DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Perlindungan, Jenis Program Dan Kepesertaan, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penganggaran Dan Pembayaran Iuran, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam rangka menjamin perlindungan kepada pekerja, Bupati

Menetapkan

menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 SALINAN Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 8.Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
1. 9.Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
2. 10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 11.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
4. 12.Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber lainnya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
5. 13.Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
6. 14.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 15.Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
a.orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
b.orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
1. 16.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 17.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. 18.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. 19.Pekerja Penerima Upah adalah perseorangan yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
5. 20.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atas risiko sendiri dan dilakukan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
6. 21.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
7. 22.Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
8. 23.Pekerja Borongan adalah pekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
9. 24.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. 25.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. 26.Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. 27.Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. 28.Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14. 29.Program Pekalongan Melindungi Pekerja Rentan yang selanjutnya disebut Kajen Keren adalah program Daerah yang bertujuan meningkatkan atau mengoptimalkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari pekerja Bukan Penerima Upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan.
15. 30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dan memberikan perlindungan sosial serta menjamin Pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin terwujudnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III

PERLINDUNGAN, JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui program Kajen Keren.

Pasal 4

(1)Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.Jaminan Kecelakan Kerja;
2. b.Jaminan Kematian;
3. c.Jaminan Hari Tua;
4. d.Jaminan Pensiun; dan
5. e.Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
(2)Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.Jaminan Kecelakan Kerja; dan
2. b.Jaminan Kematian;

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

a.Pekerja Penerima Upah;
b.Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
c.Pekerja Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1)Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pegawai pemerintah non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
(4)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Kepala Desa yang berstatus non aparatur sipil negara;
2. b.Perangkat Desa;
3. c.Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. d.Pekerja lain yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa seperti tenaga kerja kontrak/tenaga administrasi desa dan ketua rukun tetangga/rukun warga.
(5)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Pekerja pada perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau swasta;
2. b.Pekerja pada orang perseorangan; dan
3. c.Orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
(6)Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

a.Pemberi Kerja;
b.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, termasuk Pekerja Rentan; dan
c.Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Pasal 8

Peserta jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, meliputi:

a.Pekerja harian lepas;
b.Pekerja borongan; dan
c.Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

BAB IV

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah dapat dilakukan dikantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja.
(2)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; dan/atau
3. c.tidak mendapatkan layanan publik tertentu.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan layanan publik yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021