DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi a. standar biaya umum; b. standar biaya honorarium umum; dan c. standar biaya honorarium khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam dokumen pelaksanaan anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan di Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.standar biaya umum;
2. b.standar biaya honorarium umum; dan
3. c.standar biaya honorarium khusus.
(3)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.
(4)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Diundangkan di Kajen pada tanggal 27 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini digunakan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
(2)Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam e-catalogue.

Pasal 5

(1)Biaya kegiatan dan honorarium, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tidak boleh melampaui standar dalam Peraturan Bupati ini dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
(2)Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya kenaikan harga barang/jasa yang melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengadaan barang/jasa menggunakan harga pasar yang dibuktikan dengan hasil survey minimal 2 (dua) penyedia dan tidak boleh melebihi standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 27 November 2025 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026. STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. BIAYA PERJALANAN DINAS

1.Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar dari Desa setempat untuk kepentingan Pemerintahan Desa.
2.Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, BPD dan Non Perangkat Desa.
3.Perjalanan dinas ini dilakukan dalamrangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
c.mengikuti pendidikan dan pelatihan.
1. 4.Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a.selektif, yaitu untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.ketersediaan anggaran;
c.efisiensi penggunaan belanja desa;dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaa perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
1. 5.Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.uang harian;
b.biaya transport;dan
c.biaya penginapan.
1. 6.Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten setempat, kecuali menghadiri undangan dari instansi pemerintah. B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
2. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Badan BPD, dan Non Perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 5 km atau lebih dari 8 jam.
3. 2.Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berlaku untuk perjalanan dinas diluar wilayah kecamatan setempat.
4. 3.Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. NO URAIAN KEGIATAN SATUAN BIAYA (Rp) KET
5. 1.UANG HARIAN
a.Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta - Kepala Desa dan Pimpinan BPD - Sekretaris Desa dan Anggota BPD - Perangkat Desa lainnya - Non Perangkat OH OH OH OH 290.000,00 270.000,00 250.000,00 230.000,00
b.Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa timur dan DKI Jakarta - Kepala Desa dan Pimpinan BPD - Sekretaris Desa dan Anggota BPD - Perangkat Desa lainnya - Non Perangkat OH OH OH OH 400.000,00 380.000,00 350.000,00 330.000,00
c.Dalam Kabupaten - Kepala Desa dan Pimpinan BPD - Sekretaris Desa dan Anggota BPD - Perangkat Desa lainnya - Non Perangkat OH OH OH OH 120.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026. STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) KETERANGAN
1. 1.Honor Pengelola Keuangan Desa / Aset Desa - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa (Kepala Desa) OB 1.100.000,00 - Koordinator PPKD/Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekdes) OB 900.000,00 - Kaur Keuangan OB 650.000,00 - Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur) OK 500.000,00 - Petugas Pengurus Aset Desa OB 200.000,00
2. 2.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
a.. Nilai pagu 10.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - Ketua - Sekretaris - Anggota Org/paket Org/paket Org/paket 250.000,00 200.000,00 150.000,00
b.. Nilai Pagu diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). - Ketua - Sekretaris - Anggota Org/paket Org/paket Org/paket 300.000,00 250.000,00 200.000,00
1. 2.Honorarium/Insentif Non Perangkat Desa
a.Tenaga IT/Administrasi Desa OB 1.500.000,00
b.Lebe/Modin/sebutan lain OB 1.000.000,00
c.Tenaga Kebersihan/Penjaga OB 1.000.000,00
d.Juru Kunci Makam OB 500.000,00
e.Ulu – ulu OK 500.000,00 f. Honorarium Petugas Gambar/RAB Sederhana Paket 200.000,00 Diberikan kepada orang yang mempunyai sertifikat keahlian di Bidang tersebut. g. Honorarium Petugas Gambar/RAB Kompleks Paket 500.000,00 NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) KETERANGAN
h.Staf Administrasi BPD OB 250.000,00
i.Kader Pembangunan Manusia (KPM) OB 100.000,00 j. Insentif Pengajar/ Administrasi TK/PAUD belum mendapat Insentif dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) OB 350.000,00 Milik Desa k. Insentif Pengajar TK/PAUD sudah mendapat Insentif dari BOSDA OB 250.000,00 Milik Desa l. Insentif Pengajar Keagamaan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat OB 250.000,00 Milik Desa m. Insentif Pengurus Posyandu/Kader Posyandu OB 100.000,00
n.Insentif Ketua Rukun Tangga OB 100.000,00
o.Insentif Ketua Rukun Warga OB 125.000,00
p.Petugas Keamanan /Linmas (Hansip) OK 50.000,00 q. Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (PPAD) OB 300.000,00
1. 3.Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota OB OB OB OB 1.000.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 Menyesuaik an tahapan pemilihan Kepala Desa
2. 4.Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan. - Ketua - Sekretaris - Anggota OK OK OK 200.000,00 150.000,00 100.000,00 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026. STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp) KETERANGAN
3. 1.Honorarium Narasumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/Lokakarya. Diberikan kepada Narasumber/Moderato or di luarKepala Desa, BPD, Perangkat Desa lainnya, Bidan serta Pendamping Desa di wilayahnya. - Pejabat setingkat Eselon II - Pejabat setingkat Eselon III - Pejabat setingkat Eselon IV - Pejabat Fungsional - Staf/Narsumber lainnya - Moderator OK OK OK OK OK OK 1.000.000,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 300.000,00
4. 2.Pembawa Acara OK 250.000,00
5. 3.Petugas Kebersihan OK 100.000,00
6. 4.Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop /Lokakarya - Dalam Kabupaten OH 75.000,00 - Luar Kabupaten OH 110.000,00 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…