Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029. RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan masing-masing. Urusan ini terbagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib sendiri mencakup dua kategori, yaitu Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Salah satu Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar adalah bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang memberikan kewenangan spesifik kepada pemerintah kabupaten untuk menangani berbagai aspek terkait kepemudaan. Dalam konteks pembangunan kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Terdapat tiga aspek utama yang ditekankan dalam pengelolaan kepemudaan, yaitu: a) penyadaran, b) pemberdayaan, dan c) pengembangan pemuda. Ketiga aspek ini diharapkan mampu meningkatkan peran pemuda sebagai elemen strategis dalam pembangunan daerah. Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran tersebut adalah sebagai agen perubahan. Pemuda dapat mendorong berbagai transformasi positif di masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan generasi mudanya untuk melakukan inovasi, menghadapi tantangan, serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, pembangunan kepemudaan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap memanfaatkan momentum bonus demografi. Namun demikian, di sisi lain, pemuda kerap menghadapi berbagai tantangan. Dampak dari infiltrasi neoliberalisme, ketidakpedulian pemerintah, dan meningkatnya kesenjangan sosial menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Pemuda juga kerap termarginalkan akibat ketidakadilan global. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam, strategis, dan sistematis dalam pengembangan kepemudaan guna memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, salah satu langkah yang diamanatkan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan. Rencana ini dirancang untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan berbagai kegiatan pembangunan kepemudaan di daerah selama jangka waktu lima tahun. Hal ini juga sejalan dengan Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022. Panduan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2023-2026. Melihat urgensi pembangunan kepemudaan, terutama dalam menghadapi transformasi sosial-ekonomi nasional yang akan diwarnai oleh bonus demografi pada tahun 2045, Kabupaten Pekalongan memiliki tantangan dan peluang besar. Dengan populasi pemuda yang mencapai 22% dari total penduduk, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan kepemudaan di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang direncanakan adalah penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan untuk periode 2025-2029. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung kepemudaan. Dengan adanya RAD, diharapkan pemuda di Kabupaten Pekalongan dapat diberdayakan secara optimal, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan menjadi pilar penting bagi keberlanjutan bangsa. Selain daripada itu, dokumen RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan SK Bupati Kabupaten Pekalongan terkait dengan Tim Koordinasi Lintas sektor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. I.2 MAKSUD DAN TUJUAN I.2.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan agar menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta berbagai sektor terkait dalam melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan. I.2.2 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini meliputi:
1.Menyediakan instrumen untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aktivitas kepemudaan di wilayah tersebut.
2.Mengidentifikasi rencana program pengembangan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.
3.Meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan dan potensi kepemudaan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
4.Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan sinergi dalam membangun pemuda yang tangguh dan berdaya saing.
I.3 DASAR HUKUM Landasan Hukum yang menjadi dasar Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan antara lain:
1.Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
5.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
6.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
7.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
8.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0945 Tahun 2015 Tentang Tugas Dan Fungsi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
9.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
10.Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kepemudaan;
11.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
I.4 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan antara lain mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:
1.Merumuskan telaah dan landasan hukum bidang pelayanan kepemudaan di tingkat daerah.
2.Merumuskan isu strategis penyelenggaraan urusan kepemudaan.
3.Merumuskan Strategi Kebijakan RAD Pelayanan Kepemudaaan Kabupaten Pekalongan yang meliputi:
a.Koordinasi Strategis Lintas Sektor
b.Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
c.Domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan Rincian output;
d.Indikator;
e.Baseline;
f.Target; dan
g.OPD/Aparatur Daerah yang bertugas mengampu atau melaksanakan.
I.5 METODOLOGI PENYUSUNAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN Dalam penyusunan dokumen perencanaan, diperlukan metodologi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan penyelesaian dokumen secara efektif. Metodologi ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penyusunan dokumen RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada identifikasi permasalahan, tujuan, dan hasil regulasi yang bersifat implementatif bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang diterapkan dirancang untuk menjawab pertanyaan dan tujuan yang ditetapkan dalam kajian tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini melibatkan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi. Teknik ini membantu memahami aspek-aspek subjektif yang memengaruhi dinamika kepemudaan. Sementara itu, analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data numerik, sehingga menghasilkan pola dan tren yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Selain menerapkan metodologi yang sistematis, pelibatan para pemangku kepentingan melalui diskusi teknis menjadi langkah penting dalam proses ini. Diskusi tersebut dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinporapar, organisasi kepemudaan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan stakeholder lainnya. FGD merupakan forum interaksi yang mempertemukan individu- individu untuk mendiskusikan topik tertentu secara mendalam. Dalam konteks ilmiah, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk bertukar ide, pandangan, dan informasi antar peserta yang memiliki minat atau keahlian serupa. Topik diskusi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian hingga pemecahan masalah dan analisis data. Pelaksanaan FGD biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertugas menjaga kelancaran diskusi dan memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Partisipasi aktif dari seluruh anggota menjadi kunci keberhasilan forum ini, karena interaksi yang konstruktif mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang dibahas. Dengan demikian, FGD tidak hanya menjadi platform pertukaran informasi, tetapi juga media untuk menyusun solusi yang aplikatif dan relevan bagi pengembangan dokumen perencanaan. Integrasi metodologi yang komprehensif dengan pendekatan partisipatif melalui FGD menciptakan sinergi antara analisis akademis dan masukan praktis dari para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, aplikatif, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut adalah gambaran stakeholder yang dimaksud. Gambar 1.1 Stakeholder Urusan Kepemudaan Lebih lanjut, di dalam penyusunan dokumen ini juga digunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa atau data yang di ambil langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, dokumen kajian, dokumen perencanaan daerah, sementara data primer bersumber dari instrumen penelitian dan pelaksanaan diskusi. Selain itu, dalam hal penyusunan dokumen RAD Kepemudaan, diperlukan adanya upaya sinkronisasi antara RAN – RAD Provinsi untuk dapat diintegrasikan ke dalam RAD Kabupaten Pekalongan. Hal ini bertujuan agar terciptanya koordinasi kepemudaan yang efektif melalui sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang teruumuskan dalam berbagai produk perundang – undangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya sebagaimana tersaji pada gambar berikut. Gambar 1.2 Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan I.6 KERANGKA PIKIR Selengkapnya kerangka pikir dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: Gambar 1.3 Kerangka Pikir Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan I.7 TAHAPAN PENYUSUNAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:
1.Tahap Persiapan Kegiatan persiapan merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, mencakup aspek teknis maupun non-teknis yang menjadi dasar bagi keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan.
Tahapan ini direncanakan selesai dalam satu bulan pertama sejak penerbitan SPMK. Dalam pelaksanaan metode penyusunan pekerjaan, terdapat empat aspek utama yang dijelaskan, yaitu: (1) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan; (2) metode pengumpulan data yang mencakup proses memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis; (3) proses analisis yang menjabarkan teknik serta langkah-langkah analisis data; dan (4) rencana kerja yang mendukung penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan. Ruang lingkup kegiatan persiapan mencakup:
a.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis Tujuan : Koordinasi dengan tim teknis;
Menyepakati rencana dan metodologi penyusunan; dan Mengumpulkan data dan informasi awal terkait RAD Pelayanan Kepemudaan. Metode : Diskusi dan koordinasi. Langkah : Diskusi kesiapan tim dalam menjalankan lingkup; pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan; dan Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan. Output : Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati; dan Data dan informasi terkait RAD Kepemudaan.
b.Penyusunan Desain Survey/Kuesioner dan Format Kegiatan Tujuan : Menyiapkan desain survey / form kuesioner yang diperlukan untuk keperluan penyusunan Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengelohan data daninformasi terkait dengan kondisi kepemudaan Metode : Diskusi dan koordinasi Langkah : Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada Penyamaan pemahaman lingkup tugas timpenyusun dalam kegiatan penyusunan Output : Data sekunder Format desain survey / kuesioner
c.Penyiapan Referensi RAD Pelayanan Kepemudaan Tujuan : Menyiapkan data atau kompilasi referensi RAD Pelayanan Kepemudaan Metode : Diskusi dan koordinasi Langkah : Koordinasi dengan pihak terkait Penyamaan persepsi dan kesepatan terkait atau kompilasi referensi penyusunan dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Output : Gambaran draft awal RAD Pelayanan Kepemudaan
2.Tahap Pengumpulan Data Pengumpulan data ini berkaitan dengan melakukan pendataan terkait dengan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tujuan : Mengumpulkan data Metode : Kompilasi data sekunder masing – masing stakeholder Langkah : Permohonan secara formal pengambilan Data instansional Output : Data primer dan sekunder
3.Tahap Analisis Tahapan analisis pada pekerjaan penyusunan dokumen dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut ini:
a.Melakukan Kajian Literatur, Regulasi, dan Standar Teknis Melakukan telaah mendalam terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, standar, serta pedoman teknis yang relevan dengan regulasi pelayanan kepemudaan. Kajian ini mencakup peninjauan terhadap peraturan yang sudah berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta melakukan perbandingan dengan praktik terbaik dari daerah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan inovatif.
b.Identifikasi Permasalahan dan Potensi yang Ada Melakukan pengumpulan dan pemetaan data primer dan sekunder yang relevan dengan pelayanan kepemudaan. Aktivitas ini melibatkan identifikasi permasalahan yang muncul, inventarisasi data secara sistematis, serta analisis terhadap potensi yang tersedia dan hambatan yang dihadapi. Informasi ini kemudian diorganisasikan dalam bentuk tabulasi untuk mempermudah interpretasi dan pengambilan keputusan.
c.Analisis Permasalahan dan Perumusan Substansi Materi Melaksanakan analisis menyeluruh terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi, dengan menggunakan metode analisis yang sesuai untuk memastikan keakuratan hasil. Dari analisis tersebut, dilakukan perumusan substansi pengaturan yang menjadi inti dari kajian, yang mencakup poin-poin strategis untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan kepemudaan.
d.Penyusunan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Analisis Mengembangkan rumusan rekomendasi yang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi panduan implementasi yang efektif, memberikan solusi konkret atas permasalahan yang ada, serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat guna dalam peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan.
4.Tahap Finalisasi Proses finalisasi ini merupakan tahapan terakhir yang ada penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan.
Tahapan ini berisikan:
a.Menyempurnakan Draft RAD Pelayanan Kepemudaan berdasarkan hasil pembahasan sesuai rumusan materi substansi yang telah disusun.
b.Menyempurnakan Draft berdasarkan hasil diskusi dan masukan rapat.
I.8 KERANGKA TEORITIS I.8.1 Pemuda Pemuda adalah individu yang sedang berada dalam fase perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, mereka menunjukkan pertumbuhan tubuh yang signifikan, sedangkan secara psikis, mereka mengalami perkembangan emosi yang dinamis. Dalam konteks ini, pemuda memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan, baik di masa kini maupun di masa depan, menggantikan generasi sebelumnya. Definisi tentang pemuda sering kali berbeda, baik berdasarkan aspek fisik maupun psikis. Pertanyaan seperti siapa yang layak disebut sebagai pemuda dan apakah pemuda selalu identik dengan usia dan semangat sering menjadi bahan diskusi (Suwandi, 2008). (Bonde et al., n.d.; Prasetyo Sulaksono & Yudha Permana, 2016) mendefinisikan pemuda sebagai individu dengan karakter dinamis dan penuh semangat, tetapi cenderung belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Dalam perjalanan hidupnya, pemuda menghadapi masa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Sementara itu, kamus Webster mendefinisikan pemuda (youth) sebagai masa hidup antara masa kanak-kanak dan kedewasaan; masa awal kematangan; kondisi di mana seseorang masih muda, belum dewasa, atau kurang berpengalaman; serta kesegaran dan vitalitas yang khas dari seseorang yang muda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Sarlito Sarwono (2008:9) mengklasifikasikan individu berusia 10-24 tahun sebagai kelompok “young people,” sedangkan kelompok remaja (adolescence) berada pada rentang usia 10-19 tahun. (Prasetyo Sulaksono & Yudha Permana, 2016), juga menambahkan bahwa pemuda adalah generasi yang memikul berbagai harapan, terutama dari generasi sebelumnya. Pemuda diharapkan menjadi penerus yang mampu mengisi dan melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 Ayat (1), pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berada dalam periode penting pertumbuhan dan perkembangan, dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Dengan demikian, secara biologis, pemuda dapat dikenali melalui tanda-tanda kedewasaan yang mulai muncul. Taufik Abdullah (1974:38) mengungkapkan bahwa hakekat kepemudaan dapat ditinjau dari dua asumsi utama:
1.Proses Perkembangan Fragmentaris Proses perkembangan manusia tidak berlangsung secara kontinu, melainkan terfragmentasi. Setiap fase kehidupan, termasuk masa pemuda, memiliki nilai dan makna tersendiri yang membedakannya dari masa anak-anak maupun masa dewasa.
2.Posisi Pemuda dalam Kehidupan Sosial Pemuda memiliki peran unik sebagai subjek dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ini akan optimal jika perilaku mereka dipahami sebagai hasil interaksi dinamis dengan lingkungan dalam arti luas.
Pendekatan ini menggarisbawahi dua unsur utama:
1.Lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan.
2.Tujuan yang mengarahkan dinamika dalam lingkungan tersebut.
Interaksi antara manusia dan lingkungannya bersifat dinamis dan dapat bergerak ke arah perbaikan atau kehancuran, tergantung pada keseimbangan yang tercipta. Pemuda memiliki peran strategis dalam tatanan masyarakat dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:
1.Kemurnian idealisme.
2.Keberanian dan keterbukaan dalam menerima nilai-nilai baru.
3.Semangat pengabdian.
4.Spontanitas dan dinamika.
