DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi Pemilihan Dan Penetapan IKU, Penggunaan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati

Menetapkan

menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8.Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil Pengukuran Kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10.Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
11.Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
12.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
13.Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
16.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi.
17.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis pada setiap Program dan Kegiatan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

a.untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(1)Ruang lingkup IKU terdiri atas:
1. a.IKU Pemerintah Daerah; dan
2. b.IKU Perangkat Daerah.
(2)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

(1)IKU Perangkat Daerah harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
(2)IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja Keluaran dan Hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator Hasil; dan
2. b.IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator Keluaran sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

a.dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b.bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d.kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. IKU digunakan untuk:
a.perencanaan jangka menengah;
b.perencanaan tahunan;
c.penganggaran;
d.menyusun dokumen penetapan kinerja;
e.pelaporan akuntabilitas kinerja;
f.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam Pengukuran Kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2)Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana singkat, dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
(2)Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
(3)Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pertanggungjawaban Program dan Kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.

BAB III

PENGGUNAAN IKU

Pasal 6

(4)Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Bupati Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pekalongan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 1 Desember 2025 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 1 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 52 Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATl PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3

1.Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
1.Indeks Daya Saing Daerah  Defisini Opersional : Indeks Daya Saing Daerah merefleksikan tingkat produktivitas kemajuan, persaingan, dan kemandirian daerah dengan menggunakan kerangka 12 pilar yang terbagi dalam empat komponen utama: lingkungan pendukung, simber daya manusia, pasar dam ekosistem inovasi.  Alasan pemilihan indikator : Daya saing daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan daerah secara berkelanjutan dilihat dari kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki guna mencapai tingkat produktivitas, kemakmuran, dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, baik di tingkat domestik maupun internasional  Formulasi Pengukuran : Sesuai perhitungan BRIN  Tipe pengukuran : Non Komulaitf (progress positif)  Sumber data : BRIN  Penanggungjawab : Pemerintah Daerah TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3
2.Tingkat Kemiskinan  Defisini Opersional : Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)  Alasan pemilihan indikator : Tingkat kemiskinan dapat mengukur dan merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat  Formulasi Pengukuran : Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)  Tipe pengukuran : Non Komulaitf (progress negatif)  Sumber data : BPS  Penanggungjawab : Pemerintah Daerah
3.Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia  Defisini Opersional : Distribusi Pengeluaran Berdasarkan kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 sebagai berikut: Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/ menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.  Alasan pemilihan indikator : Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia dapat mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk yang data juga menggambarkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat  Formulasi Pengukuran : Sesuai perhitungan BPS  Tipe pengukuran : Non Komulatif (progress positif)  Sumber data : BPS  Penanggungjawab : Pemerintah Daerah
4.Indeks Pembangunan Gender (IPG)  Defisini Opersional : Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan. pendidikan. dan TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  Alasan pemilihan indikator : Semakin bagus Indeks pembangunan gender suatu daerah menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di daerah tersebut.  Formulasi Pengukuran : Sesuai perhitungan BPS  Tipe pengukuran : Non Komulatif (progress positif)  Sumber data : BPS  Penanggungjawab : Pemerintah Daerah
5.Rasio Gini  Defisini Opersional : Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna.  Alasan pemilihan indikator : Semakin kecil indeks ketimpanga gender berarti semakin tidak ada ketimpangan pendapatan yang berarti kesejahteraan masyarakat semakin adil dan sejahtera  Formulasi Pengukuran : Sesuai perhitungan BPS TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3  Tipe pengukuran : Non Komulatif (progress negative)  Sumber data : BPS  Penanggung jawab : Pemerintah Daerah BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATl PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah ;
3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4.Pembinaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan
1.Indeks Pelayanan Publik Kabupaten (IPP) Definisi Operasional : Angka atau nilai yang dihasilkan dari proses pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. IPP menjadi indikator untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk Pemerintah Daerah mengetahui/mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN – RB. Penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMENPANRB) dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan menilai 6 Aspek beserta bobotnya sebagai berikut :

a.Aspek Kebijakan Pelayanan (30%)
b.Aspek Profesionalisme SDM (18%)
c.Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%)
d.Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%)
e.Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15%)
f.Inovasi (7%) Dihitung dengan Rumus : ∑ (Nilai Aspek (n) x Bobot Aspek (n) ) Tipe Penghitungan : Non Komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari KEMENPAN & RB.
1. 2.Nilai SAKIP Kabupaten Definisi Operasional : SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem Akuntabilitas Keuangan. Nilai SAKIP adalah Nilai hasil Evaluasi oleh KemenPANRB terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci yaitu :
a.Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
b.Menilai tingkat implementasi SAKIP.
c.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
d.Memberikan saran perbaikan untuk pengukuran AKIP.
e.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Formulasi Pengukuran: Diukur Berdasarkan Beberapa Komponen Diantaranya: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15 %) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%) Tipe Penghitungan: Non Komulatif Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari KEMENPAN & RB 3.Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Definisi Operasional : Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0 -10. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Ini Dipilih agar Pemangku Kepentingan memiliki gambaran yang informatif dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif karena indeks Akses Keuangan Daerah ini berfungsi alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan TPAKD serta serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif . Formula Pengukuran : Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota ,dengan rumus perhitungan : Di mana merupakan bobot dari masingmasing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. Tipe Penghitungan : Non Komulatif Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik. 4.Indeks Reformasi Hukum (IRH Definisi Operasional : Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Indeks Reformasi Hukum dipilih agar Pemerintah Daerah dapat mengukur, mengevaluasi dan mendorong perbaikan di sektor hukum sebagai bagian integral dari Reformasi Birokrasi Formulasi Pengukuran: Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:
a.Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
b.penguatan kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%;
c.Kualitas regulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
d.Penataan data base PUU, dengan bobot 15%. Tipe Perhitungan: Non Komulatif Sumber Data : Kementrian HUM dan HAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak clan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. FUNGSI : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
1. 2.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
2. 3.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
3. 4.Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (lndeks) Definisi Operasional : Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui Prosentase tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Formulasi Pengukuran : Diukur berdasarkan survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14Tahun 2017. Tipe Perhitungan: Komulatif Sumber Data : Sekretaris DPRD INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
4. 2.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. 3.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. 4.Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. 5.Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. 6.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. 7.Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
10. 8.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Definisi Operasional : Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Formulasi Pengukuran : Penjaminan Kualitas oleh APIP dan Evaluasi oleh BPKP. Tipe Perhitungan: Non Komulatif Sumber Data : Hasil Penjaminan Kualitas oleh APIP dan Evaluasi BPKP Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Pekalongan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN pEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
11. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
12. 3.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan social budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
13. 4.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
14. 5.Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
15. 6.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
16. 7.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah yang didukung ketersediaan data yang valid dan kualitas penelitian serta inovasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Definisi Operasional : Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja perencanaan pembangunan daerah berdasarkan keselarasan, efektivitas, dan efisiensi program - program yang diusulkan. Alasan Pemilihan Indikator:
a.Berdasarkan LHE SAKIP Nomor 700.1.2.1/91/EV.SAKIP/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, agar Indikator Kinerja Utama mencerminkan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Key Succes Factor).
