Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 3. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 4. DO Pimpinan DPRD 5. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 PARAF KOORDINAS! 2 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7. KABAG HUKUM ast 3 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp1.217.622.370.748,41 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah empat puluh satu sen). Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebesar Rp576.281.002.046,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ribu empat puluh enam rupiah). Besaran pendapatan umum daerah_ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp641.341.368.702,41 (enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua Tupiah empat puluh satu sen). Berdasarkan ketentuan ayat (3) dan ketentuan pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2025 pada kelompok tinggi. Rincian perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: mo Bo op Tunjangan Transportasi; Tunjangan Komunikasi Intensif; Tunjangan Reses; Tunjangan Perumahan; DO Pimpinan DPRD; dan Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD. 7 ; PARAF KOORDINAS! KABAG HUKUM _ st a
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
Membuka PDF…