5.Inovasi dan kreativitas.
6.Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan baru.
7.Keteguhan dalam berkomitmen dan kemandirian.
8.Minimnya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat atau tindakan mereka dengan realitas yang ada.
Meskipun definisi teknis tentang pemuda sering kali merujuk pada kategori usia, pemuda juga dapat diartikan lebih fleksibel. Mereka adalah generasi muda yang identik dengan semangat pembaruan, progresivitas, dan vitalitas untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik. I.8.2 Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Partisipasi masyarakat, termasuk pemuda, menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Pemuda, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki posisi strategis karena energi, semangat, dan kreativitas mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional akan sulit tercapai jika pemuda, yang merupakan aset utama bangsa, tidak dilibatkan atau berpartisipasi secara aktif. Partisipasi pemuda dalam pembangunan mencakup berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan hingga pemanfaatan dan pengelolaan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan bangsa (Widiatmaka & Pramusinto, 2016). Sebagai pewaris cita-cita bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri sebagai kader bangsa yang berkualitas. Mereka diharapkan memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur, keterampilan yang relevan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi masa depan bangsa. Pemuda Indonesia, sebagai bagian dari bangsa yang besar, memiliki tanggung jawab nasional untuk menjaga dan mengembangkan jati diri mereka sebagai generasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tanggung jawab ini mencakup upaya mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan memiliki kaitan erat dengan prinsip demokrasi, yaitu pembangunan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini membuka peluang bagi setiap warga negara, termasuk pemuda, untuk turut serta mengatur dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pemuda tidak hanya dilihat sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran signifikan dalam proses pembangunan. Bentuk partisipasi pemuda sangat beragam, di antaranya melalui pemikiran, tenaga, keahlian, kontribusi material, jasa, atau finansial. Setiap bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa pemuda dapat memberikan dampak nyata dalam berbagai aspek pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan hanya tentang kehadiran fisik mereka, tetapi juga melibatkan keterlibatan mental dan emosional. Artinya, pemuda perlu merasakan keterhubungan yang mendalam terhadap tujuan kegiatan pembangunan. Selain itu, mereka didorong untuk menyumbangkan inisiatif dan kreativitas, sehingga tidak hanya menerima atau menjalankan ide yang telah ditentukan, tetapi juga menjadi sumber inovasi baru. Dengan demikian, partisipasi pemuda mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan pembangunan, yang pada akhirnya mendorong rasa memiliki dan dedikasi terhadap bangsa. Oleh karena itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemuda tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan bangsa melalui kontribusi mereka. Dengan keterlibatan yang aktif dan terarah, pemuda memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. I.8.3 Tantangan dalam Pelayanan Pemuda Partisipasi pemuda dalam pembangunan telah sering ditekankan sebagai salah satu elemen penting demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, pemuda tidak hanya diharapkan menjadi pelaku pembangunan tetapi juga sebagai agen perubahan. Mereka adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemuda sering dianggap sebagai wujud harapan bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa peran pemuda dalam pembangunan belum terasa signifikan, terutama di tingkat masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya kontribusi nyata, seperti ide-ide segar dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini tidak lepas dari beberapa kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan pemuda dalam program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Banyak kelompok pemuda merasa tidak dilibatkan secara aktif, sehingga potensi mereka tidak tergali maksimal. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan aparat pemerintah di daerah. Pemerintah, seharusnya berperan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator, namun perannya sering kali dirasakan belum optimal. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah daerah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok pemuda (Agustina & Munadi, 2023). Motivasi adalah faktor penting yang mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan memotivasi pemuda agar mereka merasa terpanggil untuk berpartisipasi. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap pembinaan pemuda sering dirasakan kurang memadai. Komunikasi yang buruk antara pemerintah dan pemuda menyebabkan kedua belah pihak saling menunggu inisiatif. Pemerintah sering kali menganggap partisipasi pemuda sebagai hal sekunder, sementara pemuda cenderung pasif dan tidak berinisiatif mengambil peran (Arifin et al., 2021). Selain pembinaan, kurangnya kemampuan teknis dan inisiatif dari pemuda juga menjadi kendala signifikan. Banyak pemuda memiliki potensi besar namun gagal memanfaatkannya karena kurangnya keterampilan atau motivasi untuk bertindak. Akibatnya, pembangunan yang memerlukan kontribusi mereka tidak berjalan optimal. Dalam era globalisasi, tantangan ini semakin besar karena banyak pemuda yang terjebak dalam aktivitas yang kurang produktif. Kegiatan pengembangan diri tidak lagi menarik perhatian mereka, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kesadaran pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan juga menjadi masalah. Tanpa kesadaran yang tinggi, potensi mereka tidak akan termanfaatkan secara optimal. Kesadaran untuk berbuat secara ikhlas dan tanpa paksaan merupakan dasar penting bagi keterlibatan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sayangnya, arus globalisasi sering kali mengikis nilai-nilai tersebut, membuat pemuda kehilangan orientasi dan cenderung bersikap apatis terhadap isu-isu pembangunan. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang beriman, bertakwa, berkepribadian, dan kompeten. Dalam konteks pembangunan, pendidikan berfungsi untuk menciptakan pemuda yang mampu berkontribusi secara maksimal. Namun, meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN cukup besar, implementasinya sering kali tidak merata, terutama di daerah terpencil. Banyak pemuda di wilayah terpencil yang masih menghadapi kendala akses pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berperan aktif dalam pembangunan. Selain kendala internal, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan eksternal di era globalisasi. Beberapa masalah yang sering dihadapi pemuda meliputi terbatasnya lapangan kerja, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, hingga perkawinan di bawah umur, terutama di daerah pedesaan. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kualitas hidup pemuda dan menghambat mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah- langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan. Pemerintah perlu meningkatkan interaksi dengan pemuda melalui program-program pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan juga harus menjadi prioritas, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pemuda perlu didorong untuk mengembangkan kesadaran dan inisiatif mereka melalui berbagai kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan semua pihak, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa menuju kemajuan yang lebih baik. I.8.4 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan Dalam terminologi yang digunakan, konsep kepemudaan merujuk pada berbagai aspek yang mencakup potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pengembangan diri, dan harapan yang dimiliki oleh para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh elemen yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk mewujudkan pembangunan ini, diperlukan penyediaan layanan kepemudaan yang meliputi kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kesadaran, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi di kalangan generasi muda. Gambar 1.4 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas isu-isu kepemudaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan menyesuaikan program pada karakteristik pemuda dan potensi di wilayah masing- masing. Berikut adalah bentuk layanan kepemudaan yang dilaksanakan:
1.Penyadaran Penyadaran bertujuan untuk membantu pemuda memahami dan menanggapi perubahan di lingkungan strategis, baik domestik maupun global, serta menangani risiko yang mungkin muncul. Upaya ini mencakup:
a.Pendidikan agama dan moral;
b.Pendidikan wawasan kebangsaan;
c.Kesadaran hak dan kewajiban dalam masyarakat, bangsa, dan negara;
d.Penanaman semangat bela negara;
e.Pemantapan budaya nasional berbasis budaya lokal;
f.Pemahaman kemandirian ekonomi; dan
g.Persiapan regenerasi di berbagai bidang.
2.Pemberdayaan Pemberdayaan pemuda dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas pribadi serta kelompok agar mandiri. Kegiatan pemberdayaan mencakup:
a.Peningkatan keimanan dan ketakwaan;
b.Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.Pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
d.Penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
e.Peningkatan kualitas fisik, seni, dan budaya pemuda; serta
f.Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
3.Pengembangan Kepemimpinan Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan teladan, memengaruhi, dan memimpin. Kegiatan ini meliputi:
a.Pendidikan;
b.Pelatihan;
c.Pengaderan;
d.Pembimbingan;
e.Pendampingan; dan
f.Forum kepemimpinan pemuda.
4.Pengembangan Kewirausahaan Upaya ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha melalui pendirian dan pengembangan pusat kewirausahaan. Langkah-langkahnya meliputi:
a.Pelatihan;
b.Pemagangan;
c.Pembimbingan;
d.Pendampingan;
e.Kemitraan;
f.Promosi; dan
g.Pemberian akses permodalan.
5.Pengembangan Kepeloporan Pengembangan kepeloporan dilakukan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan nasional. Kegiatan ini mencakup:
a.Pelatihan;
b.Pendampingan; dan
c.Forum kepemimpinan pemuda.
I.8.5 Pengembangan Indikator Pembangunan Kepemudaan I.8.5.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan secarakolaboratif oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai IPP semakin penting karena berkaitan erat dengan bonus demografi Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pembangunan pemuda menjadi prioritas strategis bagi Indonesia guna menyiapkan generasi mendatang yang tangguh dan berperan aktif dalam pembangunan negara secara menyeluruh. IPP berperan sebagai alat untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Gambar 1.5 Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini secara langsung berkaitan dengan lima hak yang diamanatkan kepada setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, terutama dari dampak negatif; pelayanan tanpa diskriminasi dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya kepemudaan; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam program-program kepemudaan. I.8.5.2 Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
1.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4.perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
1.pelayanan Penyadaran Pemuda;
2.pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3.pelayanan Pengembangan Pemuda.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
1.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4.perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5.perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
1.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3.tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4.tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
1.tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2.tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3.tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4.tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5.tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6.tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.
I.9 SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistemaika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini. BAB II KAJIAN LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai produk hukum yang menjadi dasar koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan kepemudaan, khususnya landasan yuridis bagi penyusunan dan implementasi RAD. BAB III KONDISI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN Pada bab ini menjelaskan isu strategis apa saja yang ada menurut kategori 5 domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS Pada bab ini menjelaskan mengenai sasaran pelayanan kepemudaan beserta indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029. BAB V PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI Pada bab ini menjelaskan struktur pelaksana, tahapan kegiatan, rapat koordinasi, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi. BAB VI MATRIKS RAD KEPEMUDAAN Pada bab ini menyajikan penyusunan matriks RAD Kepemudaan yang berisi tentang data – data kegiatan dari tiap OPD yang bertaanggung jawab. BAB VII PENUTUP Pada bab ini mendeskripsikan kesimpulan sekaligus harapan terwujudkan tujuan penyusunan RAD Kepemudaan ini. BAB II KAJIAN LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN II.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki arti penting dalam upaya memperkuat peran strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang- Undang ini secara khusus dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan potensi, kapasitas, dan aktualisasi diri pemuda berusia 16 hingga 30 tahun. Regulasi ini bertujuan agar pemuda tidak hanya mampu mengejar cita-citanya tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Selain itu, Undang-Undang ini memastikan adanya jaminan kepastian hukum atas eksistensi dan aktivitas kepemudaan di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengakuan terhadap hak-hak pemuda, tanggung jawab mereka, serta peran pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai program pelayanan kepemudaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Isi Undang-Undang ini mencakup aturan-aturan yang komprehensif terkait pelayanan kepemudaan. Beberapa poin penting yang diatur antara lain koordinasi dan kemitraan antar-pemangku kepentingan, penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung aktivitas pemuda, serta tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih efektif. Selain itu, Undang- Undang ini juga mengatur partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, serta dukungan pendanaan dan akses permodalan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan pemuda. Semua aspek ini dirancang secara terintegrasi, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan pemuda yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemuda memainkan peran yang tidak tergantikan. Mereka bukan hanya pilar moral yang menjaga nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga pengawas sosial yang kritis terhadap berbagai dinamika masyarakat. Lebih dari itu, pemuda adalah motor penggerak perubahan yang dapat membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan peran pemuda harus menjadi prioritas, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pelayanan kepemudaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila serta amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal pergerakan kebangsaan, pemuda telah menjadi ujung tombak dalam meraih kemerdekaan, menjaga persatuan, dan mewujudkan kedaulatan negara. Dalam konteks pembangunan dan pembaruan bangsa saat ini, pemuda memiliki peran strategis yang membutuhkan pengembangan secara holistik. Potensi mereka harus terus dimaksimalkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional. Pemuda yang diharapkan adalah individu yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, tangguh, cerdas, mandiri, serta profesional, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi pemuda di masa depan semakin kompleks, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan ekonomi global. Kondisi ini menuntut pemuda Indonesia untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, berpikir kritis, dan bertindak inovatif. Di sisi lain, pemuda juga perlu menjaga akar budaya lokal dan semangat kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, harmoni dalam masyarakat dapat tetap terjaga, dan pluralisme yang menjadi identitas bangsa dapat terus dilestarikan. Dalam konteks ini, pelayanan kepemudaan harus dirancang secara komprehensif dan berorientasi masa depan. Program-program tersebut harus mampu menyeimbangkan semangat progresif pemuda dengan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan harus mencakup strategi yang jelas untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka secara tegas dalam mendukung pengembangan pemuda. Di sisi lain, hak-hak pemuda juga harus dijamin agar mereka memiliki ruang untuk berkreasi dan berkontribusi. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berkarakter kuat, tetapi juga memiliki kapasitas dan daya saing tinggi. Semangat patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme perlu ditanamkan sejak dini agar pemuda mampu menghadapi tantangan di era globalisasi dan memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Melalui kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi generasi yang tangguh dan siap menjadi pemimpin masa depan. Mereka tidak hanya akan menjadi penggerak perubahan, tetapi juga penjaga harmoni sosial dan perekat kebhinekaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, pemuda Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam membangun bangsa yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan di masa depan. II.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Pembentukan peraturan daerah merupakan elemen esensial dalam implementasi desentralisasi, yang mencerminkan kemandirian daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Peraturan daerah tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga menjadi simbol otonomi daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya kewenangan untuk membuat peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur berbagai aspek pembangunan, tata kelola, dan pelayanan publik, yang semuanya bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan otonomi daerah. Peraturan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan desentralisasi yang lebih luas. Tujuan ini mencakup peningkatan efisiensi pemerintahan, optimalisasi penyediaan barang dan jasa publik, serta penguatan demokrasi lokal. Dalam hal ini, peraturan daerah menjadi salah satu manifestasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerahnya berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dari perspektif pemberdayaan politik, desentralisasi memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai tujuan yang strategis. Dari sudut pandang pemerintah daerah, desentralisasi bertujuan menciptakan kesetaraan politik, memperkuat akuntabilitas lokal, dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah pusat, desentralisasi bertujuan menjadi sarana pendidikan politik yang memperkenalkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat, melatih kepemimpinan politik lokal, dan menjaga stabilitas politik secara keseluruhan. