DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi ASB, Penerapan ASB, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
12.ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
13.ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
b.menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

ASB

Pasal 4

ASB terdiri atas:

a.ASB Fisik; dan
b.ASB Non Fisik.

Pasal 5

(1)Komponen ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.deskripsi;
2. b.spesifikasi;
3. c.satuan; dan
4. d.harga.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan judul ASB berisi penjelasan dari masing- masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan satuan dan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing- masing kegiatan.
(3)Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karakteristik suatu pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis yang diambil dari analisis harga satuan pekerjaan.
(4)Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar yang ditetapkan untuk mengukur besaran nilai pekerjaan.
(5)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketetapan nilai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan.

Pasal 6

Belanja kegiatan ASB Fisik merupakan perkalian antara koefisien atau volume dengan harga.

Pasal 7

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Komponen ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.deskripsi;
2. b.pengendali Belanja;
3. c.satuan pengendali Belanja tetap;
4. d.satuan pengendali Belanja variabel;
5. e.rumus penghitungan Belanja total; dan
6. f.batasan alokasi rincian objek Belanja.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB Non Fisik.
(3)Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.
(4)Satuan pengendali Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
(5)Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
(6)Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.
(7)Satuan pengendali Belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
(8)Rumus penghitungan Belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.
(9)Batasan alokasi rincian objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi rincian objek Belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 9

(1)Proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. a.batas bawah;
2. b.rata-rata; dan
3. c.batas atas.
(2)Batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas bawah merupakan nilai minimum dari proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan.
(3)Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai ideal atas proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan,
(4)Batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai maksimum dari proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan.

Pasal 10

(1)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.ASB-001 : Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
2. b.ASB-002 : Administrasi Pengadaan Barang Non- Konstruksi.
3. c.ASB-003 : Administrasi Konstruksi Rehabilitasi/ Revonasi Bangunan Gedung;
4. d.ASB-004 : Administrasi Pemeliharaan Barang;
5. e.ASB-005 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;
6. f.ASB-006 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
7. g.ASB-007 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
8. h.ASB-008 : Sosialisasi/Diseminasi – Tatap Muka;
9. i.ASB-009 : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
10. j.ASB-010 : Evaluasi Program/Kegiatan;
11. k.ASB-011 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
12. l.ASB-012 : Penyuluhan;
13. m.ASB-013 : Penyelenggaraan Lomba Antar Individu/Kelompok;
(2)Rincian ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ASB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ASB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021