DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah RAD-PPM, Pelaksanaan RAD-PPM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

DESKRIPSI PROFIL DAERAH 1.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajen sebagai ibukota pusat pemerintahan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi/Lembaga lainnya adalah instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
6.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
7.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
8.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
9.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
10.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
11.Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/ masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas baik lahan, teknologi, sarana.
12.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pengurangan dan Penghapusan Merkuri dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

BAB II

KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG PRIORITAS 2.1 Bidang Prioritas Manufaktur 2.1.1. Jumlah industri manufaktur yang menggunakan merkuri Di kabupaten Pekalongan tidak terdapat industri lampu dan industri baterai, namun demikian masih terdapat industri manufaktur yang masih menggunakan boiler berbahan batu bara walaupun bukan termasuk bidang prioritas manufaktur. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, industri yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara diperkirakan menyebabkan adanya potensi lepasan merkuri.

Pasal 4

RAD-PPM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 5

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan kajian teknis.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.deskripsi profil Daerah;
3. c.identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang:
  1. 1.manufaktur;
  2. 2.energi.
  3. 3.PESK; dan
  4. 4.kesehatan;
4. d.identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan
5. e.identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
(3)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat strategi, target dan kegiatan pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan.
(3)Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada bidang manufaktur, bidang PESK, dan bidang energi tidak dilaksanakan di Daerah berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(4)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 7

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi upaya yang bersifat multi sektoral dan terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
(2)Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perencanaan RAD-PPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya di Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI DI DAERAH 3.1 Bidang Prioritas Manufaktur

Pasal 9

(1)Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya serta pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 10

(1)Sasaran Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Penghapusan Merkuri.
(2)Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui penghapusan penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

(1)Target Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah 100 % (seratus persen) tahun 2029.
(2)Rincian target Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…