DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang RIPJ-PID memuat kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode pembangunan jangka menengah Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RIPJ-PID dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, perlu melakukan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5.Perangkat . . .
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RIPJ-PID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
7.Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8.Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
9.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11.Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
12.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Daerah 2.1.1.Aspek Geografis Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar atau 1.573,324 km2 (Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2020) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RIPJ-PID memuat kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode pembangunan jangka menengah Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)Kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah yang tercantum dalam RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas produk unggulan Daerah dan isu permasalahan Daerah.
(3)RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

(1)RIPJ-PID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah Riset dan Inovasi di Daerah;
3. c.bab III berisi tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
4. d.bab IV berisi analisis kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
5. e.bab V berisi strategi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
6. f.bab VI berisi Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
7. g.bab VII berisi rencana aksi tahunan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
8. h.bab VIII berisi penutup.
(2)RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 24 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.ttd. TEGUH WIDYATMOKO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 56 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah tertera dalam dokumen perencanaan pembangunan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan kebijakan pembangunan wajib dilandasi dengan riset dan inovasi. Hasil Riset sebagaimana tertera pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menyebutkan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah (perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah). Riset dan inovasi daerah dikuatkan dengan membangun suatu ekosistem pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Hal ini mengingat bahwa penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan penggerak utama dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Riset dan inovasi yang diarahkan sebagai landasan pembangunan daerah disusun secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan Iptek. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah berfungsi, (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, tujuan utama Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sangat ditentukan inovasi yang dilakukan wilayah tersebut. Untuk memacu inovasi diperlukan kreativitas suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah. Sesuai dengan Visi Riset Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 adalah Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Visi ini bermakna bahwa riset dijadikan motor utama untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan daya saing bangsa.

Pasal 6

UU No 11 tahun 2019, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional antara lain untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Selanjutnya Pasal 41 menyatakan bahwa hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan BRIN No 5 tahun 2023 bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based policy; atau dalam bentuk yang lebih operasional disebut kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Terbitnya Perpres No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional. Beberapa konsekuensi terbitnya Perpres tersebut terhadap kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) Iptek. Perangkat daerah pengampu urusan penunjang litbang berubah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) atau Bappelitbangda atau sebutan lainnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) apabila berupa perangkat daerah dalam bentuk mandiri, atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) apabila berupa perangkat daerah digabungkan dengan perangkat daerah urusan penunjang perencanaan.

Pasal 67

Perpres No 78 tahun 2021 menyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembang-an, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ- PID) Kabupaten Pati tahun 2024-2029 merupakan dokumen yang memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 tahun