b.Hasil review Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan terhadap LKJIP BAPPERIDA Tahun 2024, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014, Penggunaan IPPD dapat dipandang sebagai instrumen pengukuran yang lebih terukur dan akuntabel dalam menilai capaian target indikator, sekaligus memastikan keselarasan arah pembangunan antarlevel pemerintahan. Formulasi Pengukuran : Jumlah dari hasil perkalian antara nilai masing- masing indikator dan bobotnya dibagi dengan total seluruh bobot indikator Penjelasan Komponen:  Nilai Indikator_i = Skor dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–100) INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
1. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelanggaraane-Government, statistik dan persandian;
2. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik,penyelenggaraan e- Government, statistik dan persandian;
3. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
4. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Bobot_i = Bobot pentingnya indikator tersebut  ∑ Bobot = Total bobot dari seluruh indikator<80=kurang baiks/d 80=baik Tipe Perhitungan: Kuantitatif (indeks), Non-Komulatif Sumber Data : Dokumen RPJMD, Renstra BAPPERIDA Penanggungjawab : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat Indeks Pemerintahan Digital Definisi Operasional : Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) merupakan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) terhadap penerapan pelaksanaan Pemerintahan Digital kepada seluruh Instansi Pemerintah dimana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. Alasan Pemilihan Indikator:
a.Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2029, maka untuk mencapai transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Trasnformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transfrormasi Tata Kelola.
b.Mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025- 2029, khususnya pemanfaatan trasnformasi digital sebagai salah satu strategi pengarustamaan pembangunan. Formulasi Pengukuran : Penghitungan Indeks Pemerintahan Digital dengan Skala 5: Rentang Indeks Predikat 1 s.d. < 1,50 Kurang 1,50 s.d. < 2,50 Cukup 2,50 s.d. < 3,500 Baik 3,50 s.d. < 4,00 Sangat Baik 4,00 s.d. 5,00 Memuaskan Tipe Perhitungan: Model Tingkat Kematangan (Maturity Model) Sumber Data : Hasil penilaian Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) oleh KemenPAN- RB. Penanggungjawab : Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika
1. 2.Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Definisi Operasional : Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan infromasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam Indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan – dari aspek kelengkapan maupun kematangan – kerangka kerja keamanan infromasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya. Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui tingkat keamanan informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Formulasi Pengukuran : Jumlah nilai masing-masing area di bawah ini:
a.Kategori Sistem Elektronik;
b.Tata Kelola Keamanan Informasi;
c.Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
d.Pengelolaan Aset Informasi;
e.Teknologi dan Keamanan Informasi;
f.Suplemen. Skor total Indeks KAMI dikelompokkan kedalam kategori berikut ini : Nilai Tingkat Kesiapan 536 – 645 Siap menerapkan 313 – 535 Kesiapan di tingkat menengah, perlu perbaikan 175 – 312 Baru memenuhi persyaratan dasar Tipe Penghitungan : Agregasi Skor Akhir Sumber Data : Hasil penilaian Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika
1. 3.Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. Alasan Pemilihan Indikator : Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesusi kebutuhan pengguna. Formulasi Pengukuran : Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, bidang rehabiliasi sosial dan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, bidang rehabilitasi sosial dan bidang perlindungan dan jaminan sosial; (EPSS) yang dilaksanakan oleh Badan hrsat Statistik {BPS). Nilai Predikat 4,2 - 5,O Memuaskan 3,5 - < 4,2 Sangat Bailc 2,6 - < 3,5 Baik 1,8 - < 2,6 Cukup < 1,8 Kurang Tipe Penghitungan : Model Tingkat Kematangan (Mafurity Model) Sumber Data : Hasil Evaluasi Penyelenggaraart Statistik Sel'rtoral oleh Eladan hrsat Statistik (BPS). Penanggung Jawab: Ka. Dinas Komunikasi dan lnformatika.
3. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, bidang rehabilitasi sosial dan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatnya Kesejahteran Sosial Masyarakat Indeks Kesejahteraan Sosial Definisi Operasional : Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) merupakan alat ukur komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan social masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena sejalan dengan mandat Kementerian Sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta menjadi ukuran capaian kesejahteraan sosial di daerah. Formulasi Pengukuran : Indeks komposit yang diperoleh dari penghitungan berbasis tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial, Kemandirian Sosial, dan Integrasi Sosial. Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data : Polres, RSUD, Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Sosial, BPJS, Badan Pusat Statistik (BPS), BPKD, Sekretariat DPRD, Kesbangpol, BKPSDM, dan lembaga terkait lainnya. Penanggungjawab : Ka. Dinas Sosial Kab.Pekalongan Meningkatkan Penanganan pemerlu Prosentase pemerlu Penanganan Definisi Operasional : Persentase penerima manfaat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kesejaheraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sosial, baik berupa bantuan tunai, non-tunai, maupun layanan sosial lainnya. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Formulasi Pengukuran: PPKS ditangani yang terpenuhi kebutuhan dasarnya PPKS ditangani 𝑥 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bidang Linjamsos, Bidang Rehabsos, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan. OPD Penanggungjawab: Ka. Dinas Sosial Kab.Pekalongan Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pemerintahan Nilai SAKIP Dinas Sosial (N- 1) Definisi Operasional: Nilai hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) melalui penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh instansi pembina. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial. Tipe Penghitungan: Kumulatif DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
9. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Formulasi Pengukuran: Nilai evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Tahun N-1, karena hasil penilaian SAKIP biasanya diterbitkan pada pertengahan tahun berikutnya. Sumber Data: LHE Inspektorat Kabupaten Pekalongan OPD Penanggungjawab: Ka. Dinas Sosial Kab. Pekalongan TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan clan perlindungan anak serta kualitas pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana lndeks Ketiinpangan Gender (lKG) Definisi Operasional : Ukuran komposit yang mengukur ketidaksctaraan antara laki-laki dan perempuan dari tiga d.imensi utama yaitu kesebatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi di pasar tenaga kerja Alasan Pemilihan Indikator: Memberikan data numerik yang jelas mengenai sejauhmana ketimpangan gender ada di tingkat Kabupaten Formulasi Pengukuran : IPG Perempuan dibagi IPG Laki• laki . Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik Penanggungjawab : Dinas P3APPKB Indeks Perlindungan Anak (IPA) Definisi Operasional : Ukuran kuantitatif yang mengukur pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang disusun sesuai klaster yang dalam Konvensi hak Anak. Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur efektivitas program perlindungan anak serta memantau dan mengevaluasi pencapaian hak• hak anak secara komprehensif Formulasi Pengukuran : Nilai indeks klaster IPA dikalikan bobot klaster. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PPPAdan Badan Pusat Statistik Penanggungjawab : Dinas P3APPKB Total Fertility Rate (TFR) Definisi Operasional : Ukuran rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa subumya (usia 15-49 tahun) Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan program keluarga berencana dalam menurunkan angka kelahiran Formulasi Pengukuran : Penjumlahao dari angka kelahiran untuk setiap kelompok usia wanita (15-49 tahun) dikaJikan 5 (interval kelompok usia). ∑ ASFRi 49 𝑖=15 ASFRi : ASFRuntuk wanita pada kelompok usia ke i. i : Kelompok usia 15-19, 20- 24,…………, 45-49. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BKKBN dan BPS Penanggungjawab : Dinas P3APPKB Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Definisi Operasional : Alat ukur kualitas keluarga yang didasarkan pada 3 dimensi, yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga secara keseluruhan. Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai pelengkap pengukuran IPM dengan menambahkan dimensi pembangunan bcrbasis keluarga yang merupakan unit terkecil dari pem bangunan bangsa. Formulasi Pengukuran : Hasil penjumlahan dari indeks dimensi utama (kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan) dibagi 3 Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Penataan Keluarga BKKBN Penanggungjawab : Dinas P3APPKB INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
10. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan dan sarana distribusi perdagangan;
11. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan dan sarana distribusi perdagangan;
12. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan; dan
13. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatnya kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Definisi Operasional : Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan perbandingan antara nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan (yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi) dengan total Produk Domestik Regional Bruto (total nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi) suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya diukur dalam persentase (%), untuk menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Alasan Pemilihan Indikator: Rasio ini dipilih karena merupakan proksi terbaik untuk mengukur transisi ekonomi dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekonomi yang lebih dinamis, inovatif, dan terstruktur, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Formulasi Pengukuran : 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 = PDRB Industri Pengolahan Total PDRB Wilayah 𝑥100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Perindustrian Badan Pusat Statistik Penanggungjawab : Ka. Dinas Perindag Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%) Definisi Operasional : PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G KBLI 2009): Merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua unit produksi (perusahaan, usaha mikro, pedagang informal, díl.) yang melakukan kegiatan utama di sektor perdagangan dalam suatu wilayah geografis (provinsi/kabupaten/kota) selama periode waktu tertentu.. Alasan Pemilihan Indikator: Sektor perdagangan adalah penghubung utama antara produsen (industri dan pertanian) dan konsumen (rumah tangga, pemerintah, dan investor). Rasio ini secara efektif mengukur geliat aktivitas distribusi dan konsumsi di masyarakat. Peningkatan rasio sering kali mengindikasikan daya beli masyarakat yang kuat dan permintaan domestik yang tinggi, yang merupakan tanda kesehatan ekonomi secara umum. Rasio PDRB khusus untuk sub-sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam konteks mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Indikator ini dipilih karena mencerminkan efisiensi dan daya saing dalam pemeliharaan aset produktif (kendaraan operasional). Formulasi Pengukuran : RASIO PDRB SEKTOR PERDAGAN = ( Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Total PDRB ) 𝑥 100% PDRB REPARASI = ( Nilai Tambah Bruto Reparasi Mobil dan Sepeda motor Total PDRB ) 𝑥 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Perdagangan Pusat Statistik Penanggungjawab : Ka. Dinas Perindag INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penataan desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
14. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat dan keflasama desa;
15. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa;
16. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, dan; dan
17. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan Peran Desa sebagai Pendorong Perekonomian Daerah lndeks Desa Definisi Operasional : lndeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang terdiri dari enam dimensi (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui capaian pembangunan dan tingkat kemandirian desa dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Data yang disajikan akan membantu mengklasifikasikan status desa menjadi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Formulasi Pengukuran : lD = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,770/o + 13,39% + 25,20o/o + 14,17o/o + 7,87o/a + 12,6}o/a =100,00% Keterangan : lD = lndeks Desa DLD = Dimensi Layanan Dasar DS = Dimensi Sosial DE = Dimensi Ekonomi DL = Dimensi Lingkungan DA = Dimensi Aksebilitas DTPD = Dimensi Tata Kelola (Kemendes, PDT Rl) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif (progress positif) Sumber Data : Kemendes PDT Rl Penanggungjawab : Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
18. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
19. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
20. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
21. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing serta meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah Harapan Lama Sekolah Definisi Operasional Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi peluang bersekolah tetap sama dengan peluang penduduk pada usia yang sama saat ini. Alasan Pemilihan Indikator  Mengukur dan mengetahui data akurat mengenai angka harapan lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Pekalongan.  Selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045, di mana peningkatan IPM, termasuk aspek Pendidikan dalam hal ini Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS), menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.  Dengan memilih HLS, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang untuk mengenyam pendidikan, yang merupakan modal fundamental untuk mencapai kesejahteraan.  HLS sering kali digunakan bersama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dicapai, sedangkan HLS menggambarkan potensi di masa mendatang bagi anak usia sekolah.  Formulasi Pengukuran = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor Koreksi Pesantren = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) Tipe Pengukuran Komulatif (Proses Positif) Sumber Data Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Definisi Operasional Rata – Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Alasan Pemilihan Indikator  Mengukur dan mengetahui data akurat mengenai angka rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Pekalongan.  Selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045, di mana peningkatan IPM, termasuk aspek Pendidikan dalam hal ini Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS), menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.  Semakin tinggi RLS suatu daerah, semakin tinggi pula jenjang pendidikan formal rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduknya, menunjukkan kualitas SDM yang lebih baik dan kesiapan dalam menghadapi tantangan pembangunan.  HLS sering kali digunakan bersama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dicapai, sedangkan HLS menggambarkan potensi di masa mendatang bagi anak usia sekolah. Formulasi Pengukuran RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Tipe Pengukuran Komulatif (Proses Positif) Sumber Data Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan Definisi Operasional Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Alasan Pemilihan Indikator  Pelestarian CB dan WBTB adalah kunci untuk mempertahankan identitas, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakat Pekalongan. Indikator ini memastikan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi tidak menggerus akar budaya.  Memastikan data CB dan WBTB yang teridentifikasi tercatat dalam sistem registrasi nasional.  Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan CB dan WBTB melalui surat keputusan atau regulasi resmi, yang merupakan langkah krusial untuk pelindungan legal.  Memastikan nilai, makna, dan kemahiran yang terkandung dalam CB dan WBTB dapat diwariskan ke generasi mendatang.  Warisan budaya adalah fondasi identitas lokal dan nasional, sehingga pelestariannya dianggap sebagai investasi untuk memperkuat jati diri masyarakat. Formulasi Pengukuran Perhitungan jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Tipe Pengukuran Komulatif (Progres positif) Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Penanggung Jawab Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah;
22. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana Daerah;
23. 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana Dearah;
24. 4.Pelaksanaan kesekretariatan; dan
25. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan ketangguhan menghadapi risiko bencana Indeks Ketahanan Daerah Definisi Operasional : Indeks Ketahanan Daerah serangkaian upaya dan kegiatan nyata yang terukur, dilakukan secara sistematis dan terencana, untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan mempercepat proses pemulihan, baik melalui pembangunan fisik, peningkatan kapasitas, maupun perubahan perilaku masyarakat dan institusi. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Formulasi Pengukuran : Penilaian indeks ketahanan daerah (71 indikator) dari BNPB Keterangan : Tipe Perhitungan: Non Kumulatif (progress positif) Sumber Data : BPBD dan OPD terkait Penanggungjawab : Ka. BPBD INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Deerah. FUNGSI : 1.Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
26. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta asat;
27. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta asset;
28. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
29. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik lndeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Definisi Operasional : Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektii efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Alasan Pemilihan Indikator: Untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah Formulasi Pengukuran : Jumlah seluruh hasil perkalian masing- masing bobot dimensi dan indeks dimensi yang diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :
30. 1.Kesesuaian Dokumen perencanaan dan penganggaran
31. 2.Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
32. 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah
33. 4.Penyerapan anggaran
34. 5.Kondisi Keuangan Daerah
35. 6.Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tipe Perhitungan: Non Kumulatif (progress positif) Sumber Data : Keputusan Gubemur Jawa Tengah tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jaw Tengah. Penanggungjawab : Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
36. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
37. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
38. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
39. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Persentase Kepemilikan KTP Elektronik bagi wajib KTP Elektronik (%) Definisi Operasional : Persentase Kepemilikan KTP Elektronik bagi wajib KTP Elektronik adalah perbandingan jumlah kepemilikan KTP Elektronik dengan Wajib KTP Elektronik. KTP Elektronik menjadi identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk (WNI atau Orang Asing) yang memenuhi syarat (usia 17 tahun dan pernah/sudah menikah) Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah capaian kepemilikan KTP Elektronik bagi wajib KTP Elektronik sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Formulasi Pengukuran : Rata-Rata Realiasi dari Persentase Kepemilikan KTP Elektronik Bagi wajib KTP Eelektronik /Rata-rata Target dari Persentase Kepemilikan KTP Elektronik Bagi wajib KTP Eelektronik Tipe Perhitungan: Kumulatif (progress positif) Sumber Data : Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penanggungjawab : Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%) Definisi Operasional: Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran adalah perbandingan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan semua penduduk usia 0 – 18 tahun ditambah dengan Persentase Kepemilikan Akta kematian merupakan perbandingan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Pencatatan kematian menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu dari 4 hal yang menentukan jumlah penduduk yaitu lahir, mati, pindah dan datang. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) sudah sesuai dengan target yang ditentukan Formulasi Pengukuran: Rata-Rata Realiasi dari Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang memiliki akte Kelahiran (Perbandingan penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan semua penduduk usia 0-18 tahun x 100%) + Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Kepemilikan Akte Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%) dibagi 2 x 100% / Rata-rata Target dari Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang memiliki akte Kelahiran (Perbandingan penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan semua penduduk usia 0- 18 tahun x 100%) + Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Kepemilikan Akte Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%) dibagi 2 x 100%. Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data: Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penanggungjawab: Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Definisi Operasional : SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instransi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Formulasi Pengukuran : Akumulasi penilaian seluruh manajemen kinerja yang di evaluasi, berupa Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tipe Penghitungan: Non Komulatif Sumber Data: Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Sumber Data: LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Penanggungjawab: Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah persentase nilai indek kepuasan masyarakat pda layanan kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan target yang ditentukan Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarkat Th (X) Target Nilai Indek Kepuasan Th (X) 𝑥 100 Tipe Penghitungan: Non Komulatif Sumber Data: Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penanggungjawab : Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan Budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
40. 2.Melaksanakaan kebijakan bidang perikanan tangkap, Budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
41. 3.Pelaksanaan hasil evaluasi bidang perikanan tangkap, perikanan Budidaya dan pengolahan dan hasil perikanan Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan Kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
42. 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif. dan berkelanjutan Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan Definisi Operasional : Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan adalah hasil proporsi atau persentase nilai tambah bruto (atau PDRB) subsector perikanan terhadap total PDRB suatu wilayah khususnya Kabupaten Pekalongan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi sector perikanan terhadap perekonomian daerah tersebut, yang bisa bervariasi tergantung kondisi masing-masing daerah, seperti tingkat perkembangan ekonomi (sektor primer, sekunder, tersier) dan sumber daya alamnya dan bersifat fluktuatif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkatan regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah/kabupaten untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Lapangan usaha tersebut salah satunya kategori industry pengolahan. Kategori industry pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian (Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 BPS Kab. Pekalongan Tahun 2025). PDRB Sub Sektor Perikanan : Nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran) dalam periode waktu tertentu. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan ini dipilih karena sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, memilii potensi sumber daya alam besar, berperan strategis dalam penyediaan pangan, pendapatan. lapangan kerja masyarakat serta peluang investasi usaha. Pemerintah daerah dapat mengukur dan meningkatkan kinerja ekonomi dari kegiatan perikanan secara spesifik. Formulasi Pengukuran : Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan = NTB (Nilai Tambah Bruto) Sub Sektor Perikanan/Total PDRB) x 100 Tipe Perhitungan: Kumulatif (progress positif) Sumber Data : Laporan Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Dinlutkan Kab. Pekalongan, Laporan PDRB BPS Kab. Pekalongan. Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pekalongan dan BPS Kabupaten Pekalongan. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
43. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
44. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan; 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
45. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta konstribusi PDRB sub sektor pertanian Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)  Definisi Operasional : Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment adalah proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) yang diukur dengan satuan kilo kalori per hari (kkal/hari). MDER adalah kebutuhan minimum kalori yang diperlukan seseorang sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya.  Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase penduduk di Kabupaten Pekalongan yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.  Formulasi Pengukuran :
a.Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
b.Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER, yaitu:  menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas;  menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian;  Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 Kkal dikalikan dengan angka kelahiran.  Menghitung PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.  Tipe Penghitungan : Non Komulatif.  Sumber Data : Prevalence of Undernourishment (PoU) bersumber dari Susenas Penanggungjawab: Ka. DKPP Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian Definisi Operasional : Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian adalah persentase nilai tambah (kontribusi ekonomi) dari semua subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi ekonomi dari subsektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Formulasi Pengukuran : 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 = 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝑺𝒖𝒃 𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒙 𝟏𝟎𝟎 Tipe Penghitungan : Non Komulatif. Sumber Data : Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian bersumber dari BPS Penanggungjawab: Ka. DKPP INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air, cipta karya, bina marga serta tata ruang dan pertanahan;
1. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air, cipta karya, bina marga serta tata ruang dan pertanahan;
2. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air, cipta karya, bina marga serta tata ruang dan pertanahan;
3. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan;
4. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Mewujudkan penanganan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan fasilitasi pertanahan, pemenuhan kebutuhan Presentase sarana dan prasarana wilayah kondisi baik Definisi Operasional :  Jalan kondisi mantap adalah: yang dimaksud jalan kondisi mantap jalan Kabupaten Pekalongan adalah memiliki lebar minimal 3 m lebih dengan 1 meter bahu kanan dan kiri, konstruksi Aspal atau beton dengan permukaan rata tidak berlubang. (sudah termasuk SK Jalan Kabupaten). tanah secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah  Jembatan Mantap yang masuk dalam SK Kabupaten Jalan dan Jembatan.  Drainase Kondisi mantap adalah: Bangunan pembuangan disamping jalan untuk mengalirkan air dipermukaan jalan berupa pasangan batu belah maupun beton yang masih berfungsi dengan baik.  Air Minum layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan. diantaranya: tidak berwarna, berbau, berasa.  Air Limbah adalah : yang dimaksud Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan- bahan atau zatzat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta menggangu lingkungan hidup. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase layanan bidang Bina Marga, Cipta Karya dan PSDA Formulasi Pengukuran : ersentase Jalan Mantap + Persentase Jembatan mantap + persentase Drainase Mantap + Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak + Persentase Penduduk mengakses Air Limbah Domestik + Persentase kesesuaian tata ruang dibagi 6 Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data : Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan PSD DPU Taru Penanggungjawab : Ka. DPU TARU Kab.Pekalongan Presentase kebutuhan tanah yang tersedia untuk penunjang pembangunan daerah Definisi Operasional : Penyediaan tanah yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat disuatu wilayah. Pengadaan tanah ini dilakukan untuk kepentingan umum dan diatur oleh undang-undang Nomer 2 Tahun 2012 di Indonesia. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tersedianya tanah untuk menunjang pembangunan daerah. Formulasi Pengukuran : Luas Tanah yang dipenuhi dibagi Luas kebutuhan Tanah dikalikan 100 Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Tata Ruang dan Pertanahan DPU Taru Penanggungjawab : Ka. DPU TARU Kab.Pekalongan INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, penataan, dan peningkatan kapasitas lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, kebersihan, dan pertamanan;
5. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, penataan, dan peningkatan kapasitas lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, kebersihan, dan pertamanan;
6. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, penataan, dan peningkatan kapasitas lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, kebersihan, dan pertamanan;
7. 4.pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan;
8. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak  Definisi Operasional : Rumah tangga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan (atap, dinding, lantai, dan struktur bangunan yang sesuai standar), standar kesehatan dan kecukupan ruang untuk penghuninya, yang mencakup akses air bersih dan sanitasi yang layak, fentilasi yang baik, pencahayaan dan luas bangunan yang memadai. Rumah tinggal tersebut juga memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung kualitas hidup yang baik bagi seluruh anggota keluarga.  Alasan pemilihan indikator: Sesuai salah satu tupoksi dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai tindaklanjut amanat undang- undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman   Formulasi Pengukuran : Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = JRTHLTB proksiJRT×100% Keterangan :  PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan  JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan  JRT: Jumlah rumah tangga  Tipe Penghitungan :  Kumulatif  Sumber Data :  Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pengembangan Perumahan, Asosiasi Pengembang, dan Data Profil Desa.  Penanggungjawab : Ka. Dinas Perkim dan LH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah  Definisi Operasional : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tingkat pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.  Formulasi Pengukuran : IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Keterangan:  IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  IKA : Indeks Kualitas Air  IKU : Indeks Kualitas Udara  IKL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan  Tipe Pengukuran :  Non Kumulatif   Sumber Data :  Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan & Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan  Hasil analisa pelayanan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan & Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Penanggungjawab : Ka. Dinas Perkim dan LH INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pengawasan obat dan makanan, bidang kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan;
