DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Yang Meliputi Jaringan Dan Simpul Jaringan IG Daerah, Pengelolaan DG Daerah, Pengumpulan DG Daerah, Pengolahan DG Daerah Dan IG Daerah, Verifikasi Dan Validasi, Penyimpanan Dan Pengamanan DG Daerah Dan IG Daerah, Penyebarluasan DG Daerah Dan IG Daerah, Penggunaan IG Daerah, Koordinasi Dan Sinkronisasi, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Sumber Daya Manusia, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Pekalongan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6.Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencangkup lokasi, letak, dan posisinya.
7.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12.Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, Verifikasi dan Validasi DG serta IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13.Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
14.Forum Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
15.Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
16.Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17.Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan DG Daerah dan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
2. b.mengintegrasikan pengelolaan dan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
3. c.memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data spasial oleh Perangkat Daerah;
4. d.memfasilitasi pengolahan dan analisis DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
5. e.memfasilitasi verifikasi dan validasi DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
6. f.memfasilitasi penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
7. g.menyediakan sarana penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
8. h.mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan DG Daerah dan IG Daerah yang terpercaya.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jaringan dan Simpul Jaringan IG Daerah;
b.pengelolaan DG Daerah;
c.pengumpulan DG Daerah;
d.pengolahan DG Daerah dan IG Daerah;
e.verifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
f.penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah;
g.penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
h.penggunaan IG Daerah;
i.koordinasi dan sinkronisasi;
j.kerjasama;dan
k.peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB II

JARINGAN DAN SIMPUL JARINGAN IG DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai penanggung jawab penyelenggara IG Daerah, dan pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah;
(2)Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebagai Pembina Data Spasial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai Walidata, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data;
(3)Dalam Penyelenggaraan DG dan IG Daerah mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan DG dan IG Daerah.
(4)Pembina Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. a.memastikan pelaksanaan DG Daerah dan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
3. c.melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
4. d.memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;
5. e.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan DG Daerah dan IG Daerah.
(5)Walidata dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. a.membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;
2. b.mengkoordinir Produsen Data dalam mengolah, mengelompokan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, serta memverifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
3. c.menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah; dan
4. d.menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.
(6)Produsen Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. a.mengumpulkan DG Daerah yang dilengkapi dengan metadata;
2. b.mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
3. c.menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
4. d.menyampaikan salinan DG Daerah dan IG Daerah kepada Walidata;
5. e.menggunakan IG Daerah; dan
6. f.melakukan koordinasi antar Produsen Data dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata.

BAB III

PENGELOLAAN DG DAERAH

Pasal 5

(1)DG Daerah terdiri atas:
1. a.IGD; dan
2. b.IGT.
(2)Selain DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DG yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
1. a.DG yang dapat dipublikasikan; dan
2. b.DG yang bersifat rahasia.
(3)DG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperoleh dari Pembina Data.
(2)IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Produsen Data dan sumber lainnya yang sah.

BAB IV

PENGUMPULAN DG DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam Pengumpulan DG dan IG Daerah dilakukan melalui tahapan kegiatan Perencanaan DG Daerah sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(2)Pengumpulan DG Daerah dilakukan dengan cara:
1. a.langsung dari sumber data; dan
2. b.tidak langsung.
(3)Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain.
(5)DG Daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata.
(6)Pengumpulan DG Daerah harus sesuai dengan standar pengumpulan DG yang setidaknya meliputi:
1. a.sistem referensi geospasial; dan
2. b.jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 8

(1)Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
1. a.dilakukan di daerah terlarang; atau
2. b.berpotensi menimbulkan bahaya
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
(2)Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

BAB V

PENGOLAHAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

Pasal 10

(1)Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah meliputi pemrosesan DG Daerah dan penyajian IG Daerah.
(2)Pemrosesan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang meliputi:
1. a.sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
2. b.format, basis data, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…