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efisien tetapi juga bertujuan menciptakan tatanan politik yang lebih matang dan stabil. Sebagai landasan hukum, peraturan daerah memiliki berbagai fungsi penting yang menjadikannya instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Pertama, peraturan daerah berfungsi sebagai alat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, peraturan daerah bertindak sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap kebijakan lokal sesuai dengan hierarki hukum nasional. Ketiga, peraturan daerah menjadi wadah untuk mengekspresikan kekhasan daerah, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi, sambil tetap berada dalam koridor NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat, peraturan daerah digunakan sebagai alat pembangunan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan memberikan perhatian khusus pada pemerataan hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Otonomi ini dirancang untuk mendorong daerah mengelola sumber dayanya secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keberagaman potensi dan karakteristik daerah. Dalam kerangka ini, otonomi daerah menjadi katalisator untuk memperkuat daya saing daerah, baik secara nasional maupun global. Peraturan daerah, sebagai produk hukum lokal, dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan lokal yang mencakup berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan, penyediaan layanan publik, hingga pengelolaan potensi ekonomi lokal. Kebijakan ini diwujudkan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta ketentuan daerah lainnya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan umum, aspirasi masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, urusan tersebut harus memiliki lingkup lokasi yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Kedua, pengguna atau penerima manfaat dari urusan tersebut harus berasal dari wilayah tersebut. Ketiga, dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan urusan tersebut hanya dirasakan di wilayah kabupaten/kota. Keempat, pengelolaan urusan tersebut lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dibandingkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Kriteria ini bertujuan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga hasilnya benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola kewenangan ini secara efektif untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada hasil. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Selain itu, kebijakan lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mampu menghadapi tantangan global, seperti perubahan teknologi, persaingan ekonomi, dan dinamika sosial-politik. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, peraturan daerah dapat menjadi alat strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat stabilitas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. II.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN Peraturan Presiden ini mengatur tujuan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan agar dapat menjawab kebutuhan pemuda secara lebih terarah dan berdampak luas. Kedua, menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi antara program dan kegiatan kepemudaan dari berbagai sektor, sehingga semua upaya yang dilakukan saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih. Ketiga, menyediakan kajian yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, guna menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata pemuda. Salah satu tujuan utama koordinasi lintas sektor adalah meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan. Hal ini berarti memastikan setiap program atau kebijakan yang dirancang benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada pemuda. Efektivitas ini mencakup aspek-aspek seperti ketepatan sasaran, keberlanjutan program, dan kesesuaian dengan kebutuhan pemuda di berbagai wilayah. Melalui koordinasi strategis, pelayanan kepemudaan diharapkan tidak hanya menjadi program yang bersifat formalitas, tetapi juga mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan pemuda. Koordinasi strategis lintas sektor juga bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi atau lembaga. Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan tidak ada program yang tumpang tindih, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien. Harmonisasi program juga penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda. Dalam konteks ini, berbagai sektor perlu bekerja sama untuk membangun pemuda yang berdaya saing tinggi, kreatif, dan inovatif. Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang efektif tidak lepas dari dukungan kajian dan penelitian yang mendalam. Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis kebutuhan pemuda, evaluasi program yang telah berjalan, hingga identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui kajian yang dilakukan secara lintas sektor, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inovatif dan strategis dalam mengatasi berbagai persoalan pemuda, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan atau pelatihan. Koordinasi strategis lintas sektor mencakup berbagai bentuk program dan kegiatan yang bersifat sinergis antarsektor. Salah satu ruang lingkup utama adalah program yang mendukung penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Program-program ini dirancang untuk membentuk pemuda yang tidak hanya sadar akan peran dan potensinya, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga mencakup kajian dan penelitian bersama terkait permasalahan yang dihadapi oleh pemuda. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu mendasar yang perlu ditangani, seperti dekadensi moral, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan. Penelitian ini juga menjadi langkah penting dalam mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kondisi aktual pemuda. Koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh pemuda, seperti dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pemuda secara individu tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Melalui koordinasi strategis lintas sektor, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk merancang program-program pencegahan dan penanganan yang lebih terintegrasi dan efektif. Koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan adalah langkah penting untuk menciptakan pelayanan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan nyata pemuda. Dengan tujuan yang mencakup efektivitas, sinkronisasi, dan kajian mendalam, koordinasi ini menjadi fondasi dalam membangun generasi pemuda yang siap menghadapi tantangan global. Melalui kerja sama yang sinergis antarinstansi, diharapkan permasalahan pemuda dapat diatasi dengan lebih baik, sementara potensi besar yang dimiliki pemuda dapat dikembangkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan bangsa. II.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 merupakan payung hukum yang mengatur berbagai hal teknis terkait dengan pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung program kepemudaan di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan potensi pemuda dalam aspek kewirausahaan dan kepemimpinan, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan kata lain, peraturan ini bertujuan agar pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan negara. Pengembangan kewirausahaan pemuda difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemandirian dalam berwirausaha. Hal ini bertujuan agar pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan, berinovasi, dan mengelola usaha dengan sukses, yang pada gilirannya berkontribusi pada perekonomian nasional. Di sisi lain, pengembangan kepemimpinan pemuda lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter pemimpin yang kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan, dan memiliki kemampuan untuk menavigasi perubahan yang cepat di dunia modern. Pengembangan ini juga memperhatikan karakteristik lokal masing-masing daerah, agar pemuda dapat mengimplementasikan ide-ide kreatif yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah mereka. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepemudaan menjadi aspek penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pemuda untuk mengakses berbagai program pelatihan, pendidikan, dan peluang usaha. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan fasilitas ini, namun, organisasi kepemudaan dan masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Tentu saja, terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga penting bagi semua pihak untuk bekerja sama guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pemuda secara komprehensif. Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam konteks pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukungnya. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, seperti perencanaan, pendanaan, dan kebijakan-kebijakan terkait. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas untuk kepemudaan, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memfasilitasi program-program pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Kerjasama antara berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat menyesuaikan kebijakan dan program yang ada dengan kebutuhan lokal, sekaligus mempertimbangkan kebijakan nasional. Selain pemerintah, organisasi kepemudaan dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengembangkan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Masyarakat dapat menjadi mitra yang strategis dalam memberikan dukungan nyata, baik dalam hal pelatihan, penyediaan tempat usaha, maupun pendampingan dalam proses berwirausaha. Semua pihak harus berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan pemuda yang mandiri, kreatif, dan mampu berkompetisi di dunia global. Di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh Bupati/Walikota antara lain adalah menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus sejalan dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional untuk menciptakan keselarasan antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, Bupati/Walikota juga bertanggung jawab dalam menetapkan syarat-syarat terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda di daerahnya. Pengawasan ini bertujuan agar semua program dan kebijakan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pemuda di tingkat daerah. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan dengan mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi pemuda di berbagai daerah. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bersama-sama melakukan penelusuran terhadap kebutuhan serta potensi yang ada, sehingga program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Program-program ini dirancang untuk membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha, serta menghadapi tantangan dalam dunia usaha. Dengan adanya berbagai bentuk dukungan ini, pemuda diharapkan dapat mengembangkan ide-ide kewirausahaannya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah mereka. Pemerintah di semua tingkatan, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan pemuda, yang pada akhirnya akan menciptakan peluang kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. II.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) merupakan langkah strategis untuk mendukung perkembangan kewirausahaan di kalangan pemuda di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para Wirausaha Muda Pemula. Hal ini sangat penting, karena modal menjadi salah satu hambatan utama bagi pemuda yang ingin memulai dan mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya LPKP, diharapkan para pemuda yang memiliki potensi kewirausahaan dapat memperoleh bantuan modal yang dapat mengatasi kendala finansial dalam tahap awal pengembangan usaha mereka. LPKP di tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh bupati atau walikota dan dipimpin oleh personalia yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani urusan kepemudaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, dengan menyatukan berbagai sektor yang relevan dalam satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan akses modal. Fungsi utama LPKP adalah memfasilitasi dan mengelola akses permodalan yang diberikan kepada Wirausaha Muda Pemula yang memerlukan dukungan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Adapun tugas-tugas LPKP sangatlah strategis untuk memastikan bahwa bantuan modal dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan wirausaha muda. Salah satu tugasnya adalah menyusun rencana dan program kegiatan, yang meliputi perencanaan tahunan dan jangka panjang terkait dengan pembiayaan dan pendampingan usaha. Selain itu, LPKP juga memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan di tingkat daerah, agar program yang dijalankan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tugas penting lainnya adalah melakukan pendataan sumber dana permodalan, yang meliputi identifikasi berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta. Dengan memiliki data yang akurat, LPKP dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk memastikan bahwa setiap Wirausaha Muda Pemula mendapatkan modal yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usahanya. Dalam rangka memastikan kualitas dan kelayakan usaha, LPKP juga diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha yang mengajukan permohonan bantuan modal, sehingga dana yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berpotensi untuk berkembang dan menguntungkan. Salah satu tugas utama LPKP adalah memfasilitasi penyaluran permodalan yang dapat diberikan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau bentuk pendanaan lainnya. Penyaluran ini dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, agar tidak ada penyalahgunaan dana dan agar bantuan permodalan dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendukung pertumbuhan kewirausahaan pemuda. Selain itu, LPKP memiliki peran penting dalam menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan, yang sangat dibutuhkan oleh Wirausaha Muda Pemula dalam mengelola modal yang telah disalurkan. Pembekalan ini akan membantu pemuda dalam mengelola keuangan usaha mereka, sehingga mereka dapat meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Selain itu, LPKP juga bertugas untuk mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan lain, baik dari lembaga keuangan negara maupun lembaga swasta yang memiliki program khusus untuk mendukung usaha pemuda. Untuk memperluas jangkauan dan keberhasilan program yang dijalankan, LPKP diharuskan untuk melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai lembaga terkait, seperti kementerian/lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis. Kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem kewirausahaan pemuda dengan menciptakan akses yang lebih luas kepada berbagai sumber daya, informasi, serta peluang bisnis yang lebih banyak. Kemitraan ini juga akan memungkinkan pemuda untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut, baik dalam hal teknis maupun dalam bentuk jaringan bisnis yang lebih luas. Tugas terakhir yang sangat penting bagi LPKP adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang telah dijalankan. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang baik, LPKP dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkan oleh bantuan permodalan terhadap kemajuan Wirausaha Muda Pemula. Monitoring ini juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi penyaluran dana, serta menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Melalui serangkaian tugas dan fungsi yang dijalankan oleh LPKP, diharapkan para Wirausaha Muda Pemula di Indonesia dapat memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pendampingan yang tepat, serta kemitraan yang strategis dengan berbagai lembaga terkait, pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi wirausaha yang handal, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, memiliki peran kunci dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. II.6 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA Peraturan Menteri yang mengatur pengembangan kepemimpinan pemuda menekankan bahwa proses ini harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda, yang tidak hanya terbatas pada pengembangan keterampilan manajerial atau organisasi, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran nasional yang kuat pada diri pemuda. Pemuda yang memiliki kesadaran nasional ini diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional, serta berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Secara mendalam, tujuan pengembangan kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan dari kalangan pemuda, agar mereka dapat menjadi figur teladan yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Selain itu, pengembangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberpengaruhannya dalam masyarakat, serta memperkuat peran mereka sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan. Pemuda yang berperan sebagai agen perubahan memiliki kemampuan untuk mendorong terjadinya transformasi positif di lingkungan mereka dan pada tingkat yang lebih luas, dengan membawa isu-isu yang bersifat progresif dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga aktor yang berperan aktif dalam proses perubahan tersebut. Proses pengembangan kepemimpinan pemuda dijalankan melalui beberapa pendekatan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Beberapa langkah yang disarankan meliputi:
1.Pendidikan: Pengembangan kepemimpinan pemuda harus dimulai dengan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pengetahuan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal yang dapat mengasah kemampuan kepemimpinan seperti keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta pengetahuan terkait isu-isu sosial dan pembangunan.
2.Pelatihan: Pelatihan kepemimpinan menjadi penting untuk mengasah keterampilan praktis para pemuda, mulai dari kemampuan manajerial hingga pengambilan keputusan yang efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat mentalitas kepemimpinan pemuda, terutama dalam menghadapi tantangan dunia nyata.
3.Pengaderan: Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pemuda agar mereka siap mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat.
Pengaderan ini mencakup pembentukan kepribadian dan integritas yang dapat menjadikan mereka pribadi yang dihormati dan dipercaya untuk memimpin.
4.Pembimbingan dan Pendampingan: Dalam perjalanan pengembangan kepemimpinan, pemuda membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari tokoh atau mentor yang berpengalaman. Proses ini akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai masalah dalam perjalanan kepemimpinan mereka dan memberikan arahan yang jelas terkait tujuan dan strategi.
5.Forum Kepemimpinan Pemuda: Pembentukan forum ini menjadi langkah penting dalam memberikan wadah bagi para pemuda untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta belajar dari sesama. Forum semacam ini juga dapat menjadi platform untuk melahirkan ide-ide baru dalam memperkuat peran kepemimpinan pemuda dalam masyarakat.
