DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Yang Meliputi Kedudukan Dan Fungsi TPI, Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan TPI, Penagihan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Retribusi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI serta pedoman teknis pemungutan Retribusi berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi TPI di Daerah;
b.untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi TPI; dan
c.mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar- besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b.kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.keterbukaan, yaitu bahwa pengeloaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat;
d.efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.kedudukan dan fungsi TPI;
b.Retribusi jasa usaha atas pelayanan TPI;
c.Penagihan Retribusi; dan
d.pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

Pasal 6

(1)TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.
(2)TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.TPI Jambean di Kecamatan Wonokerto; dan
2. b.TPI Wonokerto di KecamatanWonokerto.

Pasal 6

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga pemberdayaan ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

a.memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
b.mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
c.mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan nelayan; dan
d.meningatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TPI

Pasal 7

Objek Retribusi jasa usaha atas pelayanan TPI meliputi:

a.penyediaan TPI wonokerto; dan
b.penyediaan TPI Jambean.

Pasal 8

Besaran Retribusi terutang ditetapkan sebagai berikut:

a.penyediaan TPI Wonokerto, Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
b.penyediaan TPI Jambean, Rp693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per hari.

Pasal 9

(1)Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
1. a.penarikan Retribusi dilakukan dengan cara Sewa; dan
2. b.orang atau badan usaha yang akan menyewa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
(2)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal harus memuat:
1. a.maksud permohonan;
2. b.nama, alamat dan nomor kartu tanda penduduk;
3. c.nama dan akta pendirian/status badan hukum bagi pemohon badan usaha; dan
4. d.kesanggupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara TPI serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dansanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
(4)Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani Kepala Dinas.
(5)Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

(1)Jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Pengajuan perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian Sewa berakhir.

Pasal 11

(1)Penyewa melakukan pembayaran uang Sewa sesuai harga Sewa yang telah ditetapkan.
(2)Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara tunai dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari berjalan dalam tiap bulannya
(3)Penyewa membayar uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Dinas.
(4)Bendahara penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud padaayat (3) memberikan bukti pembayaran berupa SKRD/kwitansi/diserupakan kepada Penyewa yang telah melakukan pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…