DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Meliputi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pendanaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pedan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6.Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
10.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
11.Rencana Induk SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
20.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
21.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan Tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23.Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh daerah.
24.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26.Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di daerah.
27.Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
28.Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga pemerintah non Kementerian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam implementasi SPBE.

Pasal 3

(1)SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka penukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE;
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
b.memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
c.meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
d.memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
e.menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Tata Kelola SPBE.
(2)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, dimana unsur-unsur SPBE meliputi:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.anggaran dan belanja SPBE;
5. e.peta proses bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Rencana Induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
(2)Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran spbe;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE;
4. d.Arsitektur SPBE; dan
5. e.Peta Rencana SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan grand design reformasi birokrasi.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
(5)Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
(6)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

(1)Reviu atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah;
3. c.perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
5. e.perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan/atau
6. f.arahan dari pemerintah pusat.
(2)Reviu Rencana Induk SPBE dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
(3)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur proses bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 10

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
(4)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…