6.Keberhasilan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda tidak hanya bergantung pada pemuda itu sendiri, tetapi juga pada peran pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang bekerja sama untuk memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan nasional yang telah ditetapkan terkait dengan pengembangan kepemimpinan pemuda. Kebijakan ini harus diterjemahkan dalam kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah setempat, agar proses pengembangan kepemimpinan ini relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.
7.Pemerintah daerah juga perlu mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta sektor swasta. Koordinasi yang efektif akan menghasilkan upaya yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, sehingga dampak dari pengembangan kepemimpinan pemuda dapat lebih terasa dalam jangka panjang.
Keberhasilan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda tidak hanya bergantung pada pemuda itu sendiri, tetapi juga pada peran pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang bekerja sama untuk memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan nasional yang telah ditetapkan terkait dengan pengembangan kepemimpinan pemuda. Kebijakan ini harus diterjemahkan dalam kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah setempat, agar proses pengembangan kepemimpinan ini relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta sektor swasta. Koordinasi yang efektif akan menghasilkan upaya yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, sehingga dampak dari pengembangan kepemimpinan pemuda dapat lebih terasa dalam jangka panjang. Tidak hanya melalui kebijakan yang tepat, pengembangan kepemimpinan pemuda juga memerlukan dukungan dari masyarakat yang menjadi tempat bagi pemuda untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, masyarakat harus turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan harus bekerja sama dalam menciptakan program-program yang relevan dan terjangkau bagi semua lapisan pemuda, terutama mereka yang berada di daerah-daerah yang kurang berkembang. Program-program ini akan memastikan bahwa semua pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka, tanpa terkecuali. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pengembangan kepemimpinan pemuda diharapkan dapat menghasilkan pemimpin- pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan bersama. II.7 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Dalam kerangka pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memegang peran penting dalam melaksanakan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembentukan kapasitas kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung upaya ini, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan nasional. Dengan adanya fleksibilitas dalam kebijakan lokal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menyesuaikan program-program yang ada dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing, sambil tetap menjaga keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih besar. Penting untuk dicatat bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda bukan hanya tentang pembentukan karakter dan keterampilan pribadi, tetapi juga berfokus pada peran mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, Pemerintah daerah harus memfasilitasi berbagai program pengembangan kewirausahaan pemuda yang terstruktur dan terarah, guna menghasilkan pemuda yang tidak hanya memiliki keterampilan dalam memulai dan mengelola bisnis, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui berbagai aktivitas dan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial mereka, dengan mengutamakan pengalaman langsung dan pendampingan yang efektif. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda antara lain:
1.Pelatihan: Pelatihan kewirausahaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemuda dalam mengelola usaha, mengidentifikasi peluang pasar, dan merencanakan strategi bisnis.
Pelatihan ini bisa berbentuk teori maupun praktek, dengan mengutamakan metode pembelajaran yang langsung mengarah pada penguasaan keterampilan yang relevan.
2.Pemagangan: Melalui pemagangan, pemuda memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari pelaku bisnis yang berpengalaman.
Pemagangan memungkinkan pemuda untuk memahami dinamika dunia usaha, memperluas jaringan profesional, dan mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam pelatihan ke dalam praktik nyata.
3.Pembimbingan: Pembimbingan atau mentoring memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mendapatkan arah dan nasihat dari mentor yang berpengalaman. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek psikologis dan emosional pemuda dalam menjalankan usaha mereka, serta untuk memfasilitasi perkembangan keterampilan interpersonal yang esensial dalam dunia wirausaha.
4.Pendampingan: Pendampingan lebih berfokus pada dukungan praktis dan teknis selama proses menjalankan usaha. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa pemuda mendapatkan bimbingan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses kewirausahaan, mulai dari manajemen keuangan hingga pemasaran produk.
5.Kemitraan: Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan akan memperkaya pengalaman serta memberikan akses lebih besar terhadap peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para pemuda wirausaha. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pemuda untuk memperluas jaringan dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.
6.Promosi: Promosi kewirausahaan pemuda perlu dilakukan untuk mengenalkan produk dan usaha mereka kepada pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemuda dalam mempromosikan produk mereka, baik melalui media sosial, pameran, maupun kegiatan event kewirausahaan yang lebih besar.
7.Bantuan Akses Permodalan: Salah satu tantangan terbesar dalam kewirausahaan adalah akses terhadap permodalan. Untuk itu, pemberian akses kepada sumber pendanaan yang beragam, baik melalui hibah, pinjaman, atau kemitraan investasi, sangat penting agar pemuda dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka.
Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan sumber daya yang mendukung keberhasilan pengembangan kewirausahaan pemuda. Ini meliputi beberapa langkah strategis, antara lain:
1.Penyediaan Instruktur atau Fasilitator, dan Tenaga Pendamping:
Keberadaan instruktur yang kompeten sangat penting untuk memberikan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, tenaga pendamping yang memiliki keahlian khusus juga dibutuhkan untuk memberikan bimbingan langsung kepada pemuda yang sedang menjalankan usaha mereka.
2.Pengembangan Kurikulum: Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar. Kurikulum ini harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi daerah, agar para pemuda dapat terlibat dalam usaha yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi sekitar.
3.Pendirian Inkubator Kewirausahaan Pemuda: Inkubator kewirausahaan adalah tempat di mana pemuda dapat mengembangkan ide-ide bisnis mereka dengan dukungan fasilitas, mentoring, dan akses ke jaringan bisnis. Inkubator ini juga memberikan peluang bagi pemuda untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha lain dan mempercepat perkembangan usaha mereka.
4.Penyediaan Prasarana dan Sarana: Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda, seperti ruang kantor, peralatan produksi, atau akses ke teknologi yang dapat mempercepat proses produksi dan distribusi barang.
5.Penyediaan Pendanaan: Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pemuda wirausaha adalah keterbatasan dana.
Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah diakses oleh pemuda, baik melalui pinjaman dengan bunga rendah, program hibah, atau kemitraan dengan lembaga permodalan. Dengan semua upaya ini, diharapkan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian daerah dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. II.8 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0945 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Menurut Peraturan Menteri ini, Pelaksana Lembaga Pengelola Kredit Pemuda (LPKP) bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi akses permodalan kepada Wirausaha Muda Pemula untuk memulai usaha mereka, dengan memperhatikan petunjuk dari Pengarah LPKP. Tugas Pelaksana LPKP dalam melaksanakan fungsi memberikan fasilitasi akses permodalan adalah sebagai berikut:
1.menyusun rencana dan program kegiatan;
2.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8.menyiapkan bahan kebijakan LPKP untuk dibahas dalam rapat pengarah;
9.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
10.melaksanakan monitoring dan evaluasi.
II.9 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
1.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4.perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.
Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
1.pelayanan Penyadaran Pemuda;
2.pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3.pelayanan Pengembangan Pemuda.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
1.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4.perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5.perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
1.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3.tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4.tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
1.tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2.tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3.tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4.tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5.tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6.tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.
II.10 PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN Ditinjau berdasarkan apa yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk:
1.mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1.fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
2.tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3.peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
4.Pelayanan Kepemudaan;
5.pengembangan kepemudaan;
6.perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan
7.sarana dan prasarana kepemudaan;
8.organisasi kepemudaan;
9.peran serta masyarakat;
10.pembinaan dan pengawasan;
11.penghargaan;
12.pendanaan
13.sistem informasi kepemudaan BAB III KONDISI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN III.1 PROFIL WILAYAH III.1.1 Aspek Geografis Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang berada di Pantai Utara Jawa. Wilayah kabupaten ini terletak antara 6⁰ - 7⁰23’ Lintang Selatan dan antara 109⁰ - 109⁰78’ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi:
Sebalah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang Sebelah Utara : Kota Pekalongan dan Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang Secara Topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar diwilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan diwilayah bagian selatan yaitu diantaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter diatas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, dan sebagian diwilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen. Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan Secara administratif terbagi atas 19 wilayah Kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 836,13 km2. Berikut merupakan rincian luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan No Kecamatan Luas (Km2) Persentase 1 Kandangserang 60,55 7,24% 2 Paninggaran 92,99 11,12% 3 Lebakbarang 58,2 6,96% 4 Petungkriyono 73,59 8,80% 5 Talun 58,57 7,00% 6 Doro 68,45 8,19% 7 Karanganyar 63,48 7,59% 8 Kajen 75,15 8,99% 9 Kesesi 68,51 8,19% 10 Sragi 32,4 3,87% 11 Siwalan 25,91 3,10% 12 Bojong 40,06 4,79% 13 Wonopringgo 18,8 2,25% 14 Kedungwuni 22,93 2,74% 15 Karangdadap 21 2,51% 16 Buaran 9,54 1,14% 17 Tirto 17,39 2,08% 18 Wiradesa 12,7 1,52% 19 Wonokerto 15,91 1,90% Kabupaten Pekalongan 836,13 100% Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Berdasarkan data luasan masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan di atas, didapatkan informasi bahwa wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Paninggaran dengan luas wilayah sebesar 92,99 km2. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Buaran dengan luas wilayah sebesar 9,54 km2. Gambar 3.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pekalongan III.1.2 Aspek Demografi Penduduk di suatu wilayah merupakan aset berharga yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan sekaligus menjadi penerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai sumber daya manusia berkontribusi secara aktif dalam mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah mereka secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran ini menjadikan penduduk tidak hanya sebagai subjek yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang menerima dampaknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan tahun 2025, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.019.006 jiwa, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2024 No Kecamatan Jumlah Kepadatan (Jiwa/km2) 1 Kandangserang 37.169 613,86 2 Paninggaran 44.946 483,34 3 Lebakbarang 11.562 198,66 4 Petungkriyono 13.635 185,28 5 Talun 32.781 559,69 6 Doro 48.519 708,82 7 Karanganyar 49.053 772,73 8 Kajen 79.387 1.056,38 9 Kesesi 75.766 1.105,91 10 Sragi 66.993 2.067,69 11 Siwalan 42.789 1.651,45 12 Bojong 79.542 1.985,57 13 Wonopringgo 50.118 2.665,85 14 Kedungwuni 104.327 4.549,80 15 Karangdadap 44.490 2.118,57 16 Buaran 48.603 5.094,65 17 Tirto 78.332 4.504,43 18 Wiradesa 64.269 5.060,55 19 Wonokerto 46.725 2.936,83 Kabupaten Pekalongan 1.019.006 1.218,72 Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Jika ditinjau berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan di atas, wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungwuni yaitu sebanyak 104.327 jiwa atau setara dengan 10,24% dari total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten. Angka ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungwuni menjadi pusat konsentrasi penduduk yang cukup signifikan dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lebakbarang dengan jumlah penduduk sebesar 11.562 jiwa atau hanya setara dengan 1,13% dari total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten. Hal ini mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam jumlah penduduk antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat urbanisasi, ketersediaan fasilitas publik, aksesibilitas wilayah, serta potensi ekonomi yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Analisis lebih mendalam terkait aspek demografi di Kabupaten Pekalongan mencakup kepadatan penduduk berdasarkan wilayah kecamatan. Dari hasil kajian, Kecamatan Buaran tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 5.094,65 jiwa/ km2. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Buaran memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Faktor-faktor seperti keberadaan pusat pemerintahan, fasilitas umum yang memadai, serta aksesibilitas yang baik kemungkinan menjadi daya tarik utama yang mendorong tingginya kepadatan penduduk di wilayah ini. Sebaliknya, Kecamatan Petungkriono menempati posisi sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni sebesar 185,28 jiwa/ km2. Angka ini mencerminkan bahwa Kecamatan Petungkriono merupakan wilayah dengan penyebaran penduduk yang lebih jarang. Hal ini dapat disebabkan oleh luasnya wilayah kecamatan tersebut, terbatasnya fasilitas pendukung, atau potensi ekonomi yang belum optimal dibandingkan wilayah lainnya. Gambar 3.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan 2024 Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Aspek demografi di Kabupaten Pekalongan dapat dianalisis lebih lanjut melalui struktur usia penduduknya, yang mencerminkan proporsi berbagai kelompok umur dalam populasi. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik penduduk berdasarkan tahap kehidupan, seperti usia produktif, usia anak- anak, dan lansia, yang semuanya memiliki implikasi besar terhadap perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain struktur usia, aspek demografi juga mencakup rasio jenis kelamin, yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Rasio ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai keseimbangan gender dalam populasi, tetapi juga dapat menjadi indikator penting dalam perencanaan tenaga kerja, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan, yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika populasi. Informasi ini dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut, yang menyajikan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia dan rasio jenis kelamin. Analisis data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Pekalongan. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 Rentang Umur (tahun) Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan 0-4 43.040 41.095 84.135 5-9 41.055 38.987 80.042 10-14 39.614 37.602 77.216 15-19 39.532 36.871 76.403 20-24 40.252 38.443 78.695 25-29 43.752 40.965 84.717 30-34 44.933 40.698 85.631 35-39 42.075 38.209 80.284 40-44 37.650 35.511 73.161 45-49 33.535 33.260 66.795 50-54 29.429 29.573 59.002 55-59 25.589 26.613 52.202 60-64 21.657 22.238 43.895 65-69 15.826 16.904 32.730 70-74 10.194 11.612 21.806 75+ 9.551 12.741 22.292 Total 517.684 501.322 1.019.006 Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan rentang usia pemuda adalah antara 15 hingga 29 tahun. Jumlah penduduk dengan kategori pemuda berdasarkan data di atas adalah sejumlah 239.815 jiwa atau setara dengan 23,53% dari total jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Pekalongan. Gambar 3.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan Umur Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Jika ditelusuri lebih rinci mengenai rasio jenis kelamin dalam kelompok usia pemuda di Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa 51,51% dari populasi pemuda adalah laki-laki, sementara 48,49% lainnya adalah perempuan. Rasio ini menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin dikalangan pemuda, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah pemuda laki-laki. Gambar 3.6 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Kabupaten Pekalongan Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025 Distribusi ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemuda. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini untuk merancang program-program yang relevan dan inklusif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan kedua kelompok. Selain itu, keseimbangan rasio ini dapat mendukung upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama dan partisipasi aktif dari pemuda laki- laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. III.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN MAKRO PELAYANAN KEPEMUDAAN III.2.1 Angka Kesakitan Pemuda Angka kesehatan pemuda di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut. Gambar 3.7 Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023 Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024 Angka kesakitan pemuda di Kabupaten Pekalongan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 hal ini kemungkinan disebabkan salah satunya karena adanya Pandemi Covid-19. Adapun angka kesakitan pemuda paling rendah terjadi pada tahun 2019. Apabila dilihat pada grafik diatas, kondisi angka kesakitan pemuda di Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berangsur menurun. III.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda adalah jumlah persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah Angkatan kerja Pemuda. Kondisi TPT Pemuda pada Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut. Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023 Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024 Kondisi TPT Pemuda pada Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Tahun 2020 merupakan tahun dimana TPT Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang paling tinggi sementara tahun 2022 merupakan tahun dimana TPT Pemuda dengan nilai paling rendah. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan TPT Pemuda, namun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan. III.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda atau TPAK Pemuda merupakan persentase banyaknya angkatan kerja pemuda terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Pemuda di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut. Gambar 3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023 Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024 Kondisi TPAK Pemuda di Kabupaten Pekalongan apabila dilihat dari grafik diatas cenderung fluktuatif. Nilia TPAK Pemuda paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dan paling rendah terjadi apda tahun 2023. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan TPAK Pemuda yang cukup signifikan namun kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan pula. III.2.4 Persentase Pemuda Wirausaha Kondisi persentase pemuda wiarusaha di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut. Gambar 3.10 Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023 Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024 III.3 PERMASALAHAN PELAYANAN KEPEMUDAAN Pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi generasi muda di daerah ini meliputi pengaruh negatif digitalisasi, tontonan yang tidak mendidik, tekanan lingkungan sosial, serta lemahnya penanaman nilai-nilai nasionalisme dan keterampilan hidup. Maka dari itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan, dirumuskanlah beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui berbagai program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.
