keperawatan;
2. b.tenaga kebidanan;
3. c.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
4. d.tenaga sanitasi lingkungan;
5. e.tenaga nutrisionis;
6. f.tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
7. g.tenaga ahli teknologi laboratorium medik;
8. h.tenaga keterapian fisik; dan
9. i.tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tenaga umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.tenaga ketatausahaan;
2. b.tenaga keuangan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang pelayanan.
(4)Pengangkatan tenaga pendukung atau penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya merupakan pegawai BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan Puskesmas sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB IV

FORMASI

Pasal 8

(1)Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.jenis pekerjaan;
2. b.sifat perkerjaan;
3. c.beban pekerjaan;
4. d.sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
5. e.prinsip pelaksanaan pekerjaan.
(3)Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya bersifat memenuhi kekurangan jabatan ASN dan jumlah kebutuhannya mendasarkan pada formasi jabatan ASN.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Mekanisme Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman pengadaan;
3. c.ujian seleksi; dan
4. d.pengumuman hasil seleksi.
(2)Kepala Puskesmas menyampaikan usulan Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Pengadaan . . .
(3)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal beranggotakan unsur:
1. a.Dinas Kesehatan;
2. b.Puskesmas; dan
3. c.BKPSDM.
(5)Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.mendesain sistem seleksi dan jadwal seleksi;
2. b.menyusun soal seleksi tertulis;
3. c.mengoordinasikan dalam penyusunan materi seleksi kompetensi;
4. d.merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang ambang batas kelulusan seleksi;
5. e.melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya;
6. f.menyusun berita acara hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
7. g.mengevaluasi pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
(6)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…