DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerimaan Murid Baru, Penerimaan Murid Pindahan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bobot nilai atas:

a.rapor;
b.pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
c.prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional; dan
d.prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.

(2)Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).
(3)Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 22

(1)Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
1. a.surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
2. b.surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(2)Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
1. a.surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
2. b.kartu keluarga.
(3)Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 23

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:

a.penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
b.penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
c.penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah;
d.pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
e.penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
f.sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Pasal 24

(1)Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Dinas Pendidikan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
(2)Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melakukan penghitungan:
1. a.sebaran Satuan Pendidikan;
2. b.sebaran domisili calon Murid; dan
3. c.kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
(3)Dinas Pendidikan melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
1. a.pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
2. b.pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
3. c.metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik Daerah.
(4)Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1)Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
(2)Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kondisi geografis; dan
2. b.Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten/kota.

Pasal 26

(1)Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
(2)Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
2. b.mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
3. c.mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota; dan
4. d.mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
  1. 1.yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
  2. 2.penyandang disabilitas.

Pasal 27

(1)Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2)huruf c berdasarkan:
1. a.ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
2. b.proyeksi jumlah calon Murid; dan
3. c.ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
(2)Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
(3)Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
1. a.jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
2. b.jumlah lulusan SD/sederajat untuk kelas 7 (tujuh)SMP.
(4)Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan SPMB dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
(6)Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
(7)Dinas Pendidikan menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
1. a.Satuan Pendidikan Negeri; dan
2. b.Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

(1)Dinas Pendidikan menyampaikan:
1. a.hasil penghitungan daya tampung; dan
2. b.penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan April tahun berjalan.
(2)Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
1. a.Jalur Domisili;
2. b.Jalur Afirmasi;
3. c.Jalur Prestasi; dan
4. d.Jalur Mutasi.
(2)Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
1. a.paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
2. b.paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(3)Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
1. a.paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
2. b.paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(4)Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(5)Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Pasal 30

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 31

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

a.potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b.potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Pasal 32

(1)Dinas Pendidikan menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
(2)Petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.persyaratan penerimaan Murid baru;
2. b.kriteria jalur penerimaan Murid baru;
3. c.daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
4. d.jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
5. e.mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Daerah dan/atau luring;
6. f.larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
7. g.tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
8. h.tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…