1.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Permasalahan rendahnya daya saing pemuda di Kabupaten Pekalongan berkaitan erat dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Hingga saat ini, belum terdapat sistem pelayanan kepemudaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
2.Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda Hal ini tercermin dari minimnya kegiatan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi aktif, serta kemandirian pemuda dalam berbagai bidang strategis. Kurangnya program yang mendorong pengembangan potensi, baik melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, maupun partisipasi sosial-politik, menyebabkan ruang bagi pemuda untuk tumbuh dan berdaya menjadi sangat terbatas.
3.Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula Saat ini, Kabupaten Pekalongan belum memiliki sentra kewirausahaan pemuda yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, kemampuan wirausaha di kalangan pemuda masih tergolong rendah, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akses terhadap permodalan dan pasar. Rendahnya kapasitas ini diperparah oleh belum terbangunnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor secara efektif antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan komunitas dalam mendukung pengembangan wirausaha muda. Akibatnya, potensi ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda belum berkembang secara optimal dan belum mampu menjadi pendorong peningkatan daya saing pemuda di daerah.
4.Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor Permasalahan lain yang turut menghambat peningkatan kualitas pemuda di Kabupaten Pekalongan adalah belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi pemuda pelopor. Selama ini, program pembinaan yang dilakukan belum menyentuh tahapan awal secara menyeluruh, sehingga para pemuda pelopor belum memiliki bekal dan arah yang jelas untuk mengembangkan peran serta kontribusinya di masyarakat.
Ketiadaan pembinaan sejak tahap perencanaan hingga tindak lanjut menyebabkan inisiatif dan potensi kepeloporan pemuda tidak berkembang secara maksimal dan tidak berkelanjutan.
5.Masih rendahnya peran organisasi kepemudaan sebagai wadah pembangunan dan pengembangan kepemudaan dalam mencegah faktor destruktif Rendahnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan pemuda menunjukkan belum optimalnya fungsi mereka sebagai agen perubahan. Hal ini diperparah oleh minimnya pembinaan yang diberikan kepada organisasi kepemudaan, sehingga kapasitas kelembagaan dan kualitas program yang dijalankan belum mampu menjawab tantangan yang ada. Selain itu, belum terdapat mekanisme perlindungan pemuda melalui kegiatan yang secara khusus dirancang untuk menangkal pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, intoleransi, dan radikalisme. Ketidakhadiran program pencegahan yang berbasis kepemudaan ini menyebabkan pemuda menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial.
6.Masih rendahnya kemandirian organisasi kepemudaan Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya proses pendataan organisasi kepemudaan yang ada, sehingga menyulitkan dalam pemetaan potensi, kebutuhan, dan arah pembinaan yang tepat. Selain itu, banyak organisasi kepemudaan yang belum menjalankan manajemen organisasi sesuai dengan ketentuan atau aturan internal masing-masing. Hal ini berdampak pada lemahnya tata kelola organisasi, minimnya inisiatif program yang mandiri, serta ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal, terutama dari pemerintah. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik, organisasi kepemudaan sulit berkembang menjadi wadah yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan kepemudaan.
7.Optimalisasi teknologi mendukung keterampilan pemuda Di tengah pesatnya perkembangan era digital, pemuda di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memiliki akses, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pengembangan diri, pendidikan, maupun kewirausahaan. Masih terbatasnya pelatihan berbasis teknologi, kurangnya fasilitas pendukung digital, serta belum terintegrasinya program kepemudaan dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan pemuda belum mampu bersaing secara optimal di dunia kerja maupun sektor industri kreatif.
BAB IV SASARAN DAN STRATEGI Berdasarkan Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun yang akan datang dari tahun 2026-2030. Sasaran dari RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah: “Mewujudkan pemuda Kabupaten Pekalongan yang maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah” Dalam sasaran tersebut kata Maju yang merujuk pada peningkatan daya saing pemuda di Kabupaten Pekalongan, hal ini berarti pembangunan dan pengembangan kepemudaan di dorong untuk dapat menciptakan pemuda yang memiliki kualitas dan kuantitas yang berdaya saing. Selanjutnya Adil dimaknai sebagai keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak atas kompensasi, hak hidup layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Adil juga mencerminkan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat khusunya pemuda. dalam hal ini adil lebih difokuskan pada upaya pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang inklusif merata baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, baik untuk pemuda laki-laki maupun perempuan, serta dapat menjakau pemuda dengan kondisi disabilitas. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh kebutuhan seluruh pemuda di Kabupaten Pekalongan terpenuhi baik dari segi kebutuhan aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera juga diterjemahkan sebaagai upaya untuk mendorong tidak ada lagi pemuda di yang tertinggal dalam pembangunan yang berarti tidak ada kelompok pemuda di Kabupaten Pekoalongan yang tertinggal (no one left behind). Perwujudan sejahtera diupayakan melalui konsep pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang mampu menyediakan akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak bagi seluruh pemuda dan terciptanya perlindungan sosial bagi pemuda yang membutuhkan, serta mendorong kesinambungan antar stakeholders dalam menciptakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Berperan aktif dalam pembangunan dimaksudkan untuk membentuk keterlibatan aktif pemuda sebagai agent of change atau tulang punggung tulang punggung dan motor penggerak kemajuan daerah. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan bukan hanya sekadar partisipasi, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Peran ini didasari oleh makna yang mendalam dan diwujudkan melalui berbagai upaya konkret, salah satunya adalah meningkatan kepemimpinan pemuda. Secara, sepesifik keberhasilan pembangunan dan pengembangan kepemudaan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP memberikan gambaran tentang berbagai aspek pembangunan pemuda, yang terdiri dari 5 domain yakni Pendidikan, Kesehatan, Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. IPP juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda, serta dalam koordinasi lintas sektor terkait. Perumusan target IPP mengacu pada hasil perhitungan IPP di Provinsi Jawa Tengah dengan capaian di tahun 2024 sebesar 58,33. Penetapan target IPP sebagai indikator sasaran Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 Sasaran Indikator Kondisi Awal
(2024)Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Pemuda Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera Indeks Pembang unan Pemuda (IPP) N/A N/A 55,20 56,60 58,00 59,50 61,00 Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas maka ditetapkan strategi yang sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai berikut:
1.Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang relevan dengan kebutuhan zaman dan potensi lokal Kabupaten Pekalongan.
2.Meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial pemuda sebagai landasan produktivitas.
3.Menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas serta menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda.
4.Meningkatkan partisipasi aktif dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat.
5.Menjamin kesetaraan gender dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemuda.
Prinsip Dasar Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan antara lain:
1.Kolaboratif: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pentahelix).
2.Inklusif: Menjangkau seluruh pemuda, termasuk yang di pedesaan, pesisir, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3.Berbasis Data: Menggunakan data IPP Kabupaten Pekalongan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi.
4.Berkelanjutan: Program dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang.
5.Inovatif dan Adaptif: Tanggap terhadap perkembangan zaman dan teknologi.
BAB V MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN Matriks RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 selengkapnya terlampir: Tabel 3.1 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Pendidikan dan Pelatihan DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bentuk Koordinasi:
a.peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
b.peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; dan
c.peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan 1 1 6 02.
