DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
c.bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; BUPATI PEKALONGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PAKAIANDINAS APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH TENTANG PERATURANBUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 BUPATIPEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH [ SALINAN ] Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); Pekalongan.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
15.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. instansi pemerintah.
6.Camat adalah pimpman Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
7.Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabu paten
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.PDH khaki;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 4

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU Camat dan Lurah; dan
h.pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 3

untukbertujuanDinasPakaian

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan

BAB II

PAKAIAN DINASAPARATURSIPIL NEGARA pengawasan, estetika, serta mewujudkan meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, kewibaaan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 2

16.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pmggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 6

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 5

b.PDH kemeja putih;
c.PDH batik/tenun/lurik; dan
d.PDH khas Daerah.

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagian Ketiga PDH Perangkat Daerah Tertentu J enis dan model PDH se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.

Pasal 9

Paragraf 6 Jenis dan Model PDH Pakaian bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/ event tertentu atau perayaan hari besar, hari jadi/ulang tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan/ surat pemberitahuan acara sebagai kode busana (dress code) resmi.

Pasal 8

(1)PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan pada:
1. a.hari Kamis;
2. b.hari Jumat; dan
3. c.hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke keluar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan jabatan struktural;
6. f.pelantikan pejabat fungsional; dan
7. g.penerimaan penghargaan satya lencana karya satya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)PSL untuk ASN laki-Iaki berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja lengan panjang putih;

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…