DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar Yang Meliputi Pengelolaan BBIAT, Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Produksi Usaha Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengendalian mutu induk dan benih ikan, keamanan pangan, kesehatan dan kenyamanan ikan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan, perlu mengatur cara penyelenggaraan budidaya ikan air tawar;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Balai Budidaya Ikan Air Tawar Daerah dalam penyelenggaraan budidaya ikan air tawar, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
6.Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat BBIAT adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk budidaya ikan air tawar yang dikelola oleh Dinas .
7.Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
8.Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
9.Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
10.Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Cara Budi Daya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
11.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa usaha atas penjualan produksi usaha Daerah berupa penjualan Benih Ikan air tawar dan ikan komsumsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan BBIAT serta pedoman teknis pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujunan untuk:

a.meningkatkan sarana dan prasarana fisik BBIAT yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menciptakan BBIAT yang baik sesuai standar mutu balai budidaya Ikan;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan Benih Ikan dan ikan konsumsi di BBIAT;
d.mendukung kelestarian populasi sumberdaya ikan air tawar; dan
e.mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN BBIAT

Pasal 4

Pengelolaan BBIAT berpedoman pada ketentuan CPIB dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik.

Pasal 5

(1)CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman pembenihan melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kriteria dan persyaratan teknis, terdiri atas:
  1. 1.kelayakan lokasi dan sumber air:
  2. 2.bebas banjir dan bahan cemaran;
  3. 3.mempunyai sumber air yang layak bersih sepanjang tahun dan bebas cemaran pathogen, bahan organik, dan kimia;
  4. 4.mudah dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi tinggi sesuai dengan kebutuhan; dan
  5. 5.mudah dijangkau, prasarana cukup.
2. b.kelayakan fasilitas meliputi:
  1. 1.bangunan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; b) tempat penyimpanan bahan kimia; c) tempat penyimpanan peralatan; dan d) kantor/ruang administrasi.
  2. 2.sarana filtrasi, pengendapan, dan bak tendon;
  3. 3.bak karantina;
  4. 4.bak pengolah limbah;
  5. 5.bak/kolam pemeliharaan induk;
  6. 6.wadah pemijahan.;
  7. 7.wadah penetasan.;
  8. 8.bak kolam pemeliharaan benih;
  9. 9.bak kultur, pakan hidup;
  10. 10.wadah penampungan benih;
  11. 11.sarana pengolah limbah;
  12. 12.mesin dan peralatan kerja; dan
  13. 13.sarana Biosecurity: a) pagar dan penyekat; b) sarana sterilisasi; dan c) pakaian dan perlengkapan personil produksi.
(3)Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) aspek antara lain:
1. a.manajemen air sumber dan air pemeliharaan:
  1. 1.air media pemeliharaan harus memenuhi standar baku mutu air;
  2. 2.dilakukan proses penjernihan air melalui pengendapan dan filtrasi;
  3. 3.dilakukan perlakuan (treatment) air secara fisik, kimia, atau biologi; dan
  4. 4.dilakukan monitoring periodik.
2. b.manajemen induk:
  1. 1.pemilihan induk: umur, ukuran, sertifikat kesehatan/bebas virus, asal induk jelas (hasil pemuliaan/domestikasi): a) masa umur produktif induk ikan: 1) umur ikan gurame 4 tahun dari tanggal pembelian/pengadaan; 2) umur ikan tawes 4 tahun dari tanggal pembelian/pengadaan; 3) umur ikan karper 4 tahun dari tanggal pembelian/pengadaan; 4) umur ikan nila 4 tahun dari tanggal pembelian/pengadaan; dan 5) umur ikan lele 4 tahun dari tanggal pembelian/pengadaan. b) batas umur pengadaan calon induk ikan: 1) ikan gurame : 6 bulan – 12 bulan; 2) ikan tawes : 1 bulan – 8 bulan ; 3) ikan karper : 1 bulan – 6 bulan; 4) ikan nila : 1 bulan – 4 bulan; dan 5) ikan lele : 1 bulan – 8 bulan.
  2. 2.karantina induk (proses, fasilitas, tes ulang bebas virus, bahan pencegahan penyakit); dan
  3. 3.pemeliharaan (wadah pemeliharaan, pengelolaan air, pemberian pakan, pengamatan kesehatan, pengamatan gonad, penanganan proses pemijahan dan penetasan telur).
3. c.manajemen benih:
  1. 1.unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan sepanjang (telur/larva/nauplius menjadi benih/postlarva) maka telur /larva/nauplius harus diperoleh dari unit pembenihan yang telah lulus sertifikasi CPIB/sistem mutu pembenihan lain;
  2. 2.aklimatisasi benih/karantina;
  3. 3.pengelolaan air;
  4. 4.pemberian pakan (jenis, dosis, dan frekuensi);
  5. 5.perawatan kesehatan benih.
(4)Dalam hal induk ikan telah melebihi batas umur produktif dan/atau masih dalam batas umur produktif tapi tidak memenuhi syarat manajemen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, induk ikan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
(5)Persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pembenihan tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan/bahan kimia/bahan biologi yang terlarang dan menyebabkan residu, termasuk antibiotik.
(6)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan limbah air tawar, dan limbah lainnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar pembenihan harus ditampung/diendapkan terlebih dahulu dalam bak pengendapan untuk kemudian disalurkan ke bak pengolah limbah dan sterilisasi dengan kaporit 20 ppm selama 60 menit atau secara biologi.