01 7 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota Satuan pendidikan yang menyelenggaraka n muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan Satuan Pendidikan 90 100 110 130 143 DINDIKB UD 2 2 3 2 02. 02 6 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Duta Baca / Bunda Baca / Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan literasi generasi muda Generasi muda terbina program literasi Orang 5 10 15 19 19 DIN ARPUS DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 1 1 2 03. 05 4 9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Peserta didik jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya Jumlah siswa jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya Orang 10 12 14 16 18 DINDIKB UD 1 1 2 03. 06 4 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Peserta didik jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya Jumlah siswa jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya Orang 15 20 25 30 35 DINDIKB UD 2 1 9 2 2.0 1 1 2 PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya Jumlah siswa jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya Orang 5 5 5 5 5 DINPO RAPAR 1 1 2 02. 02 4 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebhinekaan satuan pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan yang mengimplementasika n materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada satuan Satuan Pendidikan 126 126 126 126 126 DINDIK BUD Kantor Kemen ag DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 pendidik 1 1 2 02. 02 5 5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Layanan penguatan karakter terkait iklim keamanan satuan pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan mengimplementasika n materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan Satuan Pendidikan 126 126 126 126 126 DINDIK BUD Kantor Kemen ag 1 1 2 02. 02 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Siswa SMP / MTs / Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 1.41 9 1.42 9 1.43 9 1.44 9 1.45 9 DINDIKB UD 1 1 2 03. 05 5 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Siswa SMA / MA / Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Jumlah siswa SMA / MA / Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 419 429 439 449 459 DINDIKB UD 1 1 2 03. 06 4 6 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Siswa SMK yang mendapat- kan Program Indonesia Pintar Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 1.36 6 1.37 6 1.38 6 1.39 6 1.40 6 DINDIKB UD 1 1 2 02. 02 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pemuda yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Jumlah siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintan Kuliah Orang 3.20 4 3.23 4 3.26 4 3.29 4 3.32 4 DINDIKB UD DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Santri pondok pesantren salafiyah wustha/ Paket B/hanya mengaji/muadal ah penerima Program Indonesia Pintar Jumlah santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar Orang 144 170 190 210 230 KAN. KEMENA G 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam Santri pondok pesantren salafiyah ulya / Paket C / hanya mengaji / muadalah penerima Program Indonesia Pintar Jumlah santri pondok pesantren salafryah ulya/ Paket C/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar Orang 36 60 80 100 120 KAN. KEMENA G 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Umum Agama Kristen Penerima Program Indonesia Pintar Jumlah siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen / Sekolah Menengah Agama Kristen penerima kogram Indonesia Pintar Orang 10 10 10 10 10 DINDIK BUD KAN. KEME NAG 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar Jumlah siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar (orang) Orang 10 10 10 10 10 DINDIK BUD KAN. KEME NAG 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar Jumlah siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar Orang 5 5 5 5 5 DINDIK BUD KAN. KEME NAG DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 2 2 3 2 02. 02 1 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial perpustaka an 34 39 44 49 54 DIN ARPUS 2 2 3 2 02. 02 1 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Daerah Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Daerah orang 35 50 65 80 95 DIN ARPUS 2 2 3 2 02. 02 1 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Khusus (Perpustakaan di luar Perpusda) Jumlah penerima layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Khusus (Perpustakaan di luar Perpusda) orang 10 15 20 25 30 DIN ARPUS 2 1 6 3 03. 02 1 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kot a Pelatihan bidang komunikasi dan informatika Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika orang 50 50 50 50 50 DINKOM INFO 2 1 6 2 02. 01 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Digital talent scholarship Jumlah peserta digital talent scholarship orang 1 2 3 4 5 DINKOM INFO DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 Kota 1 1 3 04. 03 2 PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila Jumlah NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dokumen 1 1 1 1 1 DINDIKB UD 8 1 2 02. 01 4 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi pancasila Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila % 4,64 4,66 4,67 4,68 4,69 BADAN KESBAN GPOL 8 1 2 02. 01 4 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsasan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila % 4,64 4,66 4,67 4,68 4,69 BADAN KESBAN GPOL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 dan sejarah kebangsaan 1 5 3 02. 01 7 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana Orang 750 800 850 900 950 BPBD 3 3 1 2 02. 01 5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Pelatihan Bagi Wirausaha Baru; Pelatihan Digital Marketing; Pelatihan Kemasan; Pelatihan Branding Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi IKM Orang 25 25 25 25 25 DISPERI NDAG 2 1 7 7 02. 01 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro SMK yang link and. match dengan industri Jumlah pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri sekolah 10 12 15 18 25 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 02. 02 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bantuan manusia pendidikan sumber daya kesehatan Jumlah SDM kesehatan penerima bantuan biaya pendidikan berkelanjutan orang 1 1 2 2 2 DINKES 2 1 9 4 02. 01 5 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraa n Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Peningkatan kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat Jumlah pramuka kesehatan/Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnva orang 260 286 312 340 350 DINKES DINPO RAPAR 3 2 7 7 02. 01 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraa n Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota Pendidikan menengah vokasi pertanian Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian bag, siswa SMK/penyuluhan pertanian Orang 200 200 200 200 200 DKPP 3 2 7 7 02. 01 1 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pelatihan vokasi pertanian bagi aparratur dan nonaparatur Jumlah aparatur dan nonaparatur yang mengikuti pelatihan vokasi pertanian orang 30 40 50 60 80 DKPP 3 2 5 3 02. 02 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh Jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha yang disuluh kelompok masyarakat 3 3 3 3 3 DINLUT KAN DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 kelautan dan perikanan 3 2 5 5 02. 01 6 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih Jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih kelompok masyarakat 4 4 4 4 4 DINLUT KAN 1 1 2 03. 06 3 9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten Orang 29 29 30 30 30 DINDIKB UD 1 1 2 02. 02 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Beasiswa pelajar berprestasi dan Kurang mampu Jumlah pemuda dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan Orang 3.20 4 3.23 4 3.26 4 3.29 4 3.32 4 DINDIKB UD 1 1 2 02. 02 3 8 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi Pendidikan Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMP di Kabupaten Pekalongan Kegiatan 4 4 5 5 6 DINDIKBU D 1 1 2 03. 05 4 9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi Pendidikan Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMA Kegiatan 5 5 6 6 7 DINDIKBU D 2 19 4 02.01 4 PROGRAM PENGEMBANGA Pembinaan dan Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Penyediaan Pusat Jumlah Pusat Pendidikan dan Unit 1 1 1 1 1 DINPORAPAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 N KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Kepramukaan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten / Kota Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten / Kota yang Berkualitas 2 1 9 4 02. 01 2 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Laporan 2 2 2 2 2 DINPORAP AR 2 2 3 2 02. 02 10 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Perpusta kaan 34 39 44 49 54 DINARP US 2 2 3 2 02. 02 10 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Lokus 10 12 14 16 18 DINARP US 2 2 3 2 02. 02 10 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Orang 1 1 1 1 1 DINARP US 2 2 3 2 02.02 10 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Orang 2 2 2 2 2 DINARP US DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAM PU 2026 2027 2028 2029 2030 Masyarakat Kota Tabel 5.2 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Kesehatan DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 DOMAIN KESEHATAN Bentuk Koordinasi:
a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
e.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
g.peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejat dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h.pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi 8 1 2 02.01 4 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Layanan Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembang an Jaringan Ideologi Pancasila Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembang an Jaringan Ideologi Pancasila % 4,64 4,66 4,67 4,68 4,69 BADAN KESBANGPOL 8 1 2 02.01 4 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksana an bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Rekomendasi pendamping an pembinaan ideologi Pancasila Jumlah rekomendasi pendamping an % 4,64 4,66 4,67 4,68 4,69 BADAN KESBANGPOL 8 1 2 02.01 4 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembela,jaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembela-jaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila % 4,64 4,66 4,67 4,68 4,69 BADAN KESBANGPOL 8 1 5 02.01 3 program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk Orang 45000 45100 45200 4530 0 4540 0 BADAN KESBANGPOL POLRES narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah 8 1 2 02.01 3 program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah SMP dan SMA/sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Jumlah SMP dan SMA/sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika orang 4000 4100 4200 4300 4400 BADAN KESBANGPOL DINDIKBUD 2 8 4 02.01 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa Jumlah desa yang di advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa desa 57 114 171 228 285 DP3A & PPKB 2 8 4 02.01 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika keluarga 100 100 100 100 100 DP3A & PPKB 8 1 6 02.01 4 Program peningkatan kewaspaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konfil sosial perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Kegiatan kontra radikalisasi Jumlah operasi kontra radikalisasi operasi 1 1 1 1 1 BADAN KESBANGPOL POLRES 8 1 6 2.01 4 Program peningkatan kewaspaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konfil sosial perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Forum koordinasi pencegahan terorisme Terlaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme forum 1 1 1 1 1 BADAN KESBANGPOL lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah 2 19 4 02.01 5 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Peningkatan Kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat Jumlah pramuka kesehatan/ Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnya orang 250 280 300 340 350 DINKES DINPORA PAR 1 2 2 02.02 9 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan ganguan metabolik orang 13000 18200 20800 2340 0 2600 0 DINKES 1 2 2 02.02 25 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional orang 10400 13000 15600 1820 0 2080 0 DINKES 1 2 2 02.02 43 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Sosialisasi pelaksanaan layanan kawasan tanpa rokok Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok orang 2600 3900 5200 6500 7800 DINKES 1 2 2 02.02 27 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pelayanan kesehatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis Orang 50 75 80 90 100 DINKES 1 2 2 02.02 41 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS Orang 100 150 200 250 300 DINKES 1 2 2 02.02 25 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual Orang 30 60 90 120 150 DINKES 1 2 2 02.02 11 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian Orang 100 150 200 250 300 DINKES DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota penyakit tuberkulosis 2 16 3 03.02 15 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital Literasi digital Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital Orang 50 50 50 50 50 DINKOMINFO 2 16 2 02.01 19 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Penanganan dan penanggulangan konten negatif Total konten internet yang bisa ditangani per tahun konten negatif 1 1 1 1 1 DINKOMINFO 2 8 6 02.01 1 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Kecamatan yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebljakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan Keca matan 3 3 3 5 19 DP3A & PPKB 2 8 3 02.01 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang pubtk, situasi darurat dan kondisi khusus Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 2 8 3 02.01 1 PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus layanan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 2 8 3 02.02 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 2 8 3 02.03 2 PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPUAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang layanan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 1 6 4 02.02 14 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dair zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial persentase korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial % 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL 1 2 2 02.02 5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar Persentase anak usia dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dasar % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 2 02.02 6 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 2 02.02 8 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 2 02.02 12 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Persentase Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 2 02.02 15 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Doku men 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 2 02.02 17 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Doku men 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 2 02.02 18 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Doku men 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 2 02.02 20 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Doku men 52 52 52 52 52 DINKES 1 2 2 02.02 25 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Doku men 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 2 02.02 26 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Jaminan Kesehatan Pemuda Jumlah pemuda yang menjadi peserta aktif JKN/BPJS Kesehatan Orang 466,932 471,932 476,932 481,932 486,932 DINKES UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota 1 2 2 02.02 43 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Peningkatan kawasan bebas rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok Tatanan 20 21 22 23 24 DINKES 1 2 2 02.02 44 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pemberian layanan kesehatan reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 5 02.01 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 2 03.02 59 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan/ Regulasi Bidang kesehatan Advokasi kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi kesehatan Jumlah kebijakan berorientasi kesehatan pemuda Kebijakan 1 1 1 1 1 DINKES 1 2 5 02.02 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Melakukan penyuluhan kesehatan dalam rangka promotif dan preventif Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan Kegiatan 1 1 1 1 1 DINKES 8 1 5 02.01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Penyusunan RAD P4GN Jumlah penyusunan RAD P4GN dan monev Kegiatan 1 1 1 1 1 BADAN KESBANGPOL 8 1 5 02.01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Sosialisasi edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA Jumlah kegiatan edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA Kegiatan 3 3 3 3 3 BADAN KESBANGPOL 8 1 5 02.01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah pemuda yang mendapat edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA Orang 4000 4000 4100 4200 4300 BADAN KESBANGPOL 1 2 2 02.02 22 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah pemuda yang mendapat edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA Orang 100 150 200 250 300 DINKES 8 1 5 02.01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Pencegahan peningkatan P4GN jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan peningkatan P4GN Kegiatan 3 3 3 3 3 BADAN KESBANGPOL 1 4 3 02.03 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 610 630 635 640 640 DINPERKIM LH 1 4 5 02.01 2 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 2 2 2 2 2 DINPERKIM LH 2 19 3 02.05 10 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 1 1 1 1 1 DINPORAPAR 2 19 3 02.01 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Dokumen 2 2 2 2 2 DINPORAPAR 2 19 3 02.01 6 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Laporan 1 1 1 1 1 DINPORAPAR 1 6 2 02.03 1 PROGAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraaan Sosial Daerah Kab/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota Orang 19 19 19 19 19 DINAS SOSIAL 1 6 4 02.01 6 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota Orang 7606 7606 7606 7606 7608 DINAS SOSIAL 1 6 2 02.03 5 PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Orang 150 150 150 150 150 DINAS SOSIAL Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/ Kota 2 9 3 02.01 2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemuda yang tergabung dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya LokaL Orang 1000 1500 2500 3000 40 DKPP Tabel 5.3 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Ketenagakerjaan Layak DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK Bentuk Koordinasi:
Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda 3 2 6 5 02.0 1 9 PROGRAM SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual Orang 20 40 60 80 100 DINPORA PAR 2 1 3 4 02.0 1 8 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Pengelola badan usaha milik desa yang dilatih Jumlah pengelola usaha milik desa dilatih Orang 30 60 90 120 150 DINAS PMD 2 1 9 2 02.0 1 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyeleng garaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/ kota Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaa n Jumlah Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan Orang 10 15 20 25 30 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 1 9 2 02.0 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/ kota Sentra kewirausahaa n Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan Jumlah sentra kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan unit 5 5 5 5 5 DINPORA PAR 2 1 9 3 02.0 4 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahra gaan Kabupaten/K ota dengan Lembaga Terkait Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha orang 30 30 30 30 30 DINPORA PAR 2 8 2 02.0 2 1 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota Fasilitasi Pengembanga n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/K ota melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan Jumlah perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan orang 30 30 30 30 30 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi) Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri Orang 32 32 32 32 32 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Tenaga kerja industri kompeten yang tersertifikasi Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Orang 100 100 100 100 100 DINKOP UKM & NAKER 3 2 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Wirausahawa n muda pertanian Tersalurkannya bantuan operasional usaha bagi mahasiswa, siswa, dan pemuda tani kelompok masyara kat 5 5 5 5 5 DKPP 3 2 7 7 02.0 1 1 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya Jumlah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya yang terfasilitasi dan terbina (P4TS) lembaga 7 7 7 7 7 DKPP 3 2 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan Pengembanga n Kapasitas Fasilitasi pemberdayaa Jumlah petani yang dilatih kelompok masyara 5 5 5 5 5 DKPP DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 PERTANIAN Pertanian Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa n dan pembangunan masyarakat perdesaan (readsi) untuk peningkatan kapasitas petani mengenai peningkatan produksi/tekno logi pasca panen kat 2 1 7 7 02.0 1 1 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas & kometensi SDM koperasi Pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan Terlaksananya pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan orang 30 30 30 30 30 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 5 02.0 1 1 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi Terlaksananya koperasi yang difasilitasi sistem digital koperasi 5 10 15 19 19 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Usaha mikro yang difasilitasi pendampinga n untuk peningkatan usaha (kredit usaha rakyat Terlaksananya usaha mikro yang difasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha kredit usaha rakyat UMKM 290 310 320 330 340 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan sertifrkasi hak atas tanah) (skala usaha) 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Fasilitasi dan pembinaan strat-up Terselenggaran ya fasilitasi inkubasi bagi wirausaha muda Orang 5 10 10 10 10 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis terselenggaranya wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis Orang 30 35 40 40 40 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Jumlah wirausaha yang didampingi usahanya terselenggarany a wirausaha yang didampingi usahanya Orang 25 25 30 30 30 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Peserta pemasya rakatan kewira usahaan pelatihan pemasya rakatan kewirausahaan Orang 25 25 30 30 30 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan Terciptanya wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif Orang 50 50 50 50 50 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan Terciptanya wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan Orang 5 10 10 15 15 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Sarana dan prasarana bidang pelatihan dan produktivitas Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya lembaga 0 0 1 1 1 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 7 3 02.0 1 4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi di unit pelaksana teknis Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Orang 240 240 240 240 240 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Pelatihan kerjasama pihak ketiga (PFLK) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi hasil kerjasama dengan pihak ketiga Orang 240 240 240 240 240 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Tenaga kerja mandiri pemula yang dibina Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang dibina Orang 1 2 3 4 5 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Fasilitasi dan pembinaan masyarakat tenaga kerja mandiri laniutan Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan Orang 0 1 1 1 1 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 7 3 02.0 1 4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Pendampinga n perijinan usaha mikro untuk wirausaha muda Jumlah pemuda yang memperoleh pendampingan ijin usaha Orang 1 2 3 4 5 DINKOP UKM & NAKER 3 2 6 5 02.0 1 9 PROGRAM SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembanga n Pariwisata Fasilitasi Pengembanga n Ekonomi Kreatif Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif Orang 20 30 40 50 60 DINPORAP AR 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Orang 240 256 256 272 272 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota (Aktifitas berupa OPP Pencari Kerja yang di tempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Orang 120 0 130 0 140 0 150 0 160 0 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kompetensi dan Pembinaan BKK) 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang 20 32 40 50 60 DINKOP UKM & NAKER 2 7 3 02.0 1 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelatihan wirausa baru Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Orang 0 0 0 0 0 DINKOP UKM & NAKER 2 7 4 02.0 3 2 Program penempatan tenaga kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online pelayanan AK-1 dan informasi lowongan kerja melalui aplikasi SIKENDI Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang 3.70 0 3.80 0 3.90 0 4.00 0 4.50 0 DINKOP UKM & NAKER 2 7 4 02.0 3 3 Program penempatan tenaga kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Orang 100 125 150 175 200 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Melalui Job Fair/Bursa Kerja 2 7 4 02.0 3 2 Program penempatan tenaga kerja Perlindungan PMI (Pra Purna Penempatan) di Daerah kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran pemberdayaa n PMI Purna Penempatan berupa pelatihan keterampilan Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diberdayakan Orang 0 0 0 0 0 DINKOP UKM & NAKER 2 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaa n Melalui Kemitraan Usaha Mikro Terfasilitasi nya Pemberdayaa n usaha mikro Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 153 157 161 165 175 DINKOP UKM & NAKER 2 1 7 7 2 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pendataan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro Terfasilitasiny a usaha mikro dalam Pemberdayaa n Kelembagaan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 3 4 5 6 7 DINKOP UKM & NAKER DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 dengan Para Pemangku Kepentingan 2 2 3 2 02.0 2 1 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Pengembanga n Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Orang 34 39 44 49 54 DINAR PUS 2 2 3 2 02.0 2 1 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Kegiatan 6 7 7 7 8 DINAR PUS 2 1 9 2 02.0 1 1 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelengga raan Pengembanga n Kewirausaha an Pemuda Bagi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan Peningkatan Kapasitas Daya Saing WiraUsaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Orang 30 30 30 30 30 DINPORAP AR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/k ota Saingnya 2 1 9 2 02.0 1 1 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelengga raan Pengembanga n Kewirausaha an Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/k ota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Penyelenggaraa n Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Kegiatan 5 5 5 5 5 DINPORAP AR 2 1 9 2 02.0 2 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggar aan Pemberdayaa n organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha Orang 10 10 10 10 10 DINPORAP AR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/K ota 2 1 8 4 2.01 6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Orang 193 197 200 203 207 DINPORAP AR DPMPTSP 2 2 2 3 2.01 2 Pengembangan Kesenian Tradisional Pengembangan Kesenian yang Masyarakat Pelauknya Dalam Daerah Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi Sertifikat 5 6 7 8 9 DINPORA PAR & DIN DIKBUD 2 1 8 4 02.0 1 6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Orang 193 197 200 203 207 DPM-PTSP DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2 1 8 4 02.0 1 7 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Orang 0 0 0 0 0 DPM-PTSP 2 2 2 3 02.0 1 2 Pengembangan Kesenian Tradisional Pengembangan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi Sertifikat 5 6 7 8 9 DINDIK BUD 3 2 7 7 02.0 1 2 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Sekolah Lapang, Pertemuan, Pendampinga n, Penilaian Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Unit Lembaga 5 5 5 5 5 DKPP DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 dan Desa Kelas Kemampuan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Ditingkatkan Kapasitasnya 3 3 0 5 02.0 1 4 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Partisipasi wirausaha muda dalam pameran dagang jumlah wirausaha muda yang difaslitasi keikutsertaan dalam pameran dagang Orang 3 3 4 5 5 DISPER INDAG 4 7 3 3 0 7 02.0 1 5 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi,Pemasa ran, dan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/K ota Partisipasi wirausaha muda dalam promosi penggunaan produk dalam negeri Jumlah wirausaha muda yang difaslitasi dalam promosi penggunaan produk dalam negeri orang 1 2 3 4 5 DISPER INDAG Tabel 5.4 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN Bentuk Koordinasi:
a.peningkatan kualitas Pemuda;
b.peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan;
c.peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan;
d.penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
e.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
f.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.
