DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
7.Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
8.Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12.Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistem untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
13.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur untuk organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
14.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menetukan jabatan dan kelas jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penataan pengisian formasi jabatan, jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyusun pemetaan dan perencanaan kebutuhan pegawai, volume kerja, perumusan uraian jabatan dan penentuan syarat jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

BAB III

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas:
1. a.informasi jabatan; dan
2. b.peta jabatan.
(2)Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.nama jabatan;
2. b.kode jabatan;
3. c.unit kerja;
4. d.ikhtisar jabatan;
5. e.kualifikasi jabatan;
6. f.tugas pokok;
7. g.hasil kerja;
8. h.bahan kerja;
9. i.perangkat kerja;
10. j.tanggung jawab;
11. k.wewenang;
12. l.korelasi jabatan;
13. m.kondisi lingkungan kerja;
14. n.resiko bahaya;
15. o.syarat jabatan;
16. p.prestasi kerja yang diharapkan; dan
17. q.kelas jabatan.
(3)Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

EVALUASI JABATAN

Pasal 4

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
(2)Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 98) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diundangkan di Kajen pada tanggal 6 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 6 Maret 2025 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ B K S 1 1 0 0 0 0 2 11 -9 3 4 -1 3 19 -16 2 4 -2 3 16 -13 7 28 -21 3 12 -9 0 7 -7 0 0 0 0 0 0 NAMA JABATAN KL B K S 24 102 -78 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya 12 1 10 -9 Pranata Komputer Ahli Madya 11 0 1 -1 NAMA JABATAN KL B K S NAMA JABATAN KL B K S Perencana Ahli Pertama 8 0 1 -1 Pranata Komputer Mahir 7 0 1 -1 Pranata Komputer Penyelia 8 0 1 -1 Arsiparis Terampil 6 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 3 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1 Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1 Operator Layanan Operasional 5 0 5 -5 NAMA JABATAN KL B K S Perencana Ahli Muda 10 0 1 -1 Pranata Komputer Ahli Muda 9 0 2 -2 NAMA JABATAN KL B K S NAMA JABATAN KL B K S NAMA JABATAN KL B K S Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 10 0 6 -6 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 10 2 6 -4 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 10 1 6 -5 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 8 1 3 -2 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 8 0 4 -4 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 8 1 4 -3 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 0 1 -1 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3 -3 Pranata Komputer Terampil 6 0 1 -1 Pranata Komputer Penyelia 8 0 1 -1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 0 3 -3 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 6 -4 Pranata Komputer Mahir 7 0 1 -1 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3 -3 Pranata Kewilayahan 7 0 3 -3 Pranata Komputer Terampil 6 1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 6 1 2 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3 -3 Keterangan : KL : Kelas Jabatan B : Jumlah Pegawai yang tersedia K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja S : Selisih BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kelas Jabatan Kelas 14 Kelas 14 Kelas 13 Kelas 12 Kelas 11 Kelas 1 Jumlah Kelas 10 Kelas 9 Kelas 8 Kelas 7 Kelas 6 Kelas 5 Kelas 3 UPTD Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Dinas Kelas 12 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kelas 9 Kelas 9 Kelompok Jabatan Fungsional Kepala Bidang Penataan Desa Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Kelas 11 Kelas 11 Kelas 11 Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 00

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…