Pasal 6

(1)Penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
1. a.mutu dan keamanan pangan;
2. b.kesehatan dan kenyamanan ikan;
3. c.kelestarian lingkungan; dan
4. d.sosial dan ekonomi.
(2)Penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada proses pemeliharaan dan/atau pembesaran ikan mulai dari pra produksi, produksi, dan panen.

Pasal 7

(1)Mutu pangan untuk ikan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi aspek:
1. a.prinsip cara Pembenihan Ikan yang baik; dan
2. b.organoleptik, fisik, dan spesifikasi produk.
(2)Keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi aspek:
1. a.sanitasi pangan;
2. b.bahan yang diperbolehkan digunakan sebagai bahan tambahan pakan; dan
3. c.produk rekayasa genetik.
(3)Kesehatan dan kenyamanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi aspek:
1. a.lokasi, sumber air, desain, dan layout pembudidayaan ikan yang digunakan mendukung kondisi kesehatan ikan;
2. b.cara penyimpanan dan pemakaian sarana dan/atau prasarana pada unit pembesaran ikan tidak menurunkan kondisi kesehatan ikan; dan
3. c.proses pembesaran ikan menjamin kondisi ikan sehat dan tidak menimbulkan stres.
(4)Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c paling sedikit aspek:
1. a.proses budidaya ikan tidak boleh mencemari/merusak lingkungan;
2. b.komoditas budi daya ikan yang terlepas tidak boleh mencemari/merusak lingkungan; dan
3. c.penggunaan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi aspek:
1. a.kegiatan budi daya ikan tidak menimbulkan konflik sosial dan kerugian ekonomi bagi masyarakat;
2. b.kegiatan budi daya ikan mensejahterakan pekerjanya dan masyarakat di sekitarnya; dan
3. c.tidak mempekerjakan anak di bawah usia.

Pasal 8

BBIAT menghasilkan benih dan/atau layak konsumsi seperti ikan karper, ikan tawes, ikan gurami, ikan nila,ikan bawal dan ikan lele yang akan dialokasikan sebagai berikut:

a.minimal 60% (enam puluh persen) untuk dijual sebagai pendapatan Daerah; dan
b.maksimal 40% (empat puluh persen) untuk diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga/kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 9

(1)Pemohon mengajukan secara tertulis dalam bentuk proposal dan/atau surat permohonan kepada Kepala Dinas.
(2)Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan peninjauan kelayakan teknis dilapangan oleh tim teknis dan/atau penyuluh perikanan.
(3)Hasil peninjauan kelayakan teknis dilaporkan kepada Kepala Dinas dan menjadi dasar pemberian bantuan benih.
(4)Pemberian bantuan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 10

Objek Retribusi pada BBIAT meliputi:

a.penjualan Benih Ikan air tawar; dan
b.penjualan ikan konsumsi air tawar.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…