1 2 1 1 8 02. 01 3 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggar aan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Jumlah sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Orang 240 240 240 240 240 DINPERKIM LH 2 2 1 1 8 02. 01 5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga Pembinaan kepedulian budaya lingkungan hidup Jumlah lembaga yang dibina perihal kepedulian dan budaya lingkungan hidup lembaga 16 16 16 16 16 DINPERKIM LH DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 masyarakat/ komunitas/k elompok masyarakat 3 1 6 2 02. 03 4 PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota Karang taruna yang diberdayakan Jumlah karang taruna yang diberdaya karang taruna 28 5 28 5 28 5 28 5 28 5 DINAS SOSIAL 4 2 1 9 4 02. 01 5 PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggar aan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Organisasi kepramukaan (kwartir/satuan karya pramuka/satu an komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jumlah organisasi kepramukaan (kwartir/satuan karya pramuka/satu an komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Organisasi 13 14 15 16 17 DINPORA PAR 5 2 1 9 2 02. 02 4 PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggar aan Pemberdayaa n organisasi kepemudaan Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jumlah organisasi Kepemudaan yang tedasilitasi dalam rangka pembinaan dan Organisasi 23 24 25 26 27 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota pengembangan 6 2 1 9 2 02. 02 4 PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggar aan Pemberdayaa n organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Organisasi 5 5 5 5 5 DINPORA PAR 7 2 1 9 2 02. 02 4 PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyeleng garaan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan Jumlah pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen Orang 23 23 23 23 23 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 8 2 1 9 2 02. 01 1 3 PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/ kota Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Orang 370 380 390 400 410 DINPORA PAR 9 2 1 9 3 02. 05 1 0 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggar aan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitas Jumlah peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi Orang 20 20 30 30 30 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 1 0 2 1 9 3 02. 02 6 PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/ kota dalam Penyelenggar aan pekan dan kejuaraan olahraga Peserta kampanye olahraga olimpik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi Jumlah peserta kampanye olahraga olimpik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi Orang 3 3 5 5 5 DINPORA PAR 1 1 2 1 9 3 02. 02 6 PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Keikutsertaa n anggota kontingen kabupaten/ kota dalam Penyelenggar aan pekan dan kejuaraan olahraga Peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi Jumlah peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi Orang 4 4 6 6 6 DINPORA PAR 1 2 8 1 5 02. 01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi Layanan data dan informasi Penyelenggaraan, Penelitian, Data, dan Jumalah layanan data dan informasi Penyelenggaraan, layanan 1 1 1 1 1 BADAN KESBANG POL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Penelitian, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 1 3 2 1 9 2 02. 02 4 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggar aan Pemberdayaa n organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggara an kerja sama dalam kemitraan Kepemudaan Jumlah koordinasi Kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, Pemerintah Daerah Kerjasama 1 1 1 1 1 DINPORA PAR 1 4 2 1 9 2 02. 01 1 0 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyeleng garaan Penerapan rencana aksi pada penyelenggara an pelayanan Kepemudaan Jumlah dokumen rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan dokumen 5 5 5 5 5 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyeleng garaan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Kepemudaan 1 5 5 1 3 02. 01 6 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Fasilitasi Rapat Tematik Kepemudaan Jumlah Rapat Tematik Kepemudaan yang terfasilitasi kegiatan 2 2 2 2 2 BAPPERIDA 1 6 5 1 3 02. 01 7 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pendampingan dan Koordinasi tematik Kepemudaan Jumlah Pendampingan dan Koordinasi tematik Kepemudaan yang terlaksana kegiatan 2 2 2 2 2 BAPPERIDA DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Pembangunan Manusia 1 8 2 1 9 2 02. 01 1 5 PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Ko ta, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleng garaan Pengembanga n Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/ kota Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor Orang 30 30 30 30 30 DINPORA PAR 1 9 1 5 3 02. 02 2 6 PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaa n Bencana Partisipasi pemuda dalam menjadi relawan bencana jumlah pemuda yang menjadi anggota relawan tanggap bencana Orang 400 400 400 400 400 BPBD 2 0 1 5 3 02. 03 2 PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Pengembanga n Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyelenggara an forum relawan tanggap bencana jumlah penyelenggara an forum tanggap bencana kegiatan 1 1 1 1 1 BPBD DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 1 2 1 9 2 02. 02 4 PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggar an pengembanga n organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota Pendataan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang memiliki legalitas pendirian Unit Organisasi 16 18 20 22 25 DINPORA PAR 2 2 8 1 4 02. 01 3 PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, peberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah Pendataan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang memiliki legalitas pendirian Unit Organisasi 4 4 4 4 4 BADAN KESBANG POL 8 1 3 2.0 1 4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi pelaksaan koordinasi di bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemberian pendidikan kepemimpinan politik Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidikan kepempimpinan politik atau kebijakan Orang 250 00 300 00 350 00 400 00 400 00 BADAN KESBANG POL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilih an umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemili han umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik 8 1 4 02. 01 3 PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, peberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi Orang 150 150 150 150 150 BADAN KESBANG POL 2 3 2 1 9 2 02. 01 1 5 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleng garaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi Orang 80 90 100 110 125 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/ kota 2 4 8 1 2 02. 01 4 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsasan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 BADAN KESBANG POL 2 5 8 1 2 02. 01 4 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsasan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Orang 450 00 450 00 451 00 452 00 452 00 BADAN KESBANG POL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 kebangsaan Kebangsaan 2 6 8 1 3 02. 01 4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilih an umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik pelaksaan koordinasi di bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintaha n, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemili han umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 BADAN KESBANG POL 2 7 8 1 3 02. 01 4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pelaksaan koordinasi di bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintaha Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Orang 450 00 450 00 451 00 452 00 452 00 BADAN KESBANG POL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 SERTA BUDAYA POLITIK pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilih an umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik n, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemili han umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 8 8 1 4 02. 01 3 PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, peberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 150 150 150 200 200 BADAN KESBANG POL 2 9 8 1 5 02. 01 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kebijakan 1 1 1 1 1 BADAN KESBANG POL DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 BUDAYA dan budaya penyalahgun aan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepecayaan di daerah Penyalagunaan P4GN 3 0 2 1 9 2 02. 01 1 3 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleng garaan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/ kota Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarela wanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawan an Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan Orang 450 460 470 480 490 DINPORA PAR 3 1 2 1 9 2 02. 01 1 3 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleng garaan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/ kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Doku men 6 6 6 6 6 DINPORA PAR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 3 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Doku men 1 1 1 1 1 Satpol PP 3 3 2 1 3 5 02. 01 2 PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Doku men 68 2 97 0 12 58 15 33 17 83 DINAS PMD DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 3 4 2 1 3 5 02. 01 3 PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasya rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 50 100 150 200 250 DINAS PMD 3 5 2 1 3 5 02. 01 7 PROGRAM PEMBER DAYAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasya rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Doku men 1 1 2 2 3 DINAS PMD DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 6 2 1 1 8 02. 01 2 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampi ngan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Doku men 1 1 1 1 1 DINPERKIM LH 3 7 2 1 1 8 02. 01 5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Lembaga 16 16 16 16 16 DINPERKIM LH Tabel 5.5 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER Bentuk Koordinasi:
a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografr dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS dan perdagangan;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasal baik fisik maupun mental;
e.peningkatan pelindungal Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencega-han diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan
g.peningkatan pembinaan ideologi Pacasila sejak dini melalu internalisasi nilai-nilai Palcasila keoada senerasi muda.
1 2 1 4 4 02. 01 2 8 PROGRAM PEMBER DAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu kelompok masyarak at 20 25 35 45 50 DP3A & PPKB 2 2 8 6 02. 1 PROGRAM Pelembagaan Advokasi kecamatan Jumlah Keca 3 3 3 5 19 DP3A & DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 01 PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebljakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan matan PPKB 3 2 8 3 02. 01 2 PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 4 2 8 3 02. 01 2 PROGRAM PERLIN DUNGAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Komunikasi, informasi dan edukasi Jumlah pelaksanaan komunikasi, layanan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 PEREMPUAN Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus 5 2 8 3 02. 01 2 PROGRAM PERLIN DUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang Jumlal kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 6 2 8 2 02. 02 1 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat an Kewenangan Kabupaten/ Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 7 2 8 3 02. 01 2 PROGRAM PERLIN DUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan dan tindak pidana perdagangan orang Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaa n dan dari tindak pidana perdagangan orang layanan 2 2 2 2 2 DP3A & PPKB 8 2 8 2 02. 01 2 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kewenangan Kabupaten/ Kota tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutar naan gender bidang sosial dan budaya tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutarn aan gender bidang sosial dan budaya 9 2 8 4 02. 01 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penumnan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penumnan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 1 0 2 8 2 02. 01 2 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Penyeleng garaan bimbingan teknis dan supereisi tentang pelaksanaan kebiiakan pengarusuta maan gender di bidang ekonomi jumlah penyelenggaraa n bimbingan teknis dan supereisi tentang pelaksanaan kebiiakan pengarusutam aan gender di bidang ekonomi kegiatan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 1 1 2 8 2 02. 02 3 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagr perempuan rentan Keca matan 4 7 11 15 19 DP3A & PPKB 1 2 2 8 2 02. 01 6 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak orang 40 40 40 40 40 DP3A & PPKB 1 3 2 8 2 02. 02 3 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat an Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Organisasi keagamaan dan kemasya rakatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan Jumlah organisasi kemasya rakatan dan keagamaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan organiasa si 3 3 3 3 3 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kewenangan Kabupaten/ Kota hak perempuan, dan perlindungan anak gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak 1 4 2 8 2 02. 02 3 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lembaga 3 3 3 3 3 DP3A & PPKB 1 5 2 1 9 2 02. 01 1 3 PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme Orang 150 160 170 180 190 DINPORAP AR DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kader Kabupaten/Kota 1 6 BIMBINGAN PEMUDA PRANIKAH Sosialisasi ke Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan untuk pemuda SMA Sosialisasi ke Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan untuk pemuda SMA Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMA/ Sederajat) Jumlah penyelenggaraan kegiatan penaman wawasan dan pemahaman tentang perkawinan dan kesiapannya Kegiatan 19 19 19 19 19 KANTOR KEMENAG 1 7 2 8 2 02. 02 1 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Doku men 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 1 8 2 8 2 02. 02 3 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Organisasi 3 3 3 3 3 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1 9 2 8 2 02. 01 2 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Doku men 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 2 0 2 8 3 02. 02 1 PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota Persentase Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kot a yang Mendapatkan Layanan Pengaduan % 100 100 100 100 100 DP3A & PPKB 2 1 2 8 4 02. 01 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Doku men 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 2 2 8 5 02. 01 1 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Doku men 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 2 3 2 1 2 2 02. 03 7 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Orang 30 50 70 90 100 DISDUKC APIL 2 4 2 1 2 2 02. 03 8 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjaw abkan Validasi Data Penduduk usia muda Jumlah data penduduk usia muda (16-30) tahun orang 239. 815 242. 213 244. 635 247. 082 249. 552 DISDUKC APIL 2 5 2 1 4 3 02. 02 4 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Orang 1710 1710 1710 1710 1710 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 (KB) Lapangan KB (PKB/PLKB) Pedesaan (IMP) Masyarakat Pedesaan (IMP) 2 6 2 1 4 3 02. 03 8 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB 2 7 2 1 4 3 02. 04 6 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 1 3 5 7 10 DP3A & PPKB DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS INDIKATOR AKTIVITAS SATUAN TAHUN OPD PENGAMPU2026 2027 2028 2029 2030 2 8 2 1 4 4 02. 01 1 7 PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS) Laporan 1 1 1 1 1 DP3A & PPKB Tabel 5.6 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Organisasi Kepemudaan (OKP) Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan Sekolah Kebangsaan Nasional Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 100 100 100 100 100 PC IMM Pekalongan Raya (0881275315 3) Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan Hoegeng Institute Pelatihan,Seminar,FG D, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 100 100 100 100 100 PC IMM Pekalongan Raya (0881275315 3) Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan Public Speaking & Leadership Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 200 200 200 200 200 PC IMM Pekalongan Raya (0881275315 3) Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan LAMO (Latihan Administrasi dan Manajemen Organisasi) Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya (0881275315 3) peningkatan penyadaran Darul Arqom Madya Nasional
1.Pelatihan Intensif Kaderisasi 2. FGD 3.