9. 2.pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pengawasan obat dan makanan, bidang kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan;
10. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pengawasan obat dan makanan, bidang kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan;
11. 4.pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
12. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata Usia Harapan Hidup (UHH) Definisi Operasional : Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata- rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Alasan Pemilihan Indikator: UHH adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Penggunaan umur harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Formulasi Pengukuran : Estimasi rata-rata anak lahir hidup pada tahun perhitungan dan Estimasi rata- rata jumlah anak masih hidup pada tahun perhitungan. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BPS Kab. Pekalongan. Penanggungjawab : Ka. Dinas Kesehatan Kab.Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, teknik sarana, angkutan, perpakiran dan keselamatan jalan;
13. 2.pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, teknik sarana, angkutan, perpakiran dan keselamatan jalan;
14. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, teknik sarana, angkutan, perpakiran dan keselamatan jalan;
15. 4.pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
16. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur transportasi Prosentase kualitas layanan perhubungan Definisi Operasional :  Kendaraan laik jalan merupakan kendaraan yang telah menjalani uji teknis dan memenuhi standar teknis dan laik jalan hasil uji berkala terhadap seluruh kendaraan yang diuji.  Angkutan umum dalam keadaan baik adalah kendaraan umum yang memenuhi persyartan kelaikan teknis, memiliki dokumen legal yang masih berlaku, serta dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman untuk penumpang.  Kelengkapan jalan harus terpasang dalam kondisi baik berarti sudah dipasang sesuai standar dan masih berfungsi optimal, tidak rusak, terlihat jelas, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih sebagai upaya meningkatkan keselamatan transportasi melalui peningkatan keselamatan transportasi melalui peningkatan kualitas layanan infrastruktur transportasi. Formulasi Pengukuran : (Persentase kendaraan laik jalan + Persentase angkutan umum dalam keadaan baik + Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasanag dalam kondisi baik)/ 3 Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Seksi Teknik Sarana Angkutan, Laporan Hasil Survei Perlengkapan Jalan, Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas. Penanggungjawab : Ka. Dinas Perhubungan Kab.Pekalongan INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
17. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
18. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
19. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
20. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan Kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Definisi Operasional : Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kontribusi sektor koperasi secara nyata terhadap total aktivitas ekonomi didaerah/kota. Formulasi Pengukuran : Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = Volume Usaha Koperasi Daerah dibagi PDRB (ADHB) x 100% Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = ( Volume Usaha Koperasi PDRB (ADHB) ) x 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi dan UKM dan BPS. Penanggungjawab : Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Rasio Kewirausahaan Daerah Definisi Operasional : Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing- masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur dinamika dan kekuatan aktivitas penciptaan usaha baru yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Formulasi Pengukuran : Rasio Kewirausahaan Daerah = Populasi Wirausaha Daerah dibagi Populasi Angkatan Kerja Daerah dikali 100% Rasio Kewirausahaan(RK) = ( Populasi Wirausaha Populasi Angkatan Kerja ) x 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Sakernas BPS. Penanggungjawab : Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Rasio Produktivitas Tenaga Kerja Definisi Operasional : Nilai yang menunjukkan rata-rata kemampuan atau kinerja setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output (nilai tambah ekonomi) di suatu wilayah (Daerah atau Nasional) pada periode waktu tertentu. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengurangan pengangguran di masyarakat. Formulasi Pengukuran : PDRB Riil dibagi Jumlah Penduduk yang Bekerja Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BPS. Penanggungjawab : Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan Definisi Operasional : Pembilang: Jumlah total Kepala Keluarga (KK) (atau Jiwa, tergantung satuan yang digunakan dalam target) yang telah melalui seluruh proses seleksi dan verifikasi, serta secara fisik telah diberangkatkan dari daerah asal dan ditempatkan secara sah di lokasi permukiman transmigrasi yang telah ditetapkan pada periode tahun anggaran Berjalan Penyebut: Jumlah total Kepala Keluarga (KK) (atau Jiwa) Transmigran yang ditetapkan dan disepakati untuk diberangkatkan oleh instansi berwenang (Pusat dan/atau Daerah) sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan resmi (seperti Rencana Kerja, DIPA, atau Nota Kesepahaman Penempatan) pada periode tahun anggaran yang sama. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan Formulasi Pengukuran : Jumlah Transmigran yang Berhasil Diberangkatkan dibagi Target/Kuota Transmigrasi yang Ditetapkan dikali 100%. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Penanggungjawab : Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia;
21. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia;
22. 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang mutasi dan promosi ASN serta bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
23. 4.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia;
24. 5.Pelaksanaan kesekretariatan Badan;dan
25. 6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara Manajemen ASN berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nilai NSPK Manajemen ASN Definisi Operasional : NSPK Manajemen ASN adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur pelaksanaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mencerminkan tingkat penerapan manajemen ASN sesuai dengan NSPK dan berkontribusi pada tercapainya birokrasi yang bersih, akuntabel serta profesional Formulasi Pengukuran : Hasil evaluasi dari BKN Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan Penanggungjawab : Ka. BKPSDM INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. 3.Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. 4.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
29. 5.Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
30. 6.Pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang meliputi: pembentukan, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan, pelaksanaan tugas dan pembinaan lanjutan Purna Paskibraka Duta Pancasila, serta pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka; dan
31. 7.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Jumlah kejadian Konflik SARA Definisi Operasional :
32. 1.konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan
33. 1.Suku adalah kelompok etnis atau suku bangsa yang memiliki ciri khas seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat tersendiri
34. 2.Agama adalah sistem kepercayaan dan keyakinan spiritual yang dianut oleh sekelompok masyarakat
35. 3.Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik seperti warna kulit dan bentuk wajah
36. 4.Antargolongan adalah segala bentuk kelompok lain yang tidak termasuk dalam kategori Suku, Agama dan Ras, seperti kelompok dengan perbedaan ideologi, status sosial-ekonomi, atau orientasi politik.