2023.Dokumen RIPJ-PD ini akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pati. Adapun sasaran RIPJ-PID Kabupaten Pati untuk memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Pati dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan RIPJ-PID yang tepat waktu dan berkualitas menjadi urgen untuk dilaksanakan. Substansi pokok yang tercantum di dalam dokumen RIPJ-PID terdiri atas produk unggulan daerah dan permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Pati selama tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Pati telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 merupakan salah satu acuan penyusunan RIPJ-PID Kabupaten Pati, yang hasil akhirnya merupakan masukan untuk penyusunan RPJMD. Dengan tersusunnya dokumen RIPJ-PID diharapkan hasil riset dan inovasi dapat mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Pati. Proses penyusunan RIPJ-PD Kabupaten Pati tahun 2025-2029, diawali dengan melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan daerah dan isu-isu strategis atau permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Pati, serta berdasarkan isu strategis yang tercantum di dalam rancangan akhir RPJPD 2025-2045. Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025- 2045, pada tahap lima tahun pertama (2025-2029) diarahkan untuk penguatan landasan transformasi, yaitu perbaikan dan peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sumber daya ekonomi unggulan berbasis kelestarian alam, penguatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengendalian pencemaran air dan udara), peningkatan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta pemantapan layanan infrastruktur yang memenuhi standar dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Komoditas atau Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati untuk dikembangkan tahun 2025-2029 berdasarkan hasil kajian serta sebagaimana hasil Focus Group Discussion (FGD) serta berita acara adalah sebagai berikut:
1.Ubi Kayu
2.Kelapa Kopyor
3.Jeruk Pamelo
4.Garam
5.Nila Salin Berdasarkan uraian prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJPD 20252-209 serta berdasarkan hasil serangkaian FGD, diusulkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah:
1.SDM yang Berdaya Saing  Kemiskinan  Konsumsi Pangan  Stunting  Kematian Ibu  Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
2.Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan  Pajak Daerah  Pengangguran  Kewirausahaan  Pengolahan Sampah  Kualitas Lingkungan Hidup  Kebencanaan  Akses Hunian Layak  Infrastruktur Jalan  Air Minum Perpipaan  Infrastruktur Irigasi
3.Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif  Reformasi Birokrasi  Kualitas Pelayanan Publik 1.2. Dasar Hukum Regulasi yang menjadi acuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9.Peraturan Darah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
10.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13.Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: Tujuan:  Menentukan arah kebijakan dan tahapan penguatan riset dan inovasi di Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;  Memberikan usulan program dan kegiatan riset dan inovasi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati selama periode 2025-2029 sesuai dengan pentahapan pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;  Memberi masukan bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pati tahun 2025-2029. Sasaran:  Tersusunnya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;  Tersusunnya rencana aksi program dan kegiatan tahunan untuk percepatan pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029;  Tersusunnya arah kebijakan pembangunan riset dan inovasi bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pati tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Dokumen Dokumen Rancangan RIPJPID Kabupaten Pati tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
1.Gambaran umum daerah: aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah.
2.Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi: kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora; d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6°25′-7°00′ Lintang Selatan dan antara 100°50′-111°15′ Bujur Timur. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi strategis di Jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap. Sumber: RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021. Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Kabupaten Pati Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.485 RW, dan 7.556 RT sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah Desa Kelurahan RW RT 1 Sukolilo 15.874 16 - 86 480 2 Kayen 9.603 17 - 70 434 3 Tambakromo 7.247 18 - 62 343 4 Winong 9.994 30 - 82 471 5 Pucakwangi 12.283 20 - 68 332 6 Jaken 6.852 21 - 83 311 7 Batangan 5.066 18 - 53 274 8 Juwana 5.593 29 - 87 357 9 Jakenan 5.304 23 - 58 341 10 Pati 4.294 29 5 100 570 11 Gabus 5.551 24 - 74 386 12 Margorejo 6.181 18 - 65 328 13 Gembong 6.730 11 - 85 276 14 Tlogowungu 9.446 15 - 71 321 15 Wedarijaksa 4.085 18 - 58 339 16 Trangkil 4.284 16 - 60 374 17 Margoyoso 5.997 22 - 80 333 18 Gunungwungkal 6.180 15 - 45 241 19 Cluwak 6.931 13 - 77 308 20 Tayu 4.759 21 - 75 395 21 Dukuhseti 8.159 12 - 46 345 Jumlah 150.368 406 5 1.485 7.556 Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka (2025) Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sukolilo mencakup 10,56% dari total wilayah Kabupaten Pati. Selain Kecamatan Sukolilo, kecamatan dengan wilayah yang luas adalah Kecamatan Pucakwangi mencapai 8,17% total luas wilayah Kabupaten Pati. Sementara itu, kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Pati dengan cakupan luas wilayah berturut-turut 2,72% dan 2,83%. Wilayah dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Winong (30 desa), sedangkan kecamatan dengan jumlah desa tersedikit adalah Kecamatan Gembong (11 desa). Selanjutnya, Kecamatan Pati merupakan wilayah dengan jumlah RW dan RT terbanyak, sedangkan gunungwungkal menjadi kecamatan dengan jumlah RW dan RT tersedikit. Klimatologi; Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Pati termasuk dalam tipe tropis dengan temperatur udara terendah adalah 230C dan tertinggi adalah 390C. Secara letak geografisnya, Kabupaten Pati beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Kabupaten Pati mempunyai rata-rata curah hujan pada tahun 2018 sebanyak 115,32 mm dengan 78 hari hujan. Topografi; Kabupaten Pati dilihat ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian > 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seluas masing-masing 90 ha, 735 ha, 358 ha, dan 238 ha. Untuk ketinggian 100 – 500 mdpl juga terdapat di keempat kecamatan tersebut selain itu juga terdapat di Kecamatan Kayen, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo yang berada di selatan wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah pegunungan kapur. Wilayah kecamatan lain rata-rata berada di ketinggian 0 – 7 mdpl. Kabupaten Pati berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. Pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0%-8%), seluas kurang lebih 122.527 hektar atau 78% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8% hingga 15% seluas 18.101 hektar atau 12% dari total keseluruhan, wilayah dengan kemiringan lereng 15% hingga 25% seluas 11.657 hektar atau 7% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati. Wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 45% seluas 1.972 hektar atau sekitar 1% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu. Geologi; Keadaan geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati berupa sesar dan kubah. Daerah ini merupakan bagian dari antiklinorium rembang dengan sumbu antiklin dan siklin yang mempunyai arah barat-timur dan barat laut-tenggara. Struktur sesar normal dengan arah timur laut-barat daya yang mensesar litologi batu gamping pada Formasi Bulu. Struktur Kubah dijumpai di daerah Pati Ayam, merupakan suatu diapir. Diduga terbentuknya kubah ini berkaitan dengan proses tektonika setempat sebelum terjadinya kegiatan Gunung Api Muria. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pati yaitu Aluvial, Grumusol, Latosol, Litosol, Mediteran dan Regosol. Didominasi jenis tanah aluvial, latosol, dan mediteran, dimana jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi. Hidrologi; Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati. Sungai-sungai yang ada di suatu daerah berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). 2.1.2.Kependudukan Selama periode 2020 hingga 2024, penduduk Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif, mengalami penurunan di tahun 2023, namun kembali meningkat di tahun 2024. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertambahan penduduk Kabupaten Pati selama periode 2020 hingga 2024 ditampilkan pada grafik berikut. Sumber: Disdukcapil diolah (2025) Gambar 2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2020-2025 Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pati sudah mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa dan akan terus menunjukkan peningkatan di tahun-tahun selanjutnya. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan ruang aktivitas yang berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan, peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana, peningkatan kebutuhan akan pangan dan air. Namun alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan dan lahan resapan yang penting bagi keberlanjutan penyediaan air bersih. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk penghematan lahan sehingga kebutuhan ruang aktivitas tertap terpenuhi namun laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan. Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 kecamatan dengan intensitas yang berbeda. Persebaran penduduk di setiap kecamatan tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Persebaran Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sukolilo 91.905 92.834 93.467 94.997 96.239 2 Kayen 79.566 80.475 81.004 82.194 83.244 3 Tambakromo 56.519 57.066 57.302 57.945 58.397 4 Winong 64.616 65.107 65.353 66.101 66.735 5 Pucakwangi 48.389 48.828 49.030 49.687 50.207 6 Jaken 46.503 46.792 46.891 47.414 47.883 7 Batangan 45.129 45.344 45.447 45.864 46.175 8 Juwana 96.542 96.860 96.862 97.695 98.403 9 Jakenan 48.294 48.673 48.845 49.473 49.983 10 Pati 110.837 111.200 111.366 111.610 112.168 11 Gabus 63.249 63.704 64.411 64.648 65.029 12 Margorejo 62.951 63.371 64.244 64.455 65.154 13 Gembong 47.799 48.209 48.941 49.237 49.795 14 Tlogowungu 54.920 55.439 56.289 56.618 57.388 15 Wedarijaksa 64.412 64.764 65.266 65.439 66.195 16 Trangkil 63.832 64.236 64.339 64.502 64.962 17 Margoyoso 74.647 75.251 75.686 75.892 76.465 18 Gunungwungkal 38.272 38.659 38.938 39.059 39.469 19 Cluwak 47.921 48.282 48.676 48.907 49.443 20 Tayu 70.516 71.144 71.618 71.869 72.290 21 Dukuhseti 61.817 62.204 62.557 62.910 63.398 Kab. Pati 1.338.636 1.348.442 1.361.068 1.366.516 1.379.022 Sumber: Disdukcapil Kab. Pati (2023) Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati. Tahun 2024, laju pertambahan penduduk Kabupaten Pati sebesar 0,92% hampir sama dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 dan 2022. Wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pati dengan persentase 0,50%. Selain Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tayu juga menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif rendah masing-masing sebesar 0,59%. Sementara itu, beberapa kecamatan lain menunjukkan laju pertumbuhan lebih dari satu persen, dimana peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Tlogowungu dan Sukolilo dengan nilai laju pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 1,36%. Selain kedua kecamatan tersebut, Kecamatan Kayen juga mencatatkan laju pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 1,31%. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar wilayah memiliki rasio penduduk berdasarkan gender lebih dari satu yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi berada di Kecamatan Kayen, Tlogowungu, dan Margoyoso. Sementara itu beberapa wilayah menunjukkan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin kurang dari satu yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Wilayah dengan rasio penduduk terendah adalah Kecamatan Jakenan dengan rasio 0,952. Selain Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken dan Pati juga memiliki perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang cukup tinggi, yaitu 0,956 dan 0,969. 2.1.3.Ketenagakerjaan TPAK Daerah dan Nasional memiliki tren yang meningkat. Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tren peningkatan terjadi sejak Tahun 2020, sedangkan Kabupaten Pati terjadi setelah pandemic Tahun 2020. Meningkatnya persentase TPAK memberikan indikasi semakin banyaknya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dan tentunya harus pula dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja (khususnya bagi daerah), lebih-lebih saat ini merupakan momentum menuju puncak bonus demografi (penduduk usia produktif > 60%) yang diprediksi akan terjadi di awal tahun 2030 an. Rasio penduduk usia produktif Kabupaten Pati saat ini sekitar 70% dengan rasio ketergantungan di angka ±43%. Semakin tinggi rasio ketergantungan penduduk, berarti ada potensi beban ekonomi keluarga yang harus ditanggung semakin besar dan begitu sebaliknya. Mendasarkan TPAK di Kabupaten Pati menurut jenis kelamin (gender), secara empiris masih didominasi oleh kelompok laki-laki yang rata-rata mencapai ± 83%, sedangkan perempuan hanya ± 53%. Gambar 2.3. TPAK Kabupaten Pati Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 Selisih antara angkatan kerja dengan penduduk bekerja merupakan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Gambaran jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pati dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir cenderung miliki angka yang paling rendah dibandingkan TPT tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Berikut tabel perbandingan TPT secara lengkap. Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 No Tahun Kab. Pati Jateng Nasional Realisasi r Realisasi r Realisasi r 1 2020 4,74 1 6,48 1,99 7,07 1,79 2 2021 4,6 -0,14 5,95 -0,53 6,49 -0,58 3 2022 4,45 -0,15 5,57 -0,38 5,86 -0,63 4 2023 4,29 -0,14 5,13 -0,53 5,32 -0,58 5 2024 3,87 -0,42 4,78 -0,35 4,91 -0,41 Sumber : BPS 2020 – 2024 (data diolah) Akibat pandemi, kasus pengangguran meningkat cukup tajam dan pasca pandemi secara perlahan semakin turun. Hingga Tahun 2024, TPT Kabupaten Pati tercatat paling rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa kontribusi penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pati cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 76.74 82.87 86.38 86.82 88.61 52.02 56.26 57.88 59.62 65.08 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2020 2021 2022 2023 2024 Laki-Laki Perempuan 2.1.4.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a.Pertumbuhan Ekonomi Pasca selesainya pandemi, pada tahun 2021, perekonomian cenderung mulai pulih (positif) namun dengan pertumbuhan yang relatif lambat dan kembali normal pada kisaran 5%. Sebagai gambaran untuk perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2020-2024. Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 Kinerja ekonomi Kabupaten Pati dua tahun setelah pandemi tumbuh signifikan berada di atas pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 5,56% atau tumbuh lebih tinggi 0,25 persen poin dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kinerja ekonomi sektor unggulan utamanya yang banyak berperan memberikan dorongan positif karena mampu tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya (tahun 2022 terhadap 2021) antara lain sector pertanian (naik 4,57 persen poin); industry pengolahan (naik 1,40 persen poin); penyediaan akomodasi dan makan minum (naik 8,01 persen poin), d) jasa pendidikan (naik 1,87 persen poin), serta sector jasa yang lain yang juga tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati cenderung selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, bahkan ketika terjadi Pandemi Covid19 di Tahun 2020 dimana terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian Kabupaten Pati 2024 tampak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, baik Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah justru mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Efek ekonomi global secara empirik berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi dalam negeri. Perlambatan ekonomi berimplikasi pada daya serap tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pendapatan dan distribusinya. Sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Pati adalah sektor atau lapangan usaha Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Akomodasi Makan Minum. Berikut rasio PDRB sektor unggulan. Gambar 2.5. Rasio PDRB Lapangan Usaha Utama/Unggulan Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Sektor unggulan dengan rasio dan kontribusi PDRB tertinggi adalah sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan akomodasi makan minum. Dalam kurun waktu tahun 2020- 2024 terlihat bahwa kontribusi sektor industri, konstruksi dan akomodasi makan minum mengalami kecenderungan peningkatan sementara sektor pertanian memiliki kecenderungan penurunan. Adapun sektor perdagangan berfluktuasi tipis namun kondisi tahun 2024 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020. Sebagai Bumi Mina Tani, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB perlu menjadi perhatian sehingga diperlukan program-program yang dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan meningkatkan kembali kontribusinya terhadap PDRB. Dalam hal tren pertumbuhan, berikut adalah gambaran tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada 5 (lima) lapangan usaha utama/sektor unggulan. 25.61 24.53 24.33 23.55 22.82 26.98 27.29 27.30 28.37 28.78 7.75 8.29 8.20 8.27 8.39 14.20 14.67 14.50 14.55 14.45 3.56 3.69 3.93 4.09 4.12 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Akomodasi dan Makan Minum Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Pada Lapangan Usaha Utama/Unggulan Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Dari kelima sektor unggulan Kabupaten Pati, sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam tahun 2020-2024 adalah sektor akomodasi dan makan minum, disusul sektor konstruksi, industri, perdagangan, dan pertanian. Secara umum, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tiga sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Pati. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, dengan pertanian dan industri pengolahan tercatat menyerap sekitar 50% atau sekitar 805.928 orang dari total penduduk bekerja (BPS Pati, 2025). Kesenjangan Ekonomi Kesenjangan ekonomi yang dihitung dari aspek pengeluaran masyarakat masih menjadi permasalahan yang harus terus ditangani. Angka kesenjangan diukur menggunakan Rasio Gini. Berikut grafik perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. 2.2 0.42 -3.58-3.55 -5.21 -0.34 3.33 7.12 9.76 6.97 4.234.734.46 1.78 14.98 0.82 6.455.935.97 12.14 1.51 6.26 4.64 8.76 6.44 -10 -5 0 5 10 15 20 Pertanian Industri Perdagangan Konstruksi Akomodasi dan Makan Minum 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.7. Rasio Gini Tahun 2020–2024 Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025) Tahun 2020-2024 Kabupaten Pati memiliki angka Rasio Gini yang fluktuatif, namun memiliki angka yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Secara teoritis, semakin tinggi nilai Rasio Gini, maka ekonomi semakin timpang dan sebaliknya. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kesenjangan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan asksesibilitas. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin baik secara nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati pada kurun tahun 2020-2024 meskipun mengalami fluktuasi namun juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Dengan berbagai intervensi, angka dan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebanyak 127,40 ribu jiwa (9,52%) dapat diturunkan menjadi 116,84 ribu jiwa (8.47%) pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin yang dapat dientaskan sebanyak 10.560 orang. Kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Tengah juga menurun dari 3,2% pada tahun 2020 menjadi 3,15%. Kondisi kinerja penurunan kemiskinan menunjukkan perbaikan dengan menurunnya jumlah kemiskinan dan menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Pati. 2020 2021 2022 2023 2024 0.3850.3810.3810.3880.3810.3590.3680.366 0.3690.367 0.354 0.332 0.358 0.312 0.330 Nasional Jawa Tengah Pati Gambar 2.8. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 (%) Sumber: RPJMD (2025) Dalam hal kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024 Gambar 2.10. Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024 Selama lima tahun terakhir, kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Nilai kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2021 pada saat pandemi Covid. Pada tahun 2023, akibat inflasi yang cukup tinggi, Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan 9.52 9.55 8.67 8.65 8.47 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 2020 2021 2022 2023 2024 1.37 1.69 1.2 1.64 1.17 1.72 1.91 1.771.75 1.64 1.75 1.67 1.561.53 1.36 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pati Jawa Tengah Nasional 0.26 0.42 0.25 0.42 0.25 0.34 0.45 0.420.42 0.37 0.47 0.42 0.380.38 0.32 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pati Jawa Tengah Nasional kedalaman dan keparahan kemiskinan dengan kedalaman kemiskinan melebihi Nasional dan kedalaman kemiskinan sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, dengan berbagai intervensi, kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pati dapat diturunkan dan menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir dan lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek Kesehatan terwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Aspek Pendidikan direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara aspek Ekonomi terwakili oleh Pengeluaran Perkapita. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Pati mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang ditunjukkan oleh tren peningkatan IPM. Di tahun 2024, IPM Kabupaten Pati adalah 74,1 dimana capaian tersebut melebihi target pembangunan tahun 2024, lebih tinggi dari IPM Jawa Tengah, namun lebih rendah dibandingkan IPM Nasional. Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Di tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Pati masih lebih rendah dibandingkan IPM Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2022, IPM Kabupaten meningkat sehingga mampu melampaui IPM Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan IPM Nasional. Di periode selanjutnya hingga tahun 2023, IPM Kabupaten Pati kembali meningkat hingga melampaui IPM Jawa Tengah dan Nasional. Akan tetapi, di tahun 2024, capaian IPM Kabupaten kembali 71.77 72.28 73.14 73.59 74.1 71.87 72.16 72.29 73.39 73.87 71.94 72.29 72.91 73.55 75.02 70 71 72 73 74 75 76 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Pati Jawa Tengah Nasional lebih rendah dibandingkan IPM Nasional, namun masih lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah. Kesehatan Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Berikut ini adalah jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pati. Tabel 2.4. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pati Tahun 2024 Indikator Jumlah
1. 1.Jumlah Fasilitas Kesehatan : 262
a.Rumah Sakit 12
b.Poliklinik 47
c.Puskesmas 29
d.Puskesmas Pembantu 41
e.Apotik 133
1. 2.Jumlah Tenaga Kesehatan : 4.839
a.Tenaga Medis 695
b.Tenaga Psikologi Klinis 12
c.Keperawatan 2276
d.Tenaga Kebidanan 1154
e.Tenaga Kefarmasian 290
f.Tenaga Kesehatan Masyarakat 154
g.Tenaga Kesehatan Lingkungan 60
h.Tenaga Gizi 98
i.Tenaga Keterapian 100 Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025) Dengan penambahan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan dan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, meskipun telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan secara jumlah, kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dan pengobatan penyakit, ketersediaan obat, maupun kualitas seluruh tenaga pelayanan kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir adalah usia rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan seseorang sejak lahir. UHH Kabupaten Pati dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2.5. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 No Tahun Umur Harapan Hidup Kab. Pati Jateng Nasional 1 2020 76,22 74,39 73,37 2 2021 76,27 74,49 73,46 3 2022 76,32 74,58 73,7 4 2023 76,39 74,69 73,93 5 2024 76,56 74,91 74,15 Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2025 Gambar 2.12. Perubahan Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2021-2024 Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025) UHH Kabupaten Pati selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas SDM pada aspek kesehatan di Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, peningkatan UHH juga menjadi tantangan bagi pembangunan di Kabupaten Pati, karena berpotensi meningkatkan angka ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan karena kerentanan kelompok usia tua terhadap beberapa masalah kesehatan. Salah satu fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan adalah prevalensi stunting pada balita. Gambaran kondisi stunting pada balita di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. 0.05 0.05 0.07 0.17 0.09 0.09 0.11 0.22 0.1 0.24 0.23 0.25 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan UHH (tahun) Kab. Pati Jawa Tengah Nasional Gambar 2.13. Prevalensi Stunting Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan stunting belum memberikan hasil yang optimal. Pendidikan Salah satu indikator kualitas SDM aspek pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah dapat didedfinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Selama periode 2020 hingga 2024, RLS Kabupaten Pati mengalami tren peningkatan, sebagaimana RLS Jawa Tengah dan Nasional. Lebih lanjut, di tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Pati juga melampaui target pembangunan di tahun tersebut. Gambaran RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2.6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 No Tahun Rata-rata Lama Sekolah Kab. Pati Jawa Tengah Nasional 1 2020 7,44 7,69 8,48 2 2021 7,48 7,75 8,69 3 2022 7,79 7,93 8,69 4 2023 7,80 8,01 8,77 5 2024 7,82 8,02 8,85 Sumber: BPS, 2025 (diolah) Selama lima tahun terakhit, tren RLS Kabupaten Pati adalah lebih rendah dibandingkan RLS Jawa Tengah dan Nasional. Masih rendahnya RLS Kabupaten Pati utamanya didominasi oleh penduduk usia tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Hal ini lah yang juga 5.68 5.76 5.43 5.78 7.66 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 2020 2021 2022 2023 2024 Prevalensi Stunting (%) membuat upaya peningkatan kepesertaan kesetaraan pendidikan menjadi tidak optimal dan menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan RLS. Indikator kualitas SDM pada aspek pendidikan selanjutnya adalah Harapan Lama Sekolah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Pati selalu menunjukkan peningkatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2.7. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 No Tahun Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kab.Pati Jawa Tengah Nasional 1 2020 12,65 12,70 12,98 2 2021 12,94 12,77 13,08 3 2022 12,95 12,81 13,10 4 2023 12,96 12,85 13,16 5 2024 12,98 12,86 13,21 Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Di tahun 2020, HLS Kabupaten Pati masih lebih rendah dibandingkan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Namun sejak tahun 2021, HLS Kabupaten Pati meningkat hingga mampu melampaui HLS Jawa Tengah, namun masih di bawah HLS Nasional. Selama lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,114 tahun. Rata-rata tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan HLS tertinggi terjadi di tahun 2022 mencapai 0,29 tahun. Selanjutnya, di tahun berikutnya, peningkatan HLS Kabupaten Pati mengalami penurunan bahkan relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Di tahun 2024, HLS Kabupaten Pati hanya meningkat 0,02 tahun, lebih baik dari peningkatan HLS Jawa Tengah (0,01 tahun), namun lebih rendah dari peningkatan HLS Nasional (0,05 tahun). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi masyarakat baru mulai dihitung pada tahun 2023. Berikut adalah nilai IPLM dan unsur pembentuk IPLM Kabupaten Pati. Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025) Indeks Ketimpangan Gender Kesetaraan gender juga masih menjadi permasalahan pembangunan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selama periode lima tahun terakhir, IPG Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan, begitu juga dengan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, IPG Kabupaten Pati juga selalu lebih baik dibandingkan IPG Nasional, namun lebih rendah dibandingkan IPG Jawa Tengah. Selama periode 2021 hingga 2023, IPG Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan, namun dengan nilai peningkatan yang semakin turun. Meningkatnya IPG menjadi indikasi menurunnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki di Kabupaten Pati. Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 0 10 20 30 40 50 60 70 2023 2024 91.44 92.17 92.32 92.46 92.5592.58 92.89 93.23 93.31 93.44 92.58 92.88 93.23 93.31 91.85 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5 94 2020 2021 2022 2023 2024 Kab Pati Jawa Tengah Nasional Selama periode lima tahun terakhir, IPG Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan, begitu juga dengan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, IPG Kabupaten Pati juga selalu lebih baik dibandingkan IPG Nasional, namun lebih rendah dibandingkan IPG Jawa Tengah. Selama periode 2021 hingga 2023, IPG Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan, namun dengan nilai peningkatan yang semakin turun. Meningkatnya IPG menjadi indikasi menurunnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki- laki di Kabupaten Pati Berdasarkan komponennya, kesenjangan gender terbesar ditemukan pada aspek ekonomi. Rasio pengeluaran perkapita penduduk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam aspek ekonomi relatif masih rendah yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima perempuan. Pada aspek pendidikan, kesenjangan masih ditemukan pada RLS, sementara HLS telah menunjukkan peningkatan kesetaraan gender. Terkait RLS, dapat dinyatakan tingkat pendidikan penduduk perempuan masih di bawah tingkat pendidikan penduduk laki-laki. Namun demikian, dapat dikatakan terjadi peningkatan kesetaraan gender terkait RLS yang ditunjukkan semakin membaiknya rasio RLS berdasarkan gender. Selanjutnya, terkait aspek kesehatan juga ditemukan kesenjangan, dimana kualitas kesehatan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan kualitas kesehatan penduduk perempuan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa di masa mendatang kelompok penduduk usia tua akan didominasi oleh penduduk perempuan. Indeks Pembangunan Gender memiliki korelasi negatif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Keberhasilan pembangunan gender selanjutnya akan diikuti dengan penurunan kesenjangan gender. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, IKG Kabupaten Pati cenderung mengalami penurunan, dan di tahun 2023, kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Pati jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan lebih rendah dibandingkan IKG Jawa Tengah dan Nasional. Gambar 2.16. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025) Ketimpangan gender di Kabupaten Pati dapat digambarkan dengan kualitas penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan kualitas penduduk laki-laki. Ketimpangan tertinggi ditemukan pada indeks pemberdayaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketimpangan pemberdayaan utamanya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, dimana selama lima tahun terakhir, persentase anggota parlemen perempuan hanya sebesar 16%, paling rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Ketimpangan terkait partisipasi tenaga kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi kerja penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan TPAK penduduk laki-laki. Walaupun demikian, TPAK penduduk perempuan Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan dengan dibukanya beberapa industri manufaktur yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan. 2.1.5.Produk Unggulan Daerah (PUD) Usulan produk unggulan daerah (PUD) adalah usulan PUD yang akan dikembangkan dalam masa RPJMD mendatang (2025-2029). Jika pemerintah daerah belum menetapan PUD, maka dapat melakukan kajian singkat dan disepakati seluruh stakeholder dalam forum FGD, dengan membuat Berita Acara hasil FGD tentang penetapan usulan PUD. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi 0.402 0.308 0.308 0.233 0.237 0.37 0.377 0.371 0.376 0.308 0.472 0.465 0.459 0.447 0.421 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 2020 2021 2022 2023 2024 Kab Pati Prov Jateng Nasional kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.Produk unggulan daerah merupakan produk baik berupa barang maupun jasa untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal serta mendatangkan kekuatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Berdasarkan potensi yang ada serta dalam rangka sinergitas kebijakan nasional dan daerah guna peningkatan daya saing produk domestik, Pemerintah Kabupaten Pati telah melaksanakan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada tahun 2016. Hasil kajian menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Pati yaitu (1) makanan dan minuman, (2) padi sawah, (3) jagung, (4) sapi potong, (5) ketela pohon, (6) jeruk pamelo, (7) padi ladang, (8) bandeng, (9) tapioka dam (10) udang windu. Terkait penetapan pemetaan kawasan produk unggulan, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 414.3/078 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Kawasan Sentra Penghasil Garam Rakyat, Kawasan Pesisir, Kawasan Sentra Penghasil Bawang Merah, dan Kawasan Penghasil Produk Unggulan di Kabupaten Pati. Selain melaui pemetaan kawasan, dalam rangka sinergitas perencanaan pendampingan perangkat daerah terhadap produk unggulan maka pemerintah juga membentuk forum pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 050/5320 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Pati Tahun
1. 2022.Sesuai SK tersebut, terdapat 9 (sembilan) klaster yang diidentifikasi sebagai potensi unggulan berskala usaha mikro di Kabupaten Pati dan masih memerlukan pendampingan perangkat daerah untuk pengembangannya. Adapun 9 (sembilan) klaster tersebut terdiri dari klaster batik, klaster makanan ringan, klaster kopi, klaster kelapa kopyor, klaster handycraft, klaster jeruk pamelo, klaster kuningan, klaster bandeng air tawar dan klaster pariwisata. Selanjutnya, hasil penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pati, terdapat 10 alternatif produk unggulan Kabupaten Pati yaitu kacang, garam, tepung tapioka, gula/tebu, kapuk, logam kuningan, batu belah, ikan pindang, jeruk pamelo dan kelapa kopyor. Berdasarkan beberapa kajian dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pati, serta telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Produk Unggulan Daerah pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Ruang Rajawali Bapperida Kabupaten Pati dan dengan mempertimbangkan slogan Kabupaten Pati yaitu “Pati Bumi Mina Tani” maka diperoleh kesimpulan bahwa Produk unggulan Daerah Kabupaten Pati yang akan disertakan dalam dokumen RIPJ-PID adalah Ubi Kayu, Kelapa Kopyor, Jeruk Pamelo, Garam dan Bandeng.
2. 1.Ubi Kayu Berdasarkan analisis produk basis dengan pendekatan analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan produk-produk yang unggul dan memiliki spesialisasi diperoleh hasil bahwa tanaman ubi kayu/ketela pohon menduduki peringkat pertama dan memperoleh skor tertinggi yaitu 2,1581. Produksi tahun 2023 merupakan yang tertinggi dibandingkan jenis tanaman pangan lain yaitu mencapai 892.058 ton, luas tanam sebesar 16.872 Ha dan luas panen 19.401 Ha. Ubi kayu dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan tepung tapioka. Hal ini mendukung berkembangnya industri tepung tapioka Kabupaten Pati tidak lepas dari kemudahan dalam penyediaan bahan baku dan mudahnya proses pengolahan bahan baku tersebut. Penyediaan lahan pun tidak terlalu sulit karena dalam proses pengolahannya tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain Proses pengolahan dari bahan baku menuju produk industrinya yang tergolong mudah dan proses pemasaran yang telah mampu menjangkau luar Kabupaten menjadikan industri tepung tapioka menjadi primadona dalam penentuan wirausaha. Penelitian Nugraha dkk. (2015) menyebutkan bahwa R/C ratio tanaman ubi kayu yang dihitung berdasarkan jarak tanam yang diterapkan pada kisaran 2 sampai 4 sehingga layak untuk dikembangkan.
3. 2.Kelapa Kopyor Kelapa kopyor merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Kabupaten Pati dan menjadi salah satu produk khas Kabupaten Pati. Kelapa kopyor dibudidayalan di Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Gunungwungkal. Kelapa kopyor ini memiliki berbagai varietas. Keunggulannya yaitu mudah penanamannya dan tanaman kelapa ini dapat dimanfaatkan tidak hanya dari hasil buahnya saja. Untuk pemasaran bibit kelapa koyor telah dipasarkan hingga ke Luar Jawa khususnya Sulawesi. Analisis produk basis dengan pendekatan analisis LQ diperoleh hasil bahwa tanaman kelapa kopyor memperoleh skor yaitu 105,6755. Produksi tahun 2023 mencapai 3.447 ton. Permendagri No. 9 tahun 2014 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa peningkatan daya tarik PUD dapat berdasarkan daya tarik kekhasan/keunikan, dengan demikian kelapa kopyor yang merupakan salah satu produk khas Kabupaten Pati layak dijadikan sebagai salah satu produk unggulan daerah Kabupaten Pati. Penelitian yang dilakukan Sutrisno

(2016)menyebutkan bahwa kelapa kopyor sangat berpeluang dikembangkan karena 1) permintaan terus meningkat untuk konsumsi dan industri olahan, 2) ketersediaan sumber lahan yang cukup luas, 3) kesenjangan produktivitas lapangan dan potensi hasil, dan 4) tersedianya paket teknologi dan varietas baru serta sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam budidaya kelapa kopyor.

