DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi Kelembagaan Pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah, Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis Dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
c.bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola Pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
6.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
7.Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara Pemerintah, Pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8.Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.
9.Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada pengelola Pengaduan.
10.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Daerah.
11.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten atau kota.
12.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13.Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N- LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.
14.Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya disingkat UKE II adalah inspektorat Daerah.
15.Unit Kerja Eselon III yang selanjutnya disingkat UKE III adalah Bagian/Bidang yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
16.Pejabat Pengelola Pengaduan adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
17.Pejabat Penghubung adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas mendistribusikan dan memantau penyelesaian Pengaduan.
18.Pejabat Pelaksana adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan.
19.Petugas Pelayanan Pengaduan adalah pegawai dan petugas yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian Pengelolaan Pengaduan.
20.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Kelembagaan pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Penanggungjawab;
4. d.Pejabat Pengelola Pengaduan;
5. e.Pejabat Penghubung; dan
6. f.Pejabat Pelaksana.
(2)Bupati sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
1. a.sekretaris Daerah sebagai pengarah Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
3. c.kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;
4. d.sekretaris Perangkat Daerah dan kepala bagian organisasi pada sekretariat Daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan
5. e.kepala bidang/bagian/inspektur pembantu atau jabatan fungsional yang disetarakan pada Perangkat Daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

Pasal 3

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bertanggungjawab kepada pembina.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.membangun komitmen para pimpinan Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bertanggungjawab kepada pengarah.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggungjawab kepada pembina melalui pengarah.
(2)Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N;
3. c.menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
4. d.mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
5. e.melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. f.melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah;
7. g.menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
8. h.melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab kepada penanggungjawab.
(2)Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
3. c.meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
4. d.memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
5. e.menyusun frequently asked question substansi Pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan fungsional yang disetarakan;
6. f.menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan frequently asked question;
7. g.memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

Pasal 7

(1)Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, bertanggungjawab kepada kepada penanggungjawab.
(2)Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
2. b.memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan;
3. c.memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan selesai; dan memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

BAB III

CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN, JENIS DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

(1)Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
(2)Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan.
(3)Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Pemerintah Daerah yaitu:
1. a.SP4N-LAPOR!;
2. b.surat;
3. c.website;
4. d.surat elektronik;
5. e.faksimile;
6. f.call center;
7. g.short message service;
8. h.media sosial;
9. i.whistle blowing system; dan
10. j.aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat informasi:

a.identitas Pengadu;
b.substansi Pengaduan;
c.pihak yang terlibat;
d.waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
e.bukti pendukung apabila tersedia.

Pasal 10

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat; dan
3. c.badan hukum.
(2)Selain pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
(3)Aparatur sipil negara harus melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui, didengar, atau dilihatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemerintah Daerah menjamin kerahasiaan identitas Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.perlindungan dari tindakan balasan atau perlakukan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pengadu;
2. b.pemindahtugasan atau mutasi bagi Pengadu dalam hal timbul itimidasi atau ancaman fisik; dan
3. c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…