37. 5.Konflik SARA adalah perselisihan atau benturan social yang timbul dari perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah kejadian konflik SARA (Suku, gama, Ras, Antargolongan) di Kabupaten Pekalongan. Formulasi Pengukuran : Jumlah kejadian Konflik SARA Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tk. Kabupaten Pekalongan Penanggungjawab : Ka. Badan Kesbangpol Kab.Pekalongan INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
38. 2.pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
39. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
40. 4.pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
41. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga, Serta kontribusi sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan Indeks Pembangunan Pemuda Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Pemuda ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kualitas kehidupan pemuda dalam berbagai aspek penting pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan,ketenagakerjaan, partisipasi, serta gender dan inklusi. Alasan Pemilihan Indikator: Pemilihan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra guna menunjang peningkatan kinerja. Formulasi Pengukuran : Rata-rata skor 5 domain (Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan inklusi) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BPS, Kemenpora, Dinporapar Penanggungjawab : Ka. Dinas Porapar Kab.Pekalongan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI) Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI) merupakan Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan olahraga melalui aspek partisipasi, kebugaran, SDM, sarana prasarana, pendanaan, prestasi, dan inklusi olahraga. Alasan Pemilihan Indikator: IPO menjadi cerminan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga. Formulasi Pengukuran : Rata-rata indeks partisipasi, indeks ruang terbuka, indeks kebugaran, indeks SDM. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Dinporapar, Dindukcapil Penanggungjawab : Ka. Dinas Porapar Kab.Pekalongan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Definisi Operasional : perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari sector penyediaan komodasi serta penyediaan makan dan minum terhadap total PDRB daerah pada periode tertentu. Alasan Pemilihan Indikator: Indicator mencerminkan kinerja ekonomi sektor pariwisata secara langsung. Formulasi Pengukuran : (PDRB Sektor akomodasi dan Makan Minum / Seluruh sektor PDRB) * 100 Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BPS Penanggungjawab : Ka. Dinas Porapar Kab.Pekalongan INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
42. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
43. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
44. 4.Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
45. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan nilai investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto Definisi Operasional :  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB) merupakan share PMTB terhadap PROB.  Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah).  PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan Alasan Pemilihan Indikator: Metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk digunakan sebagai indikator dalam RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, sesuai Surat Edaran Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kab/Kota dengan RPJPD Propinsi Jateng 2025-2045. Formulasi Pengukuran : (PMTB I PDRB) x 100% (Pembentukan Modal Tetap Bruto I Produk Domestik Regional Bruto) x 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : BPS dan Bidang Penanaman Modal Penanggungjawab : Ka. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025- 2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
46. 2.pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
47. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
48. 4.pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
49. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional,Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan pengelolaan kearsipan perangkat daerah dan pembangunan literasi masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan pemerataan literasi masyarakat di suatu daerah. Indeks ini mencakup beberapa dimensi, antara lain rasio pemerataan layanan perpustakaan, rasio ketercukupan koleksi, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, rasio perpustakaan berstandar nasional (SNP), rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi literasi, dan rasio keanggotaan perpustakaan. IPLM menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kebiasaan membaca yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alasan Pemilihan Indikator: Indeks ini dipilih karena secara langsung merepresentasikan keberhasilan urusan perpustakaan dalam membangun budaya literasi masyarakat. Peningkatan nilai IPLM menunjukkan bahwa layanan perpustakaan semakin merata, koleksi dan tenaga pustakawan semakin memadai, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi meningkat. Indikator ini juga menjadi salah satu indikator nasional pembangunan kebudayaan pada dimensi literasi, sehingga relevan digunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Formulasi Pengukuran : Nilai IPLM dihitung dengan menggabungkan tujuh komponen utama yang diukur secara kuantitatif, yaitu: IPLM=f (Rasio Pemerataan Layanan, Rasio Koleksi, Rasio Tenaga, Tingkat Kunjungan, Perpustakaan Ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat, Keanggotaan) IPLM=f(Rasio Pemerataan Layanan, Rasio Koleksi, Rasio Tenaga,Tingkat Kunjungan, Perpustakaan Ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat, Keanggotaan) Setiap komponen dinilai dengan skala 0-1, lalu diolahmenjadi nilai indeks 0-100. Salah satu sub komponen pengukurannya, misalnya Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan, diformulasikan sebagai: (Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun (onsite + online)/Jumlah penduduk kabupaten/kota)x100% (Jumlah pemustaka yang berkunjung dan Memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun (onsite + online)/Jumlah kabupaten/kota)x100% Penduduk Indeks bersifat positif, artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data : Renstra Dinas Arpus 2025-2029, Bidang Perpustakaan Penanggungjawab : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan Kearsipan kategori baik Definisi Operasional : Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori "baik" atau lebih tinggi, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kategori penilaian kearsipan ditetapkan berdasarkan hasil audit/pengawasan terhadap aspek pembinaan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, penyusutan arsip, serta penyelamatan arsip statis. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas tata kelola kearsipan di setiap perangkat daerah. Semakin banyak perangkat daerah yang mencapai kategori "baik", menunjukkan semakin kuatnya penerapan sistem kearsipan yang tertib, efisien, dan akuntabel. Indikator ini juga penting karena mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta menjadi bagian dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Formulasi Pengukuran: Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik=(Total Perangkat Daerah yang diawasi JumlahPerangkat Daerah dengan nilai kategori baik atau lebih/total Perangkat Daerah yang diawasi)×100%. Penilaian kategori dilakukan dengan mengacu pada pedoman pengawasan kearsipan dari ANRI, di mana kategori "baik" umumnya memiliki skor 60-79, "sangat baik" 80-89, dan "memuaskan" 90 ke atas. Data diperoleh dari hasil audit kearsipan tahunan atau berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data : Renstra Dinas Arpus 2025-2029, Bidang Kearsipan Penanggungjawab : Ka. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI 1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
50. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
51. 3.Pelaksanaan koordinasi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dengan instansi terkait;
52. 4.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
53. 5.Pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP dan Damkar; dan
54. 6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Definisi Operasional, Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1 2 3 Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban wilayah Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Defisini Opersional : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Ukuran kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang diukur melalui 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Alasan pemilihan indikator: Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Formulasi Pengukuran : Penjumlahan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-masing Bobot subdimensi dan indeks dimensi. (Dimensi yang diampu Satpol pp) (Sesuai dengan Kepmendagri 341/7620/BAK) Tipe pengukuran : Non-kumulatif atau menggunakan formula tertentu, yang bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, yang menjadi sumber data penting dalam penyusunan indeks kinerja. Penanggungjawab : Ka. SATPOL PP INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
55. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
56. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
57. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
58. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
59. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
60. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
61. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
62. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
63. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kajen Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
64. 1.Persyaratan
65. 2.Prosedur
66. 3.Waktu penyelesaian
67. 4.Biaya/tarif
68. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
69. 6.Kompetensi pelaksana
70. 7.Perilaku pelaksana
71. 8.Sarana dan prasarana
72. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Kajen INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
73. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
74. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
75. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
76. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
77. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
78. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
79. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
80. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
81. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kandangserang Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
82. 1.Persyaratan
83. 2.Prosedur
84. 3.Waktu penyelesaian
85. 4.Biaya/tarif
86. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
87. 6.Kompetensi pelaksana
88. 7.Perilaku pelaksana
89. 8.Sarana dan prasarana
90. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat kandangserang INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
91. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
92. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
93. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
94. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
95. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
96. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
97. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
98. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
99. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Paninggaran Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
100. 1.Persyaratan
101. 2.Prosedur
102. 3.Waktu penyelesaian
103. 4.Biaya/tarif
104. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
105. 6.Kompetensi pelaksana
106. 7.Perilaku pelaksana
107. 8.Sarana dan prasarana
108. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Paninggaran INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
109. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
110. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
111. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
112. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
113. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
114. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
115. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
116. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
117. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Petungkriyono Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
118. 1.Persyaratan
119. 2.Prosedur
120. 3.Waktu penyelesaian
121. 4.Biaya/tarif
122. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
123. 6.Kompetensi pelaksana
124. 7.Perilaku pelaksana
125. 8.Sarana dan prasarana
126. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Petungkriyono INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
127. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
128. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
129. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
130. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
131. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
132. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
133. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
134. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Doro Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
135. 1.Persyaratan
136. 2.Prosedur
137. 3.Waktu penyelesaian
138. 4.Biaya/tarif
139. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
140. 6.Kompetensi pelaksana
141. 7.Perilaku pelaksana
142. 8.Sarana dan prasarana
143. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Doro INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
144. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
145. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
146. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
147. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
148. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
149. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
150. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
151. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
152. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Doro Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
153. 1.Persyaratan
154. 2.Prosedur
155. 3.Waktu penyelesaian
156. 4.Biaya/tarif
157. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
158. 6.Kompetensi pelaksana
159. 7.Perilaku pelaksana
160. 8.Sarana dan prasarana
161. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Talun INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
162. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
163. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
164. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
165. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
166. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
167. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
168. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
169. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
170. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangdadap Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
171. 1.Persyaratan
172. 2.Prosedur
173. 3.Waktu penyelesaian
174. 4.Biaya/tarif
175. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
176. 6.Kompetensi pelaksana
177. 7.Perilaku pelaksana
178. 8.Sarana dan prasarana
179. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Karangdadap INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
180. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
181. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
182. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
183. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
184. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
185. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
186. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
187. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
188. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karanganyar Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
189. 1.Persyaratan
190. 2.Prosedur
191. 3.Waktu penyelesaian
192. 4.Biaya/tarif
193. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
194. 6.Kompetensi pelaksana
195. 7.Perilaku pelaksana
196. 8.Sarana dan prasarana
197. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Karanganyar INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
198. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
199. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
200. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
201. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
202. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
203. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
204. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
205. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
206. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonopringgo Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
207. 1.Persyaratan
208. 2.Prosedur
209. 3.Waktu penyelesaian
210. 4.Biaya/tarif
211. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
212. 6.Kompetensi pelaksana
213. 7.Perilaku pelaksana
214. 8.Sarana dan prasarana
215. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Wonopringgo INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
216. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
217. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
218. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
219. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
220. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
221. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
222. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
223. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
224. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungwuni Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
225. 1.Persyaratan
226. 2.Prosedur
227. 3.Waktu penyelesaian
228. 4.Biaya/tarif
229. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
230. 6.Kompetensi pelaksana
231. 7.Perilaku pelaksana
232. 8.Sarana dan prasarana
233. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Kedungwuni INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
234. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
235. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
236. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
237. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
238. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
239. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
240. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
241. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
242. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Buaran Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
243. 1.Persyaratan
244. 2.Prosedur
245. 3.Waktu penyelesaian
246. 4.Biaya/tarif
247. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
248. 6.Kompetensi pelaksana
249. 7.Perilaku pelaksana
250. 8.Sarana dan prasarana
251. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Buaran INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
252. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
253. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
254. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
255. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
256. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
257. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
258. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
259. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
260. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tirto Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
261. 1.Persyaratan
262. 2.Prosedur
263. 3.Waktu penyelesaian
264. 4.Biaya/tarif
265. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
266. 6.Kompetensi pelaksana
267. 7.Perilaku pelaksana
268. 8.Sarana dan prasarana
269. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Tirto INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
270. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
271. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
272. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
273. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
274. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
275. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
276. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
277. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
278. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wiradesa Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
279. 1.Persyaratan
280. 2.Prosedur
281. 3.Waktu penyelesaian
282. 4.Biaya/tarif
283. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
284. 6.Kompetensi pelaksana
285. 7.Perilaku pelaksana
286. 8.Sarana dan prasarana
287. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Wiradesa INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
288. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
289. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
290. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
291. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
292. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
293. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
294. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
295. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
296. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siwalan Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
297. 1.Persyaratan
298. 2.Prosedur
299. 3.Waktu penyelesaian
300. 4.Biaya/tarif
301. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
302. 6.Kompetensi pelaksana
303. 7.Perilaku pelaksana
304. 8.Sarana dan prasarana
305. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Siwalan INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
306. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
307. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
308. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
309. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
310. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
311. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
312. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
313. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
314. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lebakbarang Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
315. 1.Persyaratan
316. 2.Prosedur
317. 3.Waktu penyelesaian
318. 4.Biaya/tarif
319. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
320. 6.Kompetensi pelaksana
321. 7.Perilaku pelaksana
322. 8.Sarana dan prasarana
323. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Lebakbarang INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
324. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
325. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
326. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
327. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
328. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
329. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
330. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
331. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
332. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kesesi Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
333. 1.Persyaratan
334. 2.Prosedur
335. 3.Waktu penyelesaian
336. 4.Biaya/tarif
337. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
338. 6.Kompetensi pelaksana
339. 7.Perilaku pelaksana
340. 8.Sarana dan prasarana
341. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Kesesi INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
342. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
343. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
344. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
345. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
346. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
347. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
348. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
349. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
350. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bojong Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
351. 1.Persyaratan
352. 2.Prosedur
353. 3.Waktu penyelesaian
354. 4.Biaya/tarif
355. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
356. 6.Kompetensi pelaksana
357. 7.Perilaku pelaksana
358. 8.Sarana dan prasarana
359. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Bojong INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
360. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
361. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
362. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
363. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
364. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
365. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
366. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
367. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
368. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sragi Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan :
369. 1.Persyaratan
370. 2.Prosedur
371. 3.Waktu penyelesaian
372. 4.Biaya/tarif
373. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
374. 6.Kompetensi pelaksana
375. 7.Perilaku pelaksana
376. 8.Sarana dan prasarana
377. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Penghitungan Non Komulatif Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik Penanggungjawab Camat Sragi INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Pemerintahan Umum dan Kewilayahan TUGAS POKOK : Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
378. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
379. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
380. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
381. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
382. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
383. 7.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
384. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
385. 9.Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
386. 10.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 1.1 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonokerto Indeks Kepuasan Masyarakat  Definisi Operasional Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.  Alasan Pemilihan Indikator  Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati.  Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;  Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang ADITOMO HERLAMBANG, S.H. NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik  Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).  Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi. Persepsi per unsur pelayanan:
387. 1.Persyaratan
388. 2.Prosedur
389. 3.Waktu penyelesaian
390. 4.Biaya/tarif
391. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
392. 6.Kompetensi pelaksana
393. 7.Perilaku pelaksana
394. 8.Sarana dan prasarana
395. 9.Penanganan pengaduan, saran dan masukan  Tipe Penghitungan Non Komulatif  Sumber Data  Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden  Buku Layanan administrasi publik - Penanggungjawab Camat BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…