3.Jeruk Pamelo Jeruk Pamelo pertama kali ditemukan dan dikembangbiakkan di Desa Bageng Kecamatan Gembong. Jeruk pamelo diarahkan menjadi ciri khas Kabupaten Pati. Namun untuk saat ini pemasaran Jeruk Pamelo masih sebatas produk asli dan belum berupa produk olahan. Jeruk pamelo termasuk dalam kategori produk unggulan. Produk yang masuk kategori produk unggulan berarti produk tersebut memiliki kinerja indikator performance di atas rata-rata dan indikator kinerja prospek pengembangan di atas rata-rata. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa tanaman jeruk pamelo memperoleh skor yaitu 27,4335. Produksi jeruk pamelo tahun 2023 mencapai 121.055 kwintal. Penelitian yang dilakukan Bappeda Kabupaten Pati (2019) menyebutkan bahwa Rasio R/C usaha budidaya jeruk pamelo lebih besar dari 1 sehingga layak untuk dikembangkan. Nilai keunggulan kompetitif (PCR) usaha budidaya jeruk pamelo di Kabupaten Pati 0,263 yang berarti sistem kompetitif. Nilai keunggulan komparatif (DRCR) usaha budidaya jeruk pamelo di Kabupaten Pati 0,616 yang berarti sistem mempunyai keunggulan komparatif.
4.Garam Kabupaten Pati merupakan penghasil garam peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah dan kedua terbesar secara nasional setelah Kabupaten Sumenep. Terdapat 4 Kecamatan penyumbang terbesar yaitu Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan. Alur proses kegiatan perindustrian garam di Kabupaten Pati juga telah terstruktur dengan baik berkat adanya kegiatan PUGAR dan dilanjutkan dengan kegiatan SEGAR hingga saat ini. SKPD dan Dinas terkait mampu memfasilitasi pengetahuan tentang manajemen perindustrian bagi para pelaku industri mulai dari hulu menuju hilir. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa garam memperoleh skor yaitu 1,9516. Produktivitas garam tahun 2023 mencapai 86,60 ton/Ha/musim produksi. Produksi garam Kabupaten Pati tahun 2023 mencapai 251.264 ton, luas lahan budidaya garam 2.901,62 Ha dan jumlah pembudidaya garam sebesar 3.817 orang. Garam termasuk dalam kategori produk unggulan.
5.Nila Salin Kabupaten Pati memiliki banyak produk perikanan, salah satunya yaitu nila salin. Budidaya nila salin dimulai tahun 2014 pada lahan payau di Kecamatan Tayu. Berkembang di Kecamatan Dukuhseti dan Margoyoso serta wilayah kecamatan pesisir lainnya. Nila salin tumbuh menjadi komoditas baru yang dapat menjadi produk unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Pati. Tahun 2020 dikeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti. Produksi nila salin tahun 2023 sebesar 7.110,14 ton, luas lahan budidaya yaitu 1.726,02 Ha, jumlah pembudidaya 712 orang dan terdapat kelompok pembudidaya nila sebanyak 37 kelompok. Total Potensi Pengembangan Budidaya Nila Salin (di 7 Kecamatan Pesisir) kurang lebih 2.055 Ha. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa nila salin memperoleh skor yaitu 7,6678. 2.1.6.Isu Permasalahan Daerah Usulan permasalahan utama daerah adalah usulan Permasalahan utama daerah yang akan diselesaikan dalam masa RPJMD mendatang (2025-2029). Usulan permasalahan utama daerah, diambil dari isue strategis dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045 dan hasil evaluasi RPJMD/RPD yang sedang berjalan, serta sumber-sumber lain yang dapat memperkuat hasil kajian (publikasi yang relevan, hasil diskusi, dsb). Kajian singkat permasalahan utama daerah disepakati seluruh stakeholder dalam forum FGD, dengan membuat Berita Acara hasil FGD tentang penetapan permasalahan utama daerah. Berdasarkan pembahasan gambaran umum Kabupaten Pati, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan, selanjutnya dilakukan identifikasi isu permasalahan daerah. Rumusan isu permasalahan daerah merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Isu permasalahan daerah Kabupaten Pati yaitu : A. su Strategis I : SDM yang Berdaya Saing Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Unggul dan Bermartabat
1.Kemiskinan Efektivitas kebijakan Pemerintah (Pemda) dalam mengurangi masalah sosial salah satu tolok ukurnya adalah angka kemiskinan. Determinan kemiskinan secara empirik bersumber dari persoalan (akses) pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, budaya dan masalah sosial yang lain. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati hingga tahun 2023 sebesar 9,31% atau rata-rata turun sebesar 0,45% poin selama 13 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan di tahun 2025 diproyeksikan 8,90%-8,37%, sedangkan di akhir periode jangka menengah 2025-2029, kemiskinan ditargetkan terus menurun hingga pada kisaran sebesar 6,89%-5,85%.
2.Konsumsi Pangan Pangan akan terus menjadi isu yang sangat krusial di masa mendatang. Hal ini dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim global, dan diperparah dengan kondisi geo politik yang semakin memanas. Krisis pangan akan menjadi ancaman nyata bagi kebutuhan pangan domestik sebagai dampak dari kondisi global tersebut, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait produksi dan produktivitas sektor pertanian sebagai sumber/penghasil pangan agar bisa mengurangi ketergantungan atau sebagai substitusi bahan pangan impor dari luar negeri. Di sektor pangan, indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tantangan dalam penyediaan pangan adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/POU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (POU) daerah Kabupaten Pati tahun 2023 sebesar 7,78% atau dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir rata-rata turun sebesar 0,65% poin. POU di tahun 2025 7,41% dan di akhir periode 2025-2029 diproyeksikan menjadi sebesar 6,07%.
3.Stunting Kasus stunting secara faktual tersebar, tidak hanya pada kelompok masyarakat miskin, namun juga terjadi pada individu masyarakat berlatar belakang ekonomi, dan strata sosial baik di pedesaan maupun perkotaan, yang bukan masuk kategori miskin atau rentan miskin. Penanganan stunting juga sudah mendasarkan pada standar internasional (WHO), dengan strategi integrasi intenvensi spesifik (fokus ke aspek kesehatan) dan intervensi sensitive (fokus ke aspek pendukung kesehatan seperti edukasi/pendampingan). Angka stunting di Kabupaten Pati hingga tahun 2023 tercatat sebesar 5,78%. Sedangkan target prevalensi stunting di tahun 2025 adalah 4,53% serta di akhir periode 2025-2029 ditargetkan menjadi 3,57%.
4.Kematian Ibu Kematian ibu menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah (Pemda) mengingat masih tingginya kejadian tersebut. Faktor penyebab tingginya kasus kematian secara umum dimulai dari fase sebelum hamil, persalinan hingga pasca persalinan dengan berbagai macam kasus kesehatan yang menyertainya. Idealnya kejadian kasus kematian terhadap ibu bisa semakin mendekati nol. Jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah sebesar 118 per 100 ribu kelahiran hidup. Di Tahun 2025, kasus kematian ibu diharapkan dapat ditekan turun hingga menjadi 82 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan di akhir periode 2025-2029, kasus kematian terhadap ibu bisa semakin turun hingga menjadi 76 per 100 ribu kelahiran hidup.
5.Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun didefinisikan sebagai Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Ke depan, masyarakat Kabupaten Pati diharapkan bisa memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi guna mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. RLS Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah 7,91 tahun yang artinya, di tahun tersebut, penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun rata-rata menempuh pendidikan selama 8 tahun atau belum lulus SMP. Di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 8,01 tahun, sedangkan di akhir periode 2025-2029 ditargetkan naik menjadi 8,17 tahun. B. Isu Strategis II : Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi untuk Membangun Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi; Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam; Penguatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan
1.Pajak Daerah Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan pembentuk pendapatan asli daerah (PAD) bersama dengan retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Daerah dalam 13 tahun terakhir (2011-2023) rata- rata sebesar 3,18% dan terhadap PAD sendiri, proporsi pajak rata-rata sebesar 23,42%. Guna mengukur kemanfaatan ekonomi (daerah) terhadap pendapatan pajak (daerah), pemerintah menyusun indikator kinerja keuangan bagi pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah yaitu rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data empirik menunjukkan bahwa rata-rata rasio Pajak Daerah terhadap PDRB selama 13 tahun terakhir adalah sebesar 0,20%. Tahun 2025, rasio pajak daerah ditargetkan sebesar 0,51%, sedangkan target di akhir periode 2025-2029 adalah sebesar 0,55%. Sebagai perbandingan, rasio pajak nasional (tax ratio) saat ini adalah sebesar 10,31%; sehingga posisi rasio pajak daerah Kabupaten Pati masih jauh dibawah nasional.
2.Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pati dalam waktu 10 tahun terakhir cenderung menurun, meskipun sempat meningkat akibat Covid-19 tahun 2020-2021. Hingga Tahun 2023, TPT mencapai sebesar 4,29% dan secara rata-rata per tahun terjadi penurunan sebesar 0,79% poin dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Tahun 2024-2025, TPT ditargetkan terus turun hingga kisaran sebesar 3,66%–3,32% dan 4,04%-3,74%; sedangkan di akhir periode 2025-2029, TPT menjadi sebesar 3,40%-3,10%.
3.Kewirausahaan Aspek kewirausahaan menjadi fokus perhatian Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan standar Rasio Kewirausahaan negara maju yang mencapai minimal 12% dari total penduduk usia kerja dalam kategori Angkatan Kerja. Semakin tinggi rasio, semakin tinggi pula produktivitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kabupaten Pati memiliki rasio kewirausahaan di tahun 2023 sebesar 2,40%. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029, Rasio Kewirausahaan diproyeksikan masing-masing sebesar 4,44% dan 4,65%.
4.Pengolahan Sampah Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah dilakukan adalah ukuran timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Total timbulan sampah 251.092,63 ton/tahun, total sampah yang terkelola sebanyak 35.684,104 ton/tahun (14,21% dari total sampah). Sampah yang terkelola kebanyakan oleh pengepul yaitu sebanyak 35.456,1 ton/tahun (99,36% dari total yang terkelola oleh fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 35.684,104 ton/tahun. Adapun sampah yang masuk TPA rata-rata 187,2 ton/hari. Target persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Pati Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing sebesar 10,25% dan 30,19%.
5.Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup berupa perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Indeks (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: 1) kualitas air; 2) kualitas udara; dan 3) kualitas tutupan lahan. Pada tahun 2023, Kabupaten Pati memiliki nilai IKLH sebesar 60,63 dengan status sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup masih belum dalam penilaian baik. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029, IKLH diproyeksikan sebesar 72,28 dan 72,47.
6.Kebencanaan Risiko bencana merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Kabupaten Pati memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) di tahun 2023 sebesar 150,21 (masuk kategori Risiko Tinggi karena berada di angka IRB >144), di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 150,44-145,87.
7.Akses Hunian Layak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan rumah tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediakan perumahan dan kawasan permukiman. Tahun 2023, Kabupaten Pati memiliki persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak sebesar 70,92%. Angka ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah RT dengan akses hunian layak dengan jumlah RT. Jumlah RT dengan akses hunian layak 355.699 KK dan jumlah rumah tangga tahun 2023 sebanyak 501.558 KK. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 79,81% dan 84,86%.
8.Infrastruktur Jalan Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi. Kabupaten Pati tahun 2023 memiliki total panjang jalan 733,115 km yang merupakan jalan kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Pati yaitu jalan beraspal baik sepanjang 394,325 km (53,79%), jalan beraspal sedang sepanjang 132,370 km (18,06%), jalan beraspal rusak ringan sepanjang 124,135 km (16,93%) dan jalan beraspal rusak berat sepanjang 82,285 km (11,22%). Dengan kata lain kondisi jalan di Kabupaten Pati sepanjang 526,695 km (71,84%) dalam kondisi mantap dan sepanjang 206,420 km (28,16%) dalam kondisi tidak mantap. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 89,65% dan 90,99%.
9.Air Minum Perpipaan Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kawasan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Pati, sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pati menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan. Pencapaian akses air minum Perumda air minum Tirta Bening Kabupaten Pati tahun 2023 adalah 11,04% atau jumlah pelanggan sebanyak 38.835 SR. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 0% dan 25%.
10.Infrastruktur Irigasi Infrastruktur untuk prasarana sumberdaya air yang ada di Kabupaten Pati yaitu waduk, embung, bendung dan sistem irigasi. Secara khusus untuk sistem Jaringan Irigasi yang terdiri dari bendung, jaringan irigasi dan daerah irigasi di Kabupaten sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati terdapat 327 DI dengan luasan 20.965 Ha. Berdasarkan nilai Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) tahun 2023 nilainya adalah 56,02 atau kategori Kinerja Kurang (K) dan perlu perhatian. C. Isu Strategis III : Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Membangun Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif
1.Reformasi Birokrasi Definisi reformasi birokrasi mengacu istilah good governance adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, diukur dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi yang ada di daerah, diharapkan dapat meningkatkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 mencapai sebesar 63,37 dan diharapkan akan meningkat di tahun 2025 sebesar 65,54, sedangkan di akhir periode 2025-2029 diproyeksikan sebesar 67,26.
2.Kualitas Pelayanan Publik Kualitas layanan publik diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terdiri dari 6 (enam) aspek pelayanan yaitu (i) kebijakan pelayanan, (ii) profesionalisme SDM, (iii) sarpras pelayanan public, (iv) sistem informasi pelayanan public, (v) konsultasi dan pengaduan, dan (vi) inovasi. Indeks pelayanan publik pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025 dan akhir periode 2025-2029 diproyeksikan sebesar 3,69 dan 4,02 (kategori baik dan sangat baik). (catatan: Tahun 2024 dan sebelumnya belum mencantumkan indikator indeks pelayanan publik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah karena termasuk indikator kinerja baru). 2.2. Kondisi Riset dan Inovasi Daerah 2.2.1. Kemampuan melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Salah satu poin penting yang akan diidentifikasi dari kondisi riset dan inovasi di daerah adalah kemampuan daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hal ini untuk menjawab berbagai isu strategis ataupun permasalahan yang ada pada seluruh sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Kemampuan ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: 1). Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi Daerah Sumber daya manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati tahun 2024 sebanyak 68 orang yeng terdiri dari ASN sebanyak 47 orang, P3K sebanyak 9 orang, dan Non ASN/tenaga harian lepas sebanyak 12 orang. Rincian pendidikan dari 47 orang ASN di Bapperida Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: Tabel 2.8.Tingkat Pendidikan ASN Bapperida Kabupaten Pati No Uraian Tingkat Pendidikan SLTA D3 S1 S2 S3 1 ASN 4 1 17 23 2 Sumber:Bapperida Kabupaten Pati (2025) Ketersediaan Sumber daya manusia fungsional di Bidang Iptek dan Bidang Manajemen Iptek. SDM Iptek terdiri dari 2 orang Peneliti Ahli Madya, 4 orang Peneliti Ahli Muda dan 2 orang Analis Pemanfaatan Iptek, sedangkan untuk SDM Manajemen Iptek terdiri dari 13 orang perencana (1 orang madya dan 12 orang muda), dan 1 orang Pranata Komputer Terampil. 2). Kelembagaan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah:

Pasal 34

: Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembanginan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 35

: Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; (c) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; (d) Pengoordinasian, sinkronisasi, serta pengemdalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; (e) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permaslahan yang mungkin timbul; (f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; (g) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; (h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping itu kelitbangan yang sifatnya sektoral juga dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Selain Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di bawah Bappeda, Kelembagaan riset dan inovasi di Kabupaten Blora terdiri atas sejumlah perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga riset yaitu: Tabel 2.9. Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati No Nama Perguruan Tinggi Alamat 1 Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) JL. Raya Pati -Tayu KM.20 Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso,KabupatenPati 2 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK AKI) Jl. Kamandowo No.13 Kabupaten Pati 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) Jl. Kampus Raya No.5 Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati 4 Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana (STAKWW) Jl. P. Diponegoro, Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 5 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Utama Jl. Ki Ageng Selo No.15, Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 6 Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam Syekh Jangkung Pati Gang Tempel, Karang Mulyo, Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati 8 Universitas Safin Pati Jl. Raya Pati-Tayu KM13,Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Infrastruktur riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Pati yang berupa Kebun Raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Laboratorium, Inkubator dan Pusat Inovasi. Namun Pemerintah Kabupaten Pati sudah membentuk Sentra Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan SK Bupati Pati Nomor: 050/6086 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sentra Pengelolaan Kekayaan Intelektual tanggal 20 Agustus 2022 yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Pokja. Tim Koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perlindungan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun yang berafiliasi kepada Pemerintah Kabupaten Pati, serta milik masyarakat umum di Kabupaten Pati. Sedangkan Pokja terdiri dari Pokja I: Kekayaan Intelektual Paten, Paten Sederhana, Indikasi Geografis, Komunal, dan Hak Cipta, Pokja II: Kekayaan Intelektual Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, dan Pokja III: Kekayaan Intelektual Sumber Daya Genetik. Adapun tugas Pokja adalah sebagai berikut:

a.melakukan identifikasi hasil-hasil kreativitas/ inovasi/ invensi untuk menentukan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang layak sesuai nomenklatur Pokja untuk diajukan pendaftaran;
b.melakukan penelusuran kebaharuan atas potensi kekayaan intelektual dari hasil identifikasi hasil-hasil kreativitas/ inovasi/ invensi sesuai nomenklatur Pokja;
c.menyusun kelengkapan administratif dan substantif;
d.melakukan pendaftaran dan pengurusan Kekayaan Intelektual ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI;
e.meningkatkan kemampuan SDM pengelola kekayaan intelektual;
f.menyelenggarakan edukasi, advokasi, dan pelatihan teknis seputar jenis- jenis kekayaan intelektual sesuai nomenklatur Pokja; dan
g.melakukan hilirisasi atau komersialisasi atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan baik secara komersial atau nonkomersial. 3). Jejaring Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pati telah membangun jejaring riset dan inovasi melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik yang terdapat di daerah maupun yang di luar daerah, sebagai berikut :