Jumlah partisipasi Peserta 30 30 30 30 30 PC IMM Pekalongan Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan (DAMNAS) Team Building 4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) peserta kegiatan Raya (0881275315 3) peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan Pelatihan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah (PM3) Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Team Building, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 30 30 30 30 30 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, Akademi Politik Regional Jateng- DIY Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah partisipasi peserta kegiatan Peserta 100 100 100 100 100 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan Latihan Kader Utama Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Implementasi RTL Partisipasi peserta kegiatan Peserta 30 - 30 - 30 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan Workshop Organisasi, Kaderisasi, Administrasi, CBP, dan JSP Pelatihan, FGD, Implementasi RTL Partisipasi peserta kegiatan, Peningkatan Pemahaman Keorganisasia n Peserta 200 200 200 200 200 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Kota Santri Kompetisi Olahraga dan Akademik Umum, Lomba-lomba Partisipasi Kegiatan Peserta 2000 2000 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan Jambore CBP/KPP Kabupaten Pekalongan Kemah, Kompetisi Partisipasi Kegiatan Peserta - 500 500 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)DOMAIN KESEHATAN Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodefiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia Kajian Fiqih Wanita Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah Partisipasi Kader 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodefiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia Webinar Kesehatan Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah Partisipasi Kader 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial Camp Kader & Sehat Bareng Kader Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah Partisipasi Kader 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)peningkatan pelindungan Halal BiHalal Muhammadiyah Pengajian, FGD Jumlah Partisipasi Peserta 500 0 600 0 700 0 800 0 900 0 PC IMM Pekalongan Raya Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa -Aisyiyah Se- Kabupaten Pekalongan
(08812753153)Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodefiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia Pelatihan Relawan Peer Eduation (Pendidikan Sebaya), Pendirian Pimpinan Komisariat ramah pelajar Pelatihan, Bimtek Pendirian, Pendampingan PK Ramah Pelajar Jumlah Partisipasi Pelajar SMP/SMK/Sederajat/Pem uda Usia 16-18 Tahun se- Kabupaten Pekalongan 200 - 350 - 500 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Seminar dan Deklarasi Pelajar anti Narkoba Seminar, Kampanye, dan Penandatanganan Deklarasi Jumlah Partisipasi Pelajar SMP/SMK/Sederajat/ Pemuda Usia 16-18 Tahun se-Kabupaten Pekalongan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)peningkatan pelindungan Pemuda terhadap Upaya pengadaan advokasi bagi Upaya pengadaan bimbingan konseling bagi pelajar, Jumlah Partisipasi Pelajar SMP/SMK/Sederajat/ Pemuda Usia 16-18 Tahun 200 200 500 500 100 0 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 perilaku kekerasan baik fisik maupun mental pelajar pendirian Student Crisis Center se-Kabupaten Pekalongan DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK Peningkatan daya saing wirausaha pemuda Pelatihan Pemasaran Program Digital (Affiliate Tiktok) Seminar, FGD, Praktikum Pemasaran Jumlah Peserta Kegiatan Orang 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda Pelatihan Wirausaha Muda berbasis digital Pelatihan, Praktik, Implementasi RTL Jumlah Peserta Kegiatan Orang 50 50 50 50 50 PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan Pelatihan Instruktur Dasar Nasional PC IMM Pekalongan
1.Pelatihan Intensif Kaderisasi
2.FGD
3.Team Building
4.Rencana Tindak Lanjut (RTL) Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Kegiatan 5 10 15 20 25 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan Pengukuhan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pekalongan (FOKAL IMM) Seminar, FGD Peserta Partisipasi Peserta 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan Latihan Instruktur Kaderisasi Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Implementasi RTL Peserta Partisipasi, Implementasi RTL Kader - 30 - 30 - PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)peningkatan Pelatihan Pelatihan, FGD, Peserta Peserta - 150 - 150 - PC IPNU KABUPATEN Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 kualitas Pemuda Penelitian, Pendirian Student Research Center Implementasi RTL Partisipasi, Implementasi RTL PEKALONGAN
(085727113790)penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
Riset Pemuda tentang Partisipasi Pemuda dan pelajar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan Penelitian Pemuda dan Pelajar se- Kabupaten Pekalongan Adanya riset tentang isu terkait pelajar dan pemuda Kab. Pekalongan 200 0 - - - - PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan Riset Pemuda tentang pemuda dan pelajar dalam isu kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di Kabupaten Pekalongan Penelitian Pemuda dan Pelajar se- Kabupaten Pekalongan Adanya riset tentang isu terkait pelajar dan pemuda Kab. Pekalongan 2000 - - - - PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency Riset Pemuda tentang pemuda dan pelajar dalam isu seks bebas, human immunodeficien cy virus/acquired Penelitian Pemuda dan Pelajar se- Kabupaten Pekalongan Adanya riset tentang isu terkait pelajar dan pemuda Kab.
Pekalongan 2000 - - - - PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN
(085727113790)Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.
immunodeficien cy syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodefiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia Kajian Fiqih Wanita Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Jumlah Partisipasi Kader 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya
(08812753153)Isu Terkait Gender Diskusi Jumlah Partisipasi Kader 50 50 50 50 50 PC IMM Pekalongan Raya Domain dan Bentuk Koordina si Program Kegiatan Bentuk Kagiatan Indikator Ketercapaia n Satuan Tahun Organisasi yang mengapu 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0
(08812753153)139 BAB VI PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN Sebagai upaya untuk memastikan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun dapat dijalankan dengan baik, maka perlu adanya pembentukan tim koordinasi pelaksana RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan ini. Pembentukan tim koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Struktur tim koordinasi RAD Pelayanan Kabupaten Pekalongan dijabarkan sebagai berikut:
I. PENGARAH :
a.Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan
b.Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
c.Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.
II. PELAKSANA:
a.Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
b.Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.
c.Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
3.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
4.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;
5.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
6.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
7.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
8.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan;
9.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Pekalongan;
10.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
11.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
12.Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
13.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan;
14.Perwakilan Kepolisian Resort Kabupaten Pekalongan;
15.Perwakilan DPD Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Pekalongan;
16.Perwakilan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Non Pemerintah.
III. SEKRETARIAT:
a.Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
b.Wakil Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
c.Anggota : 1. Perwakilan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan; dan
2.Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.
IV. BIDANG-BIDANG KELOMPOK KERJA: A. KELOMPOK KERJA PERTAMA DOMAIN PENDIDIKAN
1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
2.Anggota : 1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;
3.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
4.Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan; dan
5.Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
B. KELOMPOK KERJA KEDUA DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
2.Anggota : 1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;
3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan;
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
6.Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan;
7.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan; dan
8.Perwakilan Kepolisian Resort Kabupaten Pekalongan.
C. KELOMPOK KERJA KETIGA DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA
1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
2.Anggota : 1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
6.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan; dan
9.Perwakilan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Non Pemerintah Bidang Kewirausahaaan dan Bisnis.
D. KELOMPOK KERJA KEEMPAT DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN
1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan.
2.Anggota : 1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan;
3.Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan;
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan;
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
8.Perwakilan DPD Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Pekalongan;
E. KELOMPOK KERJA KELIMA DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI
1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pekalongan.
2.Anggota : 1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
3.Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
4.Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan; dan
5.Perwakilan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Non Pemerintah.
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan capaian indikator sasaran, dan capaian kinerja program/kegiatan/aktivitas kegiatan yang tercantum dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kesesuaian aktivitas program yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat sasaran. VII.1 Monitoring/Pemantauan Monitoring/pemantauan adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, pemantauan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan mengamati kualitas dari layanan yang telah diberikan. Pemantauan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, terutama kebutuhan biaya, waktu kegiatan, personel dan peralatan yang dibutuhkan. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari aktivitas kegiatan. Secara lebih terperinci pemantauan yang dilaksanakan bertujuan untuk:
1.Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
2.Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan pelayanan kepemudaan
3.Menjadikan bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas pelayanan kepemudaan;
4.Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan.
Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, organisasi kepemudaan/OKP, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. VII.2 Evaluasi Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kinerja suatu program. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program pembangunan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan dan gizi secara multisektor. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi di luar pemerintah daerah, yaitu organisasi kepemudaan (OKP), kalangan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) terasuk media massa. Evaluasi dari pihak eksternal diharapkan memberikan informasi atau penilaian hasil yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi penyelenggaran aktivitas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bekerjanya sesuatu aktivitas kegiatan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya data/informasi pelaksanaan aktivitas kegiatan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan aktivitas kegiatan selanjutnya. Dengan demikian maka dapat diketahui capaian kinerja aktivitas kegiatan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi pada akhir tahun atau akhir perencanaan. Di samping itu dalam pelaksanaan evaluasi dapat diketahui hambatan/kendala yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan kepemudaan. Hasil identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan aktivitas kegiatan pelayanan kepemudaan dapat menjadi masukkan bagi perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, organisasi kepemudaan (OKP), kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap aktivitas kegiatan di Kabupaten Pekalongan. VII.3 Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua (2) kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing perangkat daerah. Adapun mekanisme kerja evaluasi adalah:
1.Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi.
2.Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.
3.Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
4.Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
VII.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi merupakan faktor penting dalam manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat digambarkan perkembangan dan dampaknya kepada masyarakat.
1.Tujuan Pelaporan
a.Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan.
b.Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan
c.Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada tahun berikutnya.
d.Menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.
2.Mekanisme Pelaporan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bersama perangkat daerah serta melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Pekalongan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
3.Isi laporan yang dikirimkan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, adalah sebagai berikut:
a.Pendahuluan
1) Latar Belakang 2) Tujuan
b.Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan:
1) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Sasaran RAD 2) Gambaran Umum Pelaksanaan Aktivitas Kegiatan RAD 3) Tantangan yang Dihadapi 4) Tindakan dalam Mengatasi Tantangan.
c.Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
1) Rekomendasi. 2) Rencana Tahun Depan. Contoh Form Pemantauan sasaran RAD Kepemudaan Indikator Satuan Target Tahun 2025 Capaian Tahun 2025 % Realisasi Capaian Permasalahan/Kendala Pencapaian Target Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Contoh Form Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas: ProgramKegiatan Sub Kegiatan Aktivitas Satuan Capa ian Outp ut % Realisasi Capaian Perangkat Daerah Permasalahan/ Kendala RekomendasiTindak LanjutTargetRealis asi BAB VIII PENUTUP Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan merupakan wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah. Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Kabupaten Pekalongan sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. RAD ini merupakan rencana aksi daerah secara multisektoral tentang penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, melalui langkah- langkah sebagai berikut:
1.Perlunya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengusulkan dengan menetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan.
2.Membentuk tim koordinasi di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari perwakilan multisektor dengan Surat Keputusan Bupati.
3.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisatabersama tim koordinasi perlu melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan kepada pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pelayanan kepemudaan.
4.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, dengan cara melakukan pencatatan, pengumpulan data bagi pencapaian kinerja setiap tahun.
5.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah perlu melaksanakan pertemuan atau forum dalam melaksanakan atau forum untuk koordinasi dan evaluasi rutin multisektor sekurang- kurangnya sekali satu tahun.
6.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyusun laporan pelaksanaan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, termasuk permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan sebagaimana direncanakan.
7.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD ini melibatkan pihak internal (perangkat daerah terkait) dan pihak eksternal (terkhusus organisasi kepemudaan/OKP) dalam meningkatkan transformasi perilaku masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009