(1). Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
(2). Universitas Negeri Semarang (UNNES) Semarang
(3). Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
(4). Institut Pertanian Bogor (IPB)
(5). Universitas Terbuka (UT)
(6). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(7). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
(8). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
(9). Sekolah Tiggi Teknik Darat (STTD) Kemenhub Bekasi
(10). Akademi Metrologi Dan Instrumentasi (Akmet Bandung) Kementrian Perdagangan
(11). Uinversitas Gadjah Mada (UGM)
(12). Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang
(13). Universitas Pgri Semarang (UPGRIS) Semarang
(14). Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang
(15). Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang
(16). Universitas Slamet Riyadi (UNSRI) Surakarta
(17). Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
(18). Universitas Muria Kudus (UMK)
(19). Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS )
(20). Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU)
(21). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang
(22). Univeristas Duta Bangsa (UNDABA) Surakarta
(23). Universitas An Nuur Grobogan
(24). Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus
(25). Universitas Islam Nu (UNISNU) Jepara
(26). Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta
(27). Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Al Anwar) Rembang
(28). Sekolah Tinggi Teknik Pati (STTP)
(29). Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam (STIBI) Syeh Jangkung Pati
(30). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Utama Pati
(31). Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
(32). Stie Totalwin Semarang
(33). Stisip Kartika Bangsa Yogyakarta
(34). Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati
(35). Universitas Safin Pati (USP)
(36). STAIP Pati 2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah identifikasi dilakukan terhadap kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah, untuk melihat daya dukung ekosistem di daerah terhadap upaya penguatan riset dan inovasi yang akan dilakukan. Kegiatan dan program riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Pati yaitu :
(1). Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Kabupaten Pati telah menetapkan 2 (dua) kebijakan penguatan SIDa ke dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 135 Tahun 2018 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018- 2022 yang memuat kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, kondisi SIDa Kabupaten Pati yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa Kabupaten Pati, fokus dan program prioritas SIDa Kabupaten Pati serta rencana aksi penguatan SIDa Kabupaten Pati. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Pati telah membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 050/508 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi daerah Kabupaten Pati yang beranggotakan 29 orang. Selanjutnya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati Nomor: 050/046 Tahun 2017 dibentuk pula Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati yang beranggotakan 34 orang.
(2). Kelitbangan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat (2) maka Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang menjelaskan arah kebijakan kelitbangan baik dari arah kebijakandan strategi jangka panjang pembangunan daerah, kebijakan inovasi, serta strategi yang akan dilakukan. Adapun penyusunan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan 14 orang yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/072/Tahun2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Adapun pelaksanaan amanat pasal 37 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten Pati terdiri atas:
1. a.Majelis Pertimbangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/362 Tahun 2018 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pati beranggotakan 24 orang yang terdiri dari Bupati, pejabat tinggi pratama, administrator, tenaga ahli/pakar/praktisi.
2. b.Tim Pengendali Mutu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/363 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pati beranggotakan 8 orang terdiri dari Kepala Bappeda, pejabat administrator dan pengawas serta tenaga ahli/pakar/praktisi.
3. c.Tim Kelitbangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/364 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kabupaten Pati yang terdiri dari 5 orang unsur pelaksana dan 5 unsur penunjang.
(3). Inovasi Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain itu, setiap tahun Kabupaten Pati berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran, penilaian, dan pemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kemendagri dengan hasil sebagaiberikut:
1. a.Surat Mendagri Nomor: 002.6/3445/Litbang hal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2019, Kabupaten Pati berada pada urutan 42 untuk kategori Kabupaten dengan nilai 1.050 predikat sangat inovatif;
2. b.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002. 6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Thaun Anggaran 2019, Kabupaten Pati berada pada urutan 99 Kategori Kabupaten dengan nilai 1.250 predikat sangat inovatif;
3. c.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 – 4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Kabupaten Pati berada pada urutan 62 kategori Kabupaten dengan nilai 2.736 predikat sangat inovatif; dan
4. d.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Pati berada pada urutan 62 kategori Kabupaten dengan nilai 53.81 predikat inovatif.
(4). Kegiatan Kajian dan Riset Setiap tahun, Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Kabupaten Pati memiliki hasil-hasil kelitbangan berupa laporan/ kajian hasil penelitian. Output kegiatan riset/ penelitian yang dihasilkan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut: TAHUN 2019

1.Inovasi Pelayanan Publik : Studi Penerapan Pati Smart City Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dini Bencana (SIDINA)
2.Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Unggulan Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Pati (Studi pada Komoditas Jeruk Pamelo)
3.Laporan Indikator Ekonomi Daerah : Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah Medis, Studi Kelayakan Produksi Biji Plastik, Studi Kelayakan Produksi Karton Gembos TAHUN 2021
1.Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi
2.Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
3.Strategi Pengembangan Nila Salin Sebagai Potensi Unggulan Daerah TAHUN 2022
1.Strategi Pengembangan BUMDes di Kabupaten Pati
2.Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Pati TAHUN 2024
3.Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Digital Marketing untuk Pengembangan Usaha
4.Disparitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

(5). Kegiatan Publikasi Jurnal Kegiatan riset lainnya yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pad Bapperida Kabupaten Pati yaitu publikasi artikel jurnal secara nasional dan online melalui situs https://ejurnal-litbang.patikab.go.id . Jurnal Litbang : Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK sudah mendapatkan sertifikat akreditasi peringkat 3 (Sinta 3). Jurnal Litbang terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Penerbitan artikel jurnal terbuka untuk pelajar/mahasiswa, masyarakat umum, akademisi, dan praktisi secara gratis. Adapun judul artikel Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan Iptek yang telah terbit adalah sebagai berikut: TAHUN 2019

1.Potensi Ekonomi Industri Pengolahan Limbah Udang di Kabupaten Pati
2.Analisis Aspek Input pada Upaya Promosi Pemberian Asi Eksklusif
3.Faktor Determinan Konsistensi Pemakaian Kondom pada Pekerja Seks Perempuan
4.Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk pada Anak Balita di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati
5.Analisis Potensi Dampak Lingkungan dari Budidaya Tebu Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assessment (LCA)
6.Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model Ipcc
7.Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati
8.Capaian Program Pengembangan Sapi Potong Di Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Pati
9.Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan
10.Kajian Pelayanan Antenatal K4 Dan Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Kabupaten Pati
11.Perilaku Jajan Pada Anak Sekolah Dasar
12.Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Perencanaan Studi Lanjut Pada Siswa TAHUN 2020
1.Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penolakan Imunisasi Bayi dan Balita pada Masyarakat Sedulur Sikep (Samin)
3.Tingkat Stres Ibu Menyusui dan Pemberian Asi pada Bulan Pertama
4.Produktivitas Perikanan Tangkap Jaring Purse Seine
5.Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal
6.Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan
7.Gambaran Penyebab Balita Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Pati
8.Studi Kelayakan Usaha Biji Plastik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
9.Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Menggunakan Balanced Scorecard
10.Spot Survei Reservoir Leptospira di Daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi
11.Transformasi Penghidupan Masyarakat Pasca Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) TAHUN 2021
1.Morfologi dan Citra Kota Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
2.Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial
3.Adaptasi Pekerja Seni Musik Dangdut di Masa Pandemi Covid-19
4.Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
5.Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan
6.Van Dering Serukam
7.Limbah Cair Tapioka, Pencemaran, dan Teknik Pengolahannya
8.Kinerja dan Potensi Daerah Irigasi di Kabupaten Pati
9.Strategi Peningkatan Kualitas Air Sungai : Studi Kasus Sungai Sani
10.Hubungan Status Gizi dan Status Hidrasi dengan Fungsi Memori Jangka Pendek Anak Usia Sekolah
11.Tinjauan Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Usia dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati
12.Penggunaan Salam Smart dalam Meningkatkan Kesehatan Mental dan Penerapan Protokol Kesehatan pada Kelompok Pengajian TAHUN 2022
1.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Daging Ayam Broiler
2.Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Kelulut di Lombok, Nusa Tenggara Barat
3.Hubungan Antara Kebijakan Lingkungan dengan Perilaku Pro- Lingkungan: Sebuah Kajian Literatur Sistematis
4.Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimunjawa
5.Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir
6.Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisi
7.Analisis Efisiensi Faktor-Faktor Produksi Pada Usahatani Tebu
8.Analisis Efisiensi Ekonomis Penggunaan Input Produksi pada Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali
9.Penilaian Sistem Irigasi Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
10.Penerimaan Pemerintah Desa Terhadap Penerapan Aplikasi Penanganan Bencana Berbasis Android (SIDINA) di Kabupaten Pati
11.Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting TAHUN 2023
1.Penerapan Standar dan Sertifikasi dalam Rantai Nilai Kopi: Peluang dan Kendala bagi Petani
2.Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi (Oryza sativa L.) dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya
3.Alternatif Strategi Pengembangan Produk Agrowisata
4.Preferensi Adaptasi Masyarakat Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang terhadap Kerentanan Bencana Kekeringan
5.Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum
6.Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19
7.Pengaruh Faktor Perubahan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai
8.Dementia Care Class Meningkatkan Sikap Caregiver Informal dalam Perawatan Demensia Berbasis Masyarakat
9.Analisis Perubahan Kerapatan Vegetasi Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Pati Menggunakan Citra entinel
10.Pengaruh Peran Penyuluh Terhadap Pengetahuan Petani Kopi Tentang Sop Budidaya Kopi Organik
11.Analisis Tingkat Kepuasan dan Faktor Loyalitas Konsumen Kopi Tempur
12.Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan TAHUN 2024
1.Pelatihan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Keterampilan Deteksi Dini Stunting
2.Pengembangan Inovasi Teknologi Berbentuk Website Direktori sebagai Upaya Brandfing Desa Wisata di Jawa Timur
3.Peningkatan Minat Wirausaha Para Ibu Melalui Pelatihan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal (Studi pada Kelompok Sadar Wisata)
4.Analisis Efektivitas dan Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.Konsep Struktur Citra Kota pada Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan Kaliori sebagai Solusi Kemacetan Juwana-Rembang
6.Strategi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
7.Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan
8.Analisis Penentuan Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor pada Kawasan Pemukiman
9.Peningkatan Dukungan Keluarga dalam Perawatan Klien Tuberkolosis melalui Terapi Psikoedukasi
10.Pengembangan Kapasitas dalam Mendukung Pemerintahan Daerah yang Inklusif
11.Tantangan Sektor Pertanian dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Berkelanjutan
12.Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Komitmen Afektif sebagai Variabel Intervening

(6). Kegiatan lomba kreativitas dan inovasi (krenova) Pati Innovation Award Untuk kegiatan inovasi di Kabupaten Pati, secara rutin dilaksanakan kegiatan lomba kreativitas dan inovasi (krenova) Pati Innovation Award bagi pelajar maupun masyarakat umum setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bagi pemenang lomba Krenova tingkat Kabupaten Pati, selanjutnya diikutsertakan dalam lomba Krenova dan Lomba Penjaringan Inovasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta tingkat nsional (Labda Kretya Maupun PBBT). Pada tahun 2019, Kabupaten Pati berhasil meraih juara III pada Lomba Labda Kretya yang diselenggarakan oleh Kemenristek inovasi “Bioreaktor Kapal Selam” oleh Muhammad Sobri dan “Mas Jawa T-Netra: Money Android Scanner sebagai Jawaban Masalah Tunanetra dengan Metode Optical Character Recognition” oleh Komunitas Lingkar Studi Tjokro. Adapun jumlah inovasi masyarakat pada lomba Krenova Pati Innovation Award tahun 2017-2023 sebanyak 225 yang berupa inovasi dalam bentuk digital maupun non digital. Bidang inovasi meliputi kesehatan, enegri terbarukan, pendidikan, industri kreatif, teknologi informasi dan komunikasi, kelautan dan perikanan, sosial budaya, agribisnis dan ketahanan pangan.
(7). Kegiatan lomba Inovasi Perangkat Daerah Untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik, dilaksanakan Lomba Inovasi Perangkat Daerah pada tahun 2018-2019 dan selama 3 (tiga) tahun sejak 2020-2022 dinyatakan vakum dikarenakan pandemi Covid-19. Bagi Pemenang Lomba Inovasi Perangkat Daerah, Inovasi Perangkat Daerah akan diikutsertakan dalam KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Sinovik Kemenpan RB serta pengukuran, penilaian, danpemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan Innovative Government Award (IGA) oleh Kemenagri. Pada tahun 2020 Kabupaten Pati berhasil masuk TOP 99 KIPP Sinovik Kemenpan RB dengan judul inovasi “SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Juwana Unit II Kabupaten Pati”. Adapun data inovasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2023 sebanyak 350 inovasi.
(8). Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melalui Program Laboratorium Inovasi Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melalui program Laboratorium Inovasi pada tanggal 21 Desember 2017 dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Pati dan LAN RI Nomor: 21/XII/NK/2017 dan 58./K.1/HKM.03.1 oleh Bupati Pati dan Kepala LAN RI. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/038/Litbang 2018 dan 22/D.3.2/HKM.03.2 antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dan Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI pada tanggal 2 Agustus 2018. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi: a) teknis administratif; b) Drum–Up dan Diagnose; c) Design Rencana Aksi Inovasi; d) Launching dan Pelaksanaan Rencana Aksi Inovasi; e) Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Inovasi; f) Festival Inovasi; dan g) Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan sosialisasi 3 (tiga) tahapan yaitu sosialisasi, drum-up, diagnose, dan desain inovasi pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2018.
(9). Kegiatan Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi Anggaran Kegitan Litbangjirap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.449.012.400,00 terdiri atas Subkegiatan Masalah Aktual dan Isu-Isu Strategis sebesar Rp.42.930.900,00; Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang sebesar Rp.19.366.150,00; Subkegiatan Koordinasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) sebesar Rp.22.603.850,00; Subkegiatan Penyusunan kajian atau penelitian permasalahan perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.164.013.150,00; Subkegiatan Lomba Kreatifitas dan Inovasi sebesar Rp.123.915.300,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Rp.15.761.050,00; Subkegiatan Penataandan Pengembangan unsur SIDa Rp.12.119.050,00; Subkegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Rp.15.537.050,00; dan Subkegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian sebesar Rp.32.765.900,00. Adapun anggaran Litbangjirap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.424.292.000,00 terdiri atas Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.47.475.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Rp.39.945.450,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.150.343.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan sebesar Rp.43.980.750,00; Subkegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Rp.76.289.750,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.28.494.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan sebesar Rp. 2.887.400,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Rp.29.520.600,00. Anggaran Litbangjirap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.217.475.000,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial sebesar Rp.41.336.000,00; Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.22.651.500,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.64.937.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.33.636.500,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan sebesar Rp.39.316.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.15.597.500,00. Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.264.767.000,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup sebesar Rp.33.300.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.16.500.000,00; Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.33.082.000,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.133.116.000,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.48.769.000,00. Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.506.683.500,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebesar Rp.52.078.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.17.812.500,00; Subkegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sebesar Rp.71.750.000,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.209.418.000,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.50.625.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial sebesar Rp. 95.000.000,00. Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.250.056.660,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.96.469.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.25.535.800,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.89.926.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.10.252.520,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 27.872.840,00. Ada 6 elemen ekosistem riset dan inovasi yang digunakan untuk mengelompokkan Hasil Identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah, sesuai dengan acuan Peraturan Brin No.5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah yaitu:

1.Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah;
2.Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi;
3.Kemitraan riset dan inovasi;
4.Budaya riset dan inovasi;
5.Keterpaduan riset dan inovasi di daerah; dan
6.Penyelarasan dengan perkembangan global. Berdasarkan penjelasan tersebut disusunlah tabel yang memuat Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Isu Permasalahan Daerah yang dipilih sebagai prioritas penguatan riset dan inovasi untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang daerah dengan identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah berdasarkan 6 elemen penguatan. Pada masing-masing elemen penguatan ekosistem riset dan inovasi ditentukan sejumlah Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi yang dipandang perlu untuk diperkuat. Penyajian tabelnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.10. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Ubi kayu) Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Ubi Kayu belum ada kebijakan daerah khusus yang mendukung pengembangan produk ubi kayu dan turunannya Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD ubi kayu Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD ubi kayu Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan produksi ubi kayu, tetapi belum dibuat demplot percontohan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD ubi kayu dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD ubi kayu berupa penyediaan bibit Penyediaan bibit dialokasikan jika ada permintaan dari kelompok Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk ubi kayu Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian (khusus PUD ubi kayu) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD ubi kayu Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu masih belum optimal yaitu pola budidaya masih tradisional, serta teknologi pengolahan produk turunan ubi kayu masih terbatas Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) Inovasi :  Aplikasi Determination Of Starch In Cassava Tubers (Descas Ver 1.0) Sebagai Solusi Prediksi Rendemen Pati Dalam Singkong Di Industri Tapioka)  E-Co Waste Water Treatment Rancang Bangun Prototype Pengolah Limbah Cair  Tapioka  Prototype Timbangan Rendemen Ketela Berbasis Arduino (DES 3.0 versi  Alat)  PROMIX: Tepung Tapioka Modifikasi Non Gluten Pengganti Terigu  “Mie Gandul”: Mie Sehat Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung Tapioka Modifikasi dan Ekstrak Kullit Jeruk  “Pembuatan Tepung Tapioka Modifikasi Hidrolisis Asam Laktat dan Photokimia UV” Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Untuk ubi kayu belum memproduksi benih sendiri Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (ubi kayu) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 2.11. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Kelapa Kopyor) Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Kelapa Kopyor Kebijakan kepala dinas pertanian untuk pengadaan bibit kelapa kopyor (kultur embrio) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian terkait penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD kelapa kopyor Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD kelapa kopyor pengembangan bibit kelapa kopyor melalui kultur jaringan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor berupa dana penyediaan bibit, Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk kelapa kopyor Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan bibit dan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan meningkatkan produksi, produk olahan dan turunan PUD kelapa kopyor Penyediaan bibit kelapa kopyor hasil kultur jaringan untuk pengembangan inovasi masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor masih belum optimal, masih dalam tahap penyediaan bibit kelapa kopyor kultur jaringan Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD kelapa kopyor kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD kelapa kopyor Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD kelapa kopyor sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor  Agrowisata kelapa kopyor  pemanfaatan teknologi dengan penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio) Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.Kelapa kopyor Kabupaten Pati belum memiliki merek sendiri karena belum tertandai secara indikasi-geografis Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 2.12. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Jeruk Pamelo) Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Jeruk Pamelo SK Menteri Pertanian Nomor 658/Kpts/SR.120/2/2010 Penetapan desa Bageng sebagai desa wisata Jeruk Pamelo Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD jeruk pamelo Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD jeruk pamelo sudah tersedia kebun tanam jeruk pamelo di Desa Bageng Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, dan pemberantasan hama Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual sudah ada SK Menteri Pertanian terhadap jeruk pamelo dengan nama Jeruk Pamelo Bageng Taji Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD jeruk pamelo Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD jeruk pamelo masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo masih belum optimal, karena budidaya masih dijalankan secara tradisional Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD jeruk pamelo kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD jeruk pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD jeruk pamelo Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD jeruk pamelo sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo Inovasi berupa pembuatan selai bahan dasar jeruk pamelo Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD jeruk pamelo Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (PUD jeruk pamelo) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Jeruk pamelo Pati telah terdaftar dengan nama varietas yaitu Jeruk Pamelo Bageng Taji Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 2.13. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Produk Unggulan Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk garam belum ada kebijakan daerah khusus untuk yang mendukung pengembangan produk garam Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD garam Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan kualitas garam Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD garam dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD garam berupa bantuan peralatan seperti geoisolator, kincir Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual produk garam Pati belum memiliki dokumen IG maupun KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor kelautan dan perikanan Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD garam masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih sangat terbatas sebagian besar didanai dari dana pemerintah pusat, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan PUD garam di Kabupaten Pati Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD garam masih berupa penggunaan geoisolator untuk perbaikan kualitas garam Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset khusus PUD garam Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khususnya garam) belum ada pembagian kategori khusus PUD untuk lomba inovasi di daerah Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD kelautan dan perikanan (Khusus PUD garam) Peningkatan kelas wirausaha sektor kelautan dan perikanan (khususnya PUD garam) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus garam)
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah • Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan • Pelaksanaan Program Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Garam Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam) Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (garam) Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD garam Tabel 2.14. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Nila Salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Produk Unggulan Nila Salin Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung prngembangan produk nila salin Keputusan Bupati Pati No.523/2249 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila Salin di Kab. Pati Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD nila salin Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Sudah tersedia lahan percontohan untuk pengembangan budidaya dan kualitas nila salin Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus PUD nila salin) dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD nila salin berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, pemberantasan hama dan bantuan peralatan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk nila salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk nila salin Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD nila salin Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD nila salin masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan nila salin di Kabupaten Pati Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD nila salin masih belum optimal. Penerapan teknologi masih pada pola budidaya Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD nila salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Inovasi yaitu nila salin presto (NISATO) dan Tong Asap Ikan Gantung (TAIGAN) Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD nila salin Peningkatan kelas wirausaha khusus pembudidaya nila salin belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri) • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus nila salin)
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk nila salin Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk nila salin agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (Garam) Pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD masih harus terus ditingkatkan untuk mencapai target yang direncanakan Tabel 2.15. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing SDM  Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial  Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat  Perbup Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati  Perbup Nomor 38 Tahun 2020 mengatur tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan desa Keputusan Bupati Pati NO. 400/1072 tahun 2024 tentang pembentukan tim koordinasi penggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM terintegrasi Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM infrastruktur khusus untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi dalam rangka penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal seperti laboratorium kesehatan yang masih terbatas kapasitas penggunaannya, serta belum memiliki laboratorium pangan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM yang dihadapi (kemiskinan, stunting,kematian ibu) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih terbatas, seperti perpustakaan daerah yang belum optimal menyediakan bahan referensi terbaru, keterbatasan SDM sesuai bidang kepakaran, dan sarana laboratorium yang masihbterbatas Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Belum teridentifikasinya/terpetak an karakteristik daya saing SDM di Kabupaten Pati Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah daya saing SDM Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal, karena keterbatasan sarana dan anggaran Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah Penguatan kerjasama internasional/nasional Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat Tabel 2.16. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan  Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Desa  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati  Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah  Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Sampah  Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah  Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Perda Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Peraturan Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan Pati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan terintegrasi Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sudah tersedia balai latihan kerja, terdapat fasilitas TPA dengan pengolahannya, terbentuk destana (Desa Tangguh Bencana) Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dana atau anggaran khusus yang dialokasikan masih terbatas untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang dihadapi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan masih terbatas (terdapat balai latihan kerja dan TPA) Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka p penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Belum teridentifikasinya/terpetak an karakteristik pembangunan di Kabupaten Pati Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah pembangunan daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan pembangunan yang inkusif dan berkelanjutan, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penguatan kerjasama internasional/nasional Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Belum ada kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat Tabel 2.17. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif  Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025  Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati  Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Pelayanan Terpadu  Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan terintegrasi Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif yang dihadapi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif belum tersedia sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka p penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristiktata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Keterangan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIPJ-PID) Kabupaten Pati disusun sebagai upaya penguatan riset dan inovasi dapat mendukung keberhasilan pencapaian misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian misi pembangunan daerah dapat diihat dari pencapaian target pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Dokumen RIPJ-PID yang memuat serangkaian analisis untuk merumuskan kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan salah satu cara untuk percepatan pencapaian target pembangunan. 3.1. Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang 3.1.1. Produk Unggulan Daerah (PUD)

(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah  Pengembangan pusat inovasi memerlukan investasi yang signifikan  Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam riset, inovasi, dan pengelolaan pusat inovasi sering kali terbatas di daerah  Keterbatasan anggaran pemerintah daerah atau kurangnya minat dari sektor swasta untuk berinvestasi  Pelaksanaan kebijakan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang terdiri dari sejumlah perangkat daerah terkait, pelaku usaha, masyarakat dan dukungan iptek baik dari permerintah maupun dari perguruan tinggi  Penguasan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan upaya yang tidak mudah, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM, kualitas infrastruktur digital, dan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pemanfaatan sistem informasi IPTEK  Semakin maraknya pelanggaran hak cipta, paten, merek di era digital
(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi  Diperlukan kelembagaan riset dan inovasi di daerah yang dapat mendorong upaya pemanfaatan iptek secara optimal untuk pengembangan PUD  Sebagian daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung riset dan uji coba inovasi, seperti laboratorium, fasilitas uji coba, dan peralatan
(3). Kemitraan Riset dan Inovasi  Tingginya biaya produksi dan pengembangan bisnis terkait PUD akibat belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, serta belum optimalnya kontribusi oleh mitra perguruan tinggi dan komunitas penggiat inovasi di masyarakat  Beberapa pelaku mungkin menolak perubahan atau merasa nyaman dengan metode tradisional yang telah mereka gunakan  Biaya untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi baru bisa sangat tinggi  Ketersediaan data dan informasi yang terbatas tentang teknologi dan praktik terbaik dapat menghambat pengambilan keputusan  Kurangnya akses dan kurangnya hasil riset dan praktik baik untuk PUD di Kabupaten Pati  Minimnya kesadaran akan pentingnya informasi dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing.  Keengganan keluar dari zona nyaman terkait praktik pengerjaan dengan cara tradisional diubah dengan cara moder  Biaya pelatihan yang relatif mahal membuat sulit untuk mengakses informasi.
(4). Budaya riset dan inovasi  Budaya kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan sudah banyak bermunculan hanya perlu mendapat arahan dan bimbingan dari pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku kegiatan dan usaha kelautan perikanan Pati. Arahan dan bimbingan secara khusus dapat dilakukan untuk PUD  Kurangnya minat atau partisipasi dari pelaku industri, akademisi, atau masyarakat yang bisa memengaruhi kualitas dan kuantitas lomba yang diselenggarakan  Sulitnya untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari pasar untuk inovasi yang dihasilkan dari lomba.  Mengukur dampak nyata dari inovasi setelah lomba bisa sulit dan memerlukan waktu.  UMKM merupakan sektor yang dapat bertahan pada masa pandemi, dan membantu pemulihan ekonomi daerah sektor UMKM sudah memiliki budaya kreatif dan inovatif yang kedepannya akan sangat potensial dalam memanfaatkan hasil riset dan inovasi bagi peningkatan nilai tambah bisnisnya.  Adanya Perda RIPPDA, Raperda RIPIK Kabupaten)
(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah  Meningkatkan motivasi pelaku usaha  Infrastruktur belum memadai untuk mendukung riset dan inovasi  Keterbatasan akses terhadap pelatihan, informasi, dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas PUD di Kabupaten Pati  Pelaksanaan program pemerintah pusat di Kabupaten Pati membutuhkan informasi yang tepat mengenai kondisi kelautan perikanan di daerah untuk menghindari pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, atau program yang tidak selaras dengan program pemerintah daerah.
(6). Penyelarasan dengan perkembangan global  Pelaksanaan kegiatan selama masa produksi dan penanganan pasca panen dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan 3.1.2. Isu Permasalahan Daerah
(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah  Penyelesaian isu permasalahan daerah membutuhkan identifikasi faktor penyebab isu pemasalahan yang dihadap agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran. Selain itu, membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang terdiri dari sejumlah perangkat daerah terkait, masyarakat dan dukungan iptek baik dari permerintah maupun dari perguruan tinggi  Penguasan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan upaya yang tidak mudah, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM, kualitas infrastruktur digital, dan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pemanfaatan sistem informasi IPTEK  Pengembangan pusat inovasi memerlukan investasi yang signifikan  Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam riset, inovasi, dan pengelolaan pusat inovasi sering kali terbatas di daerah  Keterbatasan anggaran pemerintah daerah atau kurangnya minat dari sektor swasta untuk berinvestasi  anggaran yang terbatas, dengan fokus pada sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak  Optimalisasi anggaran khususnya untuk perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi  Diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk melakukan riset dan inovasi di daerah yang dapat mendorong upaya pemanfaatan iptek secara optimal untuk penyelesaian isu permasalahan daerah  Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah
(3). Kemitraan Riset dan Inovasi  Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat  Hasil riset dan inovasi belum dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah  Optimalisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah
(4). Budaya riset dan inovasi  Budaya kreatifitas dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah dengan dukungan dari pemerintah daerah  Optimalisasi pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah  Optimalisasi inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daerah
(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah  Membangun kolaborasi dan sinergi antara pemda dan stakeholders lainnya dalam pengembangan riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah  Harmonisasi kebijakan yang ada di kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan daerah
(6). Penyelarasan dengan perkembangan global  Melaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daerah  Mewujudkan kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah 3.2. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang 3.2.1. Produk Unggulan Daerah (PUD)
(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah  Dorongan pemerintah berupa kebijakan untuk pengembangan PUD yang didukung dengan riset dan inovasi diharapkan akan mampu mengangkat perekonomian daerah  Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pati melalui website satu data yang memuat hasil kajian/riset dan inovasi tentang PUD  Data base riset dan inovasi terpusat pada Sistem Informasi IPTEK  Kebutuhan pasar terhadap PUD sangat besar sehingga masih butuh pengembangan  Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk PUD  Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual  Dukungan dan sokongan pemerintah untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual
(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi  Besarnya potensi PUD perlu didukung dengan bentuk kelembagaan riset dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan penguasaan teknologi dimulai dari tingkat budidaya, peningkatan kualitas, serta pemasaran produk  Perguruan tinggi dan swasta dapat menyediakan fasilitas riset dan tenaga ahli untuk mendukung uji coba di demplot.  Memanfaatkan bambu lokal untuk uji coba dan pengembangan produk baru.
(3). Kemitraan Riset dan Inovasi  Berkembangnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat untuk penguatan riset dan inovasi daerah khusus PUD  Adanya program inkubasi dan akselerasi untuk mendukung pengembangan PUD  Memanfaatkan teknologi digital dengan cara menyebarluaskan informasi dengan lebih mudah dan murah melalui platform digital.
(4). Budaya riset dan inovasi  Kompetisi dan perlombaan yang bertemakan kreatifitas dan inovasi di khusus PUD  Lomba inovasi dapat menarik ide-ide segar dan talenta baru yang mungkin tidak terdeteksi melalui jalur konvensional  Lomba inovasi dapat membuka pintu untuk kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan pemerintah daerah  Memberikan penghargaan dan insentif kepada inovator berpotensi tinggi untuk memotivasi mereka terus berinovasi  Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi
(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah  Penggunaan platform digital untuk promosi produk  Pameran dan festival industri untuk memperluas jaringan bisnis  Kolaborasi riset dan inovasi  Praktik berkelanjutan dalam produksi untuk meminimalkan dampak lingkungan  Berkembangnya R&D menciptakan potensi perluasan pangsa pasar serta meningkatkan kualitas daya saing dari produk PUD
(6). Penyelarasan dengan perkembangan global  Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menerapkan standar kualitas produk yang dihasilkan  Kerjasama nasional memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan terbaru , serta penganggaran dalam rangka pengembangan PUD 3.2.2. Isu Permasalahan Daerah
(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah  Dorongan pemerintah berupa kebijakan dan penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daerah. Serta dengan riset dan inovasi diharapkan akan mampu mengidentifikasi faktor penyebab isu permasalahan daerah  Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pati melalui website satu data yang memuat hasil kajian/riset dan inovasi tentang isu permasalahan daerah  Data base riset dan inovasi terpusat pada Sistem Informasi IPTEK  Penanganan isu permasalahan daerah membutuhkan hasil kajian/riset agar tepat sasaran dalam menetukan program kegiatan yang sesuai  Pemerintah mengalokasikan dana khusus kajian/penelitian untuk menangani isu permasalahan daerah  Adanya potensi ide kreatif dari stakeholders untuk dikembangkan, direplikasi dan kemudian dilindungi kekayaan intelektualnya
(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi  Banyaknya isu permasalahan di daerah memerlukan penyelesaian dengan memanfaatkan iptek (riset dan inovasi) agar hasil riset dan inovasi dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan program kerjanya  Adanya perguruan tinggi baik di Kabupaten Pati maupun diluar kabupaten Pati dan lembaga penelitian yang lain
(3). Kemitraan Riset dan Inovasi  Berkembangnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat untuk penguatan riset dan inovasi daerah  Bertambahnya Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan tinggi di Kabupaten Pati  Pelibatan akademisi oleh Pemerintah Kabupaten Pati baik akademisi lokal maupun luar daerah dalam hal penelitian terkait penanganan isu permasalahan daerah semakin meningkat.
(4). Budaya riset dan inovasi  Dorongan dan tuntutan untuk penanganan dan penyelesaian isu permasalahan daerah  Adanya potensi pemberian Inovasi apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah dari stakeholders di luar pemerintah kabupaten  Adanya ide-ide kreatif dari masyarakat
(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah  Adanya perguruan tinggi baik di Kabupaten Pati maupun diluar kabupaten Pati dan lembaga penelitian yang lain  Kebijakan yang ada di Kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan daerah dapat diakses secara mudah
(6). Penyelarasan dengan perkembangan global  Optimalisasi analisis/kajian secara periodik terkait penanganan permasalahan daerah  Terbukanya kesempatan kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah 3.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Yang Diharapkan Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap tantangan serta untuk memanfaatkan peluang yang ada, maka disusunlah serangkaian kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada periode Pembangunan jangka panjang menengah tahun 2025-2029 untuk setiap elemen ekosistem riset dan inovasi. Tabel 3.1. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Produk Unggulan Ubi kayu Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Ubi Kayu Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu , serta turunannya di Kabupaten Pati Infrastruktur terutama untuk sarana dan prasarana produksi (mesin dan peralatan, pertanian, pupuk) *bantuan sarana dan prasarana pertanian masih terfokus untuk tanaman pangan (padi) Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor pertanian dan perkebunan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor pertanian dan perkebunan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu, kelapa kopyor, jeruk pamelo) • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi kayu • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Data dan informasi terkini (updating) tersedia Kajian terbaru terkait Produk Unggulan Daerah (Kajian PUD terakhir tahun 2016) Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan PUD pertanian dan perkebunan meningkat secara kualitas serta dapat mengembangkan produk turunan untuk memperluas jangkauan pemasaran Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu) Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 3.2. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Produk Unggulan Kelapa Kopyor Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Kelapa Kopyor Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD kelapa kopyor Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan bibit dan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan meningkatkan produksi, produk olahan dan turunan PUD kelapa kopyor Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD kelapa kopyor Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD kelapa kopyor • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Data dan informasi terkini (updating) tersedia Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 3.3. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Produk Unggulan Jeruk Pamelo Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Jeruk Pamelo Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian terkait Pengembangan Jeruk pamelo Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD jeruk pamelo Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD jeruk pamelo Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD jeruk pamelo Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD jeruk pamelo • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD jeruk pamelo Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Data dan informasi terkini (updating) tersedia Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Tabel 3.4. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Garam yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Produk Unggulan Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pengembangan produk garam Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD garam Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor kelautan dan perikanan Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khususnya garam) Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD kelautan dan perikanan (Khusus PUD garam) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti, Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Data dan informasi terkini (updating) tersedia Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus garam) Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk Garam Peningkatan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam) Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (garam) Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Tabel 3.5. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Nila Salin yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Produk Unggulan Nila Salin Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung prngembangan produk nila salin Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD nila salin Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait PUD Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus PUD nila salin) Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD nila salin Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) Apresiasi prestasi inovasi lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD nila salin Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri). • Data dan informasi terkini (updating) tersedia Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus nila salin) Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi Produk nila salin Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penguatan kerjasama internasional/nasional Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (Garam) Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Tabel 3.6. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing SDM Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan daya saing SDM Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan kreatifitasnya untuk pembangunan daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM Penguatan kerjasama internasional/nasi onal Adanya kerjasama internasional/nasiona l dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM Tabel 3.7. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif & Berkelanjutan yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan dengan kemampuan daerah. pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan berkelanjutan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan meningkat Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penguatan kerjasama internasional/nasi onal Adanya kerjasama internasional/nasiona l dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Tabel 3.8. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif yang Diharapkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Penataan basis data Riset dan Inovasi; Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain) • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif berdasarkan hasil riset dan inovasi Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Apresiasi prestasi inovasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang diharapkan di 2029 Keterangan Penguatan kerjasama internasional/nasi onal Adanya kerjasama internasional/nasio nal dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif BAB IV ANALISIS KESENJANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Setiap area penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah dilakukan analisis baik terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan (gap) yang ada antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di daerah, baik tentang produk-produk unggulan daerah maupun permasalahan- permasalahan daerah, dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan.Penjabaran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah sebagai berikut ini: Tabel 4.1. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Produk Unggulan Ubi kayu Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; belum ada kebijakan daerah khusus yang mendukung pengembangan produk ubi kayu dan turunannya Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu) belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produksi dan produk olahan bahan dasar ubi kayu sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD ubi kayu Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan produksi ubi kayu, tetapi belum dibuat demplot percontohan Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu, serta turunannya di Kabupaten Pati Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya ubi kayu, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo) Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD ubi kayu berupa penyediaan bibit Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk ubi kayu Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI, oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian (khusus PUD ubi kayu) Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan berkelanjutan. penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu masih belum optimal yaitu pola budidaya masih tradisional, serta teknologi pengolahan produk turunan ubi kayu masih terbatas Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi. Kurangnya motivasi para pelaku usaha ubi kayu untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara- cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database. • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi kayu • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani- petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk) Apresiasi prestasi inovasi Inovasi :  Aplikasi Determination Of Starch In Cassava Tubers (Descas Ver 1.0) Sebagai Solusi Prediksi Rendemen Pati Dalam Singkong Di Industri Tapioka)  E-Co Waste Water Treatment Rancang Bangun Prototype Pengolah Limbah Cair  Tapioka  Prototype Timbangan Rendemen Ketela Berbasis Arduino (DES 3.0 versi  Alat)  PROMIX: Tepung Tapioka Modifikasi Non Gluten Pengganti Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Terigu  “Mie Gandul”: Mie Sehat Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung Tapioka Modifikasi dan Ekstrak Kullit Jeruk  “Pembuatan Tepung Tapioka Modifikasi Hidrolisis Asam Laktat dan Photokimia UV” Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan- pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun • Data dan informasi terkini (updating) tersedia  Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing- masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui  Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD ubi kayu Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD

1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD ubi kayu Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kualitas dan produksi PUD ubi kayu belum memenuhi kebutuhan untuk bahan baku industri tepung tapioka. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri ubi kayu Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Untuk ubi kayu belum memproduksi benih sendiri Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (ubi kayu) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu) Produk ubi kayu Kabupaten Pati belum terstandarisasi, sehingga dilakukan standarisasi produk ubi kayu dengan fasilitasi dari dinas pertanian Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penguatan kerjasama internasional/nasional Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD ubi kayu. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian Tabel 4.2. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Produk Unggulan Kelapa Kopyor Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan kepala dinas pertanian untuk pengadaan bibit kelapa kopyor (kultur embrio) Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor) belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi dan produk olahan kelapa kopyor, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD kelapa kopyor Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; pengembangan bibit kelapa kopyor melalui kultur jaringan Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya kelapa kopyor, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo) Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor berupa dana penyediaan bibit, Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk kelapa kopyor Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. Oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD kelapa kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan bibit kelapa kopyor hasil kultur jaringan untuk pengembangan inovasi masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD Peningkatan difusi inovasi Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor masih belum optimal, masih dalam tahap penyediaan bibit kelapa kopyor kultur jaringan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD kelapa kopyor Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha kelapa kopyor untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD kelapa kopyor sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database  Meningkatnya budaya pengkajian/penelitia n, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD kelapa kopyor  Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani- petani millenial khususnya untuk PUD pertanian Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Apresiasi prestasi inovasi  Agrowisata kelapa kopyor  pemanfaatan teknologi dengan penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio) Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan- pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.  Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun  Data dan informasi terkini (updating) tersedia  Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui  Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD kelapa kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD kelapa kopyor Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. PUD kelapa kopyor belum diolah produk turunannnya, serta belum ada inovasi pengemasan produk untuk pemasaran agar lebih efisien. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri kelapa kopyor Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.Kelapa kopyor Kabupaten Pati belum memiliki merek sendiri karena belum tertandai secara indikasi-geografis Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) Kepala kopyor Kabupaten Pati belum memiliki sertifikat merk ataupun indikasi geografis., sehingga perlu dilakukan pengajuan sertifikat merk dan penyusunan indikasi geografis kelapa kopyor Penguatan kerjasama internasional/nasional Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian Tabel 4.3. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Produk Unggulan Jeruk Pamelo Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; SK Menteri Pertanian Nomor 658/Kpts/SR.120/2/2010 Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo) belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi dan produk olahan jeruk pamel, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan PUD jeruk pamelo) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD jeruk pamelo Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; sudah tersedia kebun tanam jeruk pamelo di Desa Bageng Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya jeruk pamelo, sehingga perlu dilakukan sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo) Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, dan pemberantasan hama Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. sudah ada SK Menteri Pertanian terhadap jeruk pamelo dengan nama Jeruk Pamelo Bageng Taji Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD jeruk pamelo Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD jeruk pamelo masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu optimalisasi dan perhatian khusus demplot jeruk pamelo sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo masih belum optimal, karena budidaya masih dijalankan secara tradisional Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD jeruk pamelo Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha jeruk pemelo untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD jeruk pamelo sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani- petani millenial khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk) Apresiasi prestasi inovasi Inovasi berupa pembuatan selai bahan dasar jeruk pamelo Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (PUD jeruk pamelo) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan inovasi. pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan- pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun • Data dan informasi terkini (updating) tersedia  Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui  Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD jeruk pamelo Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (jeruk pamelo) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD jeruk pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. PUD jeruk pamelo belum diolah produk turunannnya, serta belum ada inovasi pengemasan produk untuk pemasaran agar lebih efisien. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri jeruk pamelo Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Jeruk pamelo Pati telah terdaftar dengan nama varietas yaitu Jeruk Pamelo Bageng Taji Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo)  Produk hasil pertanian dan perkebunan belum terstandarisasi dengan baik.  Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk pertanian dan perkebunan Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk pertanian dan perkebunan  sehingga dilakukan standarisasi produk ubi kayu dengan fasilitasi dari dinas pertanian Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penguatan kerjasama internasional/ nasional Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian Tabel 4.4. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Produk Unggulan Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; belum ada kebijakan daerah khusus untuk yang mendukung pengembangan produk garam Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam belum terdapat kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor kelautan perikanan khususnya garam terkait kualitas, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD garam Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan kualitas garam Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk pengembangan kualitas garam, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta peningkatan tata kelola usaha garam melalui revitalisasi koperasi dan gudang garam nasional Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD garam berupa bantuan peralatan seperti geoisolator, kincir Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. produk garam Pati belum memiliki dokumen IG maupun KI Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. Oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan kepentingan; pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk garam dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD garam Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD garam masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih sangat terbatas sebagian besar didanai dari dana pemerintah pusat, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan PUD garam di Kabupaten Pati Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD garam masih berupa penggunaan geoisolator untuk Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan perbaikan kualitas garam pengembangan PUD garam. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset khusus PUD garam Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha garam untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Apresiasi prestasi inovasi belum ada pembagian kategori khusus PUD untuk lomba inovasi di daerah Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Peningkatan kelas wirausaha sektor kelautan dan perikanan (khususnya PUD garam) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan masih kesulitan untuk naik kelas dikarenakan kendala adminsitrasi maupun SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan- pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor kelautan dan perikanan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun • Data dan informasi terkini (updating) tersedia  Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan  Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD garam Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Peningkatan daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD garam Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kualitas dan hasil pengolahan garam belum optimal, kadar yodium dan kualitas garam masih tergolong rendah. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan • Pelaksanaan Program Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan kelautan dan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam) Peningkatan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam) belum adanya HPP untuk garam pati Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk garam konsumsi, sehingga perlu dilakukan penetapan HPP dan standarisasi produk garam dengan fasilitasi dari dinas kelautan dan perikanan Penguatan kerjasama internasional/nasional Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD garam Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD garam. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan kelautan perikanan Tabel 4.5. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Nila Salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Produk Unggulan Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Keputusan Bupati Pati No.523/2249 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila Salin di Kab. Pati Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD nila salin belum maksimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi, kualitas, serta produk olahan nila salin, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD nila salin Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Sudah tersedia lahan percontohan untuk pengembangan budidaya dan kualitas nila salin Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk pengembangan kualitas dan produk olahan nila salin, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD nila salin berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, pemberantasan hama dan bantuan peralatan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk nila salin Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI, oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk nila salin Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD nila salin masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal. Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan. Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan nila salin di Kabupaten Pati Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD Peningkatan difusi inovasi; Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD nila salin masih belum optimal. Penerapan teknologi masih pada pola budidaya Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD nila salin Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha nila salin untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database • Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk) Apresiasi prestasi inovasi Inovasi yaitu nila salin presto (NISATO) dan Tong Asap Ikan Gantung (TAIGAN) Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Peningkatan kelas wirausaha khusus pembudidaya nila salin belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan masih kesulitan untuk naik kelas dikarenakan kendala adminsitrasi maupun SDM. dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan- Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor kelautan dan perikanan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. • Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun • Data dan informasi terkini (updating) tersedia  Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui  Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD nila salin Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban- gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD
1.Minimnya riset dan inovasi
2.Rendahnya daya saing di pasaran.
3.Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Peningkatan daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan (nila salin) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD nila salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif. Kualitas dan hasil pengolahan PUD nila salin belum optimal, ukuran nila salin belum memenuhi kebutuhan untuk ekspor dan belum banyak produk olahan nila salin (nila salin presto). Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri nila salin Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan kelautan dan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk nila salin agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin) Produk nila salin belum terstandarisasi dengan baik (ukuran masih kecil), sehingga dilakukan standarisasi produk nila salin dengan fasilitasi dari dinas kelautan dan perikanan Penguatan kerjasama internasional/nasional Pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD masih harus terus ditingkatkan untuk mencapai target yang direncanakan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD nila salin. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan maupun internasional untuk pembangunan kelautan dan perikanan Tabel 4.6. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial  Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat  Perbup Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati  Perbup Nomor 38 Tahun 2020 mengatur tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa Keputusan Bupati Pati NO. 400/1072 tahun 2024 tentang Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan pembentukan tim koordinasi penggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM terintegrasi Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; infrastruktur khusus untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi dalam rangka penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal seperti laboratorium kesehatan yang masih terbatas kapasitas penggunaannya, serta belum memiliki laboratorium pangan Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung peningkatan daya daya saing SDM Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM yang dihadapi (kemiskinan, stunting,kematian ibu) Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset Belum sinerginya kolaborasi riset dan Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang Perlu upaya menjalin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan peningkatan daya saing SDM Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih terbatas, seperti perpustakaan daerah yang belum optimal menyediakan bahan referensi terbaru, keterbatasan SDM sesuai bidang kepakaran, dan sarana laboratorium yang masihbterbatas Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM. sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana pendukung riset dan iniovasi Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait upaya peningkatan daya saing SDM Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Belum teridentifikasinya/terpet akan karakteristik daya saing SDM di Kabupaten Pati SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan kreatifitasnya untuk pembangunan daerah belum adanya kegiatan promosi/kampan ye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah Apresiasi prestasi inovasi Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah daya saing SDM Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan permasalahan daya saing SDM permasalahan daya saing SDM masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal, karena keterbatasan sarana dan anggaran Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regula si dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah Penguatan kerjasama internasional/nasio nal Kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM Jejaring internasional untuk menjalin kerjasama internasional/nas ional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internas ional Tabel 4.7. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Kolaborasi Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Pengelolaan Jalan Desa  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati  Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah  Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Sampah  Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah  Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Perda Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun policy) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan Pati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan terintegrasi Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; sudah tersedia balai latihan kerja, terdapat fasilitas TPA dengan pengolahannya, terbentuk destana (Desa Tangguh Bencana) Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dialokasikan masih terbatas untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang dihadapi Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Perlu upaya menjalin kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan pembagunan yang inklusif dan berkelanjutan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan masih terbatas (terdapat balai latihan kerja dan TPA) Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait permasalahan pembangunan di Kabupaten Pati Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka p penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan meningkat Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Belum teridentifikasinya/terpet akan karakteristik pembangunan di Kabupaten Pati Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi belum adanya kegiatan promosi/kampan ye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Apresiasi prestasi inovasi Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah pembangunan daerah Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan pembangunan yang inkusif dan berkelanjutan, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regula si dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan belum optimal Yang Inklusif & Berkelanjutan. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah+A23:I23 Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah Penguatan kerjasama internasional/nasio nal Belum ada kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Jejaring internasional untuk menjalin kerjasama internasional/nas ional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internas ional Tabel 4.8. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;  Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025  Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati  Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan terintegrasi Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif yang dihadapi Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Perlu upaya menjalin kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan permasalahan tata kelola pemerintahan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. belum tersedia sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana pendukung riset dan iniovasi Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga • Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi • Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait permasalahan tata kelola pemerintahan Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka p penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Belum teridentifikasinya/terpet akan karakteristiktata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif berdasarkan hasil riset dan inovasi belum adanya kegiatan promosi/kampan ye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah Apresiasi prestasi inovasi Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Tata Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan mengatasi permasalahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regula si dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah Penguatan kerjasama Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Terjalinnya kerjasama internasional/nasional Jejaring internasional Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat ini Kondisi Yang diharapkan di 2029 Kesenjangan internasional/nasi onal Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif untuk menjalin kerjasama internasional/nas ional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internas ional BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH 5.1. Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Strategi pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di daerah menjabarkan mengenai prakarsa strategis serta langkah yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Strategi ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan PUD mulai dari level makro, meso, dan mikro. Level makro bertujuan untuk mempersiapkan kerangka umum pengembangan produk unggulan daerah serta mengatasi permasalahan utama daerah. Level meso bertujuan untuk menumbuhkan kolaborasi antar pelaku ekonomi melalui pembentukan klaster industri berbasis PUD, serta keterpaduan antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor yang terkait dengan PUD. Sedangkan level mikro bertujuan menumbuhkan wirausaha baru berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dari PUD. Besarnya potensi ekonomi dari sejumlah pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan menunjukkan adanya prospek yang sangat besar untuk secara bertahap mendorong pengembangan PUD di sektor tersebut dan memperluas pemasarannya. Strategi pengembangan juga mencakup penguatan infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung sektor unggulan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah, seperti tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah No Strategi Daerah Arah Kebijakan 1 Menyusun kebijakan dan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi Melakukan Kajian, Rekomendasi Kebijakan dan inovasi pengembangan PUD, mengembangkan sistem informasi riset dan inovasi, menyediakan sarana, prasarana budidaya, menyempurnakan teknologi, meningkatkan ketersediaan bibit unggul 2 Mengembangkan Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Memanfaatkan kelembagaan riset dan inovasi yang didukung dengan upaya studi banding ke daerah lain yang sudah berhasil, melakukan evaluasi mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas lokal dalam mendukung riset dan inovasi, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk meningkatkan No Strategi Daerah Arah Kebijakan dukungan dan akses ke teknologi, meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan dan operasional demplot melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, memprioritaskan pengembangan produk unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing di pasar 3 Meningkatkan kemitraan riset dan inovasi • Melakukan kajian identifikasi model kemitraan antar stakeholders (pemda, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga riset dan komunitas masyarakat) dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di Pati • Membentuk Forum kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku bisnis mengenai teknologi baru dan teknik inovatif. • Membangun kolaborasi yang efektif antara pelaku bisnis, lembaga riset, dan sektor swasta • Mendukung petani dan pembudidaya produk unggulan daerah dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru • Membentuk koperasi produksi untuk memfasilitasi pemasaran, dan pembelian peralatan pengolahan produk • Mendokumentasikan praktik terbaik dalam produksi, hasil olahan, dan pemasaran • Menyelenggarakan pelatihan yang mengacu pada hasil riset terbaru mengenai teknologi dan pengolahan produk • Menciptakan forum dan jaringan untuk pertukaran pengetahuan dan praktik baik di antara para pelaku usaha • Mempublikasikan dan promosikan hasil riset yang relevan dengan usaha 4 Meningkatkan budaya riset dan inovasi • Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan riset/pengkajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian dan perkebunan • Memberikan pendampingan kepada pemenang dan peserta terpilih, seperti akses ke mentor, jaringan industri, atau peluang kolaborasi • Melakukan kajian/riset dan inovasi tentang pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan • Meningkatkan daya saing UMKM berbasis klaster inovasi 5 Meningkatkan keterpaduan riset dan inovasi • Meningkatkan ketrampilan SDM di sektor pertanian dan perkebunan • Meningkatkan akses pemodalan untuk sektor pertanian dan perkebunan • Memberikan bantuan dan fasilitasi untuk sertifikasi produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik investasi dari pihak swasta • Membentuk klaster inovasi berbasis No Strategi Daerah Arah Kebijakan produk unggulan daerah • Melakukan kajian potensi dan kelayakan program dan kegiatan pertanian dan perkebunan dari pemerintah pusat 6 Meningkatkan Penyelarasan dengan perkembangan global • Meningkatkan standar dan kualitas produk unggulan daerah ubi kayu • Mengidentifikasi lembaga, perusahaan, dan organisasi internasional/nasional yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan • Melakukan kerja sama dengan lembaga internasional/nasional untuk mengembangkan standar kualitas yang sesuai dengan pasar global 5.2. Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah Strategi pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di daerah juga digunakan untuk dalam menghadapi isu permasalahan daerah Kabupaten Pati. Strategi ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul atau mengembangkan potensi yang ada. Isu pemasalahan daerah Kabupaten Pati yang akan dihadapi tahun 2025- 2029 adalah mengenai SDM yang Berdaya Saing, Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif. Strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah untuk mengatasi isu permasalahan daerah Kabupaten Pati, seperti tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel 5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah No Strategi Daerah Arah Kebijakan 1 Optimalisasi kebijakan yang terkait dengan permasalahan utama daerah. Meningkatkan pelaksanaan peraturan perundangan di daerah terkait dengan permasalahan utama daerah, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan lintas perangkat daerah dan lembaga non pemerintah daerah secara aktif. Mengoptimalkan penggunaan riset untuk penanganan isu permasalahan daerah 2 Optimalisasi penggunaan dan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi yang terkait dengan permasalahan utama daerah Mengoptimalkan dan menyediakan infrastruktur riset dan inovasi terkait penanganan isu permasalahan daerah, mengoptimalkan alokasi anggaran penanganan isu permasalahan daerah 3 Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang riset dan teknologi, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan penelitian 4 Membangun kemitraan dan Kolaborasi dengan Stakeholder Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, universitas, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih terintegrasi dan sinergis. Membentuk forum No Strategi Daerah Arah Kebijakan kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan penyedia/tenaga ahli. Melakukan kolaborasi diseminasi praktik baik dan hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah 5 Peningkatan budaya riset dan inovasi Menggunakan riset dan inovasi sebagai dasar penentuan pembangunan di kabupaten Pati. Mengoptimalkan pemberian apresiasi atas inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah, mengoptimalkan Ide-ide kreatif dari masyarakat 6 Peningkatan keterpaduan riset dan inovasi di daerah  Mengoptimalkan jaringan kelitbangan dalam pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daerah  Melakukan kajian untuk mengoptimalkan kesesuaian kebijakan yang ada di Kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan daerah 7 Penyelarasan dengan perkembangan global • Mempersiapkan komponen utama maupun pendukung yang dapat melakukan analisis/kajian secara periodik terkait penanganan permasalahan daerah mengikuti standar global utamanya terkait: SDM PNS peneliti/analis/ahli yang kompeten, sistem data, anggaran dan jaringan kelitbangan  Membuka relasi dan jaringan dengan lembaga kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Peta jalan riset dan inovasi di daerah adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan/ diinginkan dalam pengembangan PUD dan permasalahan utama daerah selama lima tahun (tahun 2025-2029). Langkah-langkah strategis tersebut meliputi 6 elemen ekosistem riset dan inovasi maupun sub-elemen masing-masing elemen. Keenam elemen tersebut dijalankan secara terintegrasi/ bersama-sama oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya. Namun intensitas/penekanan masing-masing elemen dapat berbeda sesuai kebutuhannya. Misalnya di tahun pertama ditekankan kepada reformasi kebijakan yang mendukung dan revitalisasi infrastruktur riset dan inovasi. Di samping itu juga dijalankan elemen-elemen yang lain dengan kadar/ intensitas yang berbeda. Peta jalan riset dan inovasi daerah akan menggambarkan langkah-langkah dan fokus dari elemen/sub-elemen tiap tahun dalam periode 5 tahun ke depan (tahun 2025-2029). Peta jalan riset dan inovasi selanjutnya akan dirumuskan menjadi rencana aksi masing-masing elemen/sub-elemen. Pada akhirnya akan menjadi rencana aksi, setelah disinkronisasi dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih (dalam proses penyusunan RPJMD tahun 2025-2029). Tabel 6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan pengembang an produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Implementas i terhadap kebijakan pengembang an produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembang an produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengembang an Database Penerapan Database Sistem Informasi Penerapan Database Sistem Informasi Penerpan Database Sistem Informasi Evaluasi terhadap penerapan Database Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sistem Informasi Iptek Daerah Iptek Daerah Iptek Daerah Iptek Daerah Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Penyediaan infrastruktu r peralatan produksi ubi kayu perbaikan jalan diarea produksi ubi kayu perbaikan jalan diarea produksi ubi kayu Revitalisasi pasar pragola Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD Ubi kayu Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang an PUD ubi kayu Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembanga n PUD ubi kayu Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang an PUD ubi kayu Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembanga n PUD ubi kayu Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang an PUD ubi kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kerjasama dengan BSIP Sulawesi untuk pembelian bibit ubi kayu varietas baru, kategori bibit yang dicari adalah yang berproduksi tinggi dengan kandungan pati tinggi implemetasi hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi implemetasi hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi Evaluasi terhadap hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi Peningkatan difusi inovasi; Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Inisiasi penyelengga raan pameran produk PUD Inisiasi penyelengga raan pameran produk PUD Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyaraka t dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksanan ya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyaraka t dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksanan ya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyaraka t dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasarand igital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembanga n PUD ubi kayu Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembang an PUD ubi kayu Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD kajian/penelit ian terkait PUD ubi kayu (identifikasi faktor-faktor produksi) kajian/ penelitian terkait PUD ubi kayu (penguatan kelembaga- an) kajian/peneliti an terkait PUD ubi kayu (pengembanga n pemasaran produk dan turunannya) Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah inisiasi pembentuk- an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Implementa- si pembentuk- an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Upaya peningkatan produktivi- tas PUD ubi kayu dengan Upaya peningkatan produktivitas PUD ubi kayu dengan Upaya peningkatan produktivi- tas PUD ubi kayu dengan Evaluasi terhadap varietas- varietas baru yang Implementa- si penggunaan varietas baru yang Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Daerah pembuatan demplot varietas baru pembuatan demplot varietas baru pembuatan demplot varietas baru diujicobakan dipilih dari hasil evaluasi Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi terhadap produk ubi kayu Standarisasi terhadap produk ubi kayu Penguatan kerjasama internasional/na sional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.2. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan pengemban gan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembanga n produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaa n dan pengemban gan Database Penerapan Database Sistem Informasi Penerapan Database Sistem Informasi Penerpan Database Sistem Informasi Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sistem Informasi Iptek Daerah Iptek Daerah Iptek Daerah Iptek Daerah Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Penyediaan infrastruktur peralatan produksi kelapa kopyor Revitalisasi pasar pragola Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD kelapa kopyor Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD kelapa kopyor Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD kelapa kopyor Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD kelapa kopyor Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD kelapa kopyor Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan Pembuatan benih kultur embrio 180 batang Pembuatan benih kultur embrio 180 batang Pembuatan benih kultur embrio 240 batang Pembuatan benih kultur embrio 240 batang Pembuatan benih kultur embrio 300 batang Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 kemampuan daerah. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati Peningkatan difusi inovasi; Pengoptima lan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebuna n Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Inisiasi penyelengg araan pameran produk PUD Inisiasi penyelengga raan pameran produk PUD Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksanan ya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksanan ya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembanga n PUD kelapa kopyor Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembanga n PUD kelapa kopyor Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD  kajian/pene litian terkait PUD kelapa kopyor (identifikasi faktor- faktor produksi)  Pengemban gan Bibit kelapa kopyor yang dapat menghasilk an 100% kelapa kopyor  kajian/pene litian terkait PUD kelapa kopyor (pemasaran kelapa kopyor)  Inovasi cara pengemasa n produk untuk pemasaran  kajian/pen elitian terkait PUD kelapa kopyor (pengemba ngan produk turunannya )  inovasi produk olahan dan turunan kelapa kopyor Penyelenggaraa n pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah inisiasi pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya peningkata n produktivit as PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio Evaluasi terhadap produksi kelapa kopyor dari pohon kelapa kopyor hasil kultur embrio Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Sertifikasi Varietas kelapa kopyor pati Penguatan kerjasama internasional/n asional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.3. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan pengemban gan produk jeruk pamelo (perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo) Implementa- si terhadap kebijakan pengembang an produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo) Implementa si terhadap kebijakan pengemban gan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo) Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembanga n produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Pengguna- an dan pengemban gan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Penyediaan infrastruk- tur peralatan produksi jeruk pamelo perbaikan jalan diarea produksi jeruk pamelo Revitalisasi pasar pragola Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengemban gan PUD jeruk pamelo Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD jeruk pamelo Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembanga n PUD jeruk pamelo Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pembinaan Kelompok Tani Hortikultu- ra (Jeruk Pamelo) Penangan- an penyakit tanaman jeruk pamelo Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo Penangana n penyakit tanaman jeruk pamelo Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang) Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang) Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang) Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang) Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang) Peningkatan difusi inovasi; Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimal an kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Pengoptimala n kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebun- an Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Inisiasi penyelengga raan pameran produk PUD Inisiasi penyelenggara an pameran produk PUD Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyaraka t dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksanan ya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasar-  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 UMKM. an digital bagi UMKM. UMKM. digital bagi UMKM. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD jeruk pamelo Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembang- an PUD jeruk pamelo Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD  kajian/peneliti- an terkait PUD jeruk pamelo (pemasaran)  Inovasi cara pengemasan produk untuk pemasaran  kajian/pene litian terkait PUD jeruk pamelo (produk turunan)  Inovasi produk olahan dan turunan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah inisiasi pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementa- si pembentuk- an klaster inovasi berbasis PUD Implementa si pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya peningkat- an produktivi- tas PUD sektor pertanian dan perkebunan Upaya peningkatan produktivi- tas PUD sektor pertanian dan perkebunan Upaya peningkat- an produktivi- tas PUD sektor pertanian dan perkebunan Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor pertanian dan perkebunan Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor pertanian dan perkebunan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Sertifikasi Varietas Jeruk Pamelo Sertifikasi benih hasil kultur embrio Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Penguatan kerjasama internasional/na sional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.4. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Produk Unggulan Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan pengemban gan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Implementa si terhadap kebijakan pengemban gan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Implementasi terhadap kebijakan pengembanga n produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembanga n produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengemban gan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Penyediaan infrastruktu r peralatan produksi garam perbaikan jalan diarea produksi garam perbaikan jalan diarea produksi garam Revitalisasi pasar pragola Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD garam Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sektor kelautan dan perikanan Sektor kelautan dan perikanan Sektor kelautan dan perikanan Sektor kelautan dan perikanan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD garam Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengem- bangan PUD garam Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD garam Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD garam Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penetapan HPP Garam Terbentukn ya KUB Garam Penetapan HPP Garam Terbentuknya Koperasi Garam Penetapan HPP Garam Terbentuk- nya Managemen Koperasi Garam yang kredibel Penetapan HPP Garam Penetapan HPP Garam Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta Peningkatan difusi inovasi; Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 pelaku inovasi. dan Perikanan Perikanan dan Perikanan Perikanan Perikanan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Inisiasi penyelenggar aan pameran produk PUD Inisiasi penyelengga- raan pameran produk PUD Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembanga n PUD garam Evaluasi terhadap pelaksanaa n kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengemban gan PUD garam Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD  kajian/pe nelitian terkait PUD garam (identifika si faktor- faktor produksi)  Inovasi kajian/pene litian terkait PUD garam (penguatan kelembagaa n) kajian/peneli tian terkait PUD garam (pengembang an pemasaran produknya) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 cara meningkat kan kuantitas dan kualitas garam Penyelenggara- an pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah inisiasi pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Implementa si pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah  Standari- sasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri  Titrasi rutin pada IKM Standarisasi Produk garam Kab. Pati dapat masuk ke industri Standarisa- si Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri Penguatan kerjasama internasional/ nasional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.5. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Nila Salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Produk Unggulan Kelautan dan Perikanan (Garam dan Nila Salin) Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan pengem- bangan produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Implementasi terhadap kebijakan pengembang- an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Implementa si terhadap kebijakan pengem- bangan produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Implementasi terhadap kebijakan pengembang- an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembang- an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin) Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengemban gan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Penyediaan infrastruk- tur peralatan produksi nila salin perbaikan jalan diarea produksi nila salin perbaikan jalan diarea produksi nila salin Revitalisasi pasar pragola Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD nila salin Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengem- bangan PUD nila salin Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD nila salin Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengem- bangan PUD nila salin Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD nila salin Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang- an PUD nila salin Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.  Pengem- bangan infrastruk tur (listrik, irigasi, jalan)  Peningkat an kapasitas produksi  Pengemba ngan siste Penguatan kapasitas kelembaga an melalui pendampi ngan dan pelatihan serta lebih mendaya- gunakan forum mulyo  Peningkat an akses permodal- an bagi kelompok dan koperasim pemasar- an  Peningkat- an teknis berbudida- ya  Peningkat- an nilai tambah produksi dengan pengayaan hasil produksi  Penguatan kapasitas koperasi budidaya nila salin demi memperku- at daya tawar, pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan akses pembiayaan  Peningkata n teknis berbudida- ya dengan pemberian pelatihan teknis berbudida- ya yang efisien  Sertifikasi kualitas  membang un bisnis terpadu yang berkaitan dengan budidaya nila salin untuk mendu- kung pertum- buhan budidaya nila salin  Pelatihan penyusun an rencana bisnis  pengemba ngan jaringan dengan dunia bisnis dan produsen pakan dan sarana produksi lainnya  Inovasi teknologi untuk efesiensi produksi  Promosi dan pemasaran  pelatihan bagi kelompok dan koperasi dalam pengelolaan keuangan dan administra- si.  Penyelaras- an budidaya dengan lingkungan hidup sehingga dapat berlang- sung berkelanjut an  Pengemban gan agrowisata berbasis pendidikan  Meningkatk an peran kelembaga- an dalam pengemban gan agrowisata dan edukasi terkait budidaya ikan nila salin  Mendorong kelompok dalam menerap- kan sistem budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim  Meningkat- kan nilai tambah produk olahan nila Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 salin melalui pengemban gan produk turunan dan diversifikasi pasar Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga  Mengaktif kan kembali forum mulyo  Bekerjasa ma dengan lembaga penelitian dan pengemba ngan untuk mendapat kan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna  Bekerjasa ma dengan lembaga pendidik- an tinggi dalam dan luar negeri untuk mengem- bangkan SDM, teknologi, manajen, pemasar- an  Bekerjasa ma dengan lembaga penelitian untuk mengem- bangkan benih nila salin unggul yang  mendayagu nakan kembali forum mulyo  Bekerjasa- ma dengan lembaga penelitian dan pengem- bangan untuk mendapat- kan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna  Bekerjasa- ma dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengemba ngkan SDM, teknologi, manajemen , pemasaran  mendayag unakan kembali forum mulyo  Bekerjasa ma dengan lembaga penelitian dan pengemba ngan untuk mendapat kan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna  Bekerjasa ma dengan lembaga pendidik- an tinggi dalam dan luar negeri untuk mengem- bangkan SDM, teknologi, manajen, pemasar- an  Bekerjasa ma dengan instansi pemangku kepariwisa taan baik pusat maupun daerah dalam mengem-  Mendayagu- nakan kembali forum mulyo  Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembang an untuk mendapat- kan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna  Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembang kan SDM, teknologi, manajen, pemasaran  Bekerjasama dengan instansi pemangku kepariwisata an baik pusat maupun daerah dalam mengembang kan agro wisata  Bekerjasama dengan lembaga riset dan pengembang an untuk mengembang  mendayagu nakan kembali forum mulyo  Bekerjasam a dengan lembaga penelitian dan pengemban gan untuk mendapat- kan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna  Bekerjasa- ma dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengemba ngkan SDM, teknologi, manajen, pemasaran  Bekerjasa- ma dengan instansi pemangku kepariwisat aan baik pusat maupun daerah dalam mengemba ngkan agro wisata  Mendukung pengemban gan jaringan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 tahan penyakit, tumbuh cepat, dan memiliki kualitas daging yang baik bangkan agro wisata kan produk- produk olahan nila salin yang inovatif informasi dan komunikasi global untuk pembudida ya nila salin.  Memba- ngun jaringan dengan lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan teknologi dalam pengem- bangan budidaya nila salin dengan teknologi yang up to date Peningkatan difusi inovasi; Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI (pengelola- an dan pemanfaat- an sesuai fungsinya) Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya) Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI (pengelola- an dan pemanfaat- an sesuai fungsinya) Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya) Pengoptimal- an kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya) Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi;  Verifikasi, dan evaluasi untuk menilai kemampu an SDM pembudid aya ikan nila salin  Memberi- kan pelatihan  Mengada- kan pelatihan lanjutan dalam manajemen bisnis untuk pembudida ya yang ingin mengemba ngkan  Memberi- kan pelatihan tentang adaptasi budidaya ikan nila salin terhadap perubah- an iklim, teknologi informasi  Mengada- kan pelatihan budidaya ikan berbasis riset serta inovasi, bisnis berkelanjut an dan ramah lingkungan,  Memberi- kan pelatihan tentang budidaya ikan nila salin dengan sistem budidaya cerdas, pengemban gan bisnis Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 tentang manaje- men usaha dan keuangan untuk pembudi- daya, pemasar- an, promosi, akses permodal- an dan peluang usaha.  Memfasili- tasi akses informasi teknologi budidaya nila salin  Tersusun nya kajian tentang dampak budidaya nila salin terhadap lingkung- an  Tersusun nya kajian tentang strategi mitigasi untuk meminima lkan dampak negatif budidaya nila salin terhadap lingkung- an  Menerapk an teknologi Internet untuk meman- tau kondisi air, pakan, dan kesehatan ikan usaha mereka secara ekonomis dan berkelanjut an.  Memberika n pelatihan tentang pengemban gan strategi bisnis, rencana usaha, analisis pasar, peluang pasar membangu n jaringan dan kemitraan  Tersusun- nya kajian tentang budidaya nila salin yang berkelanjut an dan ramah lingkungan  Tersusun- nya kajian tentang teknologi budidaya nila salin yang tepat guna, inovatif dan efisien  Tersusun- nya kajian tentang penangan- an dan pengolahan pasca panen nila salin  Identifikasi peluang pasar produk nila salin di dalam negeri dan luar negeri terkini, bisnis digital, akses permodal- an, pengemba ngan bisnis, manajeme n risiko dan mitigasi krisis  Idenfikasi peluang pasar produk nila salin di dalam negeri dan luar negeri  Tersusun nya kajian tentang aspek sosial ekonomi budidaya nila salin  Menerap- kan teknologi artificial intelligen- ce untuk menganali sis data budidaya nila salin dan memberi- kan rekomend asi yang tepat kepada pembudi- daya  Memba- ngun jaringan pemasar- an produk nila salin ke pasar lokal, nasional, dan internasio pelatihan akses pasar internasion al, kepemimpi nan yang visioner, komonikasi yang efektif  Mengidenti- fikasi kebijakan yang mendukung dan mengham- bat pengemba- ngan budidaya nila salin  Mengem- bangkan sistem budidaya nila salin yang berkelanjut an dan ramah lingkungan  Mengem- bangkan teknologi budidaya nila salin yang sesuai dengan kondisi lokal di Kabupaten Pati  Menerap- kan teknologi untuk memberday akan pembudida ya nila salin dalam mengakses permodalan dan pasar  Menerap- kan praktik budidaya nila salin yang ramah lingkungan berbasis AI, kepemimpi nan global, komonikasi antar negara  Tersusun- nya kajian tentang dampak lingkungan budidaya nila salin terhadap perubahan iklim  Pemantau dan evaluasi perkem- bangan teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam budidaya nila salin  Inovasi cara pengema- san produk nila salin  Inovasi Produk olahan dan turunan nila salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029  Menerap- kan teknologi rekayasa genetik untuk mengemba ngkan nila salin yang tahan penyakit dan memiliki pertumbuh an yang lebih cepat  Mengemba ngkan produk olahan nila salin yang inovatif dan bernilai tambah tinggi  Mengem- bangkan kawasan agrowisata budidaya nila salin untuk menarik wisatawan dan meningkat- kan pendapatan pembudida ya nal  Melaksa- nakan pelatihan dan penyuluh an tentang inovasi budidaya nila salin kepada pembudi- daya Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksa- nanya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksa- nanya lomba inovasi kategori masyarak at dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.  Pameran Produk UMKM  Pelatihan bagi UMKM. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan kajian penyusunan PUD implementasi hasil kajian PUD implementa si hasil kajian PUD implementasi hasil kajian PUD Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian PUD Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD kajian/pene litian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan kajian/peneli tian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan kajian/pene litian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan kajian/peneli tian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan kajian/peneli tian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan Penyelenggara- an pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah inisiasi pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Implementa si pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya peningkatan produktivi- tas PUD sektor kelautan dan perikanan Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan Upaya peningkatan produktivi- tas PUD sektor kelautan dan perikanan Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standaris asi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisas i Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Penguatan kerjasama internasional/ nasional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.6. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan daya saing SDM Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan daya saing SDM Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan daya saing SDM Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan daya saing SDM Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan daya saing SDM Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengembanga n Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalaha n daya saing SDM Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalaha n daya saing SDM Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an daya saing SDM Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an daya saing SDM Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an daya saing SDM Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;  Kajian/pen elitian tentang Efektivitas Penurunan Kemiskinan  Kajian/pe- nelitian tentang Penurunan kasus stunting  Kajian/pe nelitian tentang Ketercu- kupan Pangan Bagi Masyara- kat  Kajian/pe nelitian tentang Penurun- an kasus kematian ibu Kajian/pene litian terkait Peningkatan partisipasi sekolah Implementasi hasil kajian/peneli tian Evaluasi terhadap hasil kajian/riset Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an daya saing SDM Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an daya saing SDM Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an daya saing SDM Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an daya saing SDM Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an daya saing SDM Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 NGO, Swasta) NGO, Swasta) NGO, Swasta) NGO, Swasta) NGO, Swasta) Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an daya saing SDM Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an daya saing SDM kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an daya saing SDM kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an daya saing SDM kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an daya saing SDM kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 permasalahan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM Upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM Upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Upaya penanganan isu permasalah- an daya saing SDM Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pengembang- an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an daya saing SDM Pengem- bangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an daya saing SDM Pengem- bangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an daya saing SDM Pengembang- an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an daya saing SDM Pengembang- an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an daya saing SDM Penguatan kerjasama internasional/ nasional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.7. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan pembangun- an inklusif dan Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan pembangun an inklusif Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan pembangun an inklusif Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan pembangun- an inklusif Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan pembangun- Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 berkelanjut- an dan berkelanjut an dan berkelanjut an dan berkelanjut- an an inklusif dan berkelanjut- an Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengembang- an Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembanguna n inklusif dan berkelanjut- an Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an inklusif dan berkelanjut- an Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an inklusif dan berkelanjut- an Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Kajian/peneli tian terkait Optimalisasi PAD  Kajian/ peneliti- an terkait Eksisten si Pengang guran Terbuka Daerah  Kajian/ peneliti- an terkait resiko bencana daerah  Kajian/ peneliti- an terkait Kebijak- an Pengem- bangan Kewirau sahaan  Kajian/ peneliti- an terkait Peningka tan Pengelo- laan Sampah berbasis Masyara kat  Kajian/pe nelitian terkait Pengelola- an lingkung- an hidup  Kajian/pe nelitian terkait Peningkat an akses hunian layak bagi masyarak at  Kajian/pe- nelitian terkait Pemetaan jalan kabupaten prioritas  kajian/pene litian terkait Penyediaan Air Siap Minum Perpipaan di Wilayah Perkotaan  kajian/pene litian terkait Peningkat- an Kinerja Sistem Irigasi Kewenang- an Kabupaten Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 pelaku inovasi. pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an pembangun- an yang inklusif dan berkelanjut- an Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 permasalahan Berkelanjut- an Berkelanjut an Berkelanjut an Berkelanjuta n Berkelanjut- an Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an Upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an Upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Upaya penanganan isu permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah+A23:I23 Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Pembangun- an Yang Inklusif & Berkelanjut- an Penguatan kerjasama internasional/n asional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Tabel 6.8. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan evidance based policy) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penataan basis data Riset dan Inovasi; Penggunaan dan pengembang- an Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk- tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 berkualitas dan adaptif an yang berkualitas dan adaptif an yang berkualitas dan adaptif berkualitas dan adaptif pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;  Kajian/pe nelitian terkait Implement asi Reformasi Birokrasi  Kajian/pe nelitian terkait Optimalis asi Pelayanan Publik yang Berkuali- tas Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penyediaan infrastruk- tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah- an tata kelola pemerintah- an yang berkualitas dan adaptif Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta) Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 NGO, Swasta) NGO, Swasta) Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut anTata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah Apresiasi prestasi inovasi  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional  Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara- kat dan OPD  Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Adaptif Berkualitas & Adaptif Berkualitas & Adaptif Adaptif an Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Upaya penanganan isu permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah- an Tata Kelola Pemerintah- an Yang Berkualitas & Adaptif Penguatan kerjasama internasional/n asional Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH Sasaran strategis yang termuat dalam peta jalan pengembangan produk unggulan daerah dan penyelesaian isu permasalahan daerah disesuaikan dengan penguatan ekosistem riset dan inovasi, maka disusunlah serangkaian program dalam jangka waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2025-2009. Program penguatan ekosistem riset dan inovasi disandingkan dengan kegiatan dalam RPJMD/Renstra yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah terkait. Pencapaian target pembangunan disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah sehingga dapat dialokasikan dana melalui APBD sesuai tahun perencanaannya, serta memiliki perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan yang disusun. Tabel 7.1. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu) Distan Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Distan Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu, serta turunannya di Kabupaten Pati Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Distan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 laporan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Distan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 1 demplot varietas baru ubi kayu 1 demplot varietas baru ubi kayu 1 demplot varietas baru ubi kayu 1 demplot varietas baru ubi kayu 1 demplot varietas baru ubi kayu Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah yang inovatif dan berkelanjutan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Distan Peningkatan difusi inovasi; 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Distan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 inovasi  1 kajian  1 inovasi  1 kajian  1 laporan evaluasi  1 inovasi  1 laporan evaluasi  1 inovasi 1 inovasi  Meningkatnya budaya pengkajian/penel itian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah kayu  Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Bapperida Distan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Data dan informasi terkini (updating) tersedia Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif Disdagperin Distan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Daerah dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan 1 kegiatan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu) Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Program Riset dan Inovasi Daerah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani 25% 26,26 26,91 27,58 28,26 Bapperida DistanPenyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B 91 91 91 91 91 Tabel 7.2. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor) Distan Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati Distan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Distan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 laporan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Distan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. benih kultur embrio 180 batang benih kultur embrio 180 batang benih kultur embrio 240 batang benih kultur embrio 240 batang benih kultur embrio 300 batang Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Distan Peningkatan difusi inovasi; 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pasar lebih luas hingga masuk ke industri Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing Distan Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 laporan kegiatan  1 kajian  1 inovasi  1 laporan kegiatan  1 inovasi  1 laporan kegiatan  1 inovasi  laporan kegiatan  1 kajian  1 inovasi  Meningkatnya budaya pengkajian/pen elitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah untuk PUD kelapa kopyor  Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Bapperida Distan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Data dan informasi terkini (updating) tersedia Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif Disdagperin Distan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pemerintah Daerah pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian. Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) Distan Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Program Riset dan Inovasi Daerah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani 25% 26,26 26,91 27,58 28,26 Bapperida DistanPenyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B 91 91 91 91 91 Tabel 7.3. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo) Distan Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati Distan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Distan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 laporan kegiatan 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar- benar unggul Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan Distan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian Peningkatan difusi inovasi; 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri Distan Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan  Meningkatnya budaya pengkajian/pe nelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Data dan informasi terkini (updating) tersedia Bapperida Distan Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah PUD sektor pertanian dan perkebunan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif Disdagperin Distan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Penyelarasan antara program/kegiata n pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiata n pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pertanian. Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan 1 kegiatan Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) Distan Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan Bapperida Distan Program Riset dan Inovasi Daerah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani 25% 26,26 26,91 27,58 28,26 Bapperida Distan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B 91 91 91 91 91 Tabel 7.4. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Garam Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Produk Unggulan Daerah Garam Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK DKP Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Tersedia Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati DKP Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah efisien. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) DKP Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Berkembangny a kelembagaan riset dan inovasi untuk DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pemangku kepentingan; meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 2 laporan kegiatan 2 laporan kegiatan 2 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan DKP Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan DKP Peningkatan difusi inovasi; 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri DKP Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan  Meningkatny a budaya pengkajian/p enelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah perikanan (garam)  Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Bapperida DKP Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Data dan informasi terkini (updating) tersedia Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Bapperida DKP Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang Disdagperin DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah kompetitif Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan DKP Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Peningkatan kualitas DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah produk kelautan perikanan (PUD garam) Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Bapperida DKP Program Riset dan Inovasi Daerah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah produksi Perikanan budidaya dan garam 371.668,- 372.441,- 372.874,- 372.998,- 373.441,- Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 47,74 47,85 47,95 48,06 48,24 Tabel 7.5. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah Nila Salin Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Produk Unggulan Daerah Nila Salin Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah PUD nila salin Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK DKP Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati DKP Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. DKP Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah intelektual. bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul DKP Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 4 laporan kegiatan 4 laporan kegiatan 4 laporan kegiatan 3 laporan kegiatan 5 laporan kegiatan Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 4 laporan kegiatan 3 laporan kegiatan 4 laporan kegiatan 5 laporan kegiatan 6 laporan kegiatan Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan DKP Peningkatan difusi inovasi; 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. DKP Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi;  4 laporan kegiatan  2 kajian  6 laporan kegiatan  2 kajian  5 laporan kegiatan  1 kajian 6 laporan kegiatan  2 laporan kegiatan  1 kajian  Meningkatnya budaya pengkajian/pen elitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah  Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Bapperida DKP Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n  1 pameran  1 pelatihan  1 pameran  1 pelatiha n Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Data dan informasi terkini (updating) tersedia Bapperida DKP Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 laporan implemen- tasi 1 laporan implemen- tasi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif Disdagperin DKP Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah pelaku usaha kelautan perikanan Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin) DKP Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan Bapperida DKP Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah produksi Perikanan budidaya dan garam 371.668,- 372.441,- 372.874,- 372.998,- 373.441,- Bapperida DKP Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 47,74 47,85 47,95 48,06 48,24 Tabel 7.6. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 kajian 2 kajian 2 kajian 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM Bapperida Setda Dispermades Dinsos Din ketapang DKK Disdikbud Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan  Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat  Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah kreatifitasnya untuk pembangunan daerah Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 laporan kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM Bapperida Setda Dinsos Dispermades Din ketapang Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah kebutuhan daerah untuk promosi PUD DKK Disdikbud Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Terjalinnya kerjasama internasional/nas ional dalam Setda Dinsos Dispermades Din ketapang Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah penanganan isu permasalahan daya saing SDM DKK Disdikbud Program Riset dan Inovasi Daerah Program Pengelolaan Pendidikan Bapperida Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 280.598 281.308 281.308 281.308 281.308 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 85,71 100 100 100 100 Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 100 100 100 100 100 Program Perekonomian dan Pembangunan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan 100 100 100 100 100 Tabel 7.7. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implemen- tasi kebijakan 1 laporan implemen- tasi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah yang inklusif dan berkelanjutan BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 1 kajian 2 kajian 2 kajian 2 kajian 3 kajian Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah PDAM Tirta Bening Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan  Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat  Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 laporan kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenangana n isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Terjalinnya kerjasama internasional/nas ional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%) 85,27 85,85 86,13 86,42 86,71 Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening Program penyelenggaraan jalan Tingkat kemantapan jalan (%) 81,93 85,40 86,67 87,94 89,21 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%) 8,26 12,24 14,24 16,23 18,23 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunia dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 18,78 18,99 19,12 19,26 19,39 Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari (%) 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 42,96 43,78 44,53 45,29 46,04 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) 49,73 54,71 57,33 59,96 62,53 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani 4,27 4,37 4,42 4,47 4,52 Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi (%) 35,8 37 39 41 43 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Capaian pembangunan industri (RPIK) 0,47 0,58 0,63 0,69 0,75 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 100 100 100 100 100 Program Perekonomian dan Pembangunan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan 100 100 100 100 100 Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase peningkatan objek pajak daerah 5 5 5 5 5 Tabel 7.8. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; 1 kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implement asi kebijakan 1 laporan implementa si kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah yang berkualitas dan adaptif Penataan basis data Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK Setda Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan evaluasi Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal Setda Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Setda Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan 1 kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan Penerapan kebijakan 1 laporan evaluasi kebijakan Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah intelektual. permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; 2 kajian Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif Bapperida Setda Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah dan adaptif Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan 1 laporan kegiatan  Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat  Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Setda Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah berdasarkan hasil riset dan inovasi Apresiasi prestasi inovasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi  1 kegiatan lomba  1 kegiatan fasilitasi Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Setda Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. 1 laporan kegiatan 1 laporan implement asi 1 laporan implement asi 1 laporan implementa si 1 laporan evaluasi Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenangana n isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat Bapperida Setda Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Setda Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Penguatan kerjasama internasional/na sional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Terjalinnya kerjasama internasional/nas ional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif Setda Program Riset dan Inovasi Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar 100 100 100 100 100 Bapperida Setda Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sasaran Akhir Perangkat Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 100 100 100 100 100 Program Perekonomian dan Pembangunan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan 100 100 100 100 100 BAB VIII PENUTUP 8.1. Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan komponen penting dalam kemajuan suatu negara, karena dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hidup masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, serta perlindungan lingkungan hidup. Landasan pembangunan IPTEK dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat ke 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Sistem Informasi Nasional (SISNAS) IPTEK telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Beberapa hal mengenai pengembangan Sisnas IPTEK adalah sebagai berikut :

Pasal 6

menyatakan:

(1)Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk:
1. a.meningkatkan kualitas hidup manusia;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.meningkatkan kemandirian;
4. d.memajukan daya saing bangsa;
5. e.memajukan peradaban bangsa;
6. f.menjaga kelestarian alam;
7. g.melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
8. h.menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.
(2)Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
(3)Sistem perencanaan pembangunan. Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Pasal 41

(1)menyatakan: Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. 8.2. Peran BRIDA/Bapperida Dalam Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal dan investasi bagi pembangunan di daerah, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangan panjang. Terkait dengan ini dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek untuk daerah. Selain itu, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tersebut dinyatakan pula bahwa pada tahap perencanaan pembangunan daerah, BRIDA berperan memberikan masukan pemajuan Iptek di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, peran dari Pemerintah Daerah melalui BRIDA adalah melaksanakan penumbuhkembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 1). Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sendiri adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Pelaksanaan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah ini juga dikoordinasikan oleh BRIDA (Pasal 23, ayat 9). Tujuan dari pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Elemen-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 2) meliputi: a) elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah; b) elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi; c) elemen kemitraan Riset dan Inovasi; d) elemen budaya Riset dan Inovasi; e) elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; f) elemen penyelarasan dengan perkembangan global. 8.3. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 Sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Pati yaitu sektor pertanian. Hasil kajian dan kesepakatan bersama dalam Focus Group Discussion menghasilkan 5 produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah berasal dari subsektor Pertanian perkebunan dan subsektor kelautan perikanan. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu
(1)Subsektor Pertanian Perkebunan  Ubi Kayu  Kelapa Kopyor  Jeruk Pamelo
(2)Subsektor Kelautan Perikanan  Garam  Nila Salin 8.4. Isu Permasalahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 Isu permasalahan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dibagi menjadi 3 (tiga) isu strategis yaitu
(1)Isu Strategis I : SDM Yang Berdaya Saing  Kemiskinan  Konsumsi Pangan  Stunting  Kematian Ibu  Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
(2)Isu Strategis II : Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan  Pajak Daerah  Pengangguran  Kewirausahaan  Pengolahan Sampah  Kualitas Lingkungan Hidup  Kebencanaan  Akses Hunian Layak  Infrastruktur Jalan  Air Minum Perpipaan  Infrastruktur Irigasi
(3)Isu Strategis III : Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif  Reformasi Birokrasi  Kualitas Pelayanan Publik 8.5. Integrasi Dokumen RIPJ-PID dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 Integrasi Dokumen RIPJ-PID dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025- 2029 yaitu
(1)Bab II RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan BAB II RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
(2)Bab II RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan BAB IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
(3)Bab V RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan BAB IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
(4)Bab VI RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan BAB IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
(5)Bab VII RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan BAB IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. BUPATI PATI, ttd. SUDEWO

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 67

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 6

